Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Masalah-Masalah Hukum

mmh
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : - EISSN : 25274716 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 10 Documents

Search results for , issue "Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM" : 10 Documents clear

OTONOMI PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA PTN-BH Kartika Widya Utama
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Sebagai sebuah entitas baru, PTN-BH membutuhkan pengaturan dan pengkajian aturan yang telah ada guna memberikan rasa aman terhadap setiap stakeholder yang terlibat, baik sebagai pembuat aturan, pelaksana aturan, atau pihak-pihak yang terdampak atas berubahnya status PTN menjadi PTN-BH. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan PTN-BH adalah mengenai pengelolaan sumber daya manusia. Artikel ini akan membahas beberapa peraturan terkait SDM PTN Badan Hukum khususnya mengenai PNS dengan pendekatan yuridis normatif.

STRATEGI BARU PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI HUKUM SEBAGAI SARANA PEMBERDAYAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Erwin Syahputra; Suteki Suteki
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dampak sosial ekonomi bagi masyarakat dengan adanya hukum sebagai sarana pemberdayaan Corporate Social Responsibility (CSR) serta implementasi dan strategi yang ideal dalam pengentasan kemiskinan berdasarkan hukum melalui sarana pemberdayaan CSR. Penelitian ini merupakan penelitian socio-legal research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan CSR perusahaan melibatkan masyarakat sekitar, baik sebagai subyek maupun objek program. Dalam rangka program pengentasan kemiskinan, perusahaan turut mengambil peran sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi jangka pendek, menengah dan panjang dengan menerapkan pendekatan strategic CSR dalam pengelolaan pertambangan agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap masyarakat setempat dan menangani isu-isu sosial yang terdapat dalam masyarakat. Dari segi pemerintah, proses regulasi terkait kewajiban CSR perlu memenuhi pembuatan peraturan yang terbuka dan akuntabel.

MENALAR SEL MEWAH DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Y.A. Triana Ohoiwutun; Samsudi Samsudi
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Ancaman pidana penjara menempati posisi sentral dalam stelsel pidana, berakibat pada banyaknya penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana, sehingga terjadi kelebihan kapasitas daya tampung lapas. Kelebihan daya tampung lapas, berakibat keterbatasan fasilitas yang disediakan untuk narapidana, sehingga terjadi permainan kotor atau suap. Fasilitas tertentu yang istimewa di dalam sel, hanya dapat dinikmati sebagian orang kaya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dapat dilakukan pencegahan dan penanggulangan melalui kebijakan kriminal, yaitu melalui sarana penal dan non penal.

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN ANTAR GENERASI : SEBUAH PENELUSURAN TEORITIS SINGKAT Andri G. Wibisana
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Tulisan ini mendiskusikan perlindungan lingkungan di dalam kerangka keadilan antar generasi. Tujuan dari diskusi ini adalah memperkenalkan konsep keadilan lingkungan ini, serta untuk menjelaskan bagaimana keadilan antar generasi ini dikaitkan dengan kewajiban seluruh penghuni Bumi atas planetnya (planetary obligations), bagaimana relevansi keadilan dengan valuasi ekonomi, dan bagaimana hubungan keadilan antar generasi dengan hak gugat. Terkait planetary obligations, tulisan ini menggambarkan keadilan antar generasi sebagai kewajiban antara generasi untuk melakukan perlindungan generasi atas opsi, kualitas, dan akses terhadap sumber daya lingkungan. Terkait valuasi ekonomi, tulisan ini berpendapat bahwa penggunaan instrumen diskon di dalam penafsiran ekonomi perlu dimodifikasi menjadi diskon yang rendah, sehingga lebih sejalan keadilan antar generasi. Tulisan ini juga mendiskusikan pentingnya putusan Minors Oposa v. Factoran Jr. yang mengakui hak gugat antar generasi.

PERLINDUNGAN HUKUM KONTRAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM KONTRAK KONTEMPORER Muhammad Natsir Asnawi
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Doktrin hukum pada prinsipnya terbagi atas dua, yaitu doktrin klasik dan doktrin kontemporer. Doktrin hukum kontrak klasik menekankan pada aspek kepastian hukum. Aspek ini tergambar dari penekanannya bahwa setiap pernyataan kehendak harus dituangkan dalam kontrak yang ditandatangani para pihak agar memiliki kekuatan mengikat. Doktrin klasik membedakan secara tegas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Tuntutan atas pelanggaran kontrak harus dengan dasar wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum. Sebaliknya, doktrin kontemporer lebih menekankan pada aspek keadilan dan kepatutan. Doktrin kontemporer mengenal kontrak sebagai konstruksi yang terdiri atas tahap pracontractual, contractual, dan postcontractual. Karenanya, doktrin kontemporer menganggap janji-janji pra kontrak memiliki akibat hukum tertentu, hal mana berbeda dengan doktrin klasik yang tidak mengakui adanya akibat hukum pra kontrak. Doktrin kontemporer juga tidak lagi membedakan secara tegas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sebagai dasar gugatan pelanggaran kontrak karena wanprestasi pada prinsipnya merupakan specific genus dari perbuatan melawan hukum.

ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN REGULASI KEUANGAN DESA Siti Khoiriah; Utia Meylina
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Desa merupakan entitas terkecil dalam pemerintahan Indonesia yang diakui dan dihormati berrsadarkan konstitusi. Desa telah melalui sejarah pengaturan yang panjang yang akhirnya pengaturan tentang desa secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengaturan tersebut membawa desa memasuki babak baru dan membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan desa yang berdampak erat kepada keuangan desa terkhusus terkait dengan sistem pengelolaan dana desa. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia telah memiliki regulasi signifikan terkait dengan pengelolaan dana desa mulai dari tahapan pengelolaan dana desa sampai kepada sistem pengawasan pengelolaan dana desa. Tahapan pengelolaan dan pengawasan pengelolaan dana desa seperti yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan akan berpotensi positif dalam pelaksanaan akuntanbilitas penyelenggaraan ataupun akuntanbilitas publik pemerintahan desa.

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MEMUTUS PEMBATALAN AKTA HIBAH (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 78 PK/Ag/2013) Annisa Setyo Hardianti
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Pengertian hibah secara umum yaitu hibah termasuk dalam perbuatan hukum dimana terjadi pemindahan hak kepemilikan yang sengaja untuk dialihkan kepada pihak atau orang lain. Adapun hibah menurut hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Burgelijk Wetboek (BW) dalam Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693, sedangkan dalam hukum Islam hibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mulai dari Pasal 210 hingga Pasal 214. Dalam Pokok Permasalahan pembatalan Akta Hibah nomor : 162/Klj/11/1999, dimana terjadi suatu kesalahan yaitu putusan pada tingkat pertama dan kedua menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memutus perkara pembatalan Akta Hibah tersebut sedangkan sudah ada aturan yang dengan jelas mengatur bahwa Pengadilan Agama berwenang dalam memutus perkara diantara umat Islam atau muslim dalam Pasal 3 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Hingga pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali putusan berubah menjadi Pengadilan Agama berwenang atas perkara pembatalan Akata Hibah tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk menganilisis putusan Mahkamah Agung nomor : 78 PK/Ag/2013 beserta segala proses sehingga tidak terjadi suatu kesalahan yang sama bagi para hakim yang kelak memutus perkara serupa. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik preskripif. Putusan Hakim yang menyimpang dari aturan perundang-undangan mengenai kewenangan Pengadilan Agama mengakibatkan terjadinya suatu ketidakadilan dan tidak tercapainya suatu kepastian hukum, sedangkan negara telah mengatur dengan sangat jelas dalam Undang-undang.

MODEL ADVOKASI LSM JKPS CAHAYA TERHADAP BURUH MIGRAN ASAL KABUPATEN PONOROGO Robby Darwis Nasution
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Tingginya jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada akhirnya berdampak kepada tingginya permasalahan yang timbul karena arus buruh migran ini. Penanganan kasus yang dilakukan oleh pemerintah terkadang terbentur dengan birokrasi hingga membuat penanganan menjadi lambat, sehingga muncullah banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang pendampingan dan perlindungan TKI. Maka dari itu sangat menarik sekali jika melihat lebih jauh tentang pola pendampingan yang dilakukan oleh LSM ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data dilapangan sebagai sumber primer dan referensi/literatur sebagai sumber sekunder. Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah pola advokasi yang dilakukan oleh LSM JKPS CAHAYA yang berupa “pendampingan berjenjang” dengan pendekatan personal terbukti lebih efektif jika dibandingkan dengan pola advokasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan model birokrasi institusinya.

PERAN PERUSAHAAN MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA Sartika Nanda Lestari
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Perusahaan merupakan salah satu bagian penting dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan sebagaimana Undang-Undang Penanaman Modal yang meminta perusahaan berkomitmen untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat melalui tanggung jawab sosial perusahaan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan hadir sebagai jawaban atas tuntutan etika bisnis, hukum dan publik yang ditujukan kepada perusahaan. Penelitian ini akan mengkaji peran perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia serta pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach). Penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai peran perusahaan terhadap pengentasan kemiskinan serta akan menyimpulkan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

FORMULASI HUKUM, LANGKAH MENGATASI PROBLEMATIKA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET Agus Susila
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menentukan Formulasi Hukum Dan Langkah-Langkah Untuk Mengatasi Problematika Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Penyelesaian Kredit Macet. Penelitian ini merupakan penelitian normatif Sumber data berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Kedudukan Kreditur sebagai Pemegang Hak Tanggungan atas jaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang masa atau jangka waktu berlakunya SHGB tersebut telah berakhir dan belum diperpanjang sehingga menyebabkan Hak Tanggungan yang melekat dalam SHGB tersebut menjadi hapus dan Debitur telah Wanprestasi kepada Kreditur. Sehingga diperlukan Formulasi Hukum Dan Langkah-Langkah Untuk Mengatasi Problematika Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Penyelesaian Kredit Macet.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

Filter by Year

2017 2017

Filter By Issues

All Issue Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM (in press) Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA