Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Masalah-Masalah Hukum

mmh
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : - EISSN : 25274716 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 747 Documents

16 17 18 19 20

HUKUM YANG BERKEADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS RR. Putri A. Priamsari
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Sebagai negara hukum, sudah menjadi keharusan bagi Negara Indonesia untuk melindungi hak-hak para Penyandang Disabilitas, sebagai salah satu hak konstitusional (constitutional right) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penulisan ini bertujuan untuk melihat apakah hukum yang berlaku di Indonesia sekarang ini telah mampu mewujudkan keadilan bagi para Penyandang Disabilitas, perwujudan ini mencakup aspek kesiapan Pemerintah serta Aparat dan Institusi Penegak Hukum dalam upaya menghadirkan Hukum yang berkeadilan bagi para Penyandang Disabilitas baik dalam kedudukannya sebagai saksi, korban maupuan pelaku tindak pidana, dan bagaimanakah konsekwensi dari belum disahkannya Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

AUDIT MUTU HUKUM PERATURAN DAERAH : Model Evaluasi Antisipatif Produk Hukum Pemerintah Daerah yang Kondusif bagi Penagaman Modal dan Daya Saing Investasi FC Susila Adiyanta
Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Implementation of autonomy and decentralization, in practice local authorities carry broad implications for managementofregionalautonomyfrom various aspects. One of the many urgent problems to be overcome by such local government is the emergence of regional regulations and other regulations of products made by local governments that are not conducive to the business climate, attracting no capital investment and competitive for investment competitiveness, both in local and national context

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL DI PEKANBARU TAHUN 2014 Mukhlis R. Mukhlis R.
Masalah-Masalah Hukum Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Kejahatan pelecehan seksual semakin marak di Indonesia, khususnya di Pekanbaru Riau. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlindungan terhadap anak secara normatif telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan juga secara praktis dalam praktek penegakan hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan terhadap kejahatan pelecehan seksual anak, selain secara umum berlaku sistem peradilan pidana, juga secara khusus dalam penanganannya di unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) bagian Reskrim di kepolisian. Untuk mewujudkan kota layak anak, Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru memiliki kebijakan dan himbauan terhadap semua pihak untuk menghilangkan atau meminimalisir tingginya angka kejahatan pelecehan terhadap anak.

DESAIN INDUSTRI : STUDI MODEL PERLINDUNGAN HUKUM BERBASIS NILAI Sukarmi Khudzaifah Dimyati M. Ali Mansyur
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Establishing model of protection of the law industral designs that meet the value of the social justice shlml be conducted, becoese industrial designs law are now transplantation Trip's Agreement and international conventions tempered capitalist uncongenial with result Indonesial nation. The impacted the registration of ime to time less deliver results satisfactory and heppened degradation creativity. District government not response and give such a plolicy of the granting of funds, stimulant registration with the “jemputbola”. Internalisation value of the Pancasila shlml be made as spirit and soul Indonesian nation to arrangements for the protection industrial designs vertion Indonesia as hyper development ceativity

‘HUKUM YANG HIDUP’ DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP): ANTARA AKOMODASI DAN NEGASI Tody Sasmitha Jiwa Utama
Masalah-Masalah Hukum Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Rancangan KUHP yang baru mempromosikan ‘hukum yang hidup’ (hukum adat) sebagai dasar pemidanaan sekaligus memperluas pemaknaan atas asas legalitas. Insiasi ini juga menunjukkan upaya negara untuk melakukan inkorporasi hukum non-negara kedalam sistem hukum negara. Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan dua hal. Pertama, bagaimana hukum yang hidup dikonstruksikan dalam RUU KUHP dan apa orientasi pengaturannya. Kedua, apa saja implikasi yang dihasilkan dari orientasi tersebut. Dengan menggunakan pluralisme hukum sebagai instrumen analisis, artikel berargumen bahwa akomodasi tersebut adalah sebuah rekonstruksi yang parsial. RUU KUHP hanya menggunakan ‘hukum yang hidup’ untuk menjatuhkan pidana tetapi mengabaikan ‘hukum yang hidup’ sebagai dasar mengurangi pidana atau membebaskan seseorang dari pidana. Konstruksi ini berisiko menimbulkan kesewenang-wenangan negara dan melahirkan dualitas hukum adat.

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA PROGRAM KOMPUTER DI INDONESIA (STUD! PERBANDINGAN DENGAN NEGARA MAJU DAN NEGARA BERKEMBANG) Ni Ketut Supasti Dharmawan
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

The type of this research is socio legal research which employed hermeneutic approach. The study showed that the legal protection of Computer Program which is regulated under Copyrights Act No. 19 Year 2002 is still weak in Indonesia. Based on BSA and USSTR report 2009, Indonesia was considered still in level of Priority Watch List. Some factors caused high level infringement of Computer Program (88%) in Indonesia due to: first, the legal substance of Computer Program protection (Article 15 (e) (g) the Act No. 19, Year 2002 concerning Copyright as the result of TRIPs harmonization, considered still distinct from the perspective legal culture of Indonesia. There are almost no space for social function (Copyright limitation) for Computer Program; Second, the factor of economic; Third, apparently the law enforcer more protect people who have power than the weak of end users; fourth, the innovation of technology. By comparing the legal protection with the developed countries (the European and US) and developing country (Malaysia),which are all as the member of WTO, only European regulate the Copyright limitation for Computer Program especially for education purposes such as to improve the technical emx» of Computer Program. Therefore the model of Article 5 (3) the Council Directive 911250/EEC of 14 May 1991 on the legal Protection of Computer Program, may suit with the need to construct Better future protection for Computer Program in Indonesia, regarding balance rights both for end users and the copyright owners.

LEGALISASI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT Djamanat Samosir
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract PMNA No.5 Ka. BPN of 1999 can actually provide a legal coverage by implementing article 3 of the UUPA. The criteria used to determine whether the above-mentioned rights exist or not tend to be more detrimental to this particular society and have not yet reflected the legal justice. To provide the strong legal status of ownership rights has to regulated in the form of law. As such, the legalisation of ownership rigts of Traditional Law-based Society becomes a conditio sine gua non as a certain solution of the implementation Article 3 of the UUPA. Kata Kunci: Hak Ulayat, Eksistensi, dan Legalisasi Abstrak PMNA/Ka.BPN No. 5 Tahun 1999 dapat menjdi merupakan payung hukum dalam melaksanakan ketentuan Pasal 3 UUPA. Kriteria yang digunakan dalam menentukan eksistensi hak ulayat cenderung merugikan Masyarakat Hukum Adat itu dan belum mencerminkan keadilan hukum. Pemberian kedudukan hukum yang kuat kepada hak ulayat perlu diatur dalam bentuk undang-undang. Dengan demikian, legalisasi hak ulayat masyarakat hukum adat merupakan coditio sine qua non sebagai suatu solusi dalam pelaksanaan Pasal 3 UUPA. Keywords: Ownership rights, Existence, and Legalisation.

PERNIKAHAN HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN FIQIH ISLAM DI KANTOR URUSAN AGAMA (STUDI KASUS DI KOTA KUPANG) Aladin Aladin
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Perkawinan merupakan bagian dari dimensi kehidupan yang bernilai ibadah sehingga menjadi sangat penting. Manusia yang telah dewasa, dan sehat jasmani serta rohaninya pasti membutuhkan teman hidup untuk mewujudkan ketenteraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga. Realitas kehidupan masyarakat tidak dapat dihindari adanya hamil diluar nikah. Hamil diluar nikah adalah tindakan yang pada dasarnya sangat tidak dianjurkan oleh agama, karena agama mengajarkan manusia pada kebajikan, namun demikian praktek ini masih banyak kita jumpai di masyarakat.Masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Mengapa terjadi perbedaan mengenai pernikahan hamil di luar nikah antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Islam (HI)?; (2) Bagaimana status hukumpernikahanwanitahamilakibatzinadenganlaki-laki yang menghamilinyamenurutKompilasi Hukum Islam (KHI)danfiqih Islam?.Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Menurut KHI bahwa wanita yang hamil di luar nikah bisa langsung di nikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa menunggu wanita itu melahirkan kandugannya. Sedangkan berdasarkan hukum Islam dalam hal ini pendapat Imam Malik dan Ahmad bin Hambali yang mengatakan tidak boleh melangsungkan pernikahan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki sampai dia melahirkan kandungannya. Perbedaan tersebut terjadi karena di pengaruhi oleh perbedaan dalil-dalil (Al-Qur’an dan Hadis) yang digunakan dalam menafsirkan permasalahan pernikahan hamil di luar nikah. KHI menjelaskan pernikahan hamil di luar nikah berdasarkan dalil Al-Qur’an surat An-nur ayat 3, Mazhab Syafi’i dan Hanafi, pendapat Abu Bakar, Umar dan Ibnu Abbas. Sedangkan Hukum Islam menggunakan dalil Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, surat At-Talaq ayat 4, Mazhab Maliki dan Ahmad bin Hambal; (2) KHI membolehkan menikahi wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya, menurut hukum Islam status hukum pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya pun terjadi perbedaan pendapat diantara ke empat mazhab. Mazhab Hanafi dan Syafi’i membolehkan pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya. Mazhab Maliki dan Hanbali melarang pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya.

APLIKASI KOMUNIKASI HUKUM SEBAGAI USAHA PENEGAKAN HUKUM DI DAERAH MARJINAL Fitriati Meita Lefi Kurnia Fitra Oktoriny
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

This study aims to determine the legal communications applications as law enforcement efforts in marginal areas . This research is a law of socio legal research ( empirical legal research ) supported by normative legal research . The research found that the application of legal communication in marginal areas is not very satisfactory . It is shown by the high crime rate and lack of public awareness of the law . The community also had difficulty getting information about the law . Keywords : Commucation Law , Marginal , Law Enforcement . Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aplikasi komunikasi hukum sebagai usaha penegakan hukum di daerah marjinal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum socio legal research (penelitian hukum empiris) yang didukung dengan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa aplikasi komunikasi hukum di daerah marjinal sangat tidak memuaskan. Hal tersebut ditunjukan dengan tingginya angka kejahatan dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan hukum. Masyarakat juga mengalami kesulitan mendapatkan informasi tentang hukum. Kata kunci : Komukasi Hukum, Marjinal, Penegakan Hukum

PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN BAKU (Studi Normatif Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen) Dewi Hendrawati
Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Consumer's Financing Agency is one the non-bank financing institutions providing funding for people Legal contractual relationship between the agency and the consumer is started with the preparation of the contract. Consumer's contract is done in standardized written form which is prepared in advance by the agency. It means that all terms and conditions are made by the agency alone, then the consumer will only need to agree or reject upon the contract without capabilities of altering nor adding anything to the content of the contract. The standardized contract in general is not considering enough other party's interest so that it is being questioned whether it is still providing freedom to the contracting consumers. Consumer's contract making even it is made and prepared by the agency as one the contracting parties is still providing freedom to the consumers by signing or not signing it, freedom to choose the contracting parties and freedom of choosing legal protection. Nevertheless since it is made only by one party there is exoneraion clause that ,s potentially risking the consumers.

Page 18 of 75 | Total Record : 747

16 17 18 19 20

Filter by Year

2010 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM (in press) Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA