Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Masalah-Masalah Hukum

mmh
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : - EISSN : 25274716 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 747 Documents

11 12 13 14 15

PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Henny Juliani
Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Process of state financial management is professionally referred to public sector financial management, transparent, and accountable. Budgeting is based on performance-based budgeting system requires the state ministries/institutions/regional work units to be able to perform measurements on the performance of each agency using the performance measurement elements, so that the delivery of objectives and resuits of these can be felt by the people. This can be accomplished by using the principles of good governance.

DASAR PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM DALAM PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA (Putusan MA No.70/Pid.B/ 2010/PN. Kpg tanggal 21 Juni 2010) Noven Verderikus Bulan
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

This thesis will discuss issue concerning basic consideration of public prosecutor to appeal juridical review to the Supreme Court and the impact of the absence of legal authority to appeal to the public prosecutor. Methods applied in this research comprise a normative juridical approach where law matters are used (Statute Approach) to examine the rules relating to the juridical review. This study applies also concepts (Conceptual Approach) to analyze basic consideration of the prosecuting attorney in appealing juridical review, and case study (Case Approach) to determine law cases related to the juridical review appealed by the public prosecutor. The result of this study indicates that the basic considerations of public prosecutor in appealing a criminal case to the Supreme Court comprise justice, legal certainty and usefulness factors

PLURALISM JUSTICE SYSTEM DALAM PENYELESAIAN MASALAH KEBEBASAN BERAGAMA Muhammad Nizar Kherid; Fifiana Wisnaeni
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Gagasan pluralisme hukum melahirkan konsep pluralism justice system sebagai mekanisme non enforcement of law dalam kasus kebebasan beragama. Cara kerja mekanisme ini mengedepankan proses musyawarah yang hakikatnya merupakan revitalisasi moral etika dan nilai-nilai agama itu sendiri. Pembahasan mengupas perspektif hukum serta teori pluralisme hukum. UUD NRI 1945 menggariskan kebebasan beragama sebagai konstitusional bersyarat demi terciptanya kerukunan substantif yang memiliki dua aspek, yakni aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosial (masyarakat). Kesimpulan dari tulisan ini bahwa penyelesaian kasus kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1965 tidak solutif karena bercorak represif (menindas) dan retributif (pembalasan). Gagasan ini merumuskan politik hukum kebebasan beragama untuk membentuk kultur hukum yang baik dan harmonis di dalam struktur masyarakat.

QUO VADIS UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA JIS. UNDANG-UNDANG NO 51 TAHUN 2009 DAN KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM UU. NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Kartika Widya Utama
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Any change in the legislation, always cause changes / shifts in legal actions and legal consequences arising in the implementation and enforcement process .Act No. 30 of 2014 on Government Administration to bring a change in the term of authority Administrative Court in a dispute over the administration of the State . Needs to be studied more deeply how the legal consequences that would occur as a result of differences in the rules in the Act No. 30 of 2014 with Act No. 5 of 1986 .Law No.30 Year 2014 has expanded the authority of the Administrative Court , the extension of this authority should need to be addressed carefully in order not to create legal uncertainty in practice . The government should immediately issue regulations governing the implementation of the new judicial procedure related to some fundamental changes in the Law on Government administration .

KEBIJAKAN KRIMINALISASI “KUMPUL KEBO” DALAM PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA INDONESIA Eko Soponyono
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Deeds by the so-called "cohabitation" contrary to the intrinsic value of life in the life of society itself. Values that live in the life of the community believes that living with the opposite sex and adult alike should be tied by marriage. Marriage is "sacred bond" (containing sanctity), which became the foundations of the spiritual and physical welfare families in the language of Islam as a family "sakinah, mawadah and affection/mercy". These laws need to protect the "sanctity" of marriage to criminalize cohabitation. Keywords: Policy, Criminalization, cohabitation, Criminal Law Development. Abstrak Perbuatan yang oleh masyarakat disebut “kumpul kebo” hakikinya bertentangan dengan nilai yang hidup dalam perikehidupan masyarakat itu sendiri. Nilai yang hidup dalam perikehidupan masyarakat meyakini, bahwa hidup bersama berlainan jenis dan sama-sama dewasa harus diikat oleh pernikahan. Pernikahan merupakan “ikatan suci” (mengandung nilai kesucian) yang menjadi landasan terbentuknya keluarga sejahtera lahir dan bathin yang dalam bahasa Islamnya sebagai keluarga “sakinah, mawadah dan rahmah”. Inilah perlunya hukum melindungi “nilai kesucian” perkawinan dengan melakukan kriminalisasi terhadap kumpul kebo. Kata Kunci: Kebijakan, Kriminalisasi, Kumpul Kebo, Pembangunan Hukum Pidana.

BEBERAPA PERMASALAHAN PERLINDUNGAN PEKERJA OUTSOURCING BERDASARKAN PERMENAKERTRANS NOMOR 19 TAHUN 2012 Sonhaji Sonhaji
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Pekerja/buruh outsourcing mulai dikenal di indonesia sejak berlakunya UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak menyebutkan secara tegas mengenai istilah dari outsourcing, namun dalam Pasal 64 secara tidak langsung disinggung mengenai outsourcing yaitu “Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/ buruh yang dibuat secara tertulis”.kehadiran perjanjian kerja melalui outsourcing menimbulkan prokontra dikalangan para pelaku proses produksi barang dan jasa. Dikalangan pekerja modal perjanjian tersebut dipandang sangat melemahkan posisi mereka, sedangkan disisi lain pengusaha merasa diuntungkan dengan hadirnya sistem tersebut. Dari kacamata pemerintah sistem outsourcing ada dalam UU yang bari adalah dalam rangka merespon tuntutan kalangan investor khususnya asing.

REKONSTRUKSI HUKUM PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAM BAGI IBU RUMAH TANGGA TERHADAP RISIKO TERTULAR HIV/AIDS DARI SUAMINYA Nanik Trihastuti Pujiyono
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The number of HIV cases in Indonesia shows that there is an increase in incidents that happen among women, particularly housewives. It, then, is followed by an increase in the percentage of HIV cases on children because they are contracted from their biological mothers. The implication of this will cause a lot of suffers for mothers and children who live with HIV/AIDS, and their families due to the emergence of stigma and discrimination. The reconstruction of concept of legal protection towards this risk is urgently needed because the positive law tends to protect the individual rights of husbands as sufferers without taking into account the rights of wives and children. Keywords : Reconstruction of Law, Housewives’s Human Right, HIV/AIDS Kasus HIV di Indonesia menunjukkan peningkatan insiden terhadap ibu rumah tangga yang diikuti dengan meningkatnya persentase kasus HIV pada anak karena tertular dari ibu kandungnya. Hal ini terjadi pada mereka yang memiliki suami yang memiliki kebiasaan berisiko seperti penggunaan narkoba suntik terkontaminasi dan hubungan seks ekstra marital. Kondisi seperti ini mengakibatkan berbagai penderitaan bagi ibu dan anak yang hidup dengan HIV/AIDS , maupun keluarganya karena munculnya stigma dan diskriminasi. Rekonstruksi konsep perlindungan hukum terhadap adanya risiko ini bersifat mendesak karena hukum positif cenderung melindungi hak individu suami sebagai penderita tanpa mengindahkan hak asasi isteri maupun anak. Kata Kunci : Rekonstruksi Hukum, HAM Ibu Rumah Tangga, HIV/AIDS

HUKUM DAN PELAKU INVESTASI DALAM PERBANKAN Y. Teguh Handaruprasetyo
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Investment agents within banking sector if could be said with capitalist, when have the power of share more than 50% there was tendency to used their power to influences bank operational and carried out abused of power therefore this matter usually made bank became not healthy and finally closed by big power within such bank investment that oftentimes carried out bank fund deviation, therefore to anticipate it was by limiting ownership within banking. Review within banking regulation concept existed also carried out is there already adjust by condition recently. Is it still relevant within Bl banking paradigm as the leader of the last resort after absence new institutions such Loan Guarantor Institution, Financial Service Superintend ant Organization and others. Note that the lender of the last resort was only to assist broken bank that could bother economy systematically, whereas recently already exist guarantor institution for client protection and next already exist own superintendent insUtution. According to the writer need absence paradigm alteration were eliminating function the lender of the last resort within Bank Indonesia.

KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH: REALITAS ANTAGONIS DALAM PERWUJUDAN PRINSIP CLEAN GOVERNANCE DI INDONESIA I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Procurement of goods/services are efficient, open and competitive indispensable for the availability of goods / services affordable and quality, so it will have an impact on improving public services. In relation to the procurement of goods and services from the government is expected to corruption can be eliminated. The reality of corruption procurement of goods and services increasing. Mode and does more systemic way. Corruption is no longer limited to state officials, but has dragged other actors, including the business community, civil diberbagi state and government agencies. There are some suggestions in order to handling the problem of corruption in providing goods and services sector, namely: (1) reconstructing the legal system of government procurement. Procurement of goods and services have only set Perpres. Ideally the procurement of goods and services regulated by the Act and (2) oversight by the public. Keywords : Corruption, Procurement, Clean Governance Abstrak Pengadaan Barang/Jasa bagi Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa dari pemerintah maka diharapkan praktik korupsi dapat dihilangkan. Realitasnya korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah semakin meningkat. Modus dan cara yang dilakukannya semakin sistemik. Pelaku korupsi tidak lagi terbatas pada pejabat negara, namun telah menyeret aktor-aktor lain, di antaranya kalangan pengusaha, pegawai diberbagi lembaga negara dan pemerintah (Kasus Buol, Hambalang dan lain-lain). Ada beberapa saran dalam rangka penanganan persoalan korupsi disektor pengadaaan barang dan jasa, yaitu: (1) merekonstruksi sistem hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah, selama ini hanya diatur dalam Perpres. Idealnya pengadaan barang dan jasa diatur dengan Undang-Undang dan (2) pengawasan oleh masyarakat. Kata Kunci: Korupsi, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Clean Governance

PERAN PEMERINTAH DAERAH DI DALAM MELINDUNGI HAK ANAK DI INDONESIA Darmini Roza; Laurensius Arliman S
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat vital didalam perlindungan anak. Hal ini tertuang didalam pasal-pasal Undang-Undang Perlindungan Anak. Didalam mewujudkan tata kelola pemenuhan hak anak oleh Pemerintah Daerah haruslah benar-benar direalisasikan dan dijalankan dengan semestinya. Kota Layak Anak merupakan impian dari setiap anak, karena anak akandibesarkan secara layak dan semestinya. Pemerintah Daerah sebagai pemerintah yang bersentuhan lansung dengan kehidupan anak, harusnya lebih aktif dan lebih kritis, untuk menyuarakan hak-hak anak. Menata kelola pemenuhan hak anak oleh Pemerintah Daerah harus diawasi sebuah lembaga sendiri yang fokus untuk melindungi, menjaga, memantau dan mengawasi hak anak. Penanaman pemahaman perlindungan anak berkelanjutan sangatlah perlu diajarkan sejak dini kepada masyarakat, karena apabila sejak dini masyarakat diajarkan memahami perlindungan anak secara berkelanjutan, maka perlindungan anak di Indonesia tidak akan berhenti.

Page 13 of 75 | Total Record : 747

11 12 13 14 15

Filter by Year

2010 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM (in press) Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA