NOTARIUS
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Articles
631 Documents
<![CDATA[“KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEWARISI HARTA ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT DAYAK TOBAK DI KECAMATAN TAYAN HILIR KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT†]]>
<![CDATA[Dewi, Sartika]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (106.972 KB)
|
DOI: 10.14710/nts.v1i1.102
<![CDATA[Pada masyarakat adat suku Dayak Tobak yang berada di Kecamatan Tayan Hilir, proses pengangkatan anak dilakukan dengan upacara “Adat Pengangkat Anak†yang dilakukan dihadapan para tua-tua adat setempat baserta pemotongan hewan ternak dan penyerahan barang-barang yang memiliki tujuan tertentu secara simbolik menurut adat dan kepercayaan masyarakat setempat.Kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya pada suku Dayak Tobak adalah berhak mewarisi harta orang tua angkatnya. Hal ini dikarenakan sifat pengangkatan anak itu sendiri yaitu memutus hubungan kekeluargaan antara si anak dengan keluarga dan orang tua kandung anak tersebut. Pada Hukum Adat Waris Dayak Tobak penunjukan atau pembagian harta warisan dapat dilakukan pada saat pewaris masih hidup ataupun setelah pewaris meninggal dunia. Kebanyakan para orang tua pada masyarakat Dayak Tobak melakukan penunjukan atau pembagian terhadap harta warisan kepada anak-anak mereka dilakukan pada saat si-pewaris (orang tua) masih hidup. Namun penyerahan atau pengoperannya barang warisan secara resmi baru bisa dilakukan sewaktu pewaris (orang tua) sudah meninggal dunia.Kata Kunci : Pengangkatan anak, Waris, Suku Dayak Tobakpermalink : http://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/102]]>
<![CDATA[PERJANJIAN PINJAM PAKAI FASILITAS PERUSAHAAN ANTARA KARYAWAN DENGAN PT. BUSSAN AUTO FINANCE SEMARANG ]]>
<![CDATA[Anggraini, Rineke]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5703
<![CDATA[Pelaksanaan perjanjian pinjam pakai yang diterapkan oleh PT. Bussan Auto Finance merupakan kajian yang menarik karena berbeda dengan teori mengenai pelaksanaan perjanjian pinjam pakai umumnya dimana tanggungjawab terhadap kendaraan / barang yang dipinjamkan berada pada peminjam, maka tanggungjawab atas kendaraan / barang yang dipinjam diambil alih oleh perusahaan / pemilik barang yang menimbulkan akibat hukum tersendiri yang berbeda dengan teori hukum mengenai perjanjian pinjam pakai pada umumnya. Penelitian  ini menggunakan metode yuridis empiris, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder, metode analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan perjanjian pinjam pakai kendaraan bermotor antara PT. Bussan Auto Finance Semarang dengan karyawan, dibuat berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh manager perusahaan, setelah melalui rapat manager dan didapatkan daftar nama-nama calon penerima fasilitas perusahaan berupa mobil atau kendaraan bermotor, maka pihak manajemen dalam hal ini diwakili oleh pihak HRD membuatkan berita acara surat serah terima kendaraan tersebut, kemudian berita acara serah terima kendaraan ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Apabila karyawan tidak menjaga kendaraan dengan baik bahkan sampai merusak dan menjual kendaraan tanpa izin perusahaan akan berakibat pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan dengan atau tanpa disertai pembayaran ganti rugi.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT PADA MASYARAKAT BATAK KARO DI PERANTAUAN (Studi pada masyarakat Batak Karo di kota Semarang) ]]>
<![CDATA[GINTING, SUDARSONO]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5903
<![CDATA[Hukum waris di Indonesia diatur dalam KUHPerdata, Hukum Islam dan Hukum Adat. Bagian masing-masing ahli waris telah ditentukan sesuai peraturan-peraturan tersebut (Das Sollen). Hukum Adat memiliki posisi tersendiri dalam pembagian waris. Namun perubahan dalam Hukum Waris Adat Batak Karo ditandai dengan keluarnya Yurisprudensi MA-RI tanggal 3 Oktober 1961 No. I79/K/SIP/ I961 yang mengatakan persamaan hak anak laki-laki dan anak perempuan telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Batak Karo Khususnya yang berada di perantauan (Das Sein). Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan penelitian terkait faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan pelaksanaan pembagian hak waris anak perempuan dalam hukum waris Adat Batak Karo di Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang dilakukan/ digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroti permasalahan berdasarkan aspek hukum waris yang berlaku. Sedangkan dari sisi pendekatan empiris adalah melihat respon masyarakat Batak Karo yang berkaitan dengan kedudukan hak mewaris dari anak perempuan dalam masyarakat Batak Karo di kota Semarang. Hasil penelitian ini pada akhirnya menemukan Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pelaksanaan pembagian hak waris anak perempuan dalam hukum waris adat Batak Karo adalah Faktor Pendidikan, perantauan/migrasi, agama serta sosial serat secara internal adalah faktor kesadaran dan kebangkitan individu. Saran dari penelitian ini adalah agar masyarakat adat Batak Karo yang ada di Perantauan khususnya Kota Semarang memahami bahwa kedudukan anak laki-laki dan perempuan itu adalah sama, oleh karena itu tidaklah perlu lagi untuk membeda bedakannya. Undang-undang sendiri telah mengatur akan persamaan antara hak anak laki-laki dan perempuan ini dan tentunya sebagai masyarakat yang taat dan patuh hukum harus memahaminya.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PERBANKAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Syaifuddin, Luthfi]]>;
<![CDATA[Prananingtyas, Paramita]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (460.383 KB)
|
DOI: 10.14710/nts.v12i1.23757
<![CDATA[Electronics is now a necessity for modern society to use it as a means of payment. In the trade business for example, technological advances have given rise to the method of transactions known as E-Commerce (Electronic Commerce). The use of internet facilities is a technological advancement that can be said to support the overall spectrum of commercial activities. The method of approach used in this study is empirical juridical, which uses the primary data of BNI leadership Kcp Ngaliyan through interviews and secondary data through library research. All data collected was analyzed using a qualitative method then presented descriptively so that a conclusion was obtained. Based on the results of the study Legal protection for customers of E-Banking users has not run properly. Legal safeguards against customers of E-Banking users can only be realized with the participation of various parties. The customer must be more proactive in knowing his rights and obligations and also the Bank should be more open and improve its performance. Also Electronic Information and Transactions require a more representative formulation that can reach all forms of crime using E Banking Keywords: Customer Legal Protection, Electronic Transactions AbstrakElektronik saat ini merupakan suatu kebutuhan masyarakat modern untuk menggunakannya sebagai sarana pembayaran. Dalam bisnis perdagangan misalnya, kemajuan teknologi telah melahirkan metode bertransaksi yang dikenal dengan istilah E-Commerce ( Electronic Commerce ). Penggunaan sarana internet merupakan suau kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan spectrum kegiatan komersial.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang menggunakan data primer pimpinan BNI Kcp Ngaliyan melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Seluruh data yang tekumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif kemudian dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Berdasarkan pada hasil penelitian Perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna E-Banking belum berjalan sebagaimana mestinya. Upaya Perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna E-Banking hanya dapat terwujud dengan adanya partisipasi dari berbagai pihak. Pihak nasabah harus bersikap lebih proaktif untuk mengetahui hak dan kewajibannya dan juga pihak Bank hendaknya lebih bersikap terbuka dan memperbaiki kinerjanya. Juga Informasi dan Transaksi Elekronik diperlukan perumusan yang lebih representatif yang dapat menjangkau semua bentuk kejahatan dengan menggunakan E Banking. Kata kunci : Perlindungan Hukum Nasabah, Transaksi Elektronik]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI SECARA SPORADIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BREBES ]]>
<![CDATA[Hasan Samana, Ahmad Nur]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5694
<![CDATA[ Pengaturan pendaftaran tanah di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960, yang lebih dikenal dengan istilah UUPA. Mengingat Pasal 19 ayat (1) UUPA maka pengaturan pendaftaran tanah di Indonesia yang lebih rinci diatur dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik dan faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pendaftaran pertama kali di Kabupaten Brebes. Penelitian menunjukkan bahwa praktek pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik di Kabupaten Brebes menunjukkan prosentase yang signifikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Hal ini terlihat dari animo masyarakat yang lebih cenderung menggunakan jasa PPAT sebanyak 60% dan 40% secara sistematik. Faktor pendukung dan penghambat dalam pendaftaran tanah secara sporadik adalah keterbatasaan pemahaman masyarakat dan data yang di punyai belum lengkap, sementara itu faktor pendukungnya supaya tanah yang di punyai mempunyai kepastian dan pelindungan hukum yang berbentuk sertipikat. Kepada masyarakat supaya tidak merasa enggan dalam melaksanakan pendaftaran tanah, mengingat akan pentingnya bukti yang dapat memberikan kekuatan dan kepastian hukum terhadap bidang tanah yang dimilikinya, dan kepada kantor pertanahan agar memberikan sosialisasi hukum di bidang pertanahan kepada masyarakat, sehingga diperoleh pemahaman mengenai prosedur dan proses pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT PENDIDIK DI PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BUMI PENDAWA RAHARJA CIANJUR ]]>
<![CDATA[PRANOTO, HERU]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5894
<![CDATA[Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat (Das Sollen). Dalam menghadapi persaingan perbankan yang sangat kompetitif bank perkreditan rakyat dituntut untuk lebih kreatif dalam memberikan produk pelayanan kepada nasabahnya, salah satunya penganekaragaman penyaluran kredit yang diberikan PT. Bank Perkreditan Rakyat Bumi Pendawa Raharja Cianjur menyalurkan dana kredit konsumtif kepada pendidik khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, dimanaSertifikat Pendidik sebagai jaminannya (Das Sein). Problem yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Sertifikat Pendidik di PT. Bank Perkreditan Rakyat Bumi Pendawa Raharja Cianjur hambatan yang terjadi dan Apa saja yang menjadi hambatan pelaksanaan perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan sertifikat pendidik dan upaya pihak perbankan dalam pengamanan kredit. Metode pendekatan secara Yuridis Empiris. Pendekatan secara yuridis, karena penelitian bertitik tolak dengan menggunakan kaedah hukum terutama ditinjau dari sudut ilmu hukum jaminan dan peraturan-peraturan tertulis yang direalisasikan (secara empiris) pada penelitian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Sertifikat Pendidik di PT. Bank Perkreditan Rakyat Bumi Pendawa Raharja Cianjur Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan jaminan Sertifikat Pendidik pada  PT. Bank Perkreditan Rakyat Bumi Pendawa Raharja Cianjur dimulai dari pengisian blangko formulir permohonan kredit oleh calon debitur yang dilanjutkan dengan pihak bank melakukan penelitian apakah debitur benar-benar sebagai pendidik yang telah mempunyai hak mendapat tunjangan sertifikasi pendidik sesuai data yang ditulis oleh debitur dan penelitian terhadap kemampuan calon debitur untuk melunasi utangnya, dan diakhiri dengan pencairan dana kredit oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Bumi Pendawa Raharja Cianjur. Bentuk perjanjian kredit antara PT. Bank Perkreditan Rakyat Bumi Pendawa Raharja Cianjur dengan debitur adalah dilakukan dengan akta dibawah tangan dengan memenuhi biaya materai. Pada akhirnya penelitian ini memberikan saran bagi Manajemen PT. Bank Perkrediatan Rakyat  Bumi Pendawa Raharja Cianjur, perlu menyempurnakan kembali mengenai semua kondisi dan mekanisme pembayaran angsuran pokok dan bunga sehingga tercipta kepastian dan kejelasan debitur dalam hal pemotongan tunjangan sertifikasi setiap tunjangan tersebut dibayarkan oleh pemerintah.]]>
<![CDATA[WASIAT KEPADA AHLI WARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA ]]>
<![CDATA[Franciska, Paula]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (450.851 KB)
|
DOI: 10.14710/nts.v11i1.23129
<![CDATA[AbstractCompilation of Islamic Law (KHI) and Civil Code acknowledge testament in its inheritance law. However, there are differences in arrangements regarding the testament in the KHI and Civil Code. The purpose of this study are to compare the regulations regarding the forms and limitations of the testament in the KHI and Civil Code and to analyze the implementation of the regulations regarding the shape and limitations testament on Decision Number 175 / PDT.G / 2012 / PA.BN and Decision Number 433 / PDT.G / 2011 / PN. JKT.PST. The research method used is socio-legal approach, with descriptive- analytical research specification.From the results of the research conducted it can be concluded that in the KHI, the testament can be made verbally or written and limit the testament can only be given a maximum of one-third of the inheritance or if the testamant is more than one-third then the approval of the heirs are needed. Whereas in the Civil Code, a testament must be in the form of a deed and require the assistance of a Notary in its manufacture and the testament shall not infringe the Legitieme Portie owned by the heirs. Â AbstrakKompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama- sama mengakui adanya wasiat dalam hukum kewarisannya namun terdapat perbedaan dan persamaan dalam pengaturannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan pengaturan tentang bentuk dan batasan wasiat dalam KHI dan KUHPerdata dan menganalisis penerapannya pada putusan Nomor : 175/PDT.G/2012/PA.BN dan putusan Nomor : 433/PDT.G/2011/PN.JKT.PST. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan socio-legal dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Dari hasil penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa dalam KHI, wasiat dapat dibuat secara lisan maupun tertulis dan membatasi wasiat hanya dapat diberikan maksimal sebesar sepertiga dari harta warisan Pewaris atau jika wasiat lebih dari sepertiga maka diperlukan persetujuan dari ahli waris. Sementara dalam KUHPerdata, wasiat harus berbentuk akta dan memerlukan bantuan Notaris dalam pembuatannya dan wasiat tidak boleh melanggar Legitieme Portie yang dimiliki oleh ahli waris. Â ]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PENGGUNAAN LAMBANG GARUDA PADA MEDIA CETAK (Studi Pada Majalah RENVOI), ]]>
<![CDATA[Fransisca, Hardiyanti]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5685
<![CDATA[Penggunaan lambang Garuda Pancasila telah diatur dalam UUD NRI 1945 , PP No. 43 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Ketidakkonsistenan dalam berbagai undang-undang ini menarik untuk diteliti  terutama saat digunakan sebagai cover pada media cetak. Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengkaji dan menganalisis penggunaan lambang Garuda Pancasila sebagai huruf O pada majalah RENVOI. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis, bersumber dari data primer dan data sekunder dan metode pengumpulan yang digunakan adalah melalui studi pustaka dan wawancara. Sementara metode analisis data yang dilakukan bersifat kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa118penggunaan lambang burung Garuda telah melanggar Pasal 55 UU No. 24 Tahun 2009, melanggar Pasal Pasal 52 UU No. 24 Tahun 2009 huruf g dan melanggar Pasal 57 huruf c UU No. 24 Tahun 2009. Namun Mahkamah Konstitusi dalam putusan atas perkara No. 4/PUU-X/2012 telah mengabulkan adanya uji materi terhadap Pasal 57 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 sehingga penggunaan lambang Garuda Pancasila sebagai huruf O pada majalah RENVOI tidak bertentangan dengan peraturan dan undang-undang. Sementara berdasarkan syarat-syarat pendaftaran merek, Majalah RENVOI dengan lambang burung Garuda Pancasila sebagai huruf O tidak memiliki kekuatan hukum.  ]]>
<![CDATA[PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI PERUSAHAAN OUTSOURCING PT.PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA ]]>
<![CDATA[POERBO S, BASKORO]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5885
<![CDATA[Berkaitan dengan usaha perusahaan yang bergerak pada bidang jasa penyedia tenaga kerja Outsourcing memegang peranan yang penting dalam penyaluran tenaga kerja yang ada (Das Sollen). Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak secara jelas menyebutkan mengenai definisi outsourcing, dan hal ini menandakan bahwa kegiatan perekrutan tenaga kerja outsourcing pada dasarnya tidak ada dalam perundang-undangan (Das Sein). Berkaitan dengan masalah Outsourcing telah dilakukan penelitian tentang Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja dalam perjanjian kerja dengan sistem Outsourcing di PT.Prima Karya Sarana Sejahtera? Bagaimana kelanjutan pekerja kontrak, yang kontak telah berjalan tiga tahun dan bertantangan dengan Undang-Undang ketenagakerjaan? Bagaimanakan akibat Hukum apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian kerja tersebut ? Penelitian ini menggunakan suatu metodologi Metode pendekatan Yuridis Empiris, Spesifikasi Penelitian, Subyek dan Obyek, Metode Pengumpulan Data meliputi Primer dan sekunder, Metode Penyajian Data, dan Metode Analisa Data. Hasil dari penelitian ini pada akhirnya memberikan penjelasan bahwa sebelum diadakannya Penandatangan PKWT antara PT.Prima Karya Sarana Sejahtera dengan Pekerja, diawali dengan berbagai seleksi diantaranya adalah seleksi Administrative, seleksi Performance, seleksi Psycologi, dan seleksi kesehatan. Perjanjian yang digunakan oleh PT.Prima Karya Sarana Sejahtera dengan Pekerja adalah PKWT dengan masa kontak satu tahun dan tidak ada sistem pengangkatan untuk menjadi pegawai tetap meskipun sudah berjalan 3 tahun.  Akibat terjadinya wanprestasi didalam prosedur pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja dengan PT.Prima Karya Sarana Sejahtera dengan Pekerja maka PT.Prima Karya Sarana Sejahtera dengan Pekerja sebagai PIHAK PERTAMA berhak memberikan sanksi terhadap PIHAK KEDUA (pekerja) sebagai tenaga kontraknya. Penyelesaian yang dilakukan jika terjadi perselisihan dalam pelaksaan perjanjian kerja antara pekerja dengan PT.Prima Karya Sarana Sejahtera dengan Pekerja, maka diselesaikan secara musyawarah, namun jika tidak terdapat penyesuaian pendapat maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkannya kepada Pengadilan Negeri setempat atau tempat yang disetujui kedua belah pihak. Saran dari penelitian ini adalah Hendaknya karyawan yang telah menandatangani perjanjian kerja di hadapan notaris dapat memilki komitmen untuk mentaati isi perjanjian kerja tersebut. Kedua belah pihak apabila terjadi perselisihan hendaknya dipergunakan cara penyelesaian secara musyawarah atau kekeluargaan, karena cara ini dianggap lebih mendekati rasa keadilan.]]>
