cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pahlefi
Contact Email
pahlefi@unja.ac.id
Phone
+6282181066381
Journal Mail Official
recital@unja.ac.id
Editorial Address
recital@unja.ac.id
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Recital Review
Published by Universitas Jambi
ISSN : 26232928     EISSN : 26225891     DOI : https://doi.org/10.22437/rr.v6i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Recital Review is peer-review journal published by Universitas Jambi, Magister Konatariatan, Jambi, Indonesia. Recital review receives research-based and conceptual articles with a broad range of topics related with Notary area, including: deed-making techniques, Agrarian law; Family Law; Inheritance Law; Contract Law; Auction Law; Code Ethic of Notary; Land Law; Company and Insolvency Law; Intellectual Property Rights; Tax Law; Politics of Notarial Law; Guarantee Law; Banking Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 120 Documents
 2   3   4   5   6 
Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Kondominium Akibat Wanprestasi Abel Agustian
Recital Review Vol. 2 No. 2 (2020): Volume 2 Nomor 2 Juli 2020
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v2i2.9125

Abstract

ABSTRAK Indonesia adalah Negara berkembang.Seiring dengan perkembangannya yang pesat, berkembang juga hal-hal di bidang property, misalnya peminat dalam jual beli kondominium atau yang lebih dikenal dengan istilah apartment.Namun seiring dengan banyaknya peminat dalam hal jual beli kondominium tersebut tak jarang juga menimbulkan berbagai problematika.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang dapat menyebabkan batalnya akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas Kondominium serta mengetahui akibat hukum apabila dilakukan pembatalan perjanjian.Kelalaian dapat merugikan salah satu pihak, akibatnya hal ini dapat menyebabkan dibatalkannya suatu perjanjian. Sedangkan akibat batalnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas Kondominium yang dibuat dihadapan notaris karena wanprestasi dapat berupa denda, sanksi, pembatalanterhadap akta yang dibuat dihadapan notaris, dan pembayaran biaya perkara akibat pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian yuridis normatif, dalam melakukan pengkajian terhadap Undang-Undang. Adapun hasil dari penelitian yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah penyebab batalnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas Kondominium dapat dikarenakan oleh adanya pihak yang tidak memberikan prestasi yang telah disepakati, sehingga menyebabkan kerugian disalah satu pihak. Kata Kunci : Pembatalan PPJB, Wanprestasi
Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang Telah Diwaarmerking Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Febri Rahmadhani
Recital Review Vol. 2 No. 2 (2020): Volume 2 Nomor 2 Juli 2020
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v2i2.9135

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis Pengaturan danKekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang Telah Diwaarmerking BerdasarkanPeraturan Perundang-undangan di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan metodepenelitian yuridis normatif, dalam melakukan pengkajian terhadap Undang-undang.Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, Pengaturan mengenai pendaftaran akta di bawahtangan dapat dilihat pada Staatblads 1916 Nomor 46 tentang Waarmerking akta di bawahtangan. Kekuatan Pembuktiannya pada akta dibawah tangan melekat kekuatanpembuktian namun harus terpenuhi terlebih dahulu syarat formil dan materiil: Dibuatsekurang-kurangnya 2 (dua) pihak tanpa campur tangan pejabat yang berwenang, ditandatangani pembuat dan para pihak yang membuatnya, isi dan tandatangan diakui. Kalausyarat tersebut terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUHPerdata maka:Nilai kekuatan pembuktian nya sama dengan akta otentik dengan demikian nilai kekuatanpembuktian yang melekat padanya sempurna dan mengikat (volledig en bindendebewijskracht). Kata kunci : Kekuatan Pembuktian; Akta Di Bawah Tangan; Waarmerking The Power Of Proving The Deed Under The Hand Has Been RevealedBy Legislation In IndonesiaThis study aims to find out, understand and analyze the Arrangement and Strength ofProof of Deed under the Hand that has been Guarded Based on Legislation in Indonesia.In this study using normative juridical research methods, in conducting reviews of theAct. The results of this study are, Regulations regarding the registration of a deed underthe hand can be seen in Staatblads 1916 Number 46 concerning Waarmerking deed underthe hand. Strength of Proof on the deed under the hand attached to the strength of proof,but must be met in advance formal and material requirements: Made at least 2 (two)parties without the intervention of the authorized official, signed by the maker and theparties who made it, the contents and signatures are recognized. If these conditions aremet, then in accordance with the provisions of Article 1875 of the Civil Code: The valueof the strength of proof is the same as an authentic deed, thus the value of the strength ofproof attached to it is perfect and binding (volledig en bindende bewijskracht). Keywords : Power of Proof; Deeds Under Hand; Waarmerking
Kedudukan Akta Notaris sebagai Akta Autentik Andrew Shandy Utama; Ali Arben
Recital Review Vol. 3 No. 1 (2021): Volume 3 Nomor 1 2021
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v3i1.9363

Abstract

Alat bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian yang berbeda-beda dan tidak semua surat mempunyai kekuatan yang kuat dalam pembuktian. Alat bukti surat yang mempunyai kekuatan yang kuat dalam pembuktian perkara perdata adalah akta autentik. Oleh karena itu, bagaimanakah kedudukan akta notaris sebagai akta autentik dalam hukum perdata berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris?Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Hasil penelitian ini adalah Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Artinya, akta notaris merupakan akta yang autentik.
Analisis Yuridis Kepemilikan Hak Atas Tanah Terdaftar Atas Nama Anak Yang Bersumber Dari Nominee Akta (Studi Putusan Nomor: 433K/PDT/2016) Muhammad Takkas Siregar
Recital Review Vol. 2 No. 2 (2020): Volume 2 Nomor 2 Juli 2020
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v2i2.9538

Abstract

Nominee Arrangement drafted by a Notary has quite wide range of usage because it contains authority. Nominee is principally an agreement that is not assertively specifically regulated, but in practice, it is used as an agreement with name borrowing which existence frequently brings negative impacts and financial loss to all parties if its deed is proceeded. The objective of this research was to analyze the legal regulations related to notarial deed drafting categorized into deed of nomination, the legal status of the land title registered with the name of a child mentioned in a nominee deed, and the Verdict of the Supreme Court Number 433K/Pdt/2016. Normative juridical research method is employed with descriptive analysis. The data are collected through library study. The research problems are about the land title ownership sourced from nominee or name borrowing. The legal regulations on notarial deeds that are categorized into deed of nomination causes many legal problems in practice; thus, the practice of nominee arrangement has to be made with a supporting agreement to build legal relationship among all parties, that the legal smuggling seems legitimate and has legal ground. The results demonstrate that the usage of nominee concept in land ownership is aimed at protecting the confidentiality of the true owner’s name and identity from public and government. The legal status of deed of nomination is not specifically regulated, but the Law on Capital Market and Law on Limited Liability Companies stipulate regulations on nominee. The analysis result of this verdict is that the judges should be more conscientious in analyzing, deciding, and pronouncing the verdict by involving competent experts; it can be made guidance to make decision. The ruling issued by a court reflects a just legal protection for all disputed parties in Indonesia.
Keabsahan Akta PPAT Yang Tidak Ditandatangani Para Saksi (Studi Putusan PN. No.16/Pdt.G/2015/Pn.Krg) Valerio Xaverius Tjipto
Recital Review Vol. 2 No. 2 (2020): Volume 2 Nomor 2 Juli 2020
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v2i2.9589

Abstract

ABSTRACT PPAT Deed is an authentic deed in the case of certain legal actions, especially in the case of transfer of land rights from one party to another party. An authentic deed is a deed made by an authorized official for that, in the place where the deed was made and the format is in accordance with the provisions of the legislation in force. The authentic PPAT deed must be read in front of the parties, and signed by the witnesses and PPAT. The legal standing of witness in the PPAT authentic deed is as an instrument witness who witnessed and knew the making of the PPAT deed and also as evidence to strengthen the PPAT deed was made. If there is a legal problem with the PPAT deed, the instrumentair witness who signed the PPAT deed can be asked for information relating to the implementation of the PPAT deed, including information about the presence of the parties who signed the PPAT deed before the PPAT and the witnesses. The problem in this research is how the legal arrangement of witnesses in the PPAT deed, How is the legal effect on the PPAT deed whose signature was carried out in the presence of two witnesses and How is the legal analysis considered by the Panel of Judges in the Karanganyar District Court Decision No. 16 / Pdt.G / 2015 / PN.Krg. This type of research is empirical juridical research, in which the approach to the problem is carried out by reviewing the implementation of PPAT obligations based on the applicable laws and regulations in this case are Articles 21 and 22, PP No. 24 of 2016 concerning amendments to PP No. 37 of 1998 concerning PPAT position regulations and this research was also supported by conducting direct interviews with 3 PPAT people whose working area was in Medan City.The results of the study stated that the legal arrangements regarding witnesses in the PPAT deed contained in Articles 21 and 22, PP No. 24 of 2016 concerning amendments to PP No. 37 of 1998 concerning PPAT position regulations, Article 18 paragraphs 3, 4 and 5 of the regulation of the State Minister for Agrarian Affairs / Head of the National Land Agency (BPN) Number 1 of 2006 concerning Provisions for Implementing Government Regulation Number 37 of 1998 concerning PPAT Position Regulations, Article 1895-1912 Civil Code in the description of the criteria for witnesses recognized in making the PPAT deed and Article 37 PP No. 24 of 1997 concerning land registration, the legal consequence of the PPAT deed which was signed before two witnesses was that the PPAT deed was degraded to a deed under the hand, because it contained a formal legal flaw and the legal analysis of the Judge Panel's consideration in the Karanganyar District Court Decision No. 16 / Pdt.G / 2015 / PN.Krg which states that the PPAT has committed acts against the law and the authentic deed has been degraded to a deed under the hand.Keywords: PPAT Law, PPAT Deed, and the Witness Position
Jual Beli Di Bawah Tangan Terhadap Lahan Tempat Tinggal Transmigran Di Nagari Ranah Palabi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat) Randa Iolanda Putra
Recital Review Vol. 2 No. 2 (2020): Volume 2 Nomor 2 Juli 2020
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v2i2.9650

Abstract

ABSTRACT The registration of land rights concerning title status, right subject, and right object is intended to guarantee legal certainty, legal protection, utility. According to UUPA, PP on Land Registration, and its derivation, it is one of the activities of safeguarding the land. The change in physical data and/or juridical data include the coverage of land registration data by transaction which can be proved with PPAT certificate. In reality, in Nagari Ranah Palabi, the transaction is done underhendedly on land title of the transmigrant settlement. The research problem is how about the cause, legal standing, and registration of the transfer of underhanded land transaction on the land right of transmigrant settlement. The research theories are the theory of legal certainty, theory of legal protection, and theory of utility. The research used juridical empirical and descriptive analytic method by analyzing primary data obtained directly from the people in the field. It wa done in Nagari Ranah Palabi, Timpeh Sub-district, Dharmasraya Regency, West Sumatera Province. The result of the reseacrh shows that underhanded transaction of the land of transmigrant settlement includes inexpensive cost, quick process, and easy to do. Legal standing of the transactiondoes not meet material requiment since it is not a certificate made before a PPAT even thougt it is allowed materially. Consequently, it cannot be registered in the Land Office and filing the claim to Court cannot do the proceeding because there is no dispute in it. Therefore, the request for the right for the land cannot be accepted by the Court. It is recommended thet legal counseling about legal consequense of underhanded transaction of the land for residence be provided. Accurate regulation for the people on land right for residence concerning formal preprequisite should be made – certificate made before a PPAT for registering land title transfer. Concerning the absence of the seller or ‘afwezigheid’ the buyer has the right to lodge a request the land right in the transmigrant land. Keywords : Land Transaction;Land for Residence;Transmigrant.
Status Badan Hukum Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam (UED/K-SP) di Kecamatan Bengkalis Yalid
Recital Review Vol. 2 No. 2 (2020): Volume 2 Nomor 2 Juli 2020
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v2i2.9741

Abstract

ABSTRAK Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3 (tiga). Pertama, Bagaimanakah pendirian badan hukum UED/K-SP di Kecamatan Bengkalis? Kedua, bagaimanakah hambatan pendirian badan hukum UED/K-SP di Kecamatan Bengkalis? Ketiga, bagaimanakah upaya mengatasi hambatan pendirian badan hukum UED/K-SP di Kecamatan Bengkalis? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini pun ada 3 (tiga). Pertama, untuk menjelaskan pendirian badan hukum UED/K-SP di Kecamatan Bengkalis. Kedua,untuk menjelaskan hambatan pendirian badan hukum UED/K-SP di Kecamatan Bengkalis. Ketiga, untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan pendirian badan hukum UED/K-SP di Kecamatan Bengkalis. Jenis penelitianadalah penelitian hukum empiris untukmeninjau efektivitas berlakunya hukum. Lokasi penelitian di Kecamatan Bengkalis Kampar Kiri Hulu. Pertimbangan penulis memilih lokasi ini karena dari legalitas pembentukan UED/K-SP yang merupakan unit usaha BUMDesa di Kecamatan Bengkalis ditinjau dari perspektif hukum bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).Hasil penelitian ini dapat dijelaskan pendirian badan hukum UED/K-SP di Kecamatan Bengkalis haruslah berbentuk badan hukum sesuai amanat Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 jo Pasal 8 Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015. Hasil penelitian ini dapat diketahui tidak ada satupun UED-SP di Kecamatan Bengkalis yang sudah memenuhi persyaratan LKM dan berbadan hukum. Hambatan pendirian badan hukum UED/K-SP di Kecamatan Bengkalis dari hasil penelitian ini jawaban yang relevan hanyalah terkait peralihan aset, sedangkan jawaban selebihnya dari sampel penelitian tidak ada relevansinya dengan hambatan pendirian badan hukum UED/K-SP. Upaya mengatasi hambatan pendirian badan hukum UED/K-SP di Kecamatan Bengkalis tidak ada rencana dan tindakan konkrit untuk mengatasi hambatan dimaksud. Hal ini disebabkan karena seluruh sampel penelitian ini seluruhnya tidak memahami pendirian badan hukum UED/K-SP. Kata Kunci: Status Badan Hukum, UED/K-SP, Kecamatan Bengkalis
Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Fauzan Salim
Recital Review Vol. 2 No. 2 (2020): Volume 2 Nomor 2 Juli 2020
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v2i2.9843

Abstract

SABH adalah Sistem Administrasi Badan Hukum dalam permohonanpenyelesaian badan hukum Perseroan Terbatas yang dilakukan secara elektronikmenggunakan media Internet secara online. Sebuah prosedur adalah kunci darisuatu sistem hukum yang berlaku, tanpa prosedur yang benar dan sesuai denganundang-undang serta ketentuan yang berlaku, maka seluruh sistem tersebut akantimpang, sehingga prosedur memegang peranan penting dalam sebuahkeberlangsungan suatu sistem. Begitu pula dalam sistem pengesahan pendirianPerseroan Terbatas, dimana peranan notaris adalah sebuah mata rantai dariseluruh prosedurnya..Metode penulisan yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif, metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual, pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dengan caramenginventarisasikan,menginterprestasikan, mengsistematisasikan, mengevaluasi, mengklasifikasikan serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian Jurnal ini menunjukan bahwa pendirian Perseroan Terbatas melalui SABH dimulai dengan dilakukannya permohonan pemesanan.nama perseroan dan ditindak lanjuti dengan pembuatan akta pendirian PT. Berdasarkan kuasa yang diberikan oleh para pendiri kepada Notaris sebagai pemohon, pemohon melakukan pembayaran PNBP pengesahan dan BN/TBN. Selanjutnya, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung dari tanggal pembuatan akta, Notaris melakukan pengisian data PT dan menyampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan format SABH secara elektronik
KEPASTIAN HUKUM PENGHAPUSAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK DIVA PARIS ALFITRA
Recital Review Vol. 3 No. 1 (2021): Volume 3 Nomor 1 2021
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan pendaftaran fidusia secara onlline adalah untuk memberikan hak mendahului (preferen) kepada kreditur terhadap pihak lain. Setiap pendaftaran jaminan fidusia harus diakhiri dengan penghapusan jaminan fidusia.Penghapusan sertifikat sangat penting untuk mengembalikan hak debitur sepenuhnya terhadap objek jaminan dan bisa mengajukanfidusia  ulang objek jaminannya. Penghapusan sertifikat jika tidak diajukan oleh penerima fidusia, maka menimbulkan persoalan dan tidak memberikan kepastian hukum buat pemberi fiduasia. Akibat hukum tidak dihapusnya sertifikat atas objek jaminan dari daftar tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, jaminan fidusia yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan kembali, ini kerugian buat pemberi fiduasia.UUJF dan peraturan pelaksana lainya tidak menjelaskan sanksi kepada penerima fidusia, kuasa atau wakilnya jika tidak memenuhi kewajiban memberitahu penghapusan jaminan fidusia tersebut. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis dengan jenis penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang- undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).   Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Fidusia Elektronik, Penghapusan Fidusia.  
PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAAN PEMILIKNYA DIANA LUBIS
Recital Review Vol. 3 No. 1 (2021): Volume 3 Nomor 1 2021
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT Land is one of sources of livelihood and subsistence for individuals and society so that it becomes basic needs of human beings. The urgency of land for humans’ life is appreciated by Government of the Republic of Indonesia through land national policy by the issuance of Law Number 5/1960 on the Basic Agrarian Regulations. BPN (the National Land Office) is specifically obliged to provide legal certainty to land management for citizens with various types of ownership rights to be properly used. In order to avoid any kinds of disputes, the society has to firstly understand whether the land has already had an owner, is abandoned or is still owned by the State. The research problems are how about the criteria of land that can be owned by society, how about the transfer of land title whose owner is unknown, and what role is played by the Government concerning land title transfer whose owner is unknown.This is a normative juridical research with normative juridical approach. Circumstances are not present and the legal consequences according to Indonesian Civil Law, Unknown condition of a person can lead to various problems including which will affect the legal status of that person, his wealth and marriage. This is the case with land owned by someone who is declared missing or absent (Afwezigheid) require ruling on death notification issued by a Judge; thus, all heirs who, pursuant to the laws, are rightful to transfer all authorities over their properties, are suggested to organize inherited wealth and property. Keywords: Title Transfer, Land, Owners’ Existence.

Page 4 of 12 | Total Record : 120

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025): Volume 7 Nomor 2 Juli 2025 Vol. 7 No. 1 (2025): Volume 7 Nomor 1 Januari 2025 Vol. 6 No. 2 (2024): Volume 6 Nomor 2 Juli 2024 Vol. 6 No. 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Januari 2024 Vol. 5 No. 2 (2023): Volume 5 Nomor 2 Juli 2023 Vol. 5 No. 1 (2023): Vol. 5 No. 1 Januari 2023 Vol. 4 No. 2 (2022): Volume 4 Nomor 2 Juli 2022 Vol. 4 No. 1 (2022): Volume 4 Nomor 1 Januari 2022 Vol. 3 No. 2 (2021): Volume 3 Nomor 2 2021 Vol. 3 No. 1 (2021): Volume 3 Nomor 1 2021 Vol. 2 No. 2 (2020): Volume 2 Nomor 2 Juli 2020 Vol. 2 No. 1 (2020): Volume 2, Nomor 1, Januari 2020 Vol. 1 No. 2 (2019): Volume 1 Nomor 2 Juli 2019 Vol. 1 No. 1 (2019): Volume 1, Issue 1, Januari 2019 More Issue