cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 2460142X.     EISSN : 25484931     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science Social Sciences
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (JIIP), merupakan media komunikasi dan informasi bagi pengembangan ilmu pemerintahan, baik pemerintahan lokal, nasional, regional, maupun internasional. JIIP diterbitkan untuk menjadi wahana pendorong perkembangan ilmu pemerintahan melalui dokumentasi hasil-hasil penelitian serta kajian kritis terhadap berbagai konsep baru, fenomena dan peristiwa dalam kehidupan pemerintahan. JIIP secara berkala terbit dua kali setahun, yaitu bulan Maret - Agustus dan September - Februari.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6, No 2 (2021)" : 8 Documents clear
Motif Politik Rencana Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua Dafrin Muksiin; Sahrail Robo; Ahmad Rizali Pawane; Sahrul Pora
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v6i2.11817

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang motif politik rencana pemekaran daerah otonomi baru di tanah Papua. Sebab, pemekaran daerah otonomi baru tidak selamanya murni untuk kesejahteraan masyarakat, melainkan sangat lekat dengan kepentingan politik yakni kekuasaan dan jabatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitaitf. Dimana menurut John W. Creswell, (2013) bahwa penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi ataupun memahami individu atau kelompok yang dianggap berasal dari suatu masalah sosial. Lebih lanjut, untuk mengkaji motif politik dalam penelitian ini menggunakan strategi studi kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder diperoleh melalui media bereputasi dan dokumen berupa jurnal. Untuk menganalisis data penelitian digunakan Nvivo plus 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif politik rencana pemekaran daerah otonomi baru di tanah Papua sangat sarat dengan motif intensif materil yakni  kepentingan elit politik baik pusat maupun daerah guna mendapatkan imbalan, kedudukan, dan kekuasaan. Pada motif insentif idealisme terdapat narasi bahwa pemekaran daerah guna untuk kepentingan publik yakni memberikan pelayanan, pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, dan pengentasan kemiskinan. Adapun sejumlah aktor yang terlibat dalam rencana pemekaran daerah otonomi baru yakni elit lokal, elit pusat, Polri, TNI, tokoh adat, dan tokoh agama sedangkan masyarakat sipil secara luas tidak dilibatkan sama sekali.
Analisa Kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Andhi Bahtiar; Agus Purwadianto; Vishnu Juwono
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v6i2.11475

Abstract

Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai salah satu aktor keamanan nasional diangap tidak mempunyai kewenangan untuk ikut terlibat dalam penanganan pandemi wabah Covid-19. Berbagai aktifitas yang dilakukan dianggap berpotensi menyalahi wewenang dan kontra produktif terhadap sinergitas antar lembaga dalam membatasi penyebaran Covid-19. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini akan menafsirkan fenomena melalui penemuan dan penggambaran data secara naratif atas asumsi dan kegiatan yang dilakukan oleh BIN dalam penanganan Covid-19. Berdasarkan empat unsur utama yang diberikan oleh Undang Undang No 17/2011, yaitu (1) adanya informasi intelijen; (2) adanya analisa strategi; (3) adanya potensi ancaman; serta (4) adanya upaya pengamanan terhadap kepentingan dan keamanan nasional, asumsi keterlibatan BIN akan dianalisa dan diverifikasi secara komprehensif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kompleksitas dan pergeseran ancaman yang lebih menekankan pada keamanan insani (human security), memberikan kewenangan kepada BIN terhadap ancaman yang mengganggu kesehatan warganegara. Selain itu, melalui deteksi dini dini dan pencegahan dini, BIN sebagai perwujudan intelijen negara juga berperan dalam mencegah, menangkal hingga menanggulangi setiap ancaman yang mengganggu keamanan dan kepentingan nasional, termasuk wabah Covid-19 sebagai salah satu ancaman terhadap kesehatan masyarakat.
Branding Pariwisata dalam Pengembangan Objek Wisata di Kabupaten Majene Nuryanti Mustari; Nursaleh Hartaman; Vinka Audrina Sahrir; Nurul Rahmi Aulia; Sitti Atirah H
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v6i2.11912

Abstract

Pemerintah indonesia telah menyadari pentingnya sektor wisata dalam meningkatkan pertumbungan ekonomi baik daerah dan negara sebagaimana yang tertuang dalam UU No 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Majene dalam meningkatkan nilai pariwisata adalah melalui city branding yang dapat meningkatkan minat wisatawan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan dekskriptif dan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka dan dokumentasi serta beberapa data dianalisis menggunakan NVIVO. Hasil penelitian menujukkan bahwa   Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene mengimplementasikan strategi branding guna menaikkan kualitas dan memperkenalkan ikon wisata di Kabupaten Majene dengan fokus kepada  brand positioning, hal ini dibuktikan pemerintah dengan  menjabarkan strategi untuk menunjukkan suatu perbedaan pada ikon wisata di Kabupaten Majene.
Tuntutan Aktor Daerah dan Analisis Kelayakan Dalam Wacana Otonomi Khusus Maluku Utara Syamsul Bahri Abd. Rasyid; Titin Purwaningsih
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v6i2.11650

Abstract

Berkaca pada UUD 1945 pasal 18B ayat (1) bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, maka Maluku Utara pun memiliki hak untuk menuntut status otonomi khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan kecemburuan aktor Maluku Utara serta uji kelayakan Maluku Utara untuk menjadi daerah otonomi khusus. Metode kualitatif-studi pustaka digunakan dalam penelitian ini dengan melihat sebaran wacana di media berita online dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa landasan historis, budaya, disparitas, dan kelautan merupakan usulan yang paling sering diusulkan para aktor pendukung status otonomi khusus Maluku Utara. Kendati demikian, aspek-aspek ini juga dimiliki oleh daerah lain. Di samping itu, aktor-aktor yang tidak terlalu mendukung status otonomi khusus, berpendapat bahwa yang menjadi prioritas adalah masalah kejelasan Sofifi (Ibukota Maluku Utara) yang sampai sekarang masih berstatus kecamatan, serta masalah-masalah lain yang lebih urgen. Penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan studi lapangan pada delapan kabupaten lain di Maluku Utara yang sama sekali tidak disinggung dalam sebaran media pemberitaan online.
Analisis Kelembagaan Bencana: Studi Kasus Penanggulangan Bencana Non Alam Covid-19 di Kota Salatiga Santy Widi Pratiwi
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v6i2.11193

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelembagaan penanggulangan bencana serta merumuskan alternatif kebijakan yang dapat diterapkan dalam upaya penanggulangan bencana di Kota Salatiga. Banyak referensi mengatakan bahwa kinerja pembangunan ditentukan oleh kapasitas kelembagaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan metode studi kasus penanggulangan bencana non alam Covid-19 di Kota Salatiga. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, serta studi kepustakaan. Temuan penting dari tulisan ini adalah pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Salatiga belum disertai upaya penguatan kelembagaan. Lemahnya kerangka dan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana menyebabkan kurang efektifnya implementasi kebijakan untuk mencapai tujuannya. Reformasi kelembagaan di bidang penanggulangan bencana merupakan langkah awal yang paling tepat sebagai upaya perbaikan orientasi kebijakan, karena hambatan orientasi pembaruan kebijakan bersumber dari narasi kebijakan dan diskursus yang telah melekat dalam keyakinan para pengambil kebijakan sebelumnya.
Strategi Pemenangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Khairunnisa Maulida; Hertanto Hertanto; Robi Cahyadi Kurniawan
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v6i2.11708

Abstract

Pasangan calon harus mempunyai strategi untuk bisa memenangkan pemilihan kepala daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemenangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020, selanjutnya penulis ingin mengungkap faktor utama kemenangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah yang bisa mengalahkan petahana. Adapun metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan data yang bersumber dari hasil wawancara dengan beberapa informan serta dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa strategi pemenangan yang lebih berpengaruh dalam kemenangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah adalah strategi pendukung sumber daya dan strategi kelembagaan. Strategi pendukung sumber daya terdiri dari sumber tenaga yakni partai pengusung dan pendukung serta tim pemenangan sedangkan sumber keuangan yakni bersumber dari dana pribadi yang lebih besar dibandingkan pasangan calon lain. Strategi kelembagaan yakni partai politik, relawan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Majelis Taklim Rahmat Hidayat yang dipimpin langsung oleh Eva Dwiana.
Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Covid-19 Studi Kasus : Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Muhammadiyah Covid-19 Command Center Vicky Alfitra Perdana; Ahmad Syafiqurrohman; Muhammad Noor Cahyadi Eko Saputro; Nita Aribah Hanif; Muhammad Miftahul Ahsan; Rahmawati Husein
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v6i2.11743

Abstract

Pandemi Covid-19 sejak kemunculannya di tanah air terus memberikan dampak nyata bagi kehidupan manusia. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah yang cukup ramai dari adanya aktivitas masyarakat baik itu masyarakat lokal maupun pendatang tetntunya memiliki potensi untuk meluasnya paparan Virus Covid-19 ini lebih cepat. Hal ini tentunya membutuhkan suatu penanggulangan yang dilakukan oleh berbagai sektor guna mempercepat penanganan ini seperti apa yang dilakukan oleh BPBD DIY dengan MCCC PWM DIY. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa efektifnya peran NGO yaitu MCCC dengan BPBD DIY dalam penanggulangan Covid-19 di wilayah D.I Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian berupa metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Hasilnya diketahui bahwa pola hubungan yang dilakukan antara kedua lembaga tersebut dilakukan melalui pembentukan posko dukungan yang sejatinya memiliki 3 fungsi utama yakni cipta kondisi, dekontaminasi dan pemulasaran jenazah Covid-19. Collaborative Governance antara MCCC PWM DIY dengan BPBD DIY menunjukkan intensitas yang baik dalam melakukan penanganan Pandemi Covid-19. Kesimpulan yang didapat bahwasannya pola kolaborasi yang dilakukan ini cenderung efektif mengingat penanganan lapangan membutuhkan suatu tindakan cepat dengan dukungan sumber daya yang mencukupi yang dipenuhi melalui interaksi antar sektor. 
Partisipasi Masyarakat dan Kapasitas Kepemimpinan dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta Rif'atul Mahmudah; Johanna Debora Imelda
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v6i2.11179

Abstract

Partisipasi masyarakat merupakan hal penting untuk keberlanjutan sebuah kebijakan. The World Health Organization (WHO) merekomendasikan partisipasi masyarakat dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyebar ke seluruh dunia. Penelitian ini dilakukan dengan dengan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara informan yang terlibat dalam penanganan Covid-19 di DKI Jakarta untuk mendapatkan data primer. Adapun data sekunder diperoleh dengan melakukan studi literatur. Penelitian ini mendeskripsikan mengenai partisipasi masyarakat dalam penanganan Covid-19 yang di antaranya dalam bentuk Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Selain itu, peneliti juga mengidentifikasi kapasitas kepemimpinan yang dibutuhkan dalam mewujudkan partisipasi. Kapasitas yang dibutuhkan adalah kapasitas dalam membangun komunikasi dua arah, melakukan pembagian tugas dan menghadirkan kerelawanan. Persoalan kapasitas ini penting karena merupakan salah salah satu isu dalam partisipasi di berbagai tempat di dunia.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (JIIP) Vol 10, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 9, No 1 (2024): Vol 9, No 1 (2024) Vol 9, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan (JIIP) Vol 8, No 1 (2023): Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022): Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022): Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue