Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Masalah-Masalah Hukum

mmh
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : - EISSN : 25274716 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 18 Documents

1 2

Search results for , issue "Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012" : 18 Documents clear

EFEKTIFITAS KELEMBAGAAN KOMNAS PEREMPUAN DALAM PERLINDUNGAN HAM BAGI PEREMPUAN DI INDONESIA Rommy Patra
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract: National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan) is an independent national institution that function to promote and protect women's rights. Institutional existence of Komnas Perempuan still contain many flaws and does not show the characteristics as effective human rights institution. Therefore the institutional of Komnas Perempuan should be arranged to strengthen the function in the protection of human rights in Indonesia, especially women's rights. Keyword: National Commission on Violence Against Women, effective, institutional Abstrak: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah institusi nasional independen HAM yang berfungsi memajukan dan melindungi hak-hak perempuan. Eksistensi kelembagaan Komnas Perempuan masih mengandung banyak kelemahan dan tidak memperlihatkan ciri sebagai institusi nasional HAM yang efektif. Oleh karena itu kelembagaan Komnas Perempuan harus ditata untuk memperkuat perlindungan HAM di Indonesia khususnya hak-hak perempuan. Kata Kunci: Komnas Perempuan, efektif, kelembagaan

HUKUM AGRARIA NASIONAL SEBAGAI PRODUK POLITIK BERBASISKAN NILAI-NILAI PANCASILA FX. Sumarja
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract The study of this law to know: embodiment of the values of Pancasila in the national agrarian law and substance of national agrarian law as a product of politics. Conclude that the results of the study: values Pancasila has entrenched in such strong in UUPA, so potential as a means to explain, anticipate, and giving the solution all legal problem of agrarian law in Indonesia. UUPA as the product of a political characterless responsive, and appeasing a sense of justice coveted by Indonesian people. Key Word: Pancasila, agrarian law, the product of politics. Abstrak Kajian hukum ini untuk mengetahui: perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam hukum agraria nasional dan substansi hukum agraria nasional sebagai produk politik. Hasil kajian disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila telah mengakar sedemikian kuat dalam UUPA, sehingga potensial sebagai sarana untuk menjelaskan, mengantisipasi dan memberi solusi segala persoalan hukum agraria di Indonesia. UUPA sebagai produk politik berkarakter responsif dan memenuhi tuntutan rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat Indonesia. Kata Kunci: Pancasila, hukum agraria, produk politik.

PENANGGULANGAN KRISIS LEGITIMASI HUKUM MELALUI HUKUM PROGRESIF Agus Muhammad Septiana
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Practice of law enforcement in Indonesia are degraded to the lowest point in NKRI history. Corruption seems to be a common activity performed by public officials as well as communal done, whether they are sporadic and are structured. Even in some cases, corruption is legalized by the state policy. Law loses its legitimacy as a tool of social engineering. Provide further explanation of how to break the deadlock of law inforcement by Progressive Law in Indonesia, and simultaneously address the crisis of legitimacy of law in Indonesia. That the law can still be accepted by society as an institution where justice must be found, then the law must always be prepared to move in accordance with the changes taking place in society. To implement the action level should be preceded by agreement on the law enforcement component of law enforcement that "pro rakyat" by improving the enforcement of Human Resources. The next action is a growing culture of the welfare of law enforcement and social justice by emphasizing the philosophical and sociological dimensions than merely a normative juridical dimension. In addition, policy makers need to formulate laws and regulations that have a progressive legal substance, the substance of the law in accordance with the values and moral ethics of living in a society that formed the law is the law that berkearifan and conscience. Key words: Progressive Law, Legitimacy of Law, Justice

REFORMASI BIROKRASI DESA MENUJU PEMERINTAHAN DESA YANG DEMOKRATIS Kemas Arsyad Somad
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstractk Eventhough The Village has important and strategic role in the structure of government in Indonesia, but in the past regime (New Order Era) It is placed as objects rather than subjects of power. In the governance reforms started in 1998, this paper examines how the reforms sought by the village government. The results of the research showed, in spite of new structures and functions in the village administration, among others, demonstrated the existence of village councils, but the reforms that took place considered did not work well because management has not touched the professional bureaucracy yet. Keyword: Village, village governance, reform Abstrak Meski memiliki peranan yang penting dan startegis dalam struktur pemerintahan di Indonesia, desa pada rezim pemerintahan yang lalu (Orde Baru) lebih ditempatkan sebagai objek kekuasaan ketimbang subyek. Seiring dengan reformasi pemerintahan yang dimulai tahun 1998, tulisan ini mengkaji bagaimana reformasi itu diupayakan pada pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan, sekalipun ada struktur dan fungsi baru dalam pemerintahan desa, antara lain ditunjukkan dengan keberadaan Badan Perwakilan Desa, tetapi reformasi yang berlangsung dipandang belum optimal dikarenakan belum menyentuh manajemen birokrasi yang profesional. Kata kunci: desa, pemerintahan desa, reformasi

PILIHAN HUKUM, FORUM DAN DOMISILI SUATU KONTRAK DALAM TRANSAKSI BISNIS Syafran Syafran
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract In the contract, if the parties did not specify their own choice of law, forum selection and choice of domicile, the legal sector in this regard provides to regulate it, that stipulates that in such a case, where the law applicable where the competent court, or domicile which one is used. Not so much matter if the parties to the contract came from the same law, or derived from the same court, or only have 1 (one) domicile. However, it will become a legal issue to determine: The law which applies if the parties to apply different laws, such as each party came from different countries. Which court is competent to try him if there were disputes regarding the contract, if the parties resides or is domiciled of 2 (two) regions of different courts. In addition, the determination of which law applies and or selection of a forum, actually belong to the public law (law of procedure). However, the choice of law and choice of a forum, is 1 (one) of the few public law that may be infringed by the parties to the contract, based on the principle of party autonomy. In fact, the parties may exclude the courts entirely with the court appoint a blended / prepared itself in the form of private or judicial bodies that are popular with the terms of arbitration.Based on the principle of freedom of contract, then the parties to a contract can also choose which court will adjudicate disputes arising out of contract case in question. Keywords : Choice of law, Choice of a Forum, Domiciled Abstrak Didalam kontrak, jika para pihak tidak menentukan sendiri pilihan hukum, pilihan forum dan pilihan domisilinya, maka sektor hukum dalam hal ini menyediakan kaidahnya untuk mengatur hal tersebut, yakni mengatur bahwa dalam kasus yang demikian, hukum manakah yang berlaku pengadilan mana yang berwenang, atau domisili mana yang dipakai. Tidak begitu banyak menjadi soal jika para pihak dalam kontrak tersebut berasal dari hukum yang sama, atau berasal dari wilayah pengadilan yang sama, atau hanya memiliki 1 (satu) domisili. Akan tetapi, akan menjadi suatu masalah yuridis untuk menentukan:Hukum mana yang berlaku jika terhadap para pihak berlaku hukum yang berbeda, misalnya karena masing-masing pihak berasal dari negara yang berbeda.Pengadilan mana yang berwenang untuk mengadilinya jika terdapat perselisihan yang berkenaan dengan kontrak, yakni jika para pihak bertempat tinggal atau berdomisili dari 2 (dua) wilayah pengadilan yang berbeda. Di samping itu, penentuan tentang hukum mana yang berlaku dan atau pilihan forum, sebenarnya termasuk ke wilayah hukum publik (hukum acara). Akan tetapi, pilihan hukum dan pilihan forum, merupakan 1 (satu) dari sedikit hukum publik yang boleh dilanggar oleh para pihak dalam kontrak, berdasarkan asas party autonomy. Bahkan, para pihak dapat mengesampingkan pengadilan sama sekali dengan menunjuk pengadilan yang diracik/disusun sendiri dalam bentuk badan peradilan swasta atau yang populer dengan istilah arbitrase.Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka para pihak dalam suatu kontrak dapat juga memilih pengadilan mana yang akan mengadili seandainya timbul sengketa terhadap kontrak yang bersangkutan. Kata kunci : Pilihan Hukum, Pilihan Forum, Domisi

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Hartati Hartati
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract The research have aimed to study about trend of damage on the environment function of the mining activities on local governance of autonomy era. In this research, the subject matter will be analyzed by the authorized of management on mineral and coal that inherent on the local government than the regulation perspective. The research showed that, rather than a regulatory issue or arrangement, perspective and orientation in the understanding of decentralization and regional autonomy were subsequently embodied in the decisions and public policies are considered more to be related to the above issues. In this case, decentralization and local autonomy understood merely as a matter of institutional, while the capacity issues with regard to the involvement of community participation, public oversight and public accountability at the local level, not too overlooked. There are Implication, reforming decentralization and regional autonomy in the management of mineral mines and coal only produces the birth of management authority for the local government, wealth, and distribution revenue to the area, while the matter involving public participation and oversight and public accountability over management is being neglected. Keyword: Management of mineral mines and coal, decentralization, local authorities. Abstrak Penelitian ini bertujuan mengkaji kecenderungan terjadinya kerusakan fungsi lingkungan akibat kegiatan pertambangan pada pemerintahan otonomi daerah sekarang ini. Di dalam penelitian ini, persoalan tersebut akan dikaji melalui kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang ada pada pemerintah daerah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, daripada persoalan regulasi atau pengaturannya, cara pandang dan orientasi dalam memahami desentralisasi dan otonomi daerah yang kemudian diwujudkan dalam keputusan dan kebijakan publik dinilai lebih memiliki keterkaitan dengan persoalan di atas. Dalam hal ini desentralisasi dan otonomi daerah dipahami sebatas sebagai persoalan kelembagaan, sementara masalah peningkatan kapasitas negara yang berkenaan dengan pelibatan partisipasi masyarakat, pengawasan masyarakat, dan pertanggungjawaban publik di tingkat lokal, tidak terlalu dipentingkan. Implikasi-nya, reformasi desentralisasi dan otonomi daerah di bidang pengelolaan pertam-bangan mineral dan batubara hanya menghasilkan lahirnya kewenangan pengelolaan pada pemerintah daerah, adanya pembagiaan kekayaan, dan pendis-tribusian pendapatan ke daerah; sedangkan soal pelibatan partisipasi dan pengawasan masyarakat serta pertanggungjawaban publik atas pengelolaan tersebut menjadi terabaikan. Kata Kunci: Pengelolaan Mineral & Batu Bara, Desentralisasi, Kewenangan Pemerintah Daerah.

Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Globalisasi Sri Sudaryatmi
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract The relation between customary law and national law in order to construct the national law is functional relation; meaning that the customary law as the primary source in collecting the necessary materials in constructing the national law. The customary law required in the globalization era or modern age is the customary law adapted to the situstion and development of age, so that, the customary law shows the dynamic characteristics, thus, it may develop easily to adapt itself to the development of the age because t has the universal values; also the legal institutions in the forms of modern realizations. With this adaptation, therefore, it opens the possibility of the purity of impementation of customary law principles into national law will undergo shifts, as long as to enrich and develop the national law, with the condition that it does not contradict to Pancasila and 1945 Constitution. Keywords: customary law, construction of national law, globalization Abstrak Hubungan antara hukum adat dengan hukum nasional dalam rangka pembangunan hukum nasional adalah hubungan yang bersifat fungsional, artinya hukum adat sebagai sumber utama dalam mengambil bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pembangunan hukum nasional. Hukum adat yang diperlukan dalam era globalisasi atau zaman modern adalah hukum adat yang disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan zaman, sehingga hukum adat menunjukkan sifat yang dinamis sehingga dengan mudah dapat berkembang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman karena mempunyai nilai-nilai yang universal maupun lembaga-lembaga hukum yang dalam bentuk pernyataan modern. Dengan penyesuaian ini maka tidak menutup kemungkinan kemurnian penerapan kaidah-kaidah hukum adat menjadi hukum nasional akan mengalami pergeseran, sepanjang untuk memperkaya dan mengembangkan hukum nasional, asal tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Kata Kunci: Hukum Adat, Pembangunan Hukum Nasional, Globalisasi.

BUDAYA HUKUM PENAMBANG TIMAH INKONVENSIONAL (TI) TERHADAP MEKANISME PERIZINAN BERDASAR PERDA PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM DI PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Derita Prapti Rahayu
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Legal culture as themes middlemost for the possibility to know law in a realistic manner, so that it can be known whether law it is used or not. Research using socio-legal research finds The cause of the tin miners inkonvensiinal ( ti ) did not carry out the mechanisms of permit as specified in regulations island province of Bangka Belitung on the management of public mining because mechanism that are entailed must be shaped local-state ( cv )and partnering, cause the cost and time and ignorance them with a mechanism permit. Culture law tin miners inkonvensional ( ti ) against a mechanism based perda minimarkets mining common in the province of management kepulauan bangka belitung because the knowledge and perception of public opposition to the perda, because in terms of economy, education and knowledge of the mechanisms of licensing, that is largely not aware of the bureaucracy and the licensing procedure because it their education that low. arrangements are time consuming, whereas they mine a site just for a while when it's finished they moved, the behavior "dak kawa nyusah" not necessarily because it is the location that will be mined results were obtained Keywords; Legal culture, the tin miners inkonvensional ( ti ) Abstrak Budaya Hukum sebagai tema sentral bagi kemungkinan untuk mengetahu hukum secara realistis, sehingga dapat diketahui apakah hukum itu digunakan atau tidak. Penelitian dengan menggunakan metode sosio-legal research ini menemukan penyebab penambang timah inkonvensional (ti) tidak melaksanakan mekanisme izin sebagaimana dimaksud dalam perda provinsi Kepulauan bangka belitung tentang pengelolaan pertambangan umum karena mekanisme yang mensyaratkan harus berbentuk perusahaan (cv) dan bermitra, menyebabkan biaya dan waktu dan ketidaktahuan mereka. Budaya hukum penambang timah inkonvensional (ti) terhadap mekanisme berdasar perda pengelolaan pertambangan umum di provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena pengetahuan dan persepsi penambang terhadap mekamisme tersebut, karena dari segi ekonomi, pendidikan dan pengetahuan tentang mekanisme perizinan , yang sebagian besar tidak menyadari birokrasi dan prosedur perizinan karena pendidikan mereka yang relatif rendah, pengurusan yang memakan waktu, sedangkan mereka menambang suatu lokasi hanya untuk sementara kalau sudah habis mereka pindah, perilaku “dak kawa nyusah” karena belum tentu lokasi yang akan ditambang itu menghasilkan. Kata Kunci : budaya hukum, Penambang Timah Inkonvensional

KONFLIK STATUS HUKUM TANAH TIMBUL DI WILAYAH PESISIR PROVINSI BALI IGA Gangga Santi Dewi
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract New land domination in the province of Bali need a guarantee of legal certainty. Where as on the other hand the existence of land in Indonesia is pluralistic. For the people in Bali can be a conflict dan social problem if it not handled in a wise and prudent to consider the principle of legal certainty and fairness. Key words: Conflict, Legal Status, Aanslibbing. Abstrak Tanah di Provinsi Bali membutuhkan perlindungan hukum yang jelas dan kuat, khususnya bagi Tanah Timbul yang selalu menimbulkan konflik kepentingan bagi masyarakat Bali. Provinsi Bali yang merupakan obyek pariwisata nasional dan internasional dimana banyak membutuhkan lahan untuk investasi. Salah satu obyek lahan yang selama ini menimbulkan konflik di Bali adalah mengenai pengaturan hukum mengenai Tanah Timbul. Kata kunci: Konflik, Status Hukum, Tanah Timbul.

Persepsi Aparat Penegak Hukum Tentang Implemenasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana Shinta Agustina Iwan Kurniawan Nani Mulyati
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Due to the complexity of regulations on criminal law, one single action could breach directly two or more criminal acts. In such cases, the principle of lex specialis derogat legi generali must be implemented, as stipulated in article 63 (2) of the Criminal Code. This principle required the two acts should regulate the same object or action, otherwise it could not be implemented although the offender seem has breached two acts arised from a single action. In this time being the implementation of this principle often rised an unsatisfaction due to its inconsistency that has rised disparity of sentencing. The different perception of the law enforcement officers on the meaning of particularly criminal law, the cases in which the principle should be implemented, and the model of charging that should be used, are several causes of the inconcistency implementation. Keywords: Lex Specialis Derogat Legi Generali, particular criminal law, and perception of law enforcement officer. Abstrak Tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat seringkali melanggar beberapa ketentuan hukum pidana di luar KUHP (hukum pidana khusus) sekaligus. Penegakan hukum terhadap kasus demikian sering tidak memuaskan karena penerapan asas lex specialis derogat legi generali yang inkonsisten, sehingga terjadi disparitas pidana. Pemahaman aparat penegak hukum yang berbeda tentang apa yang dimaksud hukum pdiana khusus, tahapan penerapannya, dan bentuk surat dakwaan yang sesuai bagi penanganan perkara pidana yang demikian menjadi penyebab terjadinya inkonsistensi penegakan hukum tersebut. Kata Kunci: Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, Hukum Pidana Khusus, dan persepsi penegak hukum.

Page 1 of 2 | Total Record : 18

1 2

Filter by Year

2012 2012

Filter By Issues

All Issue Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM (in press) Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA