Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Gema Keadilan

gk
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : 08520011 EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Gema Keadilan ( ISSN: 0852-0011) merupakan Jurnal yang diterbitkan oleh LPM Gema Keadilan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Pembahasan meliputi masalah pembangunan hukum dan perubahan sosial di Indonesia. Berisi tulisan ilmiah populer, ringkasan hasil penelitian, survei, hipotesis, atau gagasan orisinal yang kritis dan segar. Redaksi mengundang para intelektual, cendekiawan, dan aktivis mahasiswa untuk berdiskusi dan menulis secara bebas dan kreatif sembari berkomunikasi dengan masyarakat luas. Dilarang mengutip, menerjemahkan, atau memperbanyak kecuali dengan izin tertulis dari Lembaga Pers Mahasiswa Gema Keadilan.

Arjuna Subject : -

Articles 157 Documents

3 4 5 6 7

Kedaulatan Negara di Ruang-maya Kritik UU ITE dalam Pemikiran Satjipto Rahardjo AP Edi Atmaja
Gema Keadilan Vol 1, No 1 (2014): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Kaburnya Pengaturan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pencemaran Laut (Studi Kasus Pencemaran Laut Timor oleh PT. T Exploration and Production (PTTEP)) Serin Putriningtyas
Gema Keadilan Vol 4, No 1 (2017): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Sesuai dengan kondisi geografisnya, Indonesia bercita-cita sebagai poros maritim dunia. Pemerintah memiliki sejumlah agenda terkait dengan visi tersebut diantaranya terkait dengan pembangunan budaya maritim, pengelolaan sumber daya maritim, pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi dan pertahanan keamanan maritim. Diharapkan dari diberlakukannya poros maritim tersebut perekonomian dan kemakmuran Indonesia meningkat. Namun, untuk menjadi Poros Maritim Indonesia masih memiliki beberapa hambatan dan masalah. Diantaranya adalah kasus yang membuat perairan Indonesia tercemar. Ada beberapa kasus pencemaran laut yang dilakukan oleh pihak asing. Sayangnya, kasus ini hanya berlarut tanpa ada ujung penyelesaiannya. Pencemaran laut akibat dari meledaknya kilang minyak milik PT. T Exploration and Production harus memiliki pertanggungjawaban baik dari sisi hukum nasional maupun hukum internasional secara lebih komprehensif agar ada kepastian hukum yang jelas.

Munculnya Pemimpin Artifisial di Panggung Perpolitikan Indonesia Bella Putri Caesa W.K
Gema Keadilan Vol 1, No 1 (2014): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Mengurai Perempuan dan Pembangunan (Studi Kasus Kartini Kendeng) Samuel B. T. Rajagukguk
Gema Keadilan Vol 3, No 1 (2016): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Sudah hampir 3 (tiga) tahun, Indonesia khususnya masyarakat Pegununan Kendeng di Jawa Tengah dihadapkan pada persoalan bagaimana sebenarnya konsep yang tepat dalam merumuskan masyarakat yang dicita-citakan. Tidak lebih perdebatannya adalah siapa yang akan merumuskan ataupun mendeskripsikan masyarakat ideal. Hal ini dihadapkan pula oleh kekuasaan dan sifat mendasar dari manusia Indonesia itu sendiri. Definisi pembangunan guna mencapai masyarakat yang dicitakan menjadi program sentral pemilik modal, kuasa, dan budaya-budaya Patriarki manusia Indonesia. Masyarakat kecil termajinalkan, masyarakat adat dihilangkan, kaum minoritas dianggap tidak ada, hingga persoalan lainnya. Tebakannya adalah mungkin saja Indonesia masih proses menjadi. Tetapi, nilai fundamentalnya adalah menjadi apa, konsep kaum urbankah, pandangan kaum andropsentriskah, atau lainnya untuk mencapai masyarakat yang inginkan. Bidang pertambangan dan industrialisasi sering kali yang menjadi korban adalah perempuan. Apakah dalam pengetahuan perempuan menolak pertambangan dan/atau industrialisasi.Kata Kunci: Pembangunan, Pertambangan, Industrialisasi, Perempuan.

Politik Luar Negeri Indonesia Peni Susetyorini
Gema Keadilan Vol 1, No 1 (2014): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Analisis Yuridis Illegal Fishing di Perairan ZEE Indonesia Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Konvensi Palermo 2000 (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime) Nuswantoro Dwiwarno
Gema Keadilan Vol 4, No 1 (2017): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Implementasi Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia Wahyu Eko Nugroho
Gema Keadilan Vol 1, No 1 (2014): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Partisipasi Politik Rakyat dan Fenomena Golongan Putih (Golput) pada Proses Pemilihan Umum di Indonesia * Abdurrahman
Gema Keadilan Vol 1, No 1 (2014): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Arti Deklarasi Djuanda dan Konferensi Hukum Laut PBB bagi Indonesia Muhammad Ahalla Tsauro
Gema Keadilan Vol 4, No 1 (2017): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Tulisan ini mengulas mengenai arti penting Deklarasi Djuanda dan Konferensi Hukum Laut PBB bagi Indonesia. Deklarasi yang dicetuskan oleh Djuanda Kartawidjaja memberikan arti bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dan nusantara sebagai satu kesatuan yang utama memberikan padangan tersendiri terhadap dunia bahwa negara yang terdiri dari banyak pulau punya kedaulatan penuh atas pulau dan perairan yang ada di sekitarnya Adapun UNCLOS lebih awal mulanya banyak menyinggung mengenai aturan dan teknis etika seperti apa yang harus dilakukan negara diatas laut, apa hak laut negara dan masih banyak lagi. Sebagai negara kepulauan, Indonesia melihat kedua hal menjadi celah yang sangat menguntungkan bagi Indonesia untuk terus melakukan peningkatan terbaiknya disektor laut namun banyak juga kendala dan hambatan yang harus dihadapi Indonesia. Oleh karena itu penulis menghadirkan salah satu hambatan tersebut berupa sengketa wilayah perairan dengan negara lain. Dengan demikian, penulis beranggapan dengan melihat realitas kasus yang terjadi dan dialami oleh Indonesia seperti sengketa wilayah, yang menjadi titik kritis tulisan ini, apakah masih penƟng deklarasi djuanda dan UNCLOS bagi Indonesia.

TNI Angkatan Laut sebagai World Class Navy pada Strategi Pertahanan Indonesia dalam Mewujudkan Poros Maritim Dunia Probo Darono Yakti
Gema Keadilan Vol 4, No 1 (2017): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Visi pemerintahan Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, menegaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bergeser dari landoriented menjadi sea-oriented. Pertahanan dan keamanan laut menjadi sumbu utama yang ditopang dengan keberadaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI -AL). Jauh sebelum deklarasi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, ternyata TNI-AL lebih dahulu mengeluarkan doktrin World Class Navy. Dalam mewujudkannya, TNI-AL harus mencapai Minimum Essential Force (MEF), untuk mewujudkan tentara yang profesional dengan dilengkapi alat utama sistem pertahanan (alutsista). Hal ini menggariskan beragam permasalahan yang harus dihadapi Indonesia khususnya yang dialami TNI-AL. Meskipun anggaran pertahanan menempati porsi APBN tertinggi, namun Indonesia masih jauh dari indikator pertahanan laut yang memadai. Dalam teori strategi kemaritiman, terdapat dua tokoh pemikiran klasik: Alfred Mahan dan Julian Corbett. Keduanya menjadi acuan pencapaian Indonesia dalam strategi militer, mengingat posisi Indonesia berada di persilangan dua benuadan samudera. Indonesia dapat menerapkan sea control sebagai efektivitas penguasaan jalurjalur perdagangan yang saat ini dikuasai negara kecil seperti Singapura. Atau bisa ditilik dari segi sea power, yang mengategorikan angkatan laut berdasarkan cakupan wilayahnya: brown, green, dan blue water navy. Saat ini TNI-AL masih merupakan green water navy, dengan kapabilitas hanya sebagai alat pengaman pantai saja. Problemnya kemudian adalah kesiapan TNI-AL dalam mengiringi langkah pemerintah dalam mewujudkan poros maritim dunia. Yang terakhir memberikan saran perwujudan World Class Navy mulai dari serapan anggaran yang tinggi untuk fokus peningkatan alutsista dan pengembangan kemampuan serta peningkatan kesejahteraan prajurit AL. Mengingat berbagai aspek memang perlu diperhatikan, alih-alih untuk mewujudkan visi besar Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Page 5 of 16 | Total Record : 157

3 4 5 6 7

Filter by Year

2014 2024

Filter By Issues

All Issue Vol 11, No 1 (2024): Gema Keadilan Vol 10, No 3 (2023): Gema Keadilan Vol 10, No 2 (2023): Gema Keadilan Vol 10, No 1 (2023): Gema Keadilan Vol 9, No 3 (2022): Gema Keadilan Vol 9, No 2 (2022): Gema Keadilan Vol 9, No 1 (2022): Gema Keadilan Vol 8, No 3 (2021): Gema Keadilan Vol 8, No 2 (2021): Gema Keadilan Vol 8, No 1 (2021): Gema Keadilan Vol 7, No 3 (2020): Gema Keadilan Vol 7, No 2 (2020): Gema Keadilan Vol 7, No 1 (2020): Gema Keadilan Vol 6, No 3 (2019): Gema Keadilan Vol 6, No 2 (2019): Gema Keadilan Vol 6, No 1 (2019): Gema Keadilan Vol 5, No 1 (2018): Gema Keadilan Vol 4, No 1 (2017): Gema Keadilan Vol 4, No 1 (2017): Gema Keadilan Vol 3, No 1 (2016): Gema Keadilan Vol 2, No 1 (2015): Gema Keadilan Vol 1, No 1 (2014): Gema Keadilan More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
LPM Gema Keadilan

Contact Email
redaksi.jurnal.gk@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
korneliusbenuf@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name LPM Gema Keadilan

Contact Email redaksi.jurnal.gk@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official korneliusbenuf@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
LPM Gema Keadilan

Contact Email
redaksi.jurnal.gk@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
korneliusbenuf@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA