Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan

JPSEK
Website

Published by Badan Penelitian dan Penegembangan Kehutanan

ISSN : 19796013 EISSN : 25024221 DOI : https://doi.org/10.20886/jpsek

Core Subject : Economy, Social,

Economics, Econometrics & Finance Social Sciences

Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Kepala LIPI No.818/E/2015. Jurnal ini memuat karya tulis ilmiah dari hasil - hasil penelitian di bidang sosial. ekonomi, dan lingkungan kehutanan yang meliputi aspek: sosial ekonomi kemasyarakatan, sosiologi kehutanan, politik dan ekonomi kehutanan, studi kemasyarakatan, kebijakan lingkungan, ekonomi kehutanan/sumber daya hutan, ekonomi sumber daya alam, ekonomi pertanian, ekonomi ekoturisme, furniture value chain, kehutanan masyarakat, kebijakan kehutanan, kebijakan publik, perubahan iklim, ekologi dan manajemen lanskap, konservasi sumberdaya alam, kebakaran hutan dan lahan, global climate change, konservasi tanah dan air, agroklimatologi dan lingkungan, mitigasi REDD+, adaptasi perubahan iklim. Terbit pertama kali tahun 2001, terakreditasi tahun 2006 dengan nomor 60/Akred-LIPI/P2MBI/12/2006. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan terbit dengan frekuensi tiga kali dalam setahun (April, Agustus, Desember). Jurnal ini diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nama penerbit telah berubah karena penggabungan dari Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia (Perpres No. 16/2015). Logo penerbit juga mengalami perubahan menyesuaikan Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Arjuna Subject : -

Articles 319 Documents

19 20 21 22 23

ANALISIS KOMODITAS UNGGULAN DI WILAYAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG MODEL HULU SUNGAI SELATAN Adnan Ardhana; Muhammad Abdul Qirom
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

The objective of the research is to identify which main commodity crops can be developed in three sub- districts, within KPHL Model Hulu Sungai Selatan. The research was carried out during July to December 2016 in three sub-districts, namely: Loksado; Padang Batung; and Telaga Langsat, located within Hulu Sungai Selatan, South Kalimantan. Primary data and secondary data were collected during this research. Secondary data, in the form of time series which includes forest product and horticultural commodities data (food crops, palawija crops, vegetables) during the period of 2011-2015, which refer from Statistics Indonesia (Central Bureau of Statistic). Location Quotient (LQ) and Shif Share Analysis (SSA) method were used to analyze the collected data during this research. The result showed that food crops commodity and food crops sub-sector which become the main commodities of sub-districts within Hulu Sungai Selatan KPHL were peanuts in Loksado sub-district, cassava and paddy in Padang Batung sub-district. For the vegetable sub-sector, there was no main vegetable commodity because it only comparative or competitive advantage. For plantation and forestry commodities, the main commodities in Loksado sub-district were rubber and candlenuts, while for Padang Batung sub-district was rubber plant.

DAMPAK PENGEMBANGAN SEKTOR EKONOMI TERHADAP POTENSI KONFLIK DI KPHP DELTA MAHAKAM DAN KPHL SUNGAI BERAM HITAM Sylviani Sylviani; Elvida Yosefi Suryandari
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 3 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Regional economic growth is determined by the potential of existing natural resources, including for fisheries and mining. The development of the two sectors also opens up potential for conflict with other sectors. The aim of the study is to determine the role of the sectors and the impact of economic growth to potential conflict in the research area. This research was conducted at Delta Mahakam Forest Production Management Unit (FPMU)and Sungai Beram Hitam Forest Protection Management Unit (FPMU) . Base sector approach was conducted to determine the superior sector by Location Quotient (LQ) using GDP variable. The results showed that at Delta Mahakam, mining sector was the dominant, and the second largest was fisheries with LQ ≥1. While at the Sungai Beram Hitam fisheries sector was the dominant sector, and the mining sector was non base since itsvalue ≤1. Process of forest area utilization for mining in Jambi was done through leasing of forest lands, but not in East Kalimantan. Conflict resolution between mining and fisheries sector with community was done through compensation. FMU status and position can be enhanced by granting authority on the leasing of forest area for strategic sector development and national interests.

PERILAKU EKONOMI PARA PIHAK DALAM PEMANFAATAN TUMBUHAN OBAT DI TN MERU BETIRI JAWA TIMUR Ignatius Adi Nugroho; Dodik Ridho Nurrochmat; Hardjanto Hardjanto; Latifah Kosim Kadarusman; Agus Poerwadianto
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

The economic behavior of stakeholders in Meru Betiri National Park (MBNP) are determined by their access in utilizing the medicinal plants. The access i.e: technology, capital, market, labor, knowledge, authority, social identity and negotiation by social relation are needed in utilizing those products. The benefits, transaction cost and natural insurance are economic factors that follow the stakeholder's behavior in MBNP. This study aims to analyze socio and economic behavior of rural community near the MBNP by identifying their access variabels, benefit cost ratio, transaction cost and natural insurance. The results showed that the stakeholders hadthree access variables to utilizatio n of medicinal plants in MBNP i.e. access to the technology, capital and market. Based on statistical analysis, only access to the market that had positive value while others were negative, this indicates that stakeholder's behavior depend on the single buyer of medicinal plant products, and need empowerment in technology and capital. The stakeholder had a tendency to behave like seller than buyer. Most of the stakeholders gained benefit from extraction of the medicinal plant products, but the benefits had to be shared with other persons who had same interest on the medicinal plants product through trading.

FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUNJUNGAN WISATAWAN DI TAMAN NASIONAL GEDE PANGRANGO (TNGP) Epi Syahadat
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 1 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2006.3.1.17-40

Taman Nasional Gede Pangrango memiliki berbagai obyek dan daya tarik wisata alam (ODTWA), seperti keanekaragaman hayati yang cukup tinggi baik flora, fauna, maupun ekosistemnya termasuk keindahan panorama alamnya. Jumlah kunjungan ke Taman Nasional Gede Pangrango dapat dipengaruhi oleh faktor pelayanan, faktor sarana prasarana, faktor obyek dan daya tarik wisata alam (ODTWA), dan faktor keamanan. Karena itu untuk mengetahui besarnya pengaruh faktor-faktor tersebut secara bersamasama (simultan) terhadap jumlah pengunjung, maka dilakukan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2005 dengan penentuan sampel secara accidental sampling yang dilakukan secara acak sederhana, dengan jumlah responden sebanyak 142 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara orientasi lapangan, wawancara, maupun duplikasi data sekunder. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda, pengolahan data dilakukan menggunakan program “SPSS for windows versi 12”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pelayanan, faktor sarana prasarana, faktor obyek dan daya tarik wisata alam, dan faktor keamanan secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh terhadap jumlah pengunjung akan tetapi tidak secara nyata (tidak signifikan) di Taman Nasional Gede Pangrango. Akan tetapi secara parsial, dari keempat faktor tersebut faktor keamanan yang mempunyai pengaruh yang signifikan (nyata) dan dominan terhadap jumlah pengunjung di Taman Nasional Gede Pangrango.

PEMETAAN KERENTANAN MASYARAKAT DAN ADAPTASI BERBASIS EKOSISTEM HUTAN TERHADAP PERUBAHAN IKLIM (STUDI KASUS SI DAS CILIWUNG, JAWA BARAT) Tri Hastuti Swandayani; Herry Purnomo; Budi Kuncahyo
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2011.8.1.34-53

Perubahan iklim merupakan isu yang hangat saat ini dan mengakibatkan terjadinya perubahan ekosistem secara global. Daerah aliran sungai (DAS) ciliwung adalah salah satu DAS kritis di indonesia dan menjadi DAS prioritas berdasarkan Kepermenhut No.SK.328/Menhut-II/2009. DAS ciliwung rentang terhadap perubahan iklim, terutama suhu dan curah hujan. Kerentanan DAS ciliwung berpengaruh terhadap kerentanan masyarakat di DAS ciliwung , oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menilai kerentanan masyarakat terhadap perubahan iklim di DAS ciliwung. penilaian kerentanan masyarakat terhadap dilakukan selama hampir 9 bulan dari bulan April-desember 2009. Penilaian kerentanan masyarakat terhadap perubahan iklim menggunakan 3 karakteristik kerentanan, yaitu: singkapan, kepekaan, dan kemampuan adaptasi. Kriteria dan indikator singkapan menggunakan hasil referensi KNLH (1998) atau Indeks penggunaan air. sedangkan kepekaan dan kemampuan adaptasi mencakup selutuh aspek kehidupan sosial yang meliputi sosial, ekonomi, SM, fisik, dan alam. Penilaian kerentanan menggunakan proses hirarki analisis (AHP) dan sistem informasi geografi (SIG). Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat kerentanan masyarakat terhadap perubahan iklim di DAS ciliwung berbeda secara spasial. Kerentanan masyarakat di DAS ciliwung jilir termasuk ke dalam kelas medium dengan indeks 0,94. Sedangkan DAS ciliwung hulu dan tengah dikategorikan dalam kelas agak rendah dengan nilai indeks 0,16 dan 0,11. Perunahan iklim tidak bisa dicegah secara tuntas sehingga diperlukan adaptasi terhadap perubahan iklim. Strategi adaptasi terhadap perubahan ilklim dapat dilakukan dengan pengelolaan hutan secara lestari.

PENDUGAAN DENSITAS KARBON TEGAKAN HUTAN ALAM DI KABUPATEN JAYAPURA, PAPUA Shandi Imam Maulana
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 4 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2010.7.4.261-274

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data densitas karbon pada tegakan hutan alam, dalam rangka mendukung implementasi mekanisme REDD di Kabupaten Jayapura, Papua. Pengukuran dilaksanakan terhadap lima kelompok simpanan karbon (biomassa di atas tanah, biomassa di bawah tanah, kayu mati, serasah dan bahan organik tanah) pada sembilan kelas hutan yang berbeda. Densitas karbon tertinggi terdapat pada Kelas Hutan Perbukitan Sedang sebesar 419.74 tonC/ha, dan terendah pada Kelas Non-hutan yang merupakan perkebunan kelapa sawit sebesar 80.09 tonC/ha.

ANALYSIS OF ECONOMIC LAND RENT CHANGES ON COMMUNITY FOREST CONVERSION IN UPSTREAM CILIWUNG WATERSHED Agus Astho Pramono
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2010.7.3.209-220

Puncak area is the upstream of ciliwung watershed where vegetated land conversion has been occurring excessively and uncontrolled. This research is aimed to know some problems regarding to the land conversion, especially forest conversion i.e. 1) to know the rate of forest conversion at upstream Ciliwung watershed, 2) to understand the change of economic land rent of forest conversion activities. Samples were taken through purposive sampling method and the nilai ekonomi lahan measurement was conducted using net present value approach. The result revealed that on farm forests which are commonly formed as mix garden (agroforestry) in upstream Ciliwung watershed has been reduced rapidly during 1995-2003. The remained agroforesty in a small scale can be found at Gadog and Sukakarya village. Agroforestry land usage encountered high opportunity cost, whereas land conversion to others usage increased the economic land rent up to Rp 29.940.878.588 /year in Cisarua region and Rp 41.718.102.750 /year in Megamendung region.

SINERGI TATA RUANG TERHADAP PELAKSANAAN REDD+: STUDI KASUS DI KABUPATEN KATINGAN, KALIMANTAN TENGAH Nugroho Adi Utomo; Santun R.P Sitorus
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

One effort to mitigate climate change is by perform the REDD+, which are containing emission reduction activities from deforestation and land degradation, sustainable forest management, carbon stock enhancement, and forest conservation. Katingan District is located in the REDD+ Pilot Project Province, Central Kalimantan. This study aims to analyze pattern of changes in the use of forest land, inconsistency of existing land use, content of policies concerning of basic element and process of REDD+, preferences of stakeholder to emerging REDD+ initiatives, and to formulate improvement of RTRW. The study was using Analyses of change andinconsistencies land use, Analytical Hierarchy Process, and descriptive analyses. The result of the study was forest land use was 60.47% and change patterns of forest land use occurred from forest to shrub/open land turned into plantation, agriculture and settlement. Analyses of inconsistencies land use indicated small value of inconsistency. While basic element and process of REDD+ contained in regional planning document; and stakeholders interested in the REDD+ initiative for direct benefit. Therefore, REDD+ initiatives possible to be implemented with some improvements in RTRW, through synchronization of REDD+ initiatives, and space allocation for REDD+ initiatives should be placed in protected areas and partially in cultivated areas.

KAJIAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG Kirsfianti Linda Ginoga; Mega Lugina; Deden Djaenudin
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 2 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2005.2.2.169-194

Permasalahan hutan lindung Indonesia sudah sangat kritis, penurunan luas dan kerusakan hutan lindung sejak 1997 sampai 2002 dua kali lebih besar dari kerusakan hutan produksi. Melihat kondisi yang demikian, muncul beberapa pertanyaan mendasar, seperti sejauh mana kebijakan dan peraturan perundangan yang ada mendukung ke arah pengelolaan hutan lindung yang berkelanjutan? Adakah dampak kebijakan ini terhadap pengelolaan hutan lindung? Sudah tepatkah kebijakan dan peraturan perundangan yang ada sehingga mendukung ke arah tujuan dari peruntukkan kawasan hutan lindung tersebut? Kajian tentang kebijakan pengelolaan hutan lindung ini selain bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, juga bertujuan untuk mengkaji kebijakan dan peraturan perundangan terkini yang berkaitan dengan pengelolaan hutan lindung. Secara lebih khusus, penelitian ini bertujuan untuk (i) mengidentifikasi kebijakan dan peraturan perundangan yang mengatur secara langsung maupun tidak langsung hutan lindung, mulai tingkat pusat sampai daerah, (ii) menelaah kebijakan dan peraturan perundangan, termasuk mengkaji konsistensi dan sinkronisasi kebijakan tersebut, (iii) mengetahui kondisi hutan lindung saat ini, dan (iv) merekomendasikan kebijakan pengelolaan hutan lindung yang diperlukan untuk mencapai pembangunan hutan lindung yang berkelanjutan. Hasil kajian terhadap 83 peraturan yang mengatur hutan lindung, menunjukkan masih belum jelas dan terarahnya kebijakan pengelolaan hutan lindung yang berkelanjutan. Walaupun berbagai perundangan mulai dari UU No. 41/1999, PP 44/2004, PP 34/2002, Keppres 32/1990 sudah secara jelas menyebutkan fungsi, peranan dan kriteria hutan lindung, serta bentuk pemanfaatan yang dapat dilakukan di atasnya. Tetapi perundangan yang sama masih mengijinkan perubahan penggunaan areal hutan lindung untuk kepentingan penggunaan di luar kehutanan, termasuk pertambangan tertutup. Sehingga keberadaan hutan lindung menurut peraturan perundangan masih dilematis. Secara lebih rinci persoalan dalam kebijakan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, masih terdapat perbedaan mendasar antar perundangan tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan lindung. Kedua, adanya dualisme kebijakan pemerintah, dimana di satu sisi berupaya untuk melindungi kawasan lindung dan menetapkan aturan-aturan untuk melestarikannya, tapi di sisi lain membuka peluang kawasan hutan lindung tersebut untuk dieksploitasi. Ketiga, belum terlihatnya harmonisasi kebijakan yang dapat menjadi dasar dan acuan dalam pengelolaan hutan lindung di daerah. Keempat, adanya kebijakan yang overlapping dan membingungkan pelaksana lapangan. Kelima, kurangnya apresiasi pemerintah kabupaten terhadap fungsi ekologis dari hutan lindung sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan mencegah intrusi air laut. Keenam, tidak mengacunya kebijakan yang lebih rendah kepada peraturan yang berkaitan erat yang berada diatasnya. Penelitian ini menyarankan perlunya meningkatkan kebijakan terutama dalam hal : (i) mewujudkan persamaan persepsi tentang fungsi hutan lindung antar instansi yang terkait dalam pengelolaan hutan lindung, dan (ii) kebijakan yang komprehensif, integrated, dan tidak overlapping.

DAMPAK BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAN INVESTASI SUMBERDAYA MANUSIA TERHADAP EKONOMI RUMAH TANGGA SEKITAR HUTAN PINUS DI DESA SAMAGEDE S. Andy Cahyono
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2010.7.2.101-115

Peningkatan harga bahan bakar minyak (BBM) mengakibatkan kenaikan harga kebutuhan pokok dan penurunan daya beli masyarakat. Kebijakan tersebut dikompensasi dengan bantuan langsung tunai (BLT) dan investasi sumberdaya manusia (pendidikan dan kesehatan gratis). Penelitian ini bertujuan mengetahui dampak bantuan langsung tunai dan investasi sumberdaya manusia terhadap ekonomi rumah tangga sekitar hutan pinus di Desa Samagede. Model simultan ekonomi rumah tangga dipergunakan untuk analisis tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan langsung tunai dan investasi sumberdaya manusia berdampak pada perubahan prilaku ekonomi rumahtangga. Kebijakan tersebut mengakibatkan petani tidak produktif, menurunkan produksi dan meningkatkan konsumsi. Peningkatan bantuan langsung tunai mendorong investasi pada sumberdaya manusia secara signifikan. Namun bantuan langsung tunai tidak dapat mengkompensasi apabila petani dilarang menyadap pinus. Pendidikan dan kesehatan gratis juga berdampak sama seperti bantuan langsung tunai.

Page 21 of 32 | Total Record : 319

19 20 21 22 23

Filter by Year

2004 2022

Filter By Issues

All Issue Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 18, No 3 (2021): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi dan Kehutanan Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 17, No 3 (2020): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 16, No 3 (2019): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 3 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 3 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 4 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 4 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 4 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 4 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 4 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 4 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 3 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 2 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 3 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 2 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 1 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 3 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 2 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal.sosek.kehutanan@gmail.com

Editorial Address
Jl. Gunung Batu No.5 Bogor 16118 Indonesia

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official jurnal.sosek.kehutanan@gmail.com

Editorial Address Jl. Gunung Batu No.5 Bogor 16118 Indonesia

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
jurnal.sosek.kehutanan@gmail.com

Editorial Address
Jl. Gunung Batu No.5 Bogor 16118 Indonesia

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA