Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Masalah-Masalah Hukum

mmh
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : - EISSN : 25274716 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 747 Documents

9 10 11 12 13

ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SEBAGAI MEDIA MENUJU KEADILAN Efa Rodiah Nur
Masalah-Masalah Hukum Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Di Indonesia hukum dan proses hukum formal untuk menggapai keadilan formal masih mahal, berkepanjangan, melelahkan, serta belum menyelesaikan masalah dan adanya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu dari berbagai masalah yang menjadikan bentuk keadilan ini terlihat problematik adalah, mengingat terdapat dan dilakukannya satu proses yang sama bagi semua jenis masalah (one for all mechanism). Hal Inilah yang mulai banyak pihak mencari alternatif penyelesaian atas masalahnya.Dalam hukum Islam, dikenal lembaga pemaafan yangdapat diadopsi oleh KUHP dari hukum Islam (ﬁkih jinayah). Lembaga pemaafan dimaksud di sini adalah lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar mekanisme peradilan.

KONSTRUKSI PEMAKNAAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENDEKATAN HERMENEUTIK Ino Susanti
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Corruption Eradication Commission as the state agency have problems in the determination of corruption, especially in meaning among law enforcement. The problem occurs the meaning used only incompliance with the formalelements of the offense provisions set instatute. The purpose of this study is to reveal how the meaning and concept of Justice in dealing with corruption cases. The results showed construction of the meaning of corruption to justice must be based on people-oriented approach to living law (worth Pancasila) by sliding the fulfillment of the principle of legality stand point formal point of view to the legality which is material

SYARAT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM YANG INKONSTITUSIONAL Budiman N. P. D. Sinaga; Sahat H. M. T. Sinaga
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Keberadaan Partai Politik diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini antara lain dapat diketahui dari pasal-pasal yang berkaitan dengan pemilihan umum. Pengaturan tentang Partai Politik tidak mungkin dilakukan secara lengkap dalam Undang-Undang Dasar sehingga perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lain terutama dalam Undang-Undang.Materi muatan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Akan tetapi, kenyataannya masih ditemukan materi muatan Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang yang mengandung materi muatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dapat diujidi Mahkamah Konstitusi namun dapat mengurangi kepastian hukum.Para pembentuk Undang-Undang tidak boleh memuat materi muatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila dalam Undang-Undang. Selain itu, para pembentuk Undang-Undang juga tidak boleh membuat Undang-Undang yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam kehidupan kenegaraan melalui Partai Politik tidak boleh dihilangkan melalui Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lain.

REFORMASI BIROKRASI DESA MENUJU PEMERINTAHAN DESA YANG DEMOKRATIS Kemas Arsyad Somad
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstractk Eventhough The Village has important and strategic role in the structure of government in Indonesia, but in the past regime (New Order Era) It is placed as objects rather than subjects of power. In the governance reforms started in 1998, this paper examines how the reforms sought by the village government. The results of the research showed, in spite of new structures and functions in the village administration, among others, demonstrated the existence of village councils, but the reforms that took place considered did not work well because management has not touched the professional bureaucracy yet. Keyword: Village, village governance, reform Abstrak Meski memiliki peranan yang penting dan startegis dalam struktur pemerintahan di Indonesia, desa pada rezim pemerintahan yang lalu (Orde Baru) lebih ditempatkan sebagai objek kekuasaan ketimbang subyek. Seiring dengan reformasi pemerintahan yang dimulai tahun 1998, tulisan ini mengkaji bagaimana reformasi itu diupayakan pada pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan, sekalipun ada struktur dan fungsi baru dalam pemerintahan desa, antara lain ditunjukkan dengan keberadaan Badan Perwakilan Desa, tetapi reformasi yang berlangsung dipandang belum optimal dikarenakan belum menyentuh manajemen birokrasi yang profesional. Kata kunci: desa, pemerintahan desa, reformasi

HAK ATAS RUANG HIDUP SUKU ORANG RIMBA (ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI, AKSIOLOGI HUKUM ADAT) Muhamad Erwin
Masalah-Masalah Hukum Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Kelembagaan hukum adat suku Orang Rimba begitu bertalian dengan keberadaan kosmos hutan Bukit Duabelas. Tulisan ini menelusuri tentang bagaimana konstruksi berpikir ontologi, epistemologi dan aksiologi hukum adat suku Orang Rimba hubungannya dengan hak atas ruang hidupnya di Bukit Duabelas. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan historis-ﬁlosoﬁs. Berdasarkan hasil penelitian bahwa secara ontologi, epistemologi dan aksiologi, substansi hukum adat suku Orang Rimba terletak pada adat mereka sendiri, yang terjadi dari situasi kehidupan mereka ketika berhadapan dengan kondisi alam Bukit Duabelas. Pemahaman tersebut terjadi karena mereka merasa sadar atas interaksinya dengan hutan Bukit Duabelas sebagai ruang hidupnya melalui prinsip humanis, holistik, tanggung jawab dan kontekstualisasi, dimana nilainilai tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain.

TANGGUNG GUGAT DOKTER DAN RUMAH SAKIT KEPADA PASIEN PADA KEGAGALAN PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT Endang Kusuma Astuti
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Penelitian ini mengkaji tanggung gugat antara dokter dengan rumah sakit kepada pasien pada kegagalan pelayanan medis di rumah sakit. Akhir-akhir ini sengketa antara dokter dengan pasien sering terjadi, bahkan dari beberapa konflik tersebut melibatkan rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan, tempat dokter tersebut mengabdikan diri turut digugat. Fokus penelitian ini ada 2, pertama apakah yang menjadi penyebab terjadinya sengketa antara dokter dengan pasien di rumah sakit? dan kedua bagaimana bentuk pertanggungjawaban dokter dan rumah sakit terhadap pasien dalam pelayanan medis di rumah sakit? Penyebab terjadinya sengketa antara dokter dengan pasien di ruah sakit karena kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diperoleh oleh pasien dalam pelayanan medis. Hal ini disebabkan hasil upaya medis bersifat uncertainly yang tidak dapat diperhitungkan secara matematik dan akibat adanya kesalahpahaman dalam komunikasi antara dokter dengan pasien. Rumah sakit ikut bertanggungjawab jika terjadi kegagalan dalam pelayanan medis di rumah sakit berdasarkan doktrin Vicarious Liability dan berdasarkan Psal 1367 Kitab Undang-Undang Hukumm Perdata

MEME: UPAYA REKONSILIASI 4.0 DALAM PEMILIHAN UMUM 2019 Hezron Sabar Rotua Tinambunan; Dicky Eko Prasetio
Masalah-Masalah Hukum Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Polarisasi yang disebabkan oleh tingginya tensi politik pada Pemilu 2019 dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya retakan sosial jika masyarakat sendiri tidak menjaga solidaritas antar sesama. Perlu adanya rekonsiliasi baik dari pihak pasangan calon serta para pendukungnya guna menciptakan ketenangan di kalangan masyarakat agar kehidupan kembali berjalan normal tanpa adanya keresahan dan bahkan terkadang ketegangan antar sesama manusia. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum atau legal research. Meme yang mempunyai kandungan atau pesan ajakan maupun imbauan untuk bersinergi, berdamai, ‘menyatu kembali’ dapat meminimalisir konflik horisontal di dunia virtual, yang mana hal ini dapat menunjang agar para elit politik melakukan rekonsiliasi secara langsung (lapangan) untuk menjaga keutuhan bangsa. Sehingga dengan adanya meme politik ini, hendaknya menguatkan proses demokratisasi untuk negara kita di masa mendatang.

PROBLEMATIKA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DALAM UU PT DAN UU PASAR MODAL Tri Budiyono
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

These studies are tries to compare and analysis of share buyback under the Corporation Act ( Act 40/2007) and Capital Market Act (Act 811995). The results of these studies are they are two kind of share buyback under Corporation Act, voluntary share buyback (under art. 37-40), compulsory share buyback (under art.62). The other variations were found under Capital Market Act. There are tree kinds of share buyback. There are share buyback which specifically used by Mutual Fund, share buyback used by corporation under normal situation, and share buyback used by corporation under crisis situation.

QUO VADIS DEMOKRASI PROSEDURAL DAN PEMILU : SEBUAH REFLEKSI TEORITIS Ida Budhiati
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract General election is the one of principle of democracy. It means that democracy in Indonesia manifested through the regulation No. 15 of 2011 about the General Election Commissions who defines the term of democracy within the concept of directly, general, free, sacred, fairness and justice. On realization the concept of democracy, public participation which are the voice of majority really meaningfull. Through general elections will make the newness government formation, in another words, general election is an instition who reproduces a new social contract. To construct on model of the ideal general election is not easy. Independence of general election commission is crucial for democratic election could be run properly. Keywords : democracy, General Election, social contract Abstrak Pemilihan umum merupakan sebuah prinsip dari demokrasi. Arti demokrasi di Indonesia termanifestasikan di dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang mendefinisikan demokrasi dengan rangkaian kata langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam mencapai sebuah cita demokrasi, partisipasi rakyat menjadi kunci utamanya dalam penyelenggaraan pemilihan umum, dimana suara mayoritaslah yang menentukan. Melalui pemilihan umum pemerintahan yang baru pun terbentuk, dengan kata lain pemilu merupakan sebuah lembaga yang mereproduksi kontrak sosial baru. Mengkonstruksikan pemilihan umum yang ideal dan demokratis tidaklah mudah. Independensi penyelenggara pemilihan umum sangatlah penting agar pemilihan umum yang demokratis dapat berjalan secara fair. Kata Kunci : demokrasi, Pemilihan Umum, kontrak sosial

KONTRIBUSI UNHCR DALAM PENANGANAN PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA Joko Setiyono
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

UNHCR merupakan organ khusus PBB yang dibentuk untuk tujuan melindungi dan menjamin HAM serta upaya memanusiawikan para pengungsi internasional, sebagai akibat dari suatu peperangan ataupun konflik bersenjata yang berkepanjangan, pertikaian internal dan berbagai persoalan dalam negeri lainnya. Penanganan pengungsian yang berasal dari Semenanjung Indochina, pengungsi etnis Rohingya, pengungsi eks Timor Timur, setidaknya merupakan bukti nyata adanya kontribusi UNHCR dalam penanganan permasalahan pengungsi internasional di Indonesia.

Page 11 of 75 | Total Record : 747

9 10 11 12 13

Filter by Year

2010 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM (in press) Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA