NOTARIUS
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Articles
631 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI DALAM PELAKSANAAN PRINSIP KEADILAN MENURUT TEORI KEADILAN JOHN RAWLS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 35 PK/PDT.SUS-HKI/2014) ]]>
<![CDATA[Yuliasih, Yuliasih]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (155.974 KB)
|
DOI: 10.14710/nts.v8i2.10263
<![CDATA[Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Desain Industri terdaftar di Indonesia dan Penerapan Perlindungan peraturan Desain Industri terdaftar Berdasarkan Prinsip Keadilan menurut teori keadilan John Rawls terutama yang berkaitan dengan Putusan Nomor 35 PK/PDT.SUS-HKI/2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan secara yuridis karena penelitian bertitik tolak pada peraturan Desain Industri yang digunakan dalam Pelaksanaan Desain Industri terdaftar terhadap prinsip keadilan dan sejauhmana Perlindungan Hukum Desain Industri terdaftar di Indonesia. Hasil pembahasan dan analisis bahwa Perlindungan Hukum Desain Industri memiliki jangka waktu 10 tahun sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Penerapan Perlindungan Desain Industri terdaftar berdasarkan prinsip keadilan oleh John Raws, berkaitan dengan Putusan Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014, putusan pengadilan belum berdasarkan prinsip keadilan.  Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Desain Industri, Keadilan]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PENCATATAN LOGO SEBAGAI CIPTAAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Teresa, Widowati Maria]]>;
<![CDATA[Santoso, Budi]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (549.031 KB)
|
DOI: 10.14710/nts.v12i1.23772
<![CDATA[With the enactment of Law Number 28, 2014 About Copyright the creation of art in the form of a logo or distinctive sign is used as a brand in the trade of goods/services or used as a symbol of the organization, entity, or legal entities can not be recorded. Logo that cannot be registered as creation may be registered as trademarks and obtain trademarks protection. Associated with the unregistered logo in the List of Works does not reduce the copyrights protection of the logo, because the protection of the logo as Creation appears declaratively. Consequences of the unlisted logo in the List of Works are logo will not get an official passage on Creation. The government needs to tighten substantive and material checks on all works listed in the field of Intellectual Property Rights and the government may take the initiative to carry out dissemination and counselling accessible to the public especially for business practitioner. Keywords : Logo, Legal Protection, Copyrights AbstrakDengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum tidak dapat dicatatkan. Logo yang tidak dapat dicatatkan sebagai Ciptaan dapat didaftarkan sebagai Merek dan mendapatkan perlindungan Merek. Terkait dengan tidak dicatatkannya logo dalam Daftar Ciptaan tidak mengurangi perlindungan Hak Cipta atas logo, karena perlindungan logo sebagai Ciptaan muncul secara deklaratif. Konsekuensi dari tidak dapat dicatatkannya logo dalam Daftar Ciptaan adalah Ciptaan logo tidak akan mendapatkan petikan resmi atas Ciptaan. Pemerintah perlu untuk memperketat pemeriksaan substantif maupun materiil terhadap seluruh karya yang didaftarkan di seluruh bidang Hak Kekayaan Intelektual dan dapat mengambil inisiatif untuk melakukan diseminasi dan penyuluhan yang dapat diakses secara mudah bagi masyarakat pada umumnya dan pelaku bisnis pada khususnya. Kata kunci : Logo, Perlindungan Hukum, Hak Cipta ]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI DI PENGADILAN AGAMA BEKASI) ]]>
<![CDATA[Alaidrus, Mochammad Soleh]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (339.446 KB)
|
DOI: 10.14710/nts.v1i1.151
<![CDATA[Dalam hal seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari seorang maka akantimbul suatu masalah mengenai harta bersama, sehingga diperlukanlah suatu aturanyang jelas mengenai pembagian harta tersebut.Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebihdari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Istri pertama dari suamiyang berpoligami mempunyai hak atas harta gono-gini yang dimilikinya bersamadengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya berhak atas harta gono-gininya bersamadengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung.Istri-istri yang kedua danseterusnya tidak berhak terhadap harta gono-gini istri yang pertama. KHI menyatakanbahwa, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari hartabersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, harta bersamadari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masingmasingterpisah dan berdiri sendiri, pemilikan harta bersama dari perkawinan seorangsuami yang mempunyai isteri lebih dari seorang dihitung pada saat berlangsungnyaakad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat. Dengan demikian momentumpelaksanaan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam penentuan hartabersama dalam perkawinan poligami. Hal ini akan menjadi hambatan dalampembagian harta bersama, khususnya menyangkut masalah pembuktian harta bersamatersebut.Kata Kunci : Harta Perkawinan, Poligamipermalink:Â http://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/151]]>
<![CDATA[PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG DEBITORNYA MENGADAKAN PERJANJIAN KAWIN (Studi Kasus Macet di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Semarang Pattimura) ]]>
<![CDATA[Prasasti, Ken]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5702
<![CDATA[Dalam praktek perjanjian kredit dengan pengikatan jaminan memakai hak tanggungan atau fidusia pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Semarang Pattimura yang awalnya sederhana mengalami kompleksitas ketika debitor mengadakan perjanjian kawin dengan istrinya. Hal ini menjadi hambatan tersendiri apabila kredit tersebut mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran yang disebabkan debitor meninggal dunia. Masalah yang dirumuskan yaitu pelaksanaan perjanjian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Semarang Pattimura yang debitornya mengadakan perjanjian kawin; penyelesaian hukumnya apabila dalam penjualan jaminan hak tanggungan terdapat sisa hasil penjualan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Kesimpulan yang diperoleh, pelaksanaan perjanjian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Semarang Pattimura yang debitornya mengadakan perjanjian kawin, yaitu tahap pengajuan permohonan kredit; peninjauan ke lapangan; pembuatan surat penawaran putusan kredit; penandatanganan perjanjian kredit hanya oleh debitor (tidak mengikutsertakan istri sebagai pihak yang berhutang); proses pengikatan jaminan. Penyelesaian hukum apabila penjualan hak tanggungan memiliki sisa penjualan adalah dengan menentukan siapa ahli waris dari debitor yaitu istri dari debitor karena perjanjian kawin yang di adakan oleh keduanya tidak meniadakan hak mewaris sang istri.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PENGURUS COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP PADA KEPAILITAN (Studi Kasus Putusan Pailit No.63/PAILIT/2011/PN.JKT. PST. ) ]]>
<![CDATA[SITUNGKIR, ROSPITA RUFINA]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5902
<![CDATA[Studi ini meneliti tentang tanggung jawab pengurus persekutuan komanditer atau Commanditaire Vennootschap dalam kasus pernyataan pailit CV. Griya Rattan Cirebon melalui Putusan No. 63/PAILIT/ 2011/PN.JKT. PST (Das Sollen). Penelitian mengenai tanggung jawab pengurus atas penyelesaian utangnya terhadap kreditor serta akibat hukum bagi debitor setelah dinyatakan pailit. Kasus bermula dari debitor tidak mampu membayar utang meskipun telah diupayakan perdamaian, sehingga kreditor mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas CV. Griya Rattan Cirebon selaku termohon pailit (Das Sein). Problem yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab para sekutu CV. Griya Rattan Cirebon setelah putusan pailit pengadilan Niaga? Bagaimana pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit CV. Griya Rattan Cirebon oleh Kurator setelah pernyataan Pailit Pengadilan Niaga? Metode yang digunakan dalama peneltian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan dan dokumen-dokumen untuk memperoleh data sekunder. Pendekatan normatif dalam penelitian ini dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum terhadap kreditor atas kepailitan yang diajukan debitor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) tanggung jawab CV. . Griya Rattan Cirebon selaku debitor pailit terhadap para kreditornya merupakan tanggung jawab bersama para sekutu komplementer dan sekutu komanditer secara tanggung renteng, namun tetap ada pemisahan tegas mengenai tanggung jawab yang menjadi bagiannya masing-masing; 2) Pemberesan harta pailit sudah dilaksanakan oleh kurator sesuai dengan ketentuan UU Kepailitan, namun masih tidak maksimal karena terdapat sejumlah ketentuan dalam UU Kepailitan yang tidak jelas sehingga berpotensi merugikan baik kreditor maupun debitor. Saran dari penelitian ini adalah Bagi para legislator/pembuat undang-undang disarankan untuk merevisi Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004, khususnya pada Pasal-Pasal yang tidak jelas sehingga menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum, yaitu: Pasal 100, Pasal 127 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 72 UUK No. 37/2004, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) UUK No. 37 Tahun 2004.]]>
<![CDATA[PERAN IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI) DALAM PENETAPAN TARIF DIANTARA NOTARIS KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Putri, Nindy]]>;
<![CDATA[Prananingtyas, Paramita]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (572.23 KB)
|
DOI: 10.14710/nts.v12i1.23776
<![CDATA[The determination of notary honorarium constitutes an essential factor of cost imposition for people who want to use notary service or as the criterion in order to avoid tariff warfare between the notaries thus the unfair competition does not exist. This research used Juridical Empirical research as a method. Based on the discussions, it could be concluded that: The agreement of tariff determination which conducted by the notary is legal for the provision of Undang-undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, The effort which is done by regional board of INI in order to prevent unfair competition could be conducted preventively and repressively, The form of supervision from the regional board of INI was conducted through regional council.  Keywords: Notary, Notary Honorarium. Abstrak Penetapan honorarium Notaris merupakan suatu faktor penting yang menjadi dasar pengenaan tarif bagi masyarakat yang ingin menggunakan jasa Notaris juga sebagai patokan agar tidak terjadi perang tarif diantara para Notaris sehingga tidak memunculkan persaingan tidak sehat antara Notaris. Metode yang digunakan adalah menggunakan penelitian hukum Yuridis Empiris. Berdasarkan pembahasan dapat diketahui bahwa Perjanjian penetapan tarif yang dilakukan oleh Notaris tidak melanggar ketentuan Undang-undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; upaya yang dilakukan oleh Pengda INI Kota Balikpapan guna mencegah persaingan tidak sehat bisa dilakukan secara preventif maupun secara represif dan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Pengda INI dilakukan melalui Dewan Kehormatan Daerah. Kata Kunci: Notaris, Honorarium Notaris]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMBATALAN SERTIPIKAT PENGGANTI ATAS SERTIPIKAT TANAH HAK MILIK Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2308.K/Pdt/2004 tanggal 26 Oktober 2005 ]]>
<![CDATA[-, Hartono]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5693
<![CDATA[Di Kota Madiun terjadi gugatan/sengketa atas sebidang tanah SHM No. 1814/Kejuron Surat Ukur No. 109/Kejuron/2001 tertanggal 29 Oktober 2001 atas nama para Penggugat. Berdasarkan putusan MA-RI No. 2308 K/PDT/2004 tertanggal 26 Oktober 2005, keputusan ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat untuk membatalkan sertipikat pengganti atas nama para Penggugat menjadi atas nama pemilik semula Ny. X. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis proses pelaksanaan pembatalan sertipikat pengganti dan untuk mengkaji kekuatan hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative gramatikal dengan spesifikasi penelitian deskriptis analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan studi pustaka (library research). Data yang diperoleh diteliti, diolah dan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan sertipikat pengganti yang diajukan pada kantor pertanahan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan alasan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut amarnya tidak memerintahkan kantor pertanahan untuk membatalkan sertipikat pengganti. Saran: Perlu adanya reformasi birokrasi Badan Pertahanan Nasional secara nyata dan perlu peningkatan kwalitas sumber daya manusianya sehingga dapat menjalankan pelayanan publik dan menerapkan asas-asas umum pemerintahan umum yang baik demi kepastian hukum masyarakat yang membutuhkan bukti sertipikat hak milik.  ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DENGAN JAMINAN FIDUSIA APABILA DEBITOR WANPRESTASI (SUATU STUDI PADA PT ASTRA SEDAYA FINANCE DI PONTIANAK KALIMANTAN BARAT) ]]>
<![CDATA[MANANDA S, HASIAN]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5893
<![CDATA[Perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Astra Sedaya Finance Pontianak Kalimantan Barat, merupakan perjanjian hutang piutang antara pihak PT. Astra Sedaya Finance Pontianak Kalimantan Barat dan pihak konsumen dengan penyerahan barang secara fidusia (Das Sollen). Dalam praktek, tidak berarti bahwa munculnya fenomena pembiayaan konsumen di dalam masyarakat tidak membawa masalah serta berbagai hambatan. Hal ini muncul mengingat bahwa dalam memberikan fasilitas pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan akan melakukan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata (Das Sein). Problem yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor roda empat dengan jaminan fidusia di PT. Astra Sedaya Finance di Pontianak Kalimantan Barat ; perlindungan hukum bagi kreditor dalam perjanjian pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor roda empat dengan jaminan fidusia di PT.Astra Sedaya Finance dalam hal debitor Wanprestasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, merupakan cara yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa proses terjadinya jaminan fidusia pada perjanjian pembiayaan dilaksanakan melalui dua tahap yaitu tahap pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan fidusia; Dalam penyelesaian wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia kendaraan bermotor roda empat yang ditempuh oleh PT. Astra Sedaya Finance Pontianak Kalimantan Barat yaitu melakukan upaya-upaya dengan cara : Melakukan penagihan, apabila pelunasan tidak dilakukan maka pihak Kreditor akan melakukan penjualan barang jaminan. Penyitaan ini dilakukan didasarkan Akta Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang memuat irah–irah â€DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA†yang mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Saran dari penelitian ini adalah agar dalam perjanjian disebutkan juga hak-hak dari debitur sehingga debitur dapat melakukan upaya hukum jika suatu saat terlambat melunasi hutang.]]>
<![CDATA[CACAT HUKUM DALAM HIBAH SEBAGAI PERJANJIAN SEPIHAK DAN IMPLIKASINYA ]]>
<![CDATA[Mandasari, Nila]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (657.722 KB)
|
DOI: 10.14710/nts.v11i1.23128
<![CDATA[AbstractGrant Agreement in the modern era has been regarded as a normal thing, but most of the implementations found incorrect according to legislation. The method used in this research is juridical empirical, specification of this research is descriptive. Deed of grant can be canceled after the grant was not carried out as required, that is done by notary deed pursuant to Article 1682 joint 1683 of the Civil Code. Then if the donated goods are not the property of the grantor in violation of the provisions of Article 200 Compilation of Islamic law is an act which is done in the framework of the delivery of goods / items from the grantor to the grantee and the goods delivered are the properties of their own. Then, if the grantor proved to have died when the deed of grant was made contrary to the provisions of Article 1666 of the Civil Code clearly confirms that the grant is an agreement by who provides grants, at the time of his life, freely and irrevocably, handed some object for the purposes of the grant recipient to take advantage of it. Then grant that exceed 1/3 of his property contrary to the provisions of Article 210 paragraph (2) Compilation of Islamic Law. As a result the consequences of legal defect for internal party and the third party of the cancellation of the deed of grant ownership of the property / land will be returned to the grantor / owner of the land. AbstrakPembuatan Perjanjian Hibah di era modern sudah dianggap sebagai hal yang lumrah, akan tetapi dalam implementasinya banyak pembuatan perjanjian hibah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pemberian hibah sebagai perjanjian sepihak terjadi cacat hukum jika hal tersebut tidak dengan akta Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 1682 jo 1683 KUHPerdata. Apabila barang yang dihibahkan bukan barang milik pemberi hibah, melanggar ketentuan Pasal 200 Kompilasi Hukum Islam yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dalam rangka penyerahan suatu barang/benda dari pemberi hibah kepada penerima hibah dan barang yang diserahkan tersebut adalah barang milik sendiri. Kemudian apabila si pemberi hibah terbukti sudah meninggal dunia ketika akta hibah dibuat, bertentangan dengan ketentuan Pasal 1666 KUHPerdata menegaskan bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Kemudian pengibahan yang melebihi 1/3 harta bendanya bertentangan dengan ketentuan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Implikasi dari akta hibah yang cacat hukum bagi pihak interrnal dan pihak ketiga adalah kepemilikan atas harta/tanah tersebut akan kembali kepada pemberi hibah/pemilik tanah.  ]]>
