Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Masalah-Masalah Hukum

mmh
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : - EISSN : 25274716 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 747 Documents

15 16 17 18 19

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANDALIMAN (MERICA BATAK) SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR Mareci Susi Afrisca Sembiring
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apakah produk Andaliman memenuhi elemen sebagai indikasi geografis Kabupaten Toba Samosir serta menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir untuk melindungi Andaliman sebagai indikasi geografis. Untuk memperoleh data dilakukan penelitian empiris yang didukung dengan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Andaliman memenuhi unsur-unsur indikasi geografis, antara lain: memiliki sistem manajemen yang kuat dan efektif; kualitas produk yang prima dan konsisten; sistem pemasaran dan promosi yang kuat; mampu memasok kebutuhan pasar dalam jumlah cukup dan berkelanjutan. Di sisi lain Pemerintah Kabupaten Toba Samosir belum melakukan pendaftaran untuk Andaliman sebagai indikasi geografis untuk Kabupaten Toba Samosir, karena belum memahami peraturannya. Padahal, pendaftaran ini dibutuhkan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat.

PERLINDUNGAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT DI ERA GLOBALISASI Rochmani Rochmani
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Environmental damage can result in the right to a good environment and healthy living in communities disrupted. Right to good living environment and healthy part of human rights. Violation of good environment and healthy is a violation of human rights. Right to environment is a human right that must be upheld and respected by the international community. Violations of the right to a good environment and healthy environment is a crime. However, that is still a lot of human rights violations occur. Right to a good and healthy environment is a fundamental human right. The rights attached to a construction that strengthen human life. In the globalization era human rights violations can be filed in an international judicial mechanisms, as a form of protection of the right to a good and healthyenvironment.Kerusakan lingkungan hidup dapat mengakibatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat pada masyarakat terganggu. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagian dari HAM. Pelanggaran terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan pelanggaran HAM. Hak atas lingkungan hidup merupakan HAM yang harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh masyarakat internasional. Pelangaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan kejahatan lingkungan. Namun demikian yang terjadi masih banyak pelanggaran HAM. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak yang fundamental manusia. Hak itu melekat sebagai yang memperkuat konstruksi kehidupan manusia. Di era globalisasi pelanggaran HAM berat bisa diajukan dalam mekanisme peradilan internasional, sebagai wujud perlindungan terhadap Hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN Abdul Rokhim
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Judicially, made agreement generate legal consequences and related/relevant the parties entitled to raise cancellation of contract or making [him/ it] as reason of divorce, made agreement fasten both parties and become law for the man who making its meaning it if agreement of marriage made is laterthen impinged by one of the parties hence party side which feel themselves aggrieved and cannot accept [the] mentioned can be raised as reason of divorce. Thereby that agreement of marriage made by spouse and legalized [by] before officer of marker do (PPN marriage), since ratifying of the agreement hence the agreement with power of law and become [is] obliged to be executed. In Islamic Law Compilation (KHI), please explained that made agreement can in the form of talaq taklik which is inveterate to be said by husband after legalization of marriage and other agreement which not illegal Islam, the agreement can in the form of dissociation of community property, or other agreement which its contents not trespass law order, ethics and religionKeywords : Agreement, Divorce

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PERDAGANGAN BEBAS ASEAN - CINA (ACFTA) TAHUN 2010 DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA Magdariza Magdariza; Delfiyanti Delfiyanti
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Nowadays, the development of free trade around A SEAN especially between ASEAN's nations and China through the "ASEAN - China Free Trade Agreement (ACFTA)" that started being effective on January 1, 2010. The establishment of a free trade area between ASEAN and China made rnconsidering China is a huge economic potency that the establishment of this cooperation is expected to drive economic growth in the Ase an region of countries member. Therefore, the greater opportunity for A SEAN and China is possible to expand the trade relations between the two countries. While in Indonesia the implementation of it is based on the Regulation of Financial Minister of Indonesia Republic No. 235/PMK.011/2008 about the determination of import tariffs to the framework of ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) in which the determination of 0% tariffs on goods have been targeted to 0% in 2010. As for there are some positive implications for the implementation of this in Indonesia is from the International standpoint, with theimplementation of ACFTAin Indonesia, providing great significance forgeostrategic and economic interests of Indonesia. From the national side, it is a challenge for Indonesia. where the fierce competition in terms of trade with other ASEAN countries and particularly with China, has made ffilndonesia to be more paid attention against the production quality and increase the creativity of the industry and entrepreneurs in producing and creating Indonesia's domestic-product that is ready to compete with other countries by providing international standard of production quality To be viewed in the long run of A CFTA implementation in Indonesia will bring benefits in the form of more smoothly investment flows, broader trade and economic scale so great that produce a rational allocation of resources and improve efficiency On the other hand, the negative implication is the application of import tax rates to zero percent has been made rnto the local industry in order to reduce the amount of production and it is caused by a flood of Chinese products and other ASEAN countries. with a cheaper price. It has also triggered the end many of the local industries including among SMEs and to "shut down" due not be able to compete with goods from China are cheaper than the local price. Actually, this happens due to the lack of human resources quality (HR) as well as the existing of Indonesian capital.

MUTUAL LEGAL ASSISTANCE: KERJASAMA INTERNASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI Marcella Elwina Simandjuntak
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Considering the gross and destructive impacts of corruption, international communities are expected to cooperate with each other bilaterally, multilaterally, as well as internationally. This paper will present some instruments and international cooperation with other countries that have been made by Indonesia. This paper will also describe the regulation of mutual legal assistance in criminal cases, especially corruption. Besides, it also presents some difficulties or obstacles faced by the countries as the parties proposing legal assistance and those accepting the proposal. These difficulties arise when they are to implement mutual legal assistance in practice. Keywords : mutual legal assistance, international cooperation, corruption. Abstrak Selain bersifat transnasional, mengingat dampak yang besar dan destruktif dari tindak pidana korupsi, masyarakat internasional diharapkan dapat melakukan kerjasama dengan berbagai negara baik yang bersifat bilateral, multilateral maupun internasional. Paper ini akan memaparkan beberapa instrument serta kerjasama internasional yang telah dilakukan Indonesia dan negara lain. Paper ini juga memaparkan pengaturan bantuan timbal balik (Mutual Legal Assistance) dalam perkara pidana terutama korupsi sebagai salah satu bentuk kerjasama internasional untuk memberantas korupsi. Selain itu dipaparkan pula beberapa kesulitan yang dihadapi oleh banyak negara baik sebagai pihak yang memohon bantuan maupun sebagai pihak penerima permohonan bantuan yang timbul pada saat mengimplemetasikan Mutual Legal Assistance dalam praktek. Kata Kunci : mutual legal assistance, kerjasama internasional, korupsi.

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA DEMAK Aldila Arumita Sari; Ani Purwanti
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Kekerasan berbasis gender merupakan fenomena sosial yang ada sejak jaman dahulu dan semakin marak akhir-akhir ini. Bahkan kekerasan terhadap perempuan, semakin meningkat, baik jumlah maupun bentuk dan modus operansinya yang semakin beragam baik di lingkup domestik (rumah tangga) maupun publik. Menurut catatan tahunan komnas perempuan pada tahun 2017 kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Kasus kekerasan terhadap perempuan semakin tinggi, terutama kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga. Penulis mengangkat persoalan mengenai bagimana kebijakan formulasi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan bagaimana penegakannya di kota Demak. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dengan menyuguhkan fakta-fakta mengenai tindak pidana kekerasan terhadap perempuan terkait dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan bagaimana penangannya di Kota Demak, termasuk menyajikan pengalaman perempuan sebagai korban. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh data bahwa Kebijakan Formulasi perlindungan bagi perempuan dalam instrument internasional dan nasional dapat digunakan sebagai upaya menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga, khususnya setelah keluarnya Undang-undang No 23 tahun 2004. Regulasi perlindungan bagi perempuan dalam instrument internasional maupun nasional hanya berlaku apabila peristiwanya terjadi di lingkup rumah tangga, sehingga korban diluar rumah tangga tidak dapat menggunakan ketentuan hokum tersebut. Rancangan Undang Undang Kekerasan Seksual diharapkan segera disyahkan untuk melindungi dan menangani perempuan korban kekerasan baik didalam rumah tangga maupun diluar rumah.Proses penegakan hokum oleh aparat penegak hukum dalam menangani penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di Kota Demak belum optimal, karena belum baiknya koordinasi diantara stakeholder (Polisi, Jaksa, Hakim, LSM Pendamping, Pemerintah Daerah Kota Demak)

PERSPEKTIF AGAMA-AGAMA DI INDONESIA TERHADAP PLURALISME AGAMA Marsudi Utoyo
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

For Indonesia plurality is a fact. To set the required plurality of pluralism. Because, no doubt, contain the seeds of discord plurality, this required tolerance, openness, and equality. Pluralism allows for harmony in society, pluralism encourages freedom, including freedom of religion, and is a pillar of democracy. There is no true democracy without pluralism. Pluralism here means the protection of the state against the rights of its citizens to embrace the religion according to what he believes. Religious pluralism means building tolerance, we must recognizes that any religion with adherents of each have the same rights. So that must be built is feeling and mutual respect between religious communitiesBagi bangsa Indonesia pluralitas itu merupakan kenyataan. Untuk mengatur pluralitas diperlukan pluralisme. Sebab, tidak bisa dipungkiri, pluralitas mengandung bibit perpecahan, inilah diperlukan sikap toleran, keterbukaan, dan kesetaraan. Pluralisme memungkinkan terjadinya kerukunan dalam masyarakat, pluralisme mendorong kebebasan, termasuk kebebasan beragama, dan merupakan pilar demokrasi. Tidak ada demokrasi yang sejati tanpa pluralisme. Pluralisme di sini berarti perlindungan negara terhadap hak-hak warganegaranya untuk memeluk agama sesuai dengan apa yang diyakininya. Pluralisme agama berarti membangun toleransi, kita harus mengakui bahwa setiap agama dengan para pemeluknya masing-masing mempunyai hak yang sama. Maka yang harus dibangun adalah perasaan dan sikap saling menghormati antar pemeluk agama

PERGESERAN ORIENTASI PEMIKIRAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER (pembaharuan pemahaman hukum Islam dari legal-eksoterik menuju substantif-esoterik) Muhyidin Muhyidin
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

ABSTRACT Islamic law is often misinterpreted and misunderstood by most people. Islamic law is considered incapable of giving a satisfactory answer to the question of human modernity. An approach to understanding Islamic law is very important in understanding the law itself. Then the required breakthroughs in understanding and interpret a shift in the orientation of the text is an absolute revelation, sacred to the essential esoteric context. Keywords: islamic law, esoteric contex, absolute revelation Abstrak Hukum Islam sering disalahartikan dan disalahpahami oleh sebagian orang. Hukum Islam dianggap tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan atas persoalan kemodernan umat manusia. Sebuah pendekatan dalam memahami hukum Islam sangat penting dalam memahami hukum itu sendiri. Maka dibutuhkan terobosan pemahaman dan pergeseran orientasi dalam memaknai sebuah teks wahyu yang absolut- suci menuju konteks yang esensial esoterik. Kata kunci:

DESAIN DAERAH KHUSUS/ ISTIMEWA DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENURUT KONSTITUSI Baharudin Baharudin
Masalah-Masalah Hukum Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaturan daerah khusus/istimewa dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Konstitusi, dan mengkaji desain ideal daerah khusus/istimewa dalam rangka memperkokoh sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Konstitusi. Hasil penelusuran menunjukkan desain daerah khusus/istimewa diberikan bagi daerah setingkat provinsi dan daerah setingkat kabupaten/ kota. Desain pemberi an status kekhususan/keistimewaan dalam Negara Indonesia dilandasi berbagai alasan, mulai dari sejarah sampai dengan posisi strategis kenegaraan. Secara teoritis pembentukan otonomi khusus merupakan salah satu cara atau pilihan yang dilakukan oleh suatu negara untuk menjaga keutuhannya (Negara kesatuan).

REKONSTRUKSI KONSEP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DENGAN HUKUM PIDANA BERBASIS NILAI TRADISIONAL Tongat Sidik Sunaryo
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Crime prevention through the means of criminal law is a dilemma. On the one hand, crime prevention through the means of criminal law is considered as the most rational effort role in crime prevention, while on the other hand, the negative impact of such complex social problems that lead to such extensive. Efforts to overcome the negative effects of the use of criminal law as a means of eradicating criminal acts continue to be made. One effort that can be an alternative is to integrate the criminal law and traditional values??in the response to crime. The use of traditional values ??as the basis of eradicating criminal acts continue to arise, as increasingly realizing the limited ability of the criminal law as a means of eradicating criminal acts. Integrating criminal law and traditional values ??as a means of eradicating criminal acts are also significant public role in the response to the presence of a criminal act, so that the state is no longer taking a central role in the response to the monopolistic crime

Page 17 of 75 | Total Record : 747

15 16 17 18 19

Filter by Year

2010 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM (in press) Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA