Articles
519 Documents
<![CDATA[PERANAN DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SAMARINDA ]]>
<![CDATA[Joko Setia Budi]]>
<![CDATA[ ADMINISTRASI PUBLIK Vol 1, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peranan DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum peranan DPRD diwujudkan ke dalam tiga fungsi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan. Sehubungan dengan fungsi tersebut, maka pembentukan peraturan daerah merupakan fungsi utama DPRD. Dalam menjalankan fungsi ini, khususnya dalam hal mengenai prakarsa atau inisiatif pembuatan peraturan daerah oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur dapat dikatakan sudah terlaksana. Hal tersebut dapat dilihat dari prakarsa pembuatan peraturan daerah bukan hanya berasal dari pemerintah provinsi tetapi juga berasal dari inisiatif DPRD dan ini tentu telah sejalan dengan amanah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 56 yang menyatakan bahwa “Rancangan peraturan daerah provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur” dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa ”Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah”. Hanya saja memang didalam prakarsa tersebut lebih banyak dilakukan oleh pemerintah provinsi sehingga DPRD perlu mendorong produktifitasnya dalam menggunakan hak inisiatifnya dalam pembuatan rancangan peraturan daerah khususnya pada peraturan daerah yang menjadi kebutuhan masyarakat sehingga kedepan usulan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD yang disampaikan mampu meningkat baik dalam hal kuantitas maupun kualitasnya.]]>
<![CDATA[ANALISIS KINERJA PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR SAMSAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ]]>
<![CDATA[Leonardo Redigus TB]]>
<![CDATA[ ADMINISTRASI PUBLIK Vol 2, No 4 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (370.305 KB)
<![CDATA[Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Kinerja Pelayanan Publik Di Kantor Samsat Provinsi Kalimantan Timur Kota Samarinda.Dengan tujuan di atas maka alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah Cepat, Tepat, Akurat, Berkualitas. Dengan analisis ini penulis akan menganalisa berbagai data yang dikumpulkan dari berbagai sumber kemudian dipaparkan secara rinci dalam bentuk deskriptif.Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap berbagai sumber data yang dikumpulkan, bahwa Analisis Kinerja Pelayanan Publik di Kantor Samsat Provinsi Kalimantan Timur Kota Samarinda jika dilihat melalui empat faktor di atas dapat dikatakan berjalan baik dan efektif. Namun masih ada kendala penghambat efektivitas pelayanan tersebut seiring pelaksanaannya.]]>
<![CDATA[ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN KUTAI TIMUR ]]>
<![CDATA[Ahmad Dani]]>
<![CDATA[ ADMINISTRASI PUBLIK Vol 1, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tax is a mandatory contribution collected by the government from the community (taxpayer) to cover the state's routine expenses and development costs without remuneration that can be directly appointed. Motorized vehicle tax is a tax on the ownership and / or control of motorized vehicles, all wheeled vehicles and their vehicles used on all types of road and movement by technical equipment. The formulation of the problem is 1). How big is the contribution of Motor Vehicle Tax (PKB) to Regional Original Income (PAD) in East Kutai District ... 2). What are the obstacles and difficulties in the field in the process of citing Motor Vehicle Taxes (PKB) in East Kutai Regency. The type of data used in this study is secondary data types. Secondary data is data obtained both unprocessed and processed, either in the form of numbers or in the form of description. In this study secondary data taken from the literature relevant to research titles such as books, magazines, articles, time / period of technical instructions and others that have relevance to the problem under study.The results of the study show the contribution of motor vehicle tax (PKB) to original income. The lowest area in 2013 of 12.90% was included in the low or low category. Thus the contribution or benefits provided by the acceptance of Motor Vehicle Tax (PKB) on Regional Original Income in 2013-2017 is still low. However, Regional Original Income is not only influenced by the acceptance of Motor Vehicle Tax (PKB), because there are still other income receipts that can affect Regional Original Income (PAD]]>
<![CDATA[ANALISIS KINERJA PEGAWAI DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUTAI TIMUR ]]>
<![CDATA[Abdullah Abdullah]]>
<![CDATA[ ADMINISTRASI PUBLIK Vol 2, No 4 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABDULLAH. Analisis Kinerja Pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Kinerja Pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini dilakukan deskripsi terhadap lima indikator, yaitu Kuantitas, Ketetapan Waktu, Efektivitas, Kualitas dan Kerja Sama.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur memperoleh skor sebesar 84,7% dan ini termasuk dalam kategori Baik telah terjawab dan terbukti dengan baik.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAPPENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT ]]>
<![CDATA[Albina albina]]>
<![CDATA[ ADMINISTRASI PUBLIK Vol 1, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Albina. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pemungutan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem pemungutan pajak daerah dan variabel dependennya adalah pendapatan asli daerah. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tepatnya di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat yang berlokasi di kota Barong Tongkok. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Banyak wajib pajak yang susah untuk membayar pajak. Dapat juga dilihat dari kontribusi pajak daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Kutai Barat belum dapat menjalankan otonomi daerah secara konsekuen karena masih tergantung dari penerimaan lain diluar penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah. Dari Sistem Penerimaan Pajak dan retribusi daerah pada Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat menggunakan with holding system untuk setiap jenis-jenis pajak daerah dimana dengan menggunakan sistem ini memudahkan pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan pajak daerah. Dalam penelitian ini penulis juga menyarankan beberapa hal yang mungkin menjadi bahan masukan bagi Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat dalam meninngkatkan penerimaan PAD khususnya pada pos pajak dan retribusi daerah.]]>
<![CDATA[ANALISIS DISIPLIN KERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA KANTOR BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ARSIP DAERAH KOTA SAMARINDA ]]>
<![CDATA[Nita Rahma Wati]]>
<![CDATA[ ADMINISTRASI PUBLIK Vol 1, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Discipline is the training of one's awareness to comply with regulations in the absence of forced elements so as to produce attitudes and control of habits for the organization in achieving a goal. This research was conducted at the BPKAD office in the city of Samarinda. Especially for BPKAD office employees in the city of samarinda. The purpose of this study was to determine the analysis of the factors that influence the work discipline of employees at the BPKAD office in the city of Samarinda.The use of samples in this study, the authors apply the sample is the whole of the population. As for the method of data collection is the census technique that is the population that can be considered as representing all employees. The sample in this study were 87 people.Data collection techniques used are primary and secondary. The analysis used is descriptive qualitative, namely analyzing the data obtained based on reality and then connected with the theories that support the discussion, then the authors draw some conclusions from these explanations.From the results of the study it can be concluded that leadership, penalties and motivational sanctions can affect discipline. In this case the author suggests that in improving the discipline of work pegawaai, leaders must be more assertive in giving sanctions to employees who violate the rules do not be at the office at the time of official work hours are still ongoing and always pay attention to the attendance of employees at the BPKAD office in Samarinda city and management can be created and done.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN IMB ]]>
<![CDATA[Maisarah Ayu Wandira]]>
<![CDATA[ ADMINISTRASI PUBLIK Vol 1, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Seiring dengan otonomi daerah yang telah berlangsung, pemerintah daerah kian giat untuk meningkatkan pelayanan publik, tidak terkecuali dengan pelayanan di bidang perizinan yang berguna untuk meningkatkan iklim investasi di daerah Kota Samarinda. Kota Samarinda sendiri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 mengenai pedoman penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).Berkaitan dengan hal itu peneliti ingin mendeskripsikan mengenai efektivitas penyelenggraan pelayanan perizinan IMB yang memfokuskan pada tercapainya tujuanpelayanan yang sederhana, cepat, tepat dan nyaman bagi masyarakat. Dan juga untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan IMB di DPMPTSP Kota Samarinda.Pengumpulan data dilakukan dengan teknik penelitian lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi serta penelitian kepustakaan.Data-data yang dikumpulkan dianalisis melalui tiga tahap yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian mendeskripsikan efektivitas penyelenggaraan pelayanan perizinan IMB di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dilihat dari tercapainya tujuan pelayanan yang sederhana, mudah dan nyaman yang dilihat dari indikator prosedur pelayanan dan kenyamanan lingkungan pelayanan telah tercapai sedangkan untuk tujuan pelayanan yang cepat dan tepat belum tercapai secara optimal. Berdasarkan tercapainya tujuan pelayanan yang berhasil tercapai maka pelayanan perizinan IMB telah terselenggara dengan efektif karena indicator tujuan yang tercapai lebih banyak dibandingkan yang belum tercapai. Sedangkan untuk faktor-faktor penghambat terdapat : kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya pegawai yang professional.]]>
<![CDATA[ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PARTISIPATIF MELALUI MUSREMBANG KECAMATAN MUARA BENGKAL KABUPATEN KUTAI TIMUR ]]>
<![CDATA[Ali Sadikin]]>
<![CDATA[ ADMINISTRASI PUBLIK Vol 1, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan ini untuk mengetahui Isu-Isu Strategis Pembangunan Partisipatif Melalui Musrembang Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi dengan melakukan pengumpulan yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara actual kondisi masyarakat yang memerlukan pembangunan fisik untuk diproritaskan dalam pembangunan desa dan kelurahan di Kecamatan Muara Bengkal. Dari sisi urgensi, terdapat prioritas dalam pembangunan di Kecamatan Muara Bengkal yang dinilai memiliki urgensi terutama yang terkait dengan sarana umum seperti sarana kesehatan, jaringan air, listrik, jalan, jembatan, dan balai pertemuan memilik iurgensi dalam pembangunan desa. Selanjutnyadariindikatorrelevansimenunjukkanisupembangunan yang diaspirasikanmemilikikesesuaiandenganprioritaspembangunandesa di KecamatanMuaraBengkal. Kemudiandampakpositif yang dapatdicermatiyaitumasyarakatdapatdilibatkandalam proses perencanaanpembangunan di Desasehinggaterbangunkepercayaanantarapemerintah dan masyarakatnamuntidakdapatdipungkiribahwaadaketidakpuasansejumlahpihak. Pada indikatorkesesuaianvisimisimenunjukkanketerlibatansejumlah OPD atau SKPD merupakanupayapemerintahdaerahdalammenyelaraskanvisimisikabupatendalampenyelenggaraanMusrembang di KecamatanMuaraBengkal SKPD yang terlibatmengontrolrealisasidariperencanaanpembangunan di KecamatanMuaraBengkal. Padaindikatorinklusimenunjukkanisustrategis yang dibahasbelummamputerserapsecara optimal kendalanyaadalahpembahasantidakfokus dan selaludibatasiwaktukecenderungan yang munculadalahlebihkepadakuantitasdaripadakualitashasilpembahasanmasihdibutuhkanwaktuuntukmemperdalamisustrategis yang dipalingdibutuhkanmasyarakat. Selanjutnyahasilpenelitian pada indikatorsensitivitasmenunjukkanisusensitivitas yang munculadalah pada saatmusyawarahadadugaanaspirasihanyamewadahikepentingankelompok dan juga terkaittanah yang dijadikantempatpembangunansaranaumum.]]>
<![CDATA[PENGARUH KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI DI SEKRETARIAT DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ]]>
<![CDATA[Indra Kusuma Wardana]]>
<![CDATA[ ADMINISTRASI PUBLIK Vol 1, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (567.574 KB)
<![CDATA[This study aims to Knowing me influence coordination In Implementation Discipline Work Employees at the Secretariat Service Food, Plants Food and Horticulture East Kalimantan Province inimplementation discipline work employee.The method used is asossiatif with quantitative analysis and The population of this study were 3 Civil Servants 4 people At the Secretariat Service Food , Plants Food and Horticulture East Kalimantan Province , while the supporting techniques are observation, interview and documentation.This study uses data analysis techniques used correlation coefficient analysis with product moment correlation formula then it can be seen that leadership coordination factors have a significant and positive effect on employee performance at the Secretariat Service Food , Plants Food and Horticulture East Kalimantan Province proven by So interpretation is coordination will followed with implementation discipline work employee , Based on analyzes that , then hypothesis that is the researcher submit is that H 0 in reject and H 1 acceptedmeaning there is influence between coordination in implementation discipline Gov employee At the Secretariat Service Food , Plants Food and Horticulture East Kalimantan Province.]]>
<![CDATA[HUBUNGAN ANTARA KEPUASAN KERJA DENGAN KINERJA PEGAWAI PADA BAGIAN KEUANGAN KANTOR PEMERINTAH KOTA SAMARINDA ]]>
<![CDATA[Hamsiah Hamsiah]]>
<![CDATA[ ADMINISTRASI PUBLIK Vol 1, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[RINGKASAN Hamisah . Hubungan antara Kepuasan Kerja Dengan Kinerja Pegawai Pada Bagian Keuangan Kantor Pemerintah Kota Samarinda Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Kepuasan Kerja mempunyai hubungan yang positif dengan Kinerja Pegawai Pada Bagian Keuangan Kantor Pemerintah Kota Samarinda Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel Kepuasan Kerja dengan variabel Kinerja Pegawai Pada Kantor Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur. Hal ini dapat diketahui dari hasil uji statistik dimana koefisien korelasi (r) adalah sebesar 0,725 yang berarti terdapat hubungan yang kuat dan positif diantara kedua variabel.Sementara itu hasil uji t (t-test) menunjukkan bahwa t empiris yang dihasilkan adalah sebesar 4,172. Hasil ini jika dibandingkan dengan tabel harga-harga kritis t untuk n – 2 adalah 1,740. Ini berarti terdapat hubungan dan pengaruh yg signifikan antara variabel Kepuasan Kerja dengan Kinerja Pegawai pada Kantor Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur. Dengan demikian maka dapat dikatakan pula bahwa tujuan penelitian ini dapat tercapai, permasalahan dapat terpecahkan dan hipotesis dapat dibuktikan.]]>
