Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Masalah-Masalah Hukum

mmh
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : - EISSN : 25274716 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 747 Documents

14 15 16 17 18

TANGGUNGJAWAB OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA PENSIUN SYARIAH DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA Ani Yunita; Reni Budi Setyaningrum; Muhammad Annas
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan pengelolaan dana pensiun di Lembaga Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta serta tanggungjawab Otoritas Jasa Keuangan Solo dalam menjalankan wewenang pengawasan terhadap pengelolaan dana pensiun di Lembaga Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta. Metode penelitian hukum yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian hukum ialah yuridis empiris dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian diketahui pengelolaan dana pensiun di UMS telah berjalan sesuai dengan peraturan namun, ada beberapa hambatan yaitu Pendiri dan Dewan Pengawas Syariah masih belum mendapatkan Surat Pengangkatan dari Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Solo terhadap pengelolaan dana pensiun syariah masih belum optimal. OJK dalam menegakkan syariah compliance bagi pelaku bisnis syariah di Lembaga Keuangan Syariah harus taat hukum.

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELA HAK ASASI MANUSIA (HUMAN RIGHTS DEFENDER) DI INDONESIA Rahayu Rahayu
Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Human rights defenders are they working and having activities dealing with any effort to promote human rights. They stand in the front tine of struggle and dignifying human rights to utter the victims of human rights violation (the voice of the voiceless). Their existence is obviously recognized in United Nations' Genera! Assembly Nr. 53/144 on "Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organ of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedom" that was legalized on December 9, 1996. This declaration reaffirms the advocates' rights that is factually protected by UDHR (article 19 and 20), ICCPR (article 21 and 22), ICESCR (article 8), CERD (article 5 d viii and ix) and some other UN's resolution on human rights. Indonesia is a country having problems with human rights defenders. Their existence is legally recognized by article 28 C (2) of the Indonesian Constitution (UUDNR11945) but there is no a single regulation thai specifically states about protection to them in conducting their activities. This fact makes human rights violation against them easily and frequently happen. This is also a proof picturing that the State's duty to protect, promote, erect, and prevail human rights as stated in article 281 (4) ofUUDNR11945 has not been welt accomplished. As part of international society, Indonesia would not be able to escape from the present global trend, that is to put human rights matter as one of the central issues in international relations

Konvensi PBB Menentang Korupsi 2003 dan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia M. Iman Santoso
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract The United Nations Convention against Corruption was adopted on 9 December 2003, by recognizing coruption as an extraordinary crime. Corruption endangers the stability and security of societies and states,and jeopardizing sustainable development. The UN Convention launched the concept of sustainable development in 1987 through the World Commission on Environment and Development, stating that sustainable development as development that meets the needs of the present generation without compromising the ability of the future generations to meet their own needs. The Concept is recognized as the principle of contemporary and implemented by many countries especially developed countries. Indonesia has ratified the UN Convention through Law Number 7 Year 2006, created Law Number 31 Year 1999 on the Suppression of Corruption, amended by Law Number 20 Year 2001 and established the Commission of Corruption Suppression by Law Number 30 Year 2002. The Act and the Commission are conformity with the Convention. Key words : Corruption, Sustainable Development, and Indonesia Abstrak Konvensi PBB menentang Korupsi telah dibuat pada tanggal 9 Desember 2003, dinyatakan bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Kejahatan tersebut membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat dan negara serta merugikan pembangunan berkelanjutan. Konvensi PBB telah mengeluarkan konsep pembangunan berkelanjutan tahun 1987 yang dibuat oleh Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan, ditegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya. Konsep pembangunan berkelanjutan diakui sebagai prinsip hukum internasional dan sudah diimplementasikan oleh banyak negara terutama negara-negara maju. Indonesia sudah meratifikasi Konvensi PBB menentang Korupsi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006, telah membentuk Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dan telah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Peraturan perundang-undangan tersebut sudah merupakan bagian dari implementasi Konvensi PBB menentang Korupsi 2003. Kata Kunci : Korupsi, Pembangunan Berkelanjutan, dan Indonesia

PRINSIP CHECKS AND BALANCES DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Sunarto Sunarto
Masalah-Masalah Hukum Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Menghindari pemusatan kekuasaan yang dapat mengarah pada kesewenang-wenangan, maka perlu diadakan pembagian kekuasaan negara. Salah satu teori pembagian kekuasaan adalah teori Montesquieu yang membagi kekuasaan negara menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Agar tiga bidang kekuasaan tersebut dapat saling mengontrol dan terjadi keseimbangan kekuasaan perlu diterapkan prinsip checks and balances. Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 menganut prinsip tersebut di mana DPR sebagai lembaga legislatif, Presiden sebagai lembaga eksekutif, dan Mahkamah Agung beserta Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif dapat saling mengontrol dan terjadi keseimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga tersebut.

MEDIASI MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN Abdul Rokhim
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Regulation of Appellate Court (PERMA) No. 1 Year 2008 containing comand to execute mediasi to each; every civil dispute before the case in checking by Ceremony Judge. Mediasi represent negiation process trouble-shooting the parties which is have dispute to which in assisting by a mediator. Function of Mediator to assist them in finishing problems among them by way of accommodating importance among both parties even though result of agreemnt of the parties which in assisting by mediator have the character of final and fasten the parties, to be target of Appellate Court to create Ground jurisdiction quickly is, simple and light expense have fufilled

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Hartati Hartati
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract The research have aimed to study about trend of damage on the environment function of the mining activities on local governance of autonomy era. In this research, the subject matter will be analyzed by the authorized of management on mineral and coal that inherent on the local government than the regulation perspective. The research showed that, rather than a regulatory issue or arrangement, perspective and orientation in the understanding of decentralization and regional autonomy were subsequently embodied in the decisions and public policies are considered more to be related to the above issues. In this case, decentralization and local autonomy understood merely as a matter of institutional, while the capacity issues with regard to the involvement of community participation, public oversight and public accountability at the local level, not too overlooked. There are Implication, reforming decentralization and regional autonomy in the management of mineral mines and coal only produces the birth of management authority for the local government, wealth, and distribution revenue to the area, while the matter involving public participation and oversight and public accountability over management is being neglected. Keyword: Management of mineral mines and coal, decentralization, local authorities. Abstrak Penelitian ini bertujuan mengkaji kecenderungan terjadinya kerusakan fungsi lingkungan akibat kegiatan pertambangan pada pemerintahan otonomi daerah sekarang ini. Di dalam penelitian ini, persoalan tersebut akan dikaji melalui kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang ada pada pemerintah daerah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, daripada persoalan regulasi atau pengaturannya, cara pandang dan orientasi dalam memahami desentralisasi dan otonomi daerah yang kemudian diwujudkan dalam keputusan dan kebijakan publik dinilai lebih memiliki keterkaitan dengan persoalan di atas. Dalam hal ini desentralisasi dan otonomi daerah dipahami sebatas sebagai persoalan kelembagaan, sementara masalah peningkatan kapasitas negara yang berkenaan dengan pelibatan partisipasi masyarakat, pengawasan masyarakat, dan pertanggungjawaban publik di tingkat lokal, tidak terlalu dipentingkan. Implikasi-nya, reformasi desentralisasi dan otonomi daerah di bidang pengelolaan pertam-bangan mineral dan batubara hanya menghasilkan lahirnya kewenangan pengelolaan pada pemerintah daerah, adanya pembagiaan kekayaan, dan pendis-tribusian pendapatan ke daerah; sedangkan soal pelibatan partisipasi dan pengawasan masyarakat serta pertanggungjawaban publik atas pengelolaan tersebut menjadi terabaikan. Kata Kunci: Pengelolaan Mineral & Batu Bara, Desentralisasi, Kewenangan Pemerintah Daerah.

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN ANTAR GENERASI : SEBUAH PENELUSURAN TEORITIS SINGKAT Andri G. Wibisana
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Tulisan ini mendiskusikan perlindungan lingkungan di dalam kerangka keadilan antar generasi. Tujuan dari diskusi ini adalah memperkenalkan konsep keadilan lingkungan ini, serta untuk menjelaskan bagaimana keadilan antar generasi ini dikaitkan dengan kewajiban seluruh penghuni Bumi atas planetnya (planetary obligations), bagaimana relevansi keadilan dengan valuasi ekonomi, dan bagaimana hubungan keadilan antar generasi dengan hak gugat. Terkait planetary obligations, tulisan ini menggambarkan keadilan antar generasi sebagai kewajiban antara generasi untuk melakukan perlindungan generasi atas opsi, kualitas, dan akses terhadap sumber daya lingkungan. Terkait valuasi ekonomi, tulisan ini berpendapat bahwa penggunaan instrumen diskon di dalam penafsiran ekonomi perlu dimodifikasi menjadi diskon yang rendah, sehingga lebih sejalan keadilan antar generasi. Tulisan ini juga mendiskusikan pentingnya putusan Minors Oposa v. Factoran Jr. yang mengakui hak gugat antar generasi.

PERGESERAN PARADIGMA BISNIS SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PENEGAKAN ETIKA BISNIS DI INDONESIA Pujiono Dewi Sulistianingsih
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Business practices has been a tendency to ignore business ethics in society. Violation of business ethics is motivated by the aim to gain as much as possible. This condition is obviously very detrimental to a sense of justice contained in the community This injustice will bring reaction from the community that is retaliation. With the vengeance of this community, will cause losses for the company itself, other firms, even more broadly detrimental to the nation and the State. Enforcement of business ethics must be executed with the firm. One theory that can be used to enforce business ethics is the theory of Chambliss and Seidman, where the enforcement of business ethics by using the theory of Chambliss and Seidman involves institution regulators and law enforcement agencies I Practitioners sanctions. With the existence of both institutions are expected to enforcement of business ethics can be optimized. Kata kunci: Etika, Bisnis, Penegakan Hukum

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEAMANAN PRODUK PANGAN DARI KEGIATAN BISNIS MULTINATIONAL CORPORATIONs (MNC) DI ERA GLOBALISASI Sri Lestariningsih
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

All the life process in society are changeover in the globalization era. The role of state is changed too by non state actors, namely Multinationals Corporations (MNCs). The MNCs have an authority to fulfill the food of society. Actually, the MNCs made his product without submissive the food safety products. The consequence of the dangerous food product from MNCs could threat the quality of right to life for society. Therefore, State should be active to control the bad effect in the process globalization with using the cosmopolitan law. Concerning to protection the human right getting the food safety from business activity by MNCs and reach the society welfare.

REORIENTASI ASAS KEADILAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TERDAPAT PADA NORMA HUKUM MENGENAI KEWENANGAN PERIJINAN DI BIDANG INVESTASI Saut P. Panjaitan
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Revision of investment law should naturally consider the values of Pancasila (Five Pillar State Philosophy of Indonesia), justice principle of the government, and the Indonesian governing system, in order to solve the legal problems related to fai and synchronized investment license authority between those issued by the regional government and by the central government. According to the rules, such authority is in the hand of the regional government. It is therefore necessary to align to legal norms related to this authority among those legal laws set by the regional government, investment, technical sectoral (they are horizontally interrelated), and 1945 Constitution (vertically related), and the testing ground of Pancasila values, and justice principle of the government administration. Keywords : values of Pancasila, justice principle of the government administration, governing system, license authority, legal norms, synchronization Abstrak Pembaharuan Undang-Undang Penanaman Modal seyogianya memperhatikan nilai-nilai Pancasila, asas keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan sistem berpemerintahan Indonesia, dalam rangka menyelesaikan permasalahan hukum mengenai keadilan-keserasian norma hukum mengenai kewenangan perijinan di bidang investasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Karena secara normatif, kewenangan dimaksud semestinya berada pada Pemerintah Daerah.Oleh karena itu, perlu dilakukan sinkronisasi norma hukum mengenai hal tersebut antara sistem pengaturan norma hukum pemerintahan daerah, penanaman modal, dan investasi di bidang teknis sektoral satu sama lain (bersifat horisontal), dan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (bersifat vertikal), dengan “batu uji” nilai-nilai Pancasila dan asas keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kata Kunci : nilai-nilai Pancasila, asas keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sistem berpemerintahan, kewenangan perijinan, norma hukum, sinkronisasi

Page 16 of 75 | Total Record : 747

14 15 16 17 18

Filter by Year

2010 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM (in press) Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA