cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.sosek.kehutanan@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gunung Batu No.5 Bogor 16118 Indonesia
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
ISSN : 19796013     EISSN : 25024221     DOI : https://doi.org/10.20886/jpsek
Core Subject : Economy, Social,
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Kepala LIPI No.818/E/2015. Jurnal ini memuat karya tulis ilmiah dari hasil - hasil penelitian di bidang sosial. ekonomi, dan lingkungan kehutanan yang meliputi aspek: sosial ekonomi kemasyarakatan, sosiologi kehutanan, politik dan ekonomi kehutanan, studi kemasyarakatan, kebijakan lingkungan, ekonomi kehutanan/sumber daya hutan, ekonomi sumber daya alam, ekonomi pertanian, ekonomi ekoturisme, furniture value chain, kehutanan masyarakat, kebijakan kehutanan, kebijakan publik, perubahan iklim, ekologi dan manajemen lanskap, konservasi sumberdaya alam, kebakaran hutan dan lahan, global climate change, konservasi tanah dan air, agroklimatologi dan lingkungan, mitigasi REDD+, adaptasi perubahan iklim. Terbit pertama kali tahun 2001, terakreditasi tahun 2006 dengan nomor 60/Akred-LIPI/P2MBI/12/2006. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan terbit dengan frekuensi tiga kali dalam setahun (April, Agustus, Desember). Jurnal ini diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nama penerbit telah berubah karena penggabungan dari Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia (Perpres No. 16/2015). Logo penerbit juga mengalami perubahan menyesuaikan Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Arjuna Subject : -
Articles 319 Documents
ANALISIS KESENJANGAN DAN PERBANDINGAN KAYU PAPI R.Br) DENGAN CENDANA ( Linn.) DI NUSA TENGGARA TIMUR, INDONESIA Aziz Umroni; Heny Rianawati; Siswadi Siswadi
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2015.12.1.1-12

Abstract

Shrub sandalwood (Exocarpus latifolia R.Br) is potential for the substitution of sandalwood (Santalum album Linn.). The rising demand and ineffective regulations increase threats toward its sustainability. This research aimed at: 1) conducting gap analyses of information and conservation between sandalwood and shrub sandalwood and 2) comparing production, price and abundance of both species. Analysis 1 used literature review and comparison study while analysis 2 used Importance Value (IV) and comparison. The results showed that: Firstly, there is a significant disparity of information and conservation between both species, i.e there are 319 scientific publications related to sandalwood and four conservation plots have been built, meanwhile only 10 scientific publications about shrub sandalwood and only one conservation plot has been settled; Secondly, the price of shrub sandalwood (IDR 3.15 million/m ) is lower than sandalwood (IDR 225 million/m ) and the average production (2009-2012) of shrub sandalwood (700 m annually) is higher than sandalwood (166 m annually); Thirdly, the abundance of shrub sandalwood in several forests in Timor is lower than sandalwood, i.e IV at poles and trees of shrub sandalwood are 31-58 and 9-32 respectively, while for sandalwood are 194-234 and 60-209 respectively. The less stands in their habitats and relatively higher wood production indicated that shrub sandalwood is more endangered than sandalwood.
ANALISA KELAYAKAN FINANSIAL USAHA INDUSTRI RUMAH TANGGA DALAM PEMBUATAN PRODUK NATA LONTAR Abd. Kadir W.
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2008.5.2.83-94

Abstract

Nira lontar memiliki peluang untuk diolah menjadi produk nata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan finansial usaha industri rumah tangga dalam pembuatan produk nata tersebut. Dalam penelitian ini, kelayakan usaha pembuatan produk nata dinilai berdasarkan dua ukuran yaitu, Benefit Cost Ratio (BCR), dan Break Even Point (BEP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha pembuatan produk nata memiliki BCR sebesar 0,417. Hal ini menyarankan bahwa pembuatan produk nata belum layak dikembangkan sebagai suatu usaha industri rumah tangga bila rendemennya rendah. Pembuatan nata lontar layak dikembangkan sebagai usaha industri rumah tangga bila rendemennya dapat ditingkatkan diatas 85%.
SKALA EKONOMIS USAHA HUTAN RAKYAT KAYU PULP DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU Yanto Rochmayanto; Rahayu Supriadi
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2012.9.2.87-95

Abstract

Ketersediaan lahan yang luas dan potensi pasar yang terbuka lebar belum menjamin hutan rakyat berkembang sesuai harapan. Motif ekonomi sungguh mempengaruhi kesediaan petani melakukan usaha hutan rakyat kayu pulp. Nilai penerimaan petani hutan rakyat khususnya di Provinsi Riau tergolong rendah sebagai akibat belum optimalnya skala usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui skala usaha (luas) optimum dari usaha hutan rakyat kayu pulp, yaitu yang memberikan keuntungan maksimum dengan biaya tertentu. Unit analisis adalah usaha hutan rakyat kemitraan jenis di Kabupaten Kuantan Singingi dengan analisis titik impas kontribusi laba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha hutan rakyat dapat berkembang apabila harga kayu di tingkat petani sama Acacia mangium dengan harga kayu kompetitor (Jabon) yaitu Rp. 440.000/m sehingga dengan suku bunga 10%, skala usaha yang layak adalah (1) 6,12 ha/KK dimana penerimaan petani senilai Upah Minimum Regional (UMR), (2) 12,23 ha/KK dimana penerimaan petani 2 kali UMR, dan (3) 15,54 ha/KK dimana penerimaan petani senilai penerimaan dari kebun sawit. Saran dari hasil penelitian ini yaitu (1) pembangunan hutan rakyat kayu pulp diarahkan pada lahan milik yang dicadangkan untuk investasi, bukan lahan yang menjadi sumber mata pencaharian pokok, (2) agroforestry, dan (3) kebijakan pemerintah melalui penetapan harga dasar kayu pulp sebesar Rp. 440.000,-/m .
KAJIAN KEBIJAKAN MEKANISME PEMBANGUNAN BERSIH (MPB) KEHUTANAN DI INDONESIA Kirsfianti Ginoga; Mega Lugina; Deden Djaenudin; Nunung Parlinah
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2004.1.1.1-17

Abstract

Salah satu syarat keharusan untuk memperlancar pelaksanaan MPB adalah adanya kejelasan kebijakan dan peraturan yang dapat dijalankan di lapangan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan dan peraturan untuk pelaksanaan MPB kehutanan, yang merupakan prakondisi untuk mengetahui kesiapan dan persiapan Indonesia untuk implementasi MPB.Secara khusus kajian ini bertujuan untuk (i) mengetahui berbagai kebijakan dan peraturan perundangan yang ada yang berhubungan dengan kesiapan pelaksanaan MPB, (ii) mengetahui pemahaman stakeholders di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten untuk pelaksanaan CDM, dan (iii) merekomendasikan kebijakan dan langkah yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan MPB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) kesiapan Indonesia dalam menyikapi perdagangan karbon masih minimal, bila dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia, Thailand, the Philippines, dan Amerika Selatan, (ii) belum ada peraturan perundangan yang secara spesifik memuat tentang aturan dan kebijakan pelaksanaan MPB kehutanan di Indonesia, (iii) pemahaman daerah terutama kabupaten tentang MPB masih rendah, hanya 80 persenresponden di propinsi dan 56 persen responden di kabupaten yang memahami MPB, padahal kabupaten diharapkan menjadi pelaku utama, (iv) departemen kehutanan di setiap tingkat pemerintahan diharapkan menjadi lembaga prioritas dalam membuat aturan kebijakan untukpelaksanaan MPB, ( v) pelaksanaan MPB diharapkan dapat mendorong strategi rehabilitasi lahan kritis dan hutan rusak disertai denganjaminan kepastian usaha secara politik, ekonomi dan legal. Penelitian ini menyarankan beberapa langkah yang diperlukan segera : (i). peningkatanpemahaman aparat pada lembaga pemerintahan dan swasta di kabupaten tentang pelaksanaan MPB, (v) pelaksanaan MPB diharapkan dapat mendorong strategi rehabilitasi lahan kritis dan hutan rusak disertai denganjaminan kepastian usaha secara politik, ekonomi dan legal. Penelitian ini menyarankan beberapa langkah yang diperlukan segera : (i) peningkatan pemahaman aparat pada lembaga pemerintahan dan swasta di kabupaten tentang pelaksanaan MPB, (ii) pembentukan lembaga-lembaga (di luar siklus standar perolehan sertifikat penurunanemisi) yang dapat menunjang pelaksanaan MPB seperti: "intermediators" dan "operational entities" (lembaga/organisasi operasional) yang berfungsi untuk menjembatani proyek MPB dengan lembaga donor, atau bertugas memberikan investasi finansial dan mengkoordinir proyek sebelum pelaksanaan ril proyek MPB. (iii) pembuatan peraturan daerah tentang MPB, dan (iv) pembentukan pilot proyek MPB kehutanan yang memenuhi persyaratan intemasional, nasional, dan daerah, di kabupaten.
POTENSI SERAPAN KARBONDIOKSIDA BEBERAPA JENIS DAUN TANAMAN DI JALUR HIJAU JALAN RAYA PAJAJARAN, BOGOR Mohamad Iqbal; Rachmad Hermawan; Endes N Dahlan
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2015.12.1.67-76

Abstract

The increment of CO2 concentration can effectively be controlled by the development of urban forest through selection of plants that have high potential CO2 sequestration. This research aims to obtain data on the potential CO2 sequestration by leaves of nine species of plants in green belt of Pajajaran Street, Bogor. Primary data was collected through field survey and laboratory analysis of leaf samples using the method of carbohydrates. Case and literature studies were conducted to obtain secondary data from the agency or the relevant literature, especially the results of studies with similar cases. Other data that were collected consisted of total leaves and leaf area. Results showed has the potential CO2 sequestration per leaf highest of 11.86 tonnes/leaf/year. Additionally, and C. manghas F. elastica S. macrophylla also has CO2 sequestration rate are relatively well compared to other plant respectively of 3.83 tonnes/leaf/year and 2.51 tonnes/leaf/year. The inherent factors that determine the potential CO sequestration is leaf width, leaf thickness, greeness of leaves, number of leaves and water content. While external factor among other places plant life, the availability of water and mineral nutrients, as well as the infuence of light and temperature.
KARAKTERISTIK HUTAN RAKYAT DI JAWA Nur Ainun Jariyah; Nining Wahyuningrum
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2008.5.1.43-56

Abstract

Karakteristik hutan yang ada di Jawa bisa dibagi dalam tiga karakter yaitu (1) hutan rakyat yang murni ditanami kayu-kayuan, (2) hutan rakyat yang ditanam kayu dan tanaman buah-buahan, dan (3) hutan rakyat yang ditanam kayu, buah-buahan dan empon-empon. Penelitian ini dilakukan di Jawa, tepatnya di Jawa Timur yaitu Pasuruan, Tulungagung dan Nganjuk, di Jawa Tengah yaitu Semarang, Magelang, Pemalang dan Gunung Kidul dan Jawa Barat yaitu Sumedang, Majalengka dan Cirebon. Pemilihan lokasi ini berdasarkan perbedaan beberapa karakteristik hutan rakyat di Jawa. Diharapkan pemilihan beberapa karakter dapat mewakili hutan rakyat yang ada di Jawa. Data yang diambil adalah data primer dan data sekunder. Analisis data yang dilakukan yaitu analisis data sosial ekonomi. Analisis sosial dilakukan secara deskriptif kualitatif, sedangkan analisis ekonomi dilakukan menggunakan analisis rugi laba yang digunakan untuk mengetahui keuntungan penanaman hutan rakyat selama daur tebang. Hasil yang dicapai adalah (1) jenis tanaman yang menjadi karakter petani di Jawa adalah tanaman jati, mahoni, suren, akasia, pinus dan sonokeling, (2) perbedaan hasil hutan rakyat suatu jenis tanaman dari satu kabupaten dengan kabupaten lainnya dapat terjadi karena perbedaan biofisik setempat dan juga kerapatan tanaman, (3) penanaman jenis tanaman berdasarkan perbedaan ketinggian tempat yaitu untuk dataran rendah ditanami jati, mahoni, sonokeling, dan akasia, dataran sering ditanami mahoni, suren dan albizia, sedangkan tinggi ditanami albizia, afrika dan pinus, (4) pemilihan jenis tanaman berdasarkan harga jual yang tinggi, mudah dalam pemasaran, disukai petani, mudah ditanam dan mudah dalam pengelolaannya, sedangkan keuntungan lebih banyak dipengaruhi harga pasar, daur tebang dan kerapatan tanaman, dan (5) nilai kelayakan tertinggi adalah albizia yaitu untuk lokasi di Jawa Barat dan Jawa Timur yaitu memberikan kisaran BCR 2,73-13,46, IRR 13%-38% dan NPV Rp. 709960351-65.429.565/Ha sedangkan analisis finansial untuk jati menunjukkan nilai yang tidak layak.
Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat di DAS Asahan, Sumatera Utara Sanudin Sanudin; Bambang S. Antoko
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 4 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2007.4.4.357-367

Abstract

DAS Asahan merupakan DAS regional dengan wilayah yang melintasi empat kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yaitu Kabupaten Asahan, Toba Samosir, Simalungun dan Kota Tanjung Balai. Dalam hal pengelolaan DAS maka keluaran yang diperoleh sangat dipengaruhi oleh masukan (output) (input) seperti fisik, manajemen dan sosial ekonomi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik sosial ekonomi wilayah DAS Asahan. Hal ini sangat penting karena kawasan DAS kajian bertipe lintas kabupaten/kota sehingga dengan mengetahui karakteristik sosial ekonomi masyarakat maka dapat diketahui strategi yang tepat dalam perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan karakteristik DAS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di DAS Asahan adalah 732 orang/km2 sehingga termasuk kategori padat (> 250 orang/km2 ) menurut FAO (1985). Pendapatan perkapita di DAS Asahan Rp. 9.672.207,29/orang/tahun sehingga lebih rendah dibandingkan pendapatan nasional sebesar Rp. 10.571.444,64/orang/tahun. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,87% pada tahun 2004 lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2004 sebesar 5,13%. Struktur ekonomi industri berada di Kabupaten Toba Samosir dan Asahan sedangkan struktur pertanian ditemukan di Kabupaten Simalungun dan Kota Tanjung Balai.
PERSEPSI PARA PIHAK TENTANG MEKANISME DISTRIBUSI INSENTIF REDD+ MELALUI DANA PERIMBANGAN PUSAT DAN DAERAH Indartik Indartik; Nunung Parlinah; Deden Djaenudin; Krisfianti L. Ginoga
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2012.9.1.31-41

Abstract

(REDD+) merupakan mekanisme pendanaan yang diharapkan dapat mulai diimplementasikan setelah tahun 2012. Mekanisme tersebut tidak hanya akan mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, namun juga dapat digunakan untuk melakukan konservasi cadangan karbon di hutan, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan cadangan karbon hutan. Infrastruktur pendukung agar mekanisme REDD+ dapat diimplementasikan antara lain penyiapan mekanisme distribusi insentif. Mekanisme distribusi dan proporsi bagi hasil dari iuran ijin dan pungutan REDD+ dapat mengikuti Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Namun demikian, persepsi para terhadap rancangan mekanime tersebut sangat penting karena dapat berpengaruh terhadap efektifitas dari mekanisme distribusi yang diusulkan. Oleh karena itu tujuan dari tulisan ini adalah memberikan informasi mengenai persepsi para pihak tentang rancangan mekanisme distribusi pembayaran REDD+ yang diusulkan dan menyusun opsi mekanisme distribusi yang dapat mengintegrasikan antara persepsi dan pemerintah di berbagai level. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah , dan wawancara. Data tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penelitian dilakukan pada tahun 2010 dengan mengambil lokasi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Tingkat perkembangan kegiatan DA REDD dimasing-masing lokasi berbeda tergantung pada kesiapan dan tingkat keterlibatan para pihak yang terlibat, (2) Persepsi stakeholder terhadap rancangan mekanisme distribusi sangat beragam diantaranya pada lembaga yang berwenang untuk menyalurkan dana kompensasi, dan (3) Adanya dalam mekanisme distribusi baik pada maupun dapat menjadi alternatif pilihan.
PERAMBAHAN HUTAN DI TAMAN NASIONAL RAWA AOPA WATUMOHAI : SEBUAH PENDEKATAN SOSIOLOGIS Subarudi Subarudi; Indra A.S.L.P. Putri
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 3 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.087 KB) | DOI: 10.20886/jpsek.2006.3.3.215-229

Abstract

Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW) adalah kawasan pelestarian alam yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki 5 (lima) tipe ekosistem, yaitu ekosistem hutan hujan dataran rendah, hutan pegunungan rendah, savana, rawa, dan mangrove. Ancaman terbesar dari kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayatinya adalah perambahan hutan.Oleh karena kajian tentang perambahan hutan di kawasan TNRAW menjadi sangat penting untuk dilakukan.  Kajian ini bertujuan untuk: (i) mengidentifikasi kondisi dan permasalahan umum TNRAW, (ii) mengkaji karakteristik dan perilaku perambah, dan (iii) menyusun strategi penanganan dan penyelesaian kasus perambahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa TNRAW terletak di 4 kabupaten, yaitu kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Kolaka, dan Bombana dengan luas kawasan 105.194 hektar. Permasalah utama dalam pengelolaan TNRAW adalah perambahan yang luasnya sudah mencapai sepersepuluh dari total kawasannya. Modus operandi perambahan sangat unik yang bernaung dibawah proses jual-beli lahan dari penduduk asli kepada pendatang (baca perambah hutan). Dari sisi hukum, posisi jual beli lahan sangat lemah dan sudah menjurus kepada tindakan kriminal berupa penipuan dan “mark up” luasan tanah jual beli di kawasan TNRAW. Upaya penyelesaian konflik perambahan hutan di kawasan TNRAW dapat diselesaikan dengan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, penanganan terhadap perambah, dan peningkatan efektivitas pengelolaan TNRAW. Berkaitan dengan penanganan terhadap perambah dapat dilakukan melalui serangkaian tahapan, yaitu: (i) tatap muka dengan masyarakat perambah dan penjual lahan, (ii) meneliti dan klarifikasi surat-surat kepemilikan/penguasaan lahan, (iii) penyelidikan atas kasus-kasus pemalsuan dan tindak kriminal, (iv) penyidikan/pemeriksaan atas kasus penyerobotan lahan, dan (v) sosialisasi hasil kerja tim kepada masyarakat luas terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum.
TINGKAT MOTIVASI PETANI DALAM PENERAPAN SISTEM AGROFORESTRY Idin Saepudin Ruhimat
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2015.12.2.131-147

Abstract

This study aims to determine farmers motivation level, factors affecting farmers motivation, and to formulate efforts to increasing farmers motivation in implementing agroforestry systems. This research was conducted in Lumbung District, Ciamis Regency, using the survey method of explanation. Data was analyzed with Structural Equation Modelling (SEM) approach using SmartPls 2.0 M3 program. The results showed: 1) the farmers motivation level in implementing agroforestry systems are still low so that land use with agroforestry system in the study area have not been able to provide optimal benefits; 2) farmers motivation level is directly influenced by the perception and the farmers capacity level and indirectly influenced by the characteristics of farmers, external suppor level, extension role and farmer groups role; 3) efforts to increase the farmers motivation can be done through capacity building and strengthening of farmers perceptions. Plantation and Forestry Service and Agricultural Service in Ciamis Regency are advised to include agroforestry program in the work plan of the agencies and facilitate the implementation of: 1) education, training and extension; 2) facilitate the development of agroforestry technology package demplot; and 3) fasilitate the implemantation of comparative study.

Filter by Year

2004 2022


Filter By Issues
All Issue Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 18, No 3 (2021): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi dan Kehutanan Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 17, No 3 (2020): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 16, No 3 (2019): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 3 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 3 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 4 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 3 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 1 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 4 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 3 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 4 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 3 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 4 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 3 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 4 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 2 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 4 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 3 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 2 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 3 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 2 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 1 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 4 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 3 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 2 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan More Issue