cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Kajian Wilayah
ISSN : 20872119     EISSN : 2502566x     DOI : -
Core Subject : Social,
Submit Manuscript Journal Help User Username Password Remember me Notifications View Subscribe Information For Readers For Authors For Librarians Current Issue Atom logo RSS2 logo RSS1 logo Visitor Statistics Web Analytics View My Stats ID 4723 US 925 MY 192 PH 103 AU 59 SG 56 GB 51 JP 50 DE 47 EU 45 Newest: DJ You: ID Today: 16 Month: 341 Total: 7264 Supercounters.com Home / Vol 9, No 1 (2018) Jurnal Kajian Wilayah Jurnal Kajian Wilayah (JKW) is an authoritative source of information and discussion on area studies, particularly Southeast Asian studies, Asia Pacific studies, as well as European and African studies. It publishes original research papers, review articles, book reviews and research summary on various perspectives and disciplines (history, anthropology, sociology, literature, politics, international relation, economics, philosophy and religion). JKW is an open access and peer reviewed journal published by Research Center for Regional Resources, the Indonesian Institute of Sciences, twice in a year (July and December).
Arjuna Subject : -
Articles 158 Documents
RELOKASI IBU KOTA NEGARA : LESSON LEARNED DARI NEGARA LAIN Nyimas Latifah Letty Aziz
Jurnal Kajian Wilayah Vol 10, No 2 (2019): Jurnal Kajian Wilayah
Publisher : Research Center for Regional Resources-Indonesian Institute of Sciences (P2SDR-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jkw.v10i2.827

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan analisis tentang rencana relokasi ibu kota negara ditinjau dari pengalaman negara-negara lain. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk memetakan persoalan terkait dengan dampak yang muncul akibat dari rencana relokasi ibu kota negara. Penulisan artikel ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yang berasal dari koran, buku, media internet, dan sebagainya.  Relokasi ibu kota sudah dilakukan oleh beberapa negara. Ada beberapa negara yang berhasil merelokasi ibu kota negaranya dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kinerja pemerintahannya tetapi ada pula negara yang berhasil merelokasi namun tidak memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi baik di tempat baru maupun lama. Tentunya pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang dampak dari relokasi ibu kota negara baik bagi ibu kota lama yang ditinggalkan dan dampak relokasi terhadap ibu kota  yang baru. 
DINAMIKA KEDAI KOPI DAN INDUSTRIALISASI DI JEPANG Sarjiati, Upik
Jurnal Kajian Wilayah Vol 10, No 1 (2019): Jurnal Kajian Wilayah
Publisher : Research Center for Regional Resources-Indonesian Institute of Sciences (P2SDR-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jkw.v10i1.811

Abstract

Since 19th century coffee and coffee shop has closely related to economy, politic, social and cultural changes of Japanese society. Coffee shop has transformed into various form to meet the customer’s necessities. This article aims to analyze social history of Japanese coffee shop and how the coffee culture (idea, techniques, and practices) develop in Japan. Data was collected by literature studies, and short observation at diverse coffee shop in Japan. Coffee shops in Japan developed rapidly in near public transportation, shopping and offices area. Coffee shops are not only as sociability place but have developed as workplace. There are many types of coffee shop in Japan such as Kissaten, retail coffee shop and artisan coffee shop. Each type has different characteristics and has different customers. Keywords: coffee shop, Japan, industrializationAbstrakSejak akhir abad ke 19, kopi dan kedai kopi terkait erat dengan perubahan ekonomi, politik dan sosial budaya masyarakat Jepang. Kedai kopi mengalami berbagai jenis transformasi untuk memenuhi kebutuhan sosial pelanggan. Tulisan ini bertujuan untuk memahami bagaimana sejarah perkembangan kedai kopi dan bagaimana budaya kopi (ide, teknik, dan praktek) yang berkembang di kedai kopi Jepang. Tulisan ini merupakan studi pustaka. Observasi singkat berbagai jenis kedai kopi di Jepang dilakukan oleh peneliti untuk melengkapi data sekunder. Kedai kopi di Jepang berkembang pesat di dekat area transportasi, pusat perbelanjaan dan perkantoran. Kedai kopi tidak hanya berfungsi sebagai tempat bersosialisasi, tetapi berkembang menjadi tempat bekerja. Berbagai jenis kedai kopi berkembang di Jepang seperti Kissaten, retail coffee shop, dan artisan coffee shop. Masing-masing kedai kopi memiliki karakteristik yang berbeda dan pengunjung yang berbeda-beda. Kata kunci: kedai kopi, Jepang, industrialisasi
KONTROL DEMOKRATIS ATAS KOMUNITAS INTELIJEN DI FILIPINA DAN INDONESIA Putri Ariza Kristimata
Jurnal Kajian Wilayah Vol 10, No 2 (2019): Jurnal Kajian Wilayah
Publisher : Research Center for Regional Resources-Indonesian Institute of Sciences (P2SDR-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jkw.v10i2.823

Abstract

Intelijen adalah lini pertama dalam pertahanan, yang berfungsi untuk menghindari pendadakan strategis dan memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan. Dalam negara demokrasi, prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, menjadi sebuah benturan dalam prinsip kerahasiaan intelijen. Terlebih pada negara pasca otoriterisme seperti Filipina dan Indonesia, intelijen dijadikan alat pelanggengan rezim, alih-alih instrumen keamanan nasional. Oleh karena itu, kontrol demokratis dalam bentuk pengawasan terhadap komunitas intelijen mutlak dilakukan. Tulisan ini mengidentifikasi komunitas intelijen di Filipina dan Indonesia, serta bentuk pengawasan atas komunitas tersebut. Teori yang digunakan adalah model kontrol atau pengawasan Peter Gill, yang mengidentifikasi bentuk kontrol, institusi kontrol, dan institusi pengawas pada internal badan intelijen, cabang eksekutif, badan negara lainnya, dan kelompok masyarakat sipil. Pengumpulan data adalah dari wawancara dan penelusuran dokumentasi literatur. Hasil penelitian ini adalah (1) Filipina belum memiliki landasan hukum dan perangkat pengawasan yang memadai untuk memastikan anggaran dan kinerja intelijen akuntabel dan transparan; (2) Indonesia lemah dalam implementasi pengawasan meskipun sudah memiliki perangkat yang cukup memadai; (3) kelompok masyarakat sipil di kedua negara harus didorong agar berperan dalam fungsi pengawasan publik. Kedua negara dapat belajar satu sama lain. Filipina dapat belajar dari Indonesia karena memiliki perangkat regulasi pengawasan yang cukup memadai. Sementara Indonesia perlu memiliki arsitektur dan strategi keamanan nasional yang rigid agar BIN tidak langsung di bawah Presiden.
ISYU KETUANAN MELAYU DI MALAYSIA Amri Marzali
Jurnal Kajian Wilayah Vol 10, No 2 (2019): Jurnal Kajian Wilayah
Publisher : Research Center for Regional Resources-Indonesian Institute of Sciences (P2SDR-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jkw.v10i2.824

Abstract

Ketuanan Melayu” is a conception of Malay political hegemony in Malaysia. The terminology was firstly introduced by a member of Parliament of Malaysia from the United Malay National Organization, namely Dato’ Abdullah Ahmad, in a speech offered at the Institute of Intenational Affairs, Singapura, Agustus 30, 1986. The speech was originally  aimed at countering the negative propaganda proposed by the Malaysian Indian and the Malaysian Chinese, who accused that the special socio-political privileges given to the indigenous Malaysian peoples in the Malaysia’s Constitution (partaicularly in article 153) and the affirmative discriminative New Economic Policy of 1971 have been a servere strategy to condemn the Indian and Chinese Malaysians. On the other hand, the Malays in Malaysia traced the idea of Malay political hegemony from the political situation in the period of Malay kingdom of Melaka in the 15th century. They considered the period of Melaka as the golden age of Malay political sovereignty in Selat Melaka. When Melaka was occupied by the Portuegese in the 16th century, and followed by the Dutch in the 17-18th centuries, the political sovereignty of the Malays in the Malaysian Peninsula was carried on by the newly subsequent Malay kingdoms, such as Johor, Kedah, Kelantan, and others. In this article, I proposed that what is now called Malay political hegemony could be compared to what was called beschikkingsrecht in Dutch language, in the colonial period of Indonesia. This terminology was introduced by an adat law scholar, van Vollenhoven, in 1905, referring to the sovereignty of the native peoples in Malay Archipelago over their land and political state. Lastly I find the debate on the Malay political hegemony in Malaysia recently, whether between the natives versus the immigrants, or between the ruling Malays versus the opposition Malays, are pertaining with 6 articles in the Constitution and Act of Malaysian Armforce of 1972. This set of rules is knownly called Wasiat Raja-raja Melayu (The Wasiat of the Malay Sultans). Therefore, I conclude, the Malay political hegemony is constitutionalized, thus it is unnecessary for the Malays to boasting it anymore. The real problems of the Malay political hegemony now in Malaysia rests on the way it has been implemented by the Malaysian government.
THE CHINESE WAY OF THINKING Wang Meng: Beijing: Foreign Languages Press, 2018 Wabilia Husnah
Jurnal Kajian Wilayah Vol 10, No 2 (2019): Jurnal Kajian Wilayah
Publisher : Research Center for Regional Resources-Indonesian Institute of Sciences (P2SDR-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jkw.v10i2.829

Abstract

Resilience and Hopelessness: Exploring the Mediator Role of Spirituality in the Global Situation of COVID-19 Hafza Aroosa Maraj; Hakan Gülerce; Shehnaz Rana; Munazzah Meraj
Jurnal Kajian Wilayah Vol 11, No 1 (2020): Jurnal Kajian Wilayah
Publisher : Research Center for Regional Resources-Indonesian Institute of Sciences (P2SDR-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jkw.v11i1.844

Abstract

This research aims to describe and to define the importance of spirituality as a mediator in the global pandemic situation of COVID-19 in Pakistan while having positive correlation with resilience and inverse with hopelessness. The correlational research design was used and data was gathered by simple random sampling and there was a use of standardized psychological instruments to measure the variables. The participants were (N=540) Pakistani general population (male and female) with the age range of 18–60. The outcomes revealed that resilience was positively correlated with spirituality (r=0.72; p <0.01) while spiritualty is negatively correlated with hopelessness (r=-0.76; p <0.01) and resilience was negatively correlated with hopelessness (r=-0.78, p <0.01). Mediation analysis shows that spirituality performed a strong intermediating role between resilience and hopelessness the direct effect of hopelessness  on resilience  was -5.9** whereas the indirect effect through spirituality was       -1.7** and the total effect size was – 7.6**. It is revealed that spirituality has a strong impact on the resilience behavior and reduces the hopelessness even in the worldwide disastrous situation. This study enhances the literature related to the psychological research and prompts the role of spiritual coping strategies especially in the state of uncertainty like coronavirus pandemic.
APAKAH PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEHAT MENTAL? Muhammad Iqbal
Jurnal Kajian Wilayah Vol 10, No 2 (2019): Jurnal Kajian Wilayah
Publisher : Research Center for Regional Resources-Indonesian Institute of Sciences (P2SDR-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jkw.v10i2.825

Abstract

This study aims to describe the mental health of Indonesian migrant workers in Hong Kong. The respondents of this study were Indonesian female migrant workers who worked in domestic sectors in Hong Kong, the number of respondents in this study were 100 respondent, female Indonesia migrant workers. This study uses survey method and quantitative approach with a sampling technique aimed at criteria of minimum 1 year working period, women and working in the household or domestic sector. This research was carried out using a mental health questionnaire. Mental Health Inventory (MHI) constructed by RAND Health Insurance Experiment (Veil & Ware, 1983) 38 items that measure aspects of anxiety, depression, emotional control, affect. Data analysis using SPSS is by using description analysis and different test (T-test). Result shown that in general respondents showing a good mental health condition (81%), very good mental health condition (1%), and poor mental health condition (18%).Keywords: mental health, Indonesian migrant workers, women domestic workersAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kesehatan mental pekerja rumah tangga perempuan migran Indonesia di Hong Kong. Responden penelitian ini adalah pekerja migran perempuan Indonesia yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Hong Kong, jumlah responden penelitian ini adalah sebanyak 100 orang pekerja rumah tangga perempuan asal Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan  pendekatan kuantitatif dengan teknik sampel bertujuan kriteria minimal masa kerja 1 tahun, perempuan dan bekerja pada sektor rumah tangga. Penelitan ini dilakukan dengan menggunakan alat ukur kuesioner kesehatan mental Mental Health Inventory (MHI) dikontruksi oleh RAND Health Insurance Experiment (Veil & Ware, 1983) yang terdiri dari 38 item yang mengukur aspek kecemasan, depresi, kontrol emosi, afek. Analisis data menggunakan SPSS yaitu dengan menggunakan analisis deskripsi dan uji beda (T-test) dan berdasarkan hasil analisa menggunakan SPSS menunjukkan bahwa secara umum responden mengindikasikan kondisi kesehatan mental yang kurang baik (18%), baik (81%), dan sangat baik (1%). Kata kunci: Kesehatan mental, pekerja migran Indonesia, pekerja rumah tangga perempuan
THE EXISTENCE OF “SAPI/PISANG” PEOPLE: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR INDONESIA-PHILIPPINES BORDER AREA DEVELOPMENT Sandy Nur Ikfal Raharjo; Ganewati Wuryandari
Jurnal Kajian Wilayah Vol 10, No 2 (2019): Jurnal Kajian Wilayah
Publisher : Research Center for Regional Resources-Indonesian Institute of Sciences (P2SDR-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jkw.v10i2.822

Abstract

Indonesia’s border region to Phillippines,  especially to the Sangihe Islands which borders to southern, is mostly a less developed area. To accelerate development of this border region, Indonesia and the Philippines need to exercise a strategy  which optimize social connectivity which has been existed  since centuries by the Indonesian Sangihe people known as Sangir-Philippines (“Sapi”) or the Philippines-Sangir (“Pisang”). Although they are sovereign states now with their sovereign territorial rights, these facts  do not prevent these peoples to continue their traditional cross border for the purpose of social, culture and economic activities. This paper examines how their social connectivity could be utilized to develop border area between Indonesia and the Philippine. By using qualitative methods, the data for this paper is collected  from interviews, focus group discussions, field research and literature reviews.This paper concludes that social connectivity among Sapi/Pisang people on the Indonesian and the Philippines respective side raises some challenges such as problems of stateless people, illegal cross-border activities, and terrorism-related activities. However, this paper also found out some positive impacts from their social connectivities, such as  the establishment of traditional cross-border cooperation and trade, the opening of the Davao-Bitung ferry line, and cooperation between regional governments. As a step forward, this research emphasizes the importance of strong political will and active participation from both countries in utilizing social connectivity to build a shared border region.Keywords: “Sapi”, “Pisang”, Border, Social Connectivity, Development, Indonesia, Philippine AbstrakKawasan Perbatasan Indonesia di Kepulauan Sangihe yang berbatasan dengan Filipina bagian selatan, tergolong sebagai daerah tertinggal. Untuk mempercepat pembangunan kawasan tersebut, Indonesia dan Filipina dapat melaksanakan strategi yang memanfaatkan konektivitas sosial yang sudah dibangun oleh masyarakat perbatasan yang dikenal dengan istilah Sangir-Philipina (Sapi) atau Philipina-Sangir (Pisang). Berdirinya Indonesia dan Filipina sebagai dua negara yang berdaulat sejak berakhirnya Perang Dunia II ternyata tidak menghentikan orang Sapi/Pisang untuk melakukan kegiatan lintas batas tradisional untuk tujuan sosial, budaya, dan ekonomi. Tulisan ini menganalisis bagaimana dampak negatif dan dampak positif dari konektivitas sosial di atas dalam membangun kawasan perbatasan Indonesia-Filipina. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, diskusi kelompok terpimpin, penelitian lapangan dan studi pustaka. Tulisan ini menyimpulkan bahwa konektivitas sosial antar orang-orang Sapi/Pisang di sisi Indonesia dan di sisi Filipina menimbulkan masalah berupa orang-orang tanpa kewarganegaraan, kegiatan lintas batas ilegal, dan aktivitas terkait terorisme. Namun demikian, Tulisan ini juga menemukan dampak positif dari konektivitas sosial di atas berupa terjalinnya kerja sama lintas batas tradisional dan perdagangan, pembukaan jalur kapal feri Davao-Bitung, dan kerja sama antar pemerintah daerah. Sebagai langkah ke depan, penelitian ini menekankan pentingnya kehendak politik yang kuat dan partisipasi aktif dari kedua negara dalam memanfaatkan konektivitas sosial untuk membangun kawasan perbatasan bersama. 
THE ROLE OF CHINESE MIGRANTS IN ACCELERATING BORDER CITY DEVELOPMENT Amorisa Wiratri
Jurnal Kajian Wilayah Vol 11, No 1 (2020): Jurnal Kajian Wilayah
Publisher : Research Center for Regional Resources-Indonesian Institute of Sciences (P2SDR-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jkw.v11i1.837

Abstract

The migration of Chinese labours to Southeast Asian countries has become a huge issue lately. This study examines whether all Chinese migrants bring negative impacts to other countries. This research argues that Chinese migrants have a compelling part in support of development in the border area, particularly economic development. This research was conducted in Mong Cai, a border city between Vietnam and China. Using qualitative approach as methodology, the data are collected through observation, in-depth interviews, and review of the literature. The result found that Chinese migrants bring advantages in Mong Cai city, including support city development and improve the local economy. 
BETWEEN MARKETING AND ONLINE SOFT DIPLOMACY: ASSESSING SOUTH KOREAN HEALTH AND BEAUTY PRODUCTS EXPANSIONS IN INDONESIA Darynaufal Mulyaman; Gradiola Stacie Oley
Jurnal Kajian Wilayah Vol 11, No 1 (2020): Jurnal Kajian Wilayah
Publisher : Research Center for Regional Resources-Indonesian Institute of Sciences (P2SDR-LIPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jkw.v11i1.836

Abstract

This study explains how South Korean companies’ innovations, especially the ones which are running in beauty and health industries, have positive impacts to South Korean economy. It brings out some questions such as: isthis a kind of new soft power method? With its enormous online network, how and why South Korean health and beauty products become so imminent in Indonesia? This study argues that a successful soft power strategy needsa co-opted measure in distribution and cyber world is vast place that could benefit a country that knows how touse it well. Furthermore, the collected data are literature studies from relevant sources, such as press releases andgovernment publications, from November 2019 to January 2020.