Gema Keadilan
Gema Keadilan ( ISSN: 0852-0011) merupakan Jurnal yang diterbitkan oleh LPM Gema Keadilan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Pembahasan meliputi masalah pembangunan hukum dan perubahan sosial di Indonesia. Berisi tulisan ilmiah populer, ringkasan hasil penelitian, survei, hipotesis, atau gagasan orisinal yang kritis dan segar. Redaksi mengundang para intelektual, cendekiawan, dan aktivis mahasiswa untuk berdiskusi dan menulis secara bebas dan kreatif sembari berkomunikasi dengan masyarakat luas. Dilarang mengutip, menerjemahkan, atau memperbanyak kecuali dengan izin tertulis dari Lembaga Pers Mahasiswa Gema Keadilan.
Articles
157 Documents
<![CDATA[Maritime Diplomacy Sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia ]]>
<![CDATA[Nugraha, Muhammad Harry Riana]]>;
<![CDATA[Sudirman, Arfin]]>
<![CDATA[ Gema Keadilan Vol 4, No 1 (2017): Gema Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (29.759 KB)
<![CDATA[Kondisi alamiah geografis Indonesia yang dikategorikan sebagai maritim seharusnya menjadi nilai tambah bagi diplomasi Indonesia terutama untuk kepentingan pembangunan Indonesia. Sehingga secara geokultur, seharusnya Diplomasi Maritim menjadi salah satu pilar utamadalam pembangunan keamanan maritim di Indonesia termasuk penggunaan diplomasi maritim dalam merespon terhadap gangguan keamanan, sehingga secara berangsur kapabilitas pertahanan akan terbangun. Artikel ini akan mengulas pentingnya menata sektor maritim Indonesia pada visi Global Maritime Fulcrum (GMF) dengan melihat kekuatan dan kelemahan kapabilitas TNI AL sebagai salah satu instrumen diplomasi Maritim menuju pembangunan keamanan maritime Indonesia. Artikel ini juga berargumen bahwasanya hal terpenting yang perlu menjadi prioritas Diplomasi Maritim Indonesia adalah mampu menjamin keamanan maritim bagi stakeholders di kawasan regional dan global. Indonesia perlu melakukan penataan dan promosi terhadap pelabuhan perdagangan yang sudah dimiliki, yaitu di Jakarta dan Surabaya serta pelabuhan lainnya sebagai salah satu simpul maritim global yang prospek. Meningkatkan pengamanan dan keamanan sehingga berbagai kerja sama akan terus berlangsung dan bisa mendatangkan keuntungan bagi Indonesia.]]>
<![CDATA[Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Illegal Fishing di Indonesia ]]>
<![CDATA[Dwiyanti Putri]]>
<![CDATA[ Gema Keadilan Vol 4, No 1 (2017): Gema Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (862.966 KB)
|
DOI: 10.14710/gk.2017.3778
<![CDATA[Indonesia sebagai negara dengan wilayah laut yang luas, menjadikannya sebagai pemilik sumber daya laut yang melimpah. Dengan potensi sumber daya laut yang melimpah tersebut, terutama ikan, meningkatkan potensi terjadinya praktek illegal fishing. Illegal fishing tampaknya menjadi praktek yang sering terjadi di Indonesia. Sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian yang cukup signifikan bagi negara dan masyarakat Indonesia. Oleh karena hal tersebut Pemerintah Indonesia sudah seharusnya mengeluarkan suatu kebijakan untuk menangani hal tersebut. Pada era Pemerintahan Joko Widodo, dikeluarkan kebijakan mengenai kelautan dalam Perpres No. 16 Tahun 2017]]>
<![CDATA[Program Tol Laut: Senjata Baru untuk Masalah Lama ]]>
<![CDATA[Immanuel Satya Pekerti]]>
<![CDATA[ Gema Keadilan Vol 4, No 1 (2017): Gema Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1047.049 KB)
|
DOI: 10.14710/gk.2017.3779
<![CDATA[Kesenjangan antar wilayah dan disparitas harga dapat terjadi di Indonesia karena tingginya biaya transportasi. Kondisi ini mengindikasikan kebutuhan Indonesia terhadap peningkatan kualitas dan kapasitas sistem logisƟk dan infrastruktur pendukung konektivitas. Program tol laut yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo diharapkan akan mampu menekan biaya angkut dan mengurangi disparitas harga. Dalam tulisan ini berusaha memberikan dasar teori dan perspektif ekonomi atas dampak dan kebutuhan akan kebijakan tol laut yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia.]]>
<![CDATA[Model Upaya Hukum terhadap Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tambaklorok, Kota Semarang) ]]>
<![CDATA[Nur Adhim]]>
<![CDATA[ Gema Keadilan Vol 6, No 1 (2019): Gema Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (303.041 KB)
|
DOI: 10.14710/gk.6.1.75-85
<![CDATA[Model upaya hukum bagi pemilik tanah yang tanahnya dipergunakan untuk suatu kegiatan pembanguan kepentingan umum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan. Bila tidak terjadi kesepakatan antara Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dengan pemilik tanah dalam hal pembayaran ganti kerugian maka pemilik tanah dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dan bila tidak menerima bisa mengajukan upaya hukum khusus berupa langsung Kasasi ke Mahkamah Agung. Hal ini terjadi dalam kegiatan pembangunan Pelebaran Jalan Kampung Tambaklorok, K elurahan Tanjung Mas, Kota Semarang. Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang selaku Panitia Pengadaan Tanah memberikan penilaian ganti kerugian yang dirasakan belum layak dan adil kepada pihak pemilik tanah yang berhak. Berdasarkan hasil penelitian, proses pemberian ganti kerugian untuk pembangunan bagi kepentingan umum tersebut mengalami hambatan, dan faktor penyebabnya yaitu Pertama, pada tahap sosialisasi terdapat kesalahan Detail Engineering Design (DED) dan jangka waktu sosialisasi mengalami keterlambatan. Kedua, pada musyawarah penetapan ganti kerugian, pihak pemilik tanah tidak diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat dalam menentukan besarnya ganti kerugian, sehingga beberapa pemilik tanah mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Semarang. Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No. 374/Pdt.P/2018/PN. Smg tidak menerima keberatan, dengan alasan tidak dipenuhinya syarat formil berupa tidak adanya Berita Acara kesepakatan musyawarah penetapan ganti kerugian, sehingga pemilik tanah mengajukan upaya hukum kasasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2016. Upaya hukum kasasi ini merupakan upaya yang pertama dan terakhir untuk mendapatkan keadilan, dan putusan yang dijatuhkan bersifat mengikat.]]>
<![CDATA[Potret Kontrak Bisnis Waralaba (Franchise) (Ketika Ruh Ditinggal Jasadnya) ]]>
<![CDATA[Ery Agus Priyono]]>
<![CDATA[ Gema Keadilan Vol 6, No 1 (2019): Gema Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (307.614 KB)
|
DOI: 10.14710/gk.6.1.1-12
<![CDATA[Waralaba merupakan suatu usaha yang sangat marak di Indonesia. Waralaba di Indonesia mulai dikenal di Indonesia sekitar tahun 1970-an dengan mulai masuknya franchise luar negeri seperti Kentucky Fried Chicken, Swensen, Shakey Pizza, dan kemudian diikuti pula oleh Burger King dan Seven Eleven. Saat ini hampir semua bidang bisnis tidak terbebas dari sistem yang diimpor dari negeri paman sam ini. Hadirnya bisnis waralaba yang hampir meliputi semua kehidupan tidak ubahnya jasad yang tampil sangat menarik, selalu dilirik oleh pelaku usaha khususnya pemain baru. Waralaba tidak ada bedanya dengan bentuk perjanjian yang lain, yaitu ruhnya adalah kesepakatan (meeting of mind) yang saling menguntungkan (mutual accent). Hadirnya perjanjian baku yang menjadi bingkai bisnis waralaba menjadikan perjanjian waralaba sebagai jasad yang meninggalkan ruhnya, bukan ruh yang meninggalkan jasadnya. Kajian dengan pendekatan normatif ini ingin memaparkan penerapan asas Kebebasan Berkontrak yang salah arah.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis terhadap Kerjasama dengan Sistim Franchise Pada Bisnis Ritel ]]>
<![CDATA[Siti Mahmudah]]>
<![CDATA[ Gema Keadilan Vol 6, No 1 (2019): Gema Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (267.796 KB)
|
DOI: 10.14710/gk.2019.5121
<![CDATA[Franchise yang merupakan metode pemasaran modern yang berkembang begitu cepat di dunia , termasuk di Indonesia ,antara lain , antara lain dapat dilihat dengan menjamurnya outlet – outlet Alfa mart , Indomart di daerah – daerah di Indonesia . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan kerja sama bisnis franchise di Indonesia pada bisnis ritel dan bagaimana hubungan hukum antara Franchisor dan Franchisee dalam bisnis ritel tersebut ?Metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal atau yuridis normatif. Data yang dipergunakn adalah data sekunder yang merefer pada data kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada peraturan khusus yang mengatur kerjasama dengan sistim franchise pada bisnis ritel. Sebagai landasan operasional adalah perjanjian Franchise yang secara umum tunduk pada ketentun umum Buku III KUH Perdata dan Peraturan Pemerintah No 42 Tentang Waralaba, hubungan hukum para pihak dapat diketahui dari perjanjian yang tersebar dalam pasal – pasal perjanjian tersebut yang merupakan undang – undang bagi franchisee maupun franchisor.]]>
<![CDATA[Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum ]]>
<![CDATA[Muhyidin Muhyidin]]>
<![CDATA[ Gema Keadilan Vol 6, No 1 (2019): Gema Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (332.494 KB)
|
DOI: 10.14710/gk.6.1.13-32
<![CDATA[Konsepsi Syatibi tentang maqasid al-syari’ah (tujuan hukum Islam) mempunyai keistimewaan dan keunikan tersendiri yang membuatnya berbeda dengan para pendahulunya. Syatibi melihat, pada satu sisi adanya keterpaduan dan kesatuan kehendak Tuhan dalam menciptakan alam semesta. Konsep ini melahirkan suatu pandangan tentang kesatuan syari’ah yang berarti bahwa semua hukum berasal dari satu sumber yang oleh karena itu mustahil berbeda.Konsep kemaslahatan ini menuntut adanya pertimbagan maslahah dan mafsadah. Pertimbangan ini mengimplikasikan hubungan yang sangat signifikan antara hukum syari’ah dengan kondisi umat manusia. Hubungan ini pada gilirannya menimbulkan adannya aturan-aturan hukum yang beragam dan berbeda.]]>
<![CDATA[Kedudukan Wanita dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam ]]>
<![CDATA[Muhyidin Muhyidin]]>
<![CDATA[ Gema Keadilan Vol 6, No 2 (2019): Gema Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (337.568 KB)
|
DOI: 10.14710/gk.2019.5290
<![CDATA[Fokus penelitian ini adalah praktik pembagian warisan di kalangan komunitas umum di Kotamadia Semarang. Tujuan utama penelitian ini adalah mendeskripsikan praktik pembagian dalam huku kewarisan Islam. Selanjutnya ingin dikaji apakah tetap bersikukuh pada hukum kewarisan Islam ataukah telah terjadi praktik yang berbeda. Dari deskripsi tersebut, selanjutnya diusahakan menemukan factor-faktor yang diasumsikan memberikan kontribusinya terhadap praktik pembagian waris tersebut.]]>
<![CDATA[Hukum Islam di Kemudian Hari ]]>
<![CDATA[Muhyidin Muhyidin]]>
<![CDATA[ Gema Keadilan Vol 6, No 1 (2019): Gema Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (279.591 KB)
|
DOI: 10.14710/gk.6.1.33-43
<![CDATA[Hukum di Indonesia sebagai akibat dari perkembangan sejarah, bersifat majemuk. Disebut demikian karena sampai sekarang dalam Negara Republik Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan sistem sendiri. Yang dimaksud adalah sistem hukum Adat, sistem hukum Islam, sistem hukum Barat. Berlakunya hukum Islam untuk orang Islam Indonesia tidak disandarkan pada hukum Adat atau hukum lainnya, tetapi pada penunjukan peraturan perundangan sendiri. Mengenai keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia adalah sejajar dengan hukum Adat dan hukum Barat, karena itu hukum Islam dapat menjadi sumber bagi pembentukan hukum nasional yang akan datang. ]]>
<![CDATA[Good Corporate Governance dan Kurang Efektifnya Direktur Independen di Indonesia ]]>
<![CDATA[Indria Kinasih Khameswary]]>
<![CDATA[ Gema Keadilan Vol 6, No 2 (2019): Gema Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (229.641 KB)
|
DOI: 10.14710/gk.2019.5332
<![CDATA[Isu corporate governance menjadi perhatian para pengamat ekonomi setelah terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia, yang salah satu penyebabnya adalah kondisi dunia usaha di Indonesia tidak mendukung terciptanya iklim perekonomian yang baik. Penyebab krisis ekonomi di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, adalah mekanisme pengawasan dewan komisaris/direksi (board of director) perusahaan tak berfungsi efektif dalam melindungi kepentingan pemegang saham. Selain krisis ekonomi, skandal-skandal perusahaan publik juga mendorong meningkatnya kesadaran para ekonom akan pentingnya penerapan good corporate governance. Kondisi tersebut seolah mengatakan bahwa struktur perusahaan yang polos, yang terdiri dari dewan direksi dan dewan komisaris tanpa disertai adanya direktur dan komisaris yang independen. Board (dewan direksi dan dewan komisaris) memang berperan sentral dalam good corporate governance. Kerangka good corporate governance tergantung hukum, peraturan, lingkungan institusi dan etika komunitas. Untuk mencegah terulangnya kembali krisis ekonomi yang disebabkan oleh gelombang skandal perusahaan, pengadopsian prinsip-prinsip good corporate governance sekaligus penerapannya di suatu negara menjadi sesuatu yang sangat penting. Salah satu unsur kelembagaan dalam konsep good corporate governance yang diharapkan mampu memberikan kontribusi tinggi dalam level penerapannya adalah direktur independen dan juga komisaris independen. ]]>
