Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Kepala LIPI No.818/E/2015. Jurnal ini memuat karya tulis ilmiah dari hasil - hasil penelitian di bidang sosial. ekonomi, dan lingkungan kehutanan yang meliputi aspek: sosial ekonomi kemasyarakatan, sosiologi kehutanan, politik dan ekonomi kehutanan, studi kemasyarakatan, kebijakan lingkungan, ekonomi kehutanan/sumber daya hutan, ekonomi sumber daya alam, ekonomi pertanian, ekonomi ekoturisme, furniture value chain, kehutanan masyarakat, kebijakan kehutanan, kebijakan publik, perubahan iklim, ekologi dan manajemen lanskap, konservasi sumberdaya alam, kebakaran hutan dan lahan, global climate change, konservasi tanah dan air, agroklimatologi dan lingkungan, mitigasi REDD+, adaptasi perubahan iklim. Terbit pertama kali tahun 2001, terakreditasi tahun 2006 dengan nomor 60/Akred-LIPI/P2MBI/12/2006. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan terbit dengan frekuensi tiga kali dalam setahun (April, Agustus, Desember). Jurnal ini diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nama penerbit telah berubah karena penggabungan dari Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia (Perpres No. 16/2015). Logo penerbit juga mengalami perubahan menyesuaikan Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Articles
319 Documents
KAJIAN PENGEMBANGAN INDUSTRI FURNITURE KAYU MELALUI PENDEKATAN KLUSTER INDUSTRI DI JAWA TENGA H
Hariyatno Dwiprabowo;
Rachman Effendi
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 3 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20886/jpsek.2007.4.3.233-255
Produk furniture kayu Propinsi Jawa Tengah sangat potensial untuk dikembangkan mengingat keunggulan komparatif yang dimiliki industri tersebut berupa potensi jenis kayu jati yang khas belum dimanfaatkan dengan nilai tambah yang optimal dan keterampilan tenaga kerja (pengrajin furniture kayu) belum dihargai secara wajar. Ekspor yang dilakukan oleh pengusaha Indonesia masih melalui perantara ( buyer ), sehingga industri furniture sangat tergantung pada pembeli dari luar negeri dan nilai tambahnya banyak dinikmati oleh pihak di luar negeri. Untuk itu industri furniture kayu perlu melakukan perubahan strategi kepada strategi ekspor langsung. Salah satu alternatif pengembangan strategi tersebut digunakan pendekatan kluster industri yang didasarkan pada aspek penciptaan “kompetensi inti” ( Core Competence ). Pengembangan industri furniture kayu dengan pendekatan kluster industri merupakan upaya dalam mengatasi berbagai permasalahan melalui pendekatan yang terintegrasi, realistik dan efektif. Tulisan ini bertujuan mengkaji pengembangan industri furniture kayu melalui pendekatan kluster industri khususnya di Jawa Tengah. Analisis data dilakukan dengan secara deskriptif dengan lokasi pengkajian didasarkan pada banyaknya sentra industri furniture kayu yaitu Kabupaten Jepara, Sukoharjo dan Semarang. Hasil kajian menunjukan bahwa ada 4 faktor yang menyusun daya saing dalam pengembangan industri furniture kayu di Jawa Tengah yaitu; (i) strategi perusahaan, struktur dan persaingan, (ii) kondisi faktor-faktor, (iii) kondisi permintaan (demand), dan (iv) industri pendukung. Keunggulan komparatif industri tersebut adalah kekayaan alam dan keunggulan kompetitif yaitu hasil kreasi sumberdaya manusia seperti kemampuan manajemen dan keunggulan teknologi. Kluster industri furniture kayu secara garis besar terdiri dari sub kluster industri inti (utama), sub kluster industri pendukung, dan sub kluster infrastruktur dan lembaga penunjang. Komisi kluster dibentuk dengan anggota Kadin Daerah, Asmindo Daerah, PEMDA (propinsi dan kabupaten) dan kluster industri untuk menjembatani pemerintah dan industri dengan tujuan menjaga kelangsungan/daya saing kluster industri serta sinkronisasinya dengan pengembangan ekonomi wilayah. Diharapkan pengembangan ini dapat mencapai efisiensi kolektif yang tercipta dari sinergisme antara sub kluster perusahaan inti, industri pendukung, dan lembaga-lembaga penunjang.
POTENSI KARBON JENIS ENDEMIK PAPUA: Pometia pinnata J. R. Forst. & G. Forst
Jarot Pandu Panji Asmoro
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 4 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20886/jpsek.2011.8.4.299-305
Papua memiliki beberapa tanaman endemik yang berpotensi sebagai penyerap karbon. Salah satu diantaranya adalah tanaman Pometia pinnata yang telah banyak ditanam oleh masyarakat lokal di Papua sebagai tanaman pekarangan dan kayunya dipergunakan sebagai kayu konstruksi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung potensi karbon dari Pometia pinnata dan menghitung nilai finansialnya. Nilai finansial tersebut kemudian diperbandingkan dengan nilai finansial bila tidak dilakukan perdagangan karbon. Lokasi penelitian dilakukan di di wanariset Anggresi-Balai Penelitian Kehutanan Manokwari, Papua, 373 pohon Pometia pinnata diukur dbhnya dan dihitung potensi karbonnya. Biomassa tanaman dipredikasi dengan menggunakan persamaan alometrik yang ditemukan oleh Katterings. Hasil penelitian menunjukkan tanaman Pometia pinnata memiliki potensi karbon sebesar 156,6-164,4 tC/ha dengan nilai finansial sebesar US $ 2,799.225/ tahun, sedangkan nilai finansial dari buah dan kayu tanaman Pometia pinnata yang selama ini dilakukan oleh masyarakat hanya akan menghasilkan pendapatan sebesar US $ 2,425/ rotasi. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan mekanisme perdagangan karbon akan mampu memberikan nilai finansial yang lebih tinggi, selain itu masyarakat masih tetap dapat mengambil hasil tanaman Pometia pinnata secara terbatas dari buah dan kayu.
FAKTOR PENENTU KEMISKINAN PETANI PENYADAP GETAH PINUS DI DESA SOMAGEDE, KEBUMEN, JAWA TENGAH
S. Andy Cahyono;
Nana Haryanti;
Nur Ainun Jariyah;
Yonky Indrajaya
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 2 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (11144.271 KB)
|
DOI: 10.20886/jpsek.2006.3.2.109-116
Masyarakat sekitar hutan umumnya berada dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Peningkatan kemiskinan akan berdampak pada perusakan sumberdaya hutan. Untuk itu, Kemiskinan pada masyarakat sekitar hutan harus dientaskan dan pemahaman terhadap faktor. Penentu atau penyebab kemiskinn menjadi penting. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penentu suatu rumah tangga petani Penyadap getah pinus tergolong miskin. Metode survey dipergunakan untuk mengumpulkan data. Jumlah responden 30 keluarga/ rumah tangga. Model binary choice dengan fungsi logit dipergunakan untuk mengetahui faktor penentu atau penyebab kemiskinan pada rumah tangga petani penyadap getah pinus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 46,67% rumahtangga penyadap pinus termasuk dalam kategori miskin, sedangkan 53,33% lainnya termasuk dalam kategori keluarga tidak miskin. Kemiskinan rumahtangga petani penyadap getah pinus dipengaruhi secara signifikan oleh beberapa faktor, yaitu pendapatan dari getah pinus, pendapatan dari luar getah pinus, dan umur penyadap. Sementara peluang keluar dari kondisi miskin akan semakin besar dengan meningkatnya pendapatan dari getah pinus, dan pendapatan diluar getah pinus. Implikasi kebijakannya adalah peningkatan produktivitas getah pinus dan harga getah, serta diversifikasi sumber pendapatan diluar getah pinus.
POTENSI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI LIMBAH KAYU PEMANENAN DI HUTAN ALAM DAN HUTAN TANAMAN
Astana Satria;
Soenarno Soenarno;
Wesman Endom
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20886/jpsek.2015.12.3.227-243
Decline of log production forests suppress the acquisition of non-tax state revenue (PNBP) of forestry sector. To anticipate a decline in PNBP, the government is trying to raise tariffs of PSDH (forest resource provision) and DR (reforestation fund). Anticipation through tariff will affect the performance of forest management due to its impact on costs and profits. Oppositely, increases wood wastes from harvesting in natural and plantation forests have not been used optimally. This study aims to find out: (1) potential utilization of wood waste from harvesting in the forests, and (2) potential non-tax state revenues resulting from wood waste utilization. Data were collected through interviews and measurements. Interviews were conducted with forest service officers and company managers, while the measurement of wood waste was done in natural forest companies and industrial plantation forests companies, in Central Kalimantan. The collected data were analyzed quantitatively and qualitatively. If the wood waste of natural forest The result showed that harvesting by USD2/m and plantation forest harvesting by IDR284/m , the utilization of these wood wastes would raise PNBP IDR49,6 billion per year. A policy implementation method of tree length logging partularly harvesting, is recommended.
KAJIAN DAMPAK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.51/2006 TERHADAP EFEKTIFITAS PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN DI HUTAN RAKYAT
Epi Syahadat;
Subarudi Subarudi
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 2 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20886/jpsek.2007.4.2.177-191
Pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan rakyat masih mengalami kendala di dalam pelaksanaannya di lapangan, faktor penyebabnya belum diketahui dengan pasti. Akan tetapi keadaan ini berakibat pada pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat menjadi tidak efektif khususnya dalam pengangkutan kayu rakyat. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/2006 terhadap penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat. Kajian dilaksanakan dengan melakukan tinjauan kebijakan penatausahaan hasil hutan yang ada, khususnya yang menyangkut kebijakan penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/2006 tentang penggunaan surat keterangan asal usul (SKAU) untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak, berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan dokumen angkutan kayu yang berasal dari hutan rakyat, terbukti masih banyak hal yang perlu disempurnakan dalam pelaksanaannya. Faktor-faktor kesiapan sumber daya manusianya, dokumen angkutannya, ketentuan tentang jenis kayu yang diangkut di luar ketiga jenis kayu yang tertera dalam permenhut tersebut, pengawasan terhadap pejabat yang dibebani tugas dan lain sebagainya masih perlu disempurnakan, dengan demikian ketertiban, kelancaran, tanggung jawab dalam pengelolaan hutan rakyat dapat tercipta dengan baik. Dengan upaya tersebut maka fungsi penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat yang efektif dalam upaya melestarikan hutan dan mejamin hak-hak negara atas hasil hutan dapat diwujudkan.
MODEL PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN PETANI DALAM PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT LESTARI: Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah
Yumi Yumi;
Sumardjo Sumardjo;
Darwis S. Gani;
Basita Ginting Sugihen
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20886/jpsek.2011.8.3.196-210
Pengelolaan hutan, termasuk pengelolan hutan oleh masyarakat menghadapi tantangan dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara berkelanjutan (lestari). Keberhasilan petani dalam pengelolaan Hutan Rakyat di Kabupaten Gunung Kidul dan Wonogiri sampai memperoleh Sertifikat Ekolabel membuktikan bahwa masyarakat dapat mengelola hutan secara lestari. Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari suatu proses belajar. Bagaimana pembelajaran masyarakat dan faktor penentu keberhasilan proses belajar petani tersebut merupakan pertanyaan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode dengan 200 responden petani Hutan Rakyat sertifikasi di Kabupaten Gunung Kidul dan Wonogiri, serta 60 responden petani Hutan Rakyat yang belum disertifikasi, sebagai perbandingan. Pengambilan data dilakukan pada bulan Desember 2009 sampai dengan Februari 2010. Analisa data dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan inferensial, Structural Equations Model (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Intensitas belajar petani pengelola Hutan Rakyat sertifikasi rendah, disebabkan oleh faktor kelembagaan pendukung pembelajaran, kelembagaan internal masyarakat, kompetensi penyuluh, dan karakteristik individu petani; (2) kelembagaan pendukung pembelajaran dan kelembagaan internal masyarakat memiliki peran penting dalam pembelajaran petani; (3) intensitas belajar petani dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kolaborasi kelembagaan pendukung pembelajaran petani dan peningkatan kompetensi penyuluh.
PERSEPSI DAN SIKAP MASYARAKAT TERHADAP KONSERVASI EKOSISTEM MANGROVE DI PULAU TANAKEKE SULAWESI SELATAN
heru setiawan
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (640.696 KB)
|
DOI: 10.20886/jpsek.2017.14.1.57-70
People’s perception and attitude towards mangrove conservation determine the success of mangrove rehabilitation. This study examines the level of people’s perception and attitude toward mangrove conservation at Tanakeke Island. Data collection was conducted by field observation, interview, questionnaire and study literature. The overall number of respondents was 124 people spread proportionally according to the number of family in each village. The level of perception and attitude were obtained by using scoring techniques and factors that influence the level of perception and attitude, then were analyzed by using multiple linear regression. The results showed that based on the community perception, mangrove forests can provide variety of benefit to support their life, both ecology and economically. Level of people’s perception was included in the medium category with 41.1% respondents, 40.3% at lower category and higher category with 18.5% . Levels of public attitudes were dominated at low level by 65.3% respondents, medium category with 25.8% and high category with 8.9%. There were three independent variables that significantly influence the level of public perception on mangrove conservation, namely residence location (villages), education level and participation in mangrove rehabilitation. Independent factor that significantly influence the level of people's attitudes, namely participation in mangrove rehabilitation.
TIPOLOGI DAN MOTIVASI MASYARAKAT PEMELIHARA NURI TALAUD SEBAGAI BURUNG DILINDUNGI DI PULAU KARAKELANG
Diah Irawati Dwi Arini;
Isdomo Yuliantoro
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3266.38 KB)
|
DOI: 10.20886/jpsek.2016.13.1.37-46
Nuri talaud is a member of parrot and status listed as rare, endangered, endemic and protected bird species. Interesting feather color, sound and scarcity are the main attraction making nuri talaud as a pet. The aim of this study was to determine the typology and motivation of Karakelang community towards ownership nuri talaud and to observe people's knowledge on conservation of the species. The research was conducted in the Bantane, Bengel and North Beo Villages. Retrieval of data was held in November-December 2014 with a survey method by including interviews and observation. Data were analyzed by using Chi Square test (χ2) and descriptive qualitative method. The results showed that, firstly, 92.6% were in the age 15-59 years, 77.7% respondents were graduated form elementary and junior high school, 63.0% of them are farmers, 74.1% were dominated by male, 81.5% were local people of Karakelang Island and 70.3% lived in rural areas. Secondly, rural communities were generally keep nuri talaud with an economic motivation for trading , whereas urban communities maintain it for hobbyst as pets. Thirdly, status of nuri talaud as endangered birds were generally known by the communities, however illegal trade of this species was still continue due to lack of enforcement.
KAJIAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN RAKYAT DI KABUPATEN CILACAP 1)
Epi Syahadat;
Rachman Effendi
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20886/jpsek.2007.4.1.57-71
Penatausahaan hasil hutan di hutan rakyat belum tertata dengan baik dan di dalam pelaksanaannya masih memerlukan penanganan dan perhatian yang serius baik oleh pihak pemerintah maupun masyarakat. Secara umum penatausahaan hasil hutan baik di hutan alam, hutan tanaman maupun di hutan rakyat masih belum mampu menjamin kelestarian hutan dan penerimaan negara atas hasil hutan secara optimal. Kajian pelaksanaan penatausahaan hasil hutan rakyat di Kabupaten Cilacap yang dilakukan adalah untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan mengenai penatausahaan hasil hutan rakyat yang baik dan benar sesuai dengan kebijakan penatausahaan hasil hutan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah Departemen Kehutanan. Kajian ini dilakukan dengan cara melakukan tinjauan atas kebijakan penatausahaan hasil hutan yang diterbitkan oleh Pemda Kabupaten/ Kota setempat dan kemudian dibandingkan dengan peraturan perundangan berlaku pada saat ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa Perda Kabupaten Cilacap Nomor 12/2001, tentang Retribusi Ijin Tebang Di Kabupaten Cilacap, perlu ditinjau dan disempurnakan agar ketertiban, kelancaran, dan tanggung jawab dalam pengelolaan hasil hutan dapat tercipta dengan baik sesuai dengan SK Menteri Kehutanan No. 126/2003, Peraturan Menteri Kehutanan No. P.18/2005, No. P26/2006 dan No. P.51/2006. Penyempurnaan Perda tersebut dimulai dari pengurusan permohonan izin tebang hingga pengangkutan hasil hutan. Perlu adanya berita acara pemeriksaan penebangan sebelum pengesahan LHP, dan dokumen pengangkutan hasil hutan perlu disederhanakan tanpa mengurangi fungsi penatausahaan hasil hutan yang efektif dalam melestarikan hutan dan mejamin hak-hak negara atas hasil hutan.
EFISIENSI DAN PRODUKTIVITAS INDUSTRI KAYU OLAHAN INDONESIA PERIODE 2004 - 2007 DENGAN PENDEKATAN NON PARAMETRIK DATA ENVELOPMENT ANALYSIS
Iis Alviya
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20886/jpsek.2011.8.2.122-138
Efisiensi dan produktivitas merupakan indikator keberhasilan yang mengukur kinerja dengan cara mengevalusi unit produksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi teknis dan perubahan produktivitas industri kayu olahan Indonesia periode 2004-2007. Metode yang digunakan adalah pendekatan non paramerik (DEA) industri kayu olahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi rata-rata industri kayu olahan selama periode tahun observasi adalah 72% sedangkan tingkat produktivitas rata-rata menurun sebesar 5,3%. Dekomposisi perubahan produktivitas (TFP) pada industri kayu olahan menunjukkan bahwa perubahan produktivitas tersebut lebih disebabkan oleh perubahan teknologi. Data Envelopment Analysis