Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Administrative Law & Governance Journal

alj
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : - EISSN : 26212781 DOI : -

Core Subject : Health, Science, Social,

Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Administrative Law & Governance Journal (e-ISSN 2621-2781) or abbreviated as ALJ is a scientific journal as a forum for lecturers and students who explore and interest the Law of State Administration in Indonesia. Containers for research publications of lecturers and research publications. ALJ is present as one of the implementation and actualization of Tri Darma from higher education activities. ALJ is also present as a means to express new thoughts in the field of State Administrative Law, included in the specific theme as follows: Administration tax law, law of administrative court, employment law, licensing law, state finance law, tax court law, state apparatus law, migrant workers administration, environmental law, forestry law, administration on mining & energy law, biotechnology law, government law, public service law, medical & biomedical law, legal aspect of e-government, and legal aspects of administration development.

Arjuna Subject : -

Articles 176 Documents

1 2 3 4 5

Implementasi Kebijakan Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional Muhamad Azhar; Dendy Adam Satriawan
Administrative Law and Governance Journal Vol 1, No 4 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

AbstractThis study aims to determine the implementation of new energy and renewable energy policies in the context of national energy security. The research method used is legal research that uses a regulatory approach. The results of the study show that the implementation of new energy and renewable energy policies in the context of national energy security has proceeded as it should. This can be seen from the role of the government in making policies (beleid) and management actions (bestuursdaad), arrangements (regelendaad), management (beheersdaad) and supervision (toezichthoudensdaad) for the purpose of maximizing the people's prosperity. Keywords: Energy Policy, Renewable Energy, National Energy SecurityAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi kebijakan energi baru dan energi terbarukan dalam rangka ketahanan energy nasional. Metode penelitian yang diguankan adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi kebijakan energi baru dan energi terbarukan dalam rangka ketahanan energy nasional telah berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat dilihat dari dari peran pemerintah untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Kata kunci: Kebijakan Energi, Energy Terbarukan, Ketahanan Energi Nasional

Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Dalam Penggunaan Diskresi Yang Membebani Keuangan Negara Henny Juliani
Administrative Law and Governance Journal Vol 1, No 3 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

AbstractIn the concept of welfare state, the government has an authority to do discretion in running their tasks to provide a public advantage, Discretion basically is prior to the effectiveness of objectives than referring to formal regulations but should be accountable. This research used empirical juridic approach and the result was analyzed qualitatively, the result showed that Ahok’s discretion in the case of Sumber Waras Hospital and Reclamation of Jakarta Gulf did not cause on legal consequences that burdening public finance. Discretion done by Ahok in both cases were accounted for based on the norm of administrative law, which stated in Act Number 30 of 2014 regarding Government Administration.Keyword: Government Officer, Discretion, Public Finance AbstrakDalam konsep negara kesejahteraan (welfare state) pemerintah diberikan kebebasan bertindak (diskresi) dalam penyelenggaraan pemerintahan demi kepentingan rakyat. Diskresi pada asasnya lebih mengutamakan keefektifan suatu tujuan daripada berpegang pada ketentuan hukum namun tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan hasilnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menampakkan bahwa diskresi Ahok dalam kasus Rumah Sakit Sumber Waras dan Reklamasi Teluk Jakarta tidak menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara. Diskresi yang dilakukan Ahok dalam kedua kasus tersebut dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kaidah-kaidah Hukum Administrasi Negara yang secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.Kata Kunci: Pejabat Pemerintahan, Diskresi, Keuangan Negara

Penguatan Organisasi Buruh / Pekerja Sebagai Sarana Perlindungan Buruh Suhartoyo Suhartoyo
Administrative Law and Governance Journal Vol 1, No 4 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract This study aims to determine the strengthening of labor organizations as a means of protecting workers. The research uses legal research that uses a statutory approach. The results of the study indicate that strengthening labor / worker organizations can directly or indirectly prosper the existence of workers or workers. The welfare of workers or workers through labor protection efforts by means of protecting workers' basic rights which are accommodated through collective labor agreements carried out between employers and labor organizations. Keywords: Labor Organization, Employment, Legal Protection. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguatan organisasi buruh sebagai sarana perlindungan buruh. Penelitian menggunakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menujukan bahwa penguatan organisasi buruh / pekerja dapat secara langsung atau tidak langsung mensejahterakan keberadaan Buruh atau pekerja. Kesejahteraan buruh atau pekerja melalui upaya perlindungan buruh dengan cara adannya upaya perlindungan hak-hak dasar buruh yang diakomodir melalui perjanjian kerja bersama yang dilakukan antara pemberi kerja dan organisasi buruh. Kata Kunci: Organisasi Buruh, Ketenagakerjaan, Perlindungan hukum.

Perlindungan Homeworker Yang Berkerja Secara Putting Out System Solechan Solechan
Administrative Law and Governance Journal Vol 1, No 4 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

AbstractThis study aims to describe the homeworker protection that works on the putting out system. The results of the study indicate that homeworker protection working in a putting out system has not been fully implemented. This can be seen in the bell: there are rules that specifically protect homeworkers working in the putting out system.Keywords: Homeworkers, Putting Out System, Legal ProtectionAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menguraikan perlindungan homeworker yang berkerja secara putting out system. Hasil penelitian menujukan bahwa perlindungan homeworker yang berkerja secara putting out system belum sepenuhnya dilakukan. Hal tersebut dapat dilihat bel;um adanya aturan yang secara khusus melindungi pekerja rumahan yang bekerjas secara putting out system. Kata Kunci: Homeworkers, Putting Out System, Perlindungan Hukum

Pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam Upaya Pemenuhan Keselamatan Berlayar Sonhaji Sonhaji
Administrative Law and Governance Journal Vol 1, No 3 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

AbstractIssuance of Port Clearance is about process controlled by Harbor Master for ships that will sail to leaving harbor to confirm that ships, ship crews, and the cargo are technically administrative have fulfilled the safety requirements and shipping security as well as the protection of the maritime environment. As for the approach method used in this undergraduate thesis is empirical juridical and the research specifications used are descriptive analytical. Data aggregation techniques conducted in this study are through interview guidelines and documentation. The result of this research is Harbor Master’s responsibility is very difficult to guarantee safety requirements and shipping security because Harbor Master is a government official at the port that has the highest authority to carry out and supervise toward the fulfillment regulations to guarantee the safety requirements and shipping security is about the condition fulfilled safety and security requirement relating to water transportations, ports, and maritime environment.Keywords: Port Clearance, Sailing Safety, Law Number 17 of 2008 about Shipping AbstrakPenerbitan Surat Persetujuan Berlayar merupakan suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal, dan muatannya secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pedoman wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu tanggung jawab Syahbandar memang sangat berat dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran karena Syahbandar merupakan pejabat pemerintah di pelabuhan yang memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Pemahaman dari persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan diperairan, kepelabuhan, dan lingkungan maritime.Kata kunci : Surat Persetujuan Berlayar, Keselamatan Berlayar, Anak Buah Kapal.

Penggunaan Peraturan Bupati Untuk Mengatur Harga Tanah Dalam Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Budi Ispriyarso
Administrative Law and Governance Journal Vol 1, No 4 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract This study aims to describe the use of regent regulations to regulate land prices in the Imposition of Fees for Acquisition of Land and Building Rights. This research is a normative legal research that uses the regulatory approach. the results showed that the use of District Regulation as a basis for setting land prices in the imposition of BPHTB in Kendal district, was a regulation made for the purpose of legal certainty about land prices, but from the juridical aspects, the regent regulation was not based on the delegation of authority in Kendal district regulation. Regulating BPHTB. Then the estimated price of land as regulated in Kendal Regulation No. 10 of 2017 is based on location criteria, namely Settlements, Agricultural Land, and Housing). And the estimated price of land which is regulated in Kendal Regulation Number 10 of 2017, functions as a comparison. Keywords: Land Prices. BPHTB, Land Tax. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan Penggunaan Peraturan Bupati Untuk Mengatur Harga Tanah Dalam Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang undangan. hasil penelitian menunjukan bahwa Penggunaan Perbup sebagai dasar untuk menetapkan harga tanah dalam pengenaan BPHTB di kabupaten kendal, merupakan peraturan yang dibuat tujuan kepastian hukum tentang harga tanah, namun dari aspek yuridis peraturan bupati tersebut tidak didasarkan pada adanya delegasi kewenangan yang terdapat dalam Perda kabupaten Kendal yang mengatur BPHTB. Kemudian Perkiraan harga tanah yang diatur dalam Perbup Kendal Nomor 10 Tahun 2017 didasarkan pada kriteria lokasi yaitu Pemukiman, Tanah Pertanian dan Perumahan). Dan Perkiraan harga tanah yang diatur Dalam Perbup Kendal Nomor 10 Tahun 2017,berfungsi sebagai pembanding. Kata Kunci: Harga Tanah. BPHTB, Pajak Tanah.

Diskriminasi Pemenuhan Hak Sipil Bagi Penganut Agama Lokal Sukirno Sukirno
Administrative Law and Governance Journal Vol 1, No 3 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

AbstractThis paper is the result of research to explore whether the guarantee of religious freedom as guaranteed by Article 29 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia applies to adherents of local religions or beliefs, especially indigenous peoples and their implications for population document services. The location of the first year research was carried out on indigenous peoples in Java, namely the Sunda Wiwitan and Adam Religion from Sedulur Sikep / Samin. Then in the second year, there was research outside Java, namely followers of the Parmalim religion in Laguboti, North Sumatra. The results showed that there were different treatments for indigenous people who were still purely embracing local religions and those who embraced local religions who had converted to one of the recognized religions of the state. For indigenous people who have switched to embrace one of the religions recognized by the state, they are not discriminated against by the state, meaning that they can easily obtain residence documents. Whereas for the indigenous people who continue to embrace the local religion get discriminatory treatment, namely on their Identity (KTP) wrote a column of non-religious beliefs as decided by the Constitutional Court No. No.97 / PUU-XIV / 2016, it is difficult to obtain a marriage certificate, the birth certificate is not as usual, because the marriage of his parents has not been recorded.Keywords: Discrimination, Civil Rights, Population Documents, Local Religion.AbstrakTulisan ini merupakan hasil penelitian untuk menggali apakah benar jaminan kebebasan beragama itu sebagaimana dijamin Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 berlaku bagi penganut agama lokal atau kepercayaan, khususnya masyarakat adat dan implikasinya terhadap layanan dokumen kependudukan. Lokasi penelitian tahun pertama telah dilakukan pada masyarakat adat di Jawa, yaitu pada masyarakat penganut Sunda Wiwitan dan Agama Adam dari Sedulur Sikep/Samin. Kemudian pada tahun kedua telah dilakukan penelitian di luar Jawa, yaitu penganut agama Parmalim di Laguboti, Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan, ada perlakuan yang berbeda bagi masyarakat adat yang masih murni memeluk agama lokal dan masyarakat pemeluk agama lokal yang sudah beralih memeluk salah satu agama yang diakui oleh negara. Bagi masyarakat adat yang sudah beralih memeluk salah satu agama yang diakui oleh negara tidak diperlakukan diskriminatif oleh negara, artinya mereka dapat dengan mudah memperoleh dokumen kependudukan. Sedangkan bagi masyarakat adat yang tetap memeluk agama lokal mendapatkan perlakuan diskriminatif, yaitu di KTP mereka tertulis kolom kepercayaan bukan agama seperti yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi No. No.97/PUU-XIV/2016, sulit mendapatkan akta perkawinan, akta kelahiran tidak sebagaimana umumnya, karena perkawinan orang tuanya belum dicatatkan.Kata Kunci: Diskrininasi, Hak Sipil, Dokumen Kependudukan, Agama Lokal.

Aspek Hukum Sertifikat Layak Fungsi (SLF) Bangunan Dalam Rangka Penghindaran Kecelakaan Kerja Kanyaka Prajnaparamita
Administrative Law and Governance Journal Vol 1, No 4 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

AbstractBuilding function feasibility certificate is a certificate that is regulated by the regional government except for special function buildings by the government to declare the proper functioning of a building both administratively and technically, before its utilization. The research method used is normative legal research using a practical legal approach. The results of the study indicate that the building-worthy certificate or the term SLF has a legal basis in its arrangement. SLF is based on Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, Law Number 25 of 2009 concerning Public Services and Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas. Keywords: Function Worthy Certificate (SLF), Law, Building, Work AccidentAbstrakSertifikat laik fungsi gedung merupakan sertifikat yang ditertibkan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan fungsi khusus oleh pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan praktis hukum. Hasil penelitian menujukan bahwa Sertifikat laik fungsi gedung atau dengan istilah SLF memiliki landasan hukum dalam pengaturannya. SLF bedasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kata kunci: Sertifikat layak fungsi (SLF), hukum, Bagunan, Gedung, Kecelakaan kerja

Perlindungan Dan Keselamatan Kerja Dikapal: Suatu Tinjauan Normatif Suhartoyo Suhartoyo
Administrative Law and Governance Journal Vol 1, No 3 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract This study aims to determine the protection and safety of workers on board: a normative review. This research is normative legal research. The results showed that the implementation of legal protection for workers on ships or crew based on the form of protection, can be seen in terms of marine labor agreements, when viewed from the legal protection of labor in the sea in relation to the risk of hazards at sea it does not reflect definite legal certainty. Because, in the sea labor agreement only mentions in general, not in detail. Keywords: Work Safety, Ship Manpower, Legal Protection Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan dan keselamatan kerja di kapal: suatu tinjauan normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di kapal atau anak buah kapal berdasarkan bentuk perlindungannya, dapat dilihat dari segi perjanjian kerja laut, jika dilihat dari perlindungan hukum tenaga kerja di laut kaitannya dengan resiko bahaya di laut maka tidak mencerminkan kepastian hukum yang pasti. Karena, dalam perjanjian kerja laut hanya menyebutkan secara umum tidak secara detail. Kata Kunci: Keselamatan Kerja, Anak Buah Kapal, Perlindungan Hukum

Aspek Hukum Layanan Ojek Online Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Sonhaji Sonhaji
Administrative Law and Governance Journal Vol 1, No 4 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Online motorcycle now becomes an extraordinary phenomenon, especially for people in big cities who feel the impact of the existence of online motorcycle. The problem raised in this legal journal is about the implications of legal relations that arise between online motorcycle drivers and online motorcycle service providers from the perspective UU Number 13 of 2003 concerning Employment. The legal relationship arising from the agreement between the GO-JEK driver and PT GO-JEK Indonesia as seen from its form is a partnership agreement. This partnership agreement is a partnership agreement that includes a new type of partnership agreement with a profit-sharing pattern as stipulated in Article 26 (letter f) UU Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises. There is no work agreement that arises in the partnership relationship between PT GO-JEK and GO-JEK drivers because there is one element that is not fulfilled, namely the element of wages, thus the GO-JEK driver is not a worker because there is no working relationship between PT. JEK with GO-JEK drivers, there are only partnership relationships where both parties have the same position as partners. so that arrangements and problems relating to work protection cannot use UU Number 13 of 2003 concerning Employment. Key words. : Legal Relations, Ojek Driver, Ojek Online Abstrak Ojek online kini telah menjadi sebuah fenomena luar biasa, terutama bagi masyarakat yang berada di kota-kota besar yang karena merasakan langsung dampak dari keberadaan ojek online tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam jurnal hukum ini adalah mengenai implikasi dari hubungan hukum yang timbul antara pengemudi ojek online dengan penyedia layanan ojek online dari perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hubungan hukum yang timbul dari perjanjian antara pengemudi GO-JEK dengan PT GO-JEK Indonesia dilihat dari bentuknya merupakan perjanjian kemitraan. Perjanjian kemitraan ini merupakan perjanjian kemitraan yang termasuk perjanjian kemitraan jenis baru dengan pola bagi hasil sebagaimana diatur dalam Pasal 26(huruf f) Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro,Kecil,dan Menengah . Tidak ada perjanjian kerja yang timbul dalam hubungan kemitraan antra PT GO-JEK dengan driver GO-JEK dikarenakan ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi yaitu unsur upah, dengan demikian driver GO-JEK bukan merupakan pekerja karena tidak terjadinya hubungan kerja antara PT.GO-JEK dengan driver GO-JEK yang ada hanya hubungan kemitraan di mana kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama sebagai mitra. sehingga pengaturan dan masalah-masalah yang berkaitan dengan perlindungan kerja tidak dapat menggunakan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Kata Kunci. : Hubungan Hukum , Pengemudi Ojek , Ojek Online

Page 3 of 18 | Total Record : 176

1 2 3 4 5

Filter by Year

2018 2022

Filter By Issues

All Issue Vol 5, No 3 (2022): Administrative Law and Governance Journal Vol 5, No 2 (2022): Administrative Law and Governance Journal Vol 5, No 1 (2022): Administrative Law and Governance Journal Vol 4, No 3 (2021): Administrative Law & Governance Journal Vol 4, No 2 (2021): Administrative Law & Governance Journal Vol 4, No 1 (2021): Administrative Law & Governance Journal Vol 3, No 4 (2020): Administrative Law & Governance Journal Vol 3, No 3 (2020): Administrative Law & Governance Journal Vol 3, No 2 (2020): Administrative Law & Governance Journal Vol 3, No 1 (2020): Administrative Law & Governance Journal Vol 2, No 4 (2019): Administrative Law & Governance Journal Vol 2, No 3 (2019): Administrative Law & Governance Journal Vol 2, No 2 (2019): Administrative Law & Governance Journal Vol 2, No 1 (2019): Administrative Law & Governance Journal Vol 1, No 4 (2018): Administrative Law & Governance Journal Vol 1, No 3 (2018): Administrative Law & Governance Journal Vol 1, No 3 (2018): Administrative Law & Governance Journal Vol 1, No 2 (2018): Administrative Law & Governance Journal Vol 1, No 1 (2018): Administrative Law & Governance Journal More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muhamad Azhar

Contact Email
azhar@live.undip.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
alj@live.undip.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muhamad Azhar

Contact Email azhar@live.undip.ac.id

Phone -

Journal Mail Official alj@live.undip.ac.id

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muhamad Azhar

Contact Email
azhar@live.undip.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
alj@live.undip.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA