LAW REFORM
s a peer-reviewed journal published since 2005. This journal is published by the Master of Law, Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Semarang. LAW REFORM is published twice a year, in March and September. LAW REFORM publishes articles from research articles from scholars and experts around the world related to issues of national law reform with pure law or general law studies.
Articles
341 Documents
<![CDATA[KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING ]]>
<![CDATA[Tuty Budhi Utami]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 3, No 1 (2007) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (155.754 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v3i1.326
<![CDATA[Penelitian dengan judul “ Kebijakan Hukum Pidana dalam MenanggulangiTindak Pidana Illegal Logging” dengan pendekatan yuridis normatif yang dilengkapidengan studi kasus, hal ini dimaksudkan untuk 1. mengetahui dan menganalisiskebijakan formulasi tindak pidana illegal logging dan penerapan sanksinya yangberlaku sekarang 2) memberikan kontribusi sumbangan pemikiran kepada badanlegislatif dalam merumuskan undang-undang khususnya dalam permasalahan illegallogging dan penerapan sanksi tindak pidana dimasa yang akan datang. Dari hasilpenelitian menunjukkan bahwa :1. Formulasi Tindak Pidana illegal logging dan penerapan sanksinya yangberlaku sekarang.- Tindak pidana dibidang kehutanan diatur dan dirumuskan dalam pasal 50dan pasal 78 Undang-undang No.41 tahun 1999, namun mengenaidefinisi yang dimaksudkan dengan illegal logging tidak dirumuskansecara limitatif sehingga banyak para praktisi hukum yang menafsirkanillegal logging sendiri-sendiri.- Subyek hukum illegal logging menurut UU No. 41 Tahun 1999 adalahorang dalam pengertian baik pribadi, badan hukum maupun badanusaha, diatur dalam satu pasal yang sama tidak dibedakan pasalmengenai pribadi atau korporasi sehingga korporasi dikenakan ancamansanksi yang sama dengan pribadi. Tentang pejabat yang mempunyaikewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkanintensitas kejahatan illegal logging. Belum terakomodasi dalam undangundangini oleh karena itu, hal tersebut menjadi celah hukum yang dapatdimanfaatkan oleh pelaku yang tidak diatur secara tegas dalam undangundangtersebut untuk lolos dari tuntutan hukum.- Ancaman pidana yang dikenakan adalah sanksi pidana bersifatkumulatif, pidana pokok yakni penjara dan denda, pidana tambahanberupa perampasan hasil kejahatan dan atau alat-alat untuk melakukankejahatan, ganti rugi serta sanksi tata tertib.- Pidana denda untuk korporasi belum dilengkapi dengan aturan khusus.Kebijakan aplikasi formulasi tindak pidana illegal logging danpenerapan sanksi dirasakan tidak memenuhi aspek kepastian dankeadilan. Hal ini terjadi dalam berbagai kasus illegal logging yangterjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora, Purwodadi danBojonegoro ;2. Kebijakan formulasi tindak pidana illegal logging yang akan datangdiharapkan memuat secara jelas dan lengkap mengenai 1. Definisi IllegalLogging 2. Subyek Hukum tindak pidana Illegal Logging (pribadi danbadan hukum atau badan usaha atau korporasi dan pegawai negeridirumuskan dalam pasal-pasal yang komprehensif 3. Sanksi Pidana,hendaknya dirumuskan tidak secara kaku kumulatif, namun lebih fleksibeldengan perumusan alternatif atau kumulatif-alternatif.Kata kunci : Tindak Pidana Illegal Logging, sanksi pidana.]]>
<![CDATA[AUDIT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI BAGIAN PENGELOLAAN RISIKO KERUGIAN BISNIS BAGI PERUSAHAAN ]]>
<![CDATA[Kusnandi Kusnandi]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 11, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (262.779 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v11i1.15758
<![CDATA[Aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini masih dipandang sebelah mata oleh sebagian besar perusahaan di Indonesia. Apabila mengingat terhadap nilai ekonomi yang dihasilkan dari aset tersebut jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan aset berwujud lainnya (tangible assets). Namun disamping nilai ekonomi yang didapat, tidak jarang aset HKI tersebut memunculkan beragam potensi risiko seperti risiko hukum dalam bentuk pelanggaran atau kejahatan HKI apabila aset HKI tersebut tidak dikelola dengan baik dan benar. Dalam hal ini, konsep audit HKI menjadi salah satu solusi untuk mengantisipasi dan/atau meminimalisasi risiko kerugian bisnis terhadap aset perusahaan. Penelitian menganalisis mengenai konsep Audit HKI yang berbasis pada risiko kerugian bisnis yang diakibatkan dari ketidakmampuan perusahaan dalam mengelolaan aset-aset HKI miliknya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Audit HKI berbasis risiko dapat digunakan oleh perusahaan sebagai strategi kebijakan internal perusahaan dalam mengantisipasi beragam risiko kerugian. Fenomena risiko muncul dari pemeliharaan dan penjagaan aset hak kekayaan intelektual yang tidak dikaji secara spesifik dan terukur. Berdasarkan penelitian perlu diadakannya suatu usaha untuk mengkaji kembali terhadap posisi tawar yang diberikan dari audit HKI yang lebih mengedepankan risiko-risiko bisnis dimana secara bersamaan akan menghasilkan nilai dan keuntungan ekonomi bagi pemilik perusahaan. dan secara praktisi, para pengusaha perlu membuat divisi/departemen khusus dalam struktur organisasinya menjadi bagian dalam pengelolaan aset perusahaan dalam bentuk kekayaan intelektual serta membangun sistem perlindungan secara mandiri terhadap aset HKI tersebut untuk mencegah atau meminimalisir risiko-risiko kerugian yang timbul akibat dari pelanggaran-pelanggaran hukum HKI.]]>
<![CDATA[KEBERADAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBAGAI PAJAK PUSAT DALAM ERA OTONOMI DAERAH ]]>
<![CDATA[Hernanda Bagus Priandana]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 6, No 1 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1137.9 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v6i1.12504
<![CDATA[Latar belakang tesis ini adalah kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan belum sesuai dengan asas-asas sistem pengelolaan Keuangan Daerah seperti asas transparansi dan asas efisiensi. Penelitian ini meneliti tentang kemungkinan daerah meningkatkan penerimaan daerahnya dari PBB sebagai Pajak Daerah tetapi lebih menekankan kepada pelaksanaan dan kendala dalam penerapan Law Enforcement Pajak Bumi dan Bangunan. Tujuan penyusunan tesis ini adalah untuk mengetahui kemungkinan pemerintah pusat dapat menyerahkan PBB kepada Pemerintah Daerah sebagai pajak daerah sebagai upaya untuk menaikkan penerimaan daerah dengan berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, dan untuk mengetahui administrasi pengelolaan PBB di mana Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemungutannya ikut berperan aktif, sehingga apabila mampu memungkinkan Pemerintah Daerah dapat mengambil alih pengelolaan PBB seperti yang telah berjalan selama ini. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris karena penelitian ini menitikberatkan pada penelitian lapangan secara menyeluruh, sistematis dan akurat, serta ditunjang dengan penelitian kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif analistis. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penarikan PBB sebagai pajak daerah oleh Pemerintah Daerah dengan berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, sebagai upaya untuk mewujudkan desentralisasi fiskal sebenarnya dapat dilaksanakan tetapi dengan aturan yang jelas dan pelaksanaan yang tepat sehingga tidak merugikan masyarakat sebagai pelaku pembayar pajak Dan seharusnya dengan desentralisasi fiskal akan lebih banyak memberikan manfaat dengan lebih memperhatikan faktor keadilan yang sama bagi semua subjek pajak, dan subsidi selama ini masih tetap menjadi sumber utama keuangan daerah. Serta siapapun pengelola administrasi dari PBB baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah seharusnya didukung oleh faktor SDM, teknologi dan biaya. Kata kunci : pajak bumi dan bangunan, pajak pusat, otonomi daerah]]>
<![CDATA[POTENSI PENDAFTARAN KRETEK SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS KABUPATEN KUDUS ]]>
<![CDATA[Toebagus Galang Windi Pratama]]>;
<![CDATA[Kholis Roisah]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 12, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (130.953 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v12i2.15881
<![CDATA[Kretek adalah salah satu budaya Indonesia yang berasal dari Kudus. Walaupun Kretek dikucilkan karena stigma kesehatan namun Kretek memiliki potensi ekonomi tinggi dan karakteristik yang khas sehingga berpotensi menjadi produk indikasi geografis. Pokok Permasalahan yang dikaji ialah apakah Rokok Kretek berpotensi untuk dilindungi sebagai produk Indikasi Geografis Kabupaten Kudus dan bagaimana implikasi Perlindungan Terhadap Kretek. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kretek memungkinkan menjadi produk Indikasi Geografis karena memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan PP Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi geografis yang dalam perkembangannya dimungkinkan juga menjadi Indikasi Geografis nasional atau bahkan Warisan Budaya Indonesia. Perlindungan Kretek sebagai Indikasi Geografis Kudus menimbulkan Implikasi Positif baik pada bidang ekonomi seperti meningkatnya pemasukan negara dan penyerapan tenaga kerja, di bidang sosial dimana dapat meluruskan stigma negatif Kretek, dan juga di bidang hukum dimana dapat dijadikan Referensi bagi hasil industri lainnya untuk menjadi produk Indikasi Geografis dengan catatan tidak menganggu kesehatan maupun hak orang lain sehingga pengaturan ruang khusus merokok dan larangan pada ibu hamil dan anak dibawah umur tetap harus ditegakkan.]]>
<![CDATA[STATUS UANG APBN YANG DIPISAHKAN DAN DIJADIKAN PENYERTAAN MODAL PADA BUMN PERSERO ]]>
<![CDATA[David Putro Timbo]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 8, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (562.286 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v8i2.12423
<![CDATA[Secara yuridis, modal yang disertakan ke dalam perseroan bukan lagi menjadi kekayaan orang menyertakan modal, tetapi menjadi kekayaan perseroan itu sendiri. Hal tersebut terjadi pemisahan kekayaan antara kekayaan pemegang saham dan perseroan. Berkaitan dengan di persangkakan dan dituntutnya sejumlah mantan direksi atau direksi PT BUMN (Persero) atas perbuatan mereka yang merugikan PT BUMN (Persero) sehingga dikategorikan merugikan keuangan negara, perlu diberikan pemahaman mendalam karena keuangan PT BUMN (Persero) berdasarkan teori hukum dan teori lingkungan kuasa hukum bukan merupakan keuangan negara sehingga kerugian pada PT BUMN (Persero) bukan kerugian negara.Kata Kunci: Keuangan Negara.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI PERUBAHAN STATUS PENERIMA LISENSI TERHADAP PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA PADA ORGANISASI KSBSI ]]>
<![CDATA[Irawati Irawati]]>;
<![CDATA[Lailatussafa’ah Indrasrani]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 14, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (102.082 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v14i2.20864
<![CDATA[Hak mutlak yang dimiliki manusia atas setiap hasil kreasi dari pikiran manusia disebut dengan hak cipta. Salah satu sengketa Hak Cipta yaitu kasus sengketa logo organisasi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) antara Muchtar Pakpahan melawan Rekson Silaban. Dalam perkembangannya organisasi mengalami pergantian bentuk. SBSI yang semula berbentuk Unitaris menjadi Konfederasi, hal tersebut disesuaikan dengan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum yuridis normatif dengan menggunakan tipe deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan .Sesuai dengan perkembangan hukum dalam Hak Cipta, maka terhadap Seni Logo yang digunakan sebagai Lambang Organisasi, telah dinyatakan tidak dapat dilakukan Pencatatan Ciptaan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Seharusnya sejak SBSI berubah status menjadi KSBSI harus ada perjanjian lisensi baru yang menyatakan bahwa KSBSI adalah organisasi terusan dari SBSI, Muchtar dan Rekson yang pada saat itu masih berada dalam satu payung organisasi juga seharusnya segera merubah AD/ART SBSI menjadi AD/ART KSBSI yang didalam juga dijelaskan sejarah pembentukan organisasi sampai perubahan status organisasi tersebut.Kata Kunci : Hak Cipta; Logo Organisasi; Perjanjian Lisensi; Perubahan Status.]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENDAPATKAN PEKERJAAN DI BUMN ]]>
<![CDATA[Susiana Susiana]]>;
<![CDATA[Wardah Wardah]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 15, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (109.978 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v15i2.26181
<![CDATA[Penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (UUPD). Pasal 53 ayat (1) UUPD mewajibkan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah total pegawainya.Penelitian ini dilakukan untuk melihat tantangan dan peluang dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang dihadapi oleh pemangku kepentingan dan penyandang disabiltas pada BUMN di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yang bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemenuhan hak tersebut pada BUMN di Aceh belum terlaksana. Meskipun telah ada Qanun Aceh tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Walikota Banda Aceh Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Yang layak, hanya satu dari empat perusahaan BUMN yang menjadi responden yang telah mempekerjakan penyandang disabilitas. Hal ini terjadi karena adanya diskriminasi pada pekerjaan dan posisi tertentu, adanya kesenjangan antara kompetensi dan syarat penerimaan pada lingkungan kerja, dan rendahnya pendidikan dan keterampilan penyandang disabilitas.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI UNDANG-UNDANG CUKAI TERHADAP KETAATAN PENGUSAHA PABRIK ROKOK DALAM MEMBAYAR CUKAI (STUDI DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A2 KUDUS) ]]>
<![CDATA[Yohanes R. Sri Agoeng Hardjito]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 4, No 1 (2008) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (230.982 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v4i1.14544
<![CDATA[ ABSTRAKCukai adalah pungutan negara yang fungsi utamanya membatasi peredaran barang kena cukai. Sebagai konsekuensi dan fungsi tersebut, cukai memberikan kontnbusi penerimaan negara yang cukup berarti. Sebagai pungutan Negara, cukai diatur dalam Undang-Undang Cukai yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. KPPBC Kudus merupakan salah satu kantor yang menyumbang penerimaan cukai terbanyak, di samping jumlah industn rokoknya menempati jumlah tertinggi dibandingkan KPPBC lainnya. Peredaran rokok illegal di wilayah pengawasan KPPBC Kudus juga mengalami peningkatan sehingga dikhawatirkan berpengaruh terhadap penerimaan Negara di sektor cukai..Penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan-permasalahan sebagai berikut: (i) bagaimana fungsi utama Undang-Undang Cukai dalam membatasi peredaran rokok tanpa hams meniadakan fungsi budgeter? (ii) Pengusaha rokok seperti apa yang tidak taat dalam membayar cukai? (iii) Bagaimana penegakan hukum jajaran DJBC dalam mengantisipasi peredaran rokok illegal? (iv) Apakah ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Cukai mampu menjawab permasalahan peredaran rokok illegal? dan (v) Bagaimana implikasi Undang-Undang Cukai terhadap ketaatan pengusaha rokok dalam membayar cukai?Metode pcndekatan yang digunakan pada penelitian mi adalah pendekatan yuridis normatif, yang ditunjang dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini. karena titik tolaknya adalah mengungkapkan kaedah-kaedah normatif. menelaah materi muatan. landasan filosofis dan ratio legis dan Undang-Undang Cukai. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk menggali asas-asas, latar belakang pernikiran dan nilai-nilai yang mendasari adanya pungutan cukai serta peran masyarakat terutama kelompok pengusaha pabrik rokok dalam membayar cukaiKata kunci: Undang-Undang Cukai - Rokok Ilegal— Pengusaha Tidak Membayar Cukai]]>
<![CDATA[ALTERNATIF MODEL PENGATURAN SANKSI PIDANA PADA KORPORASI (SEBAGAI SALAH SATU UPAYA DALAM MEMBERANTAS KEJAHATAN KORPORASI) ]]>
<![CDATA[Dwidja Priyatno]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 1, No 1 (2005) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (14449.223 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v1i1.12184
<![CDATA[Mencari model pengaturan jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi, adalah merupakan hal yang sangat penting, karena sanksi pidana yang dikenakan terhadap korporasi, harus diterapkan secara hati-hati, sebab akan berdampak terhadap pihak yang tidak bersalah seperti pegawai koporasi, pemegang saham, dan konsumen. Model kedua yang membedakan sanksi pidana yang ditujukan terhadap korporasi yang menganut pembedaan antara jenis sanksi pidana yang dikenakan terhadap orang dan korporasi, merupakan alternatif model dalam menyusun kebijakan legislasi yang ideal, agar penegakan hukum yang menyangkut subjek tindak pidana korporasi dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu kesalahan/kelemahan kebijakan legislasi khususnya dalam merumuskan sanksi pidana untuk korporasi merupakan kesalahan strategis yang perlu dihindari, karena dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan / pemberantasan kejahatan korporasi pada tahap aplikasi dan eksekusi.Kata Kunci : Model Pengaturan, Sanksi Pidana, Kejahatan Korporasi]]>
<![CDATA[PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL OLEH PENYIDIK UNIT PPA SATUAN RESKRIM BERBASIS KEADILAN RESTORATIF DI KABUPATEN KENDAL ]]>
<![CDATA[Agil Widiyas Sampurna]]>;
<![CDATA[Suteki Suteki]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 12, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (142.945 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v12i1.15847
<![CDATA[Kasus pelecehan seksual seperti persetubuhan dan pencabulan yang terjadi di kabupaten Kendal sudah semakin marak dan mengkhawatirkan karena sudah sangat memungkinkan tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak. Hal tersebut terjadi karena mudahnya akses pornografi melalui internet yang kemudian ditiru dan dipraktekkan oleh anak tersebut. Hal itu terbukti dengan adanya anak dibawah umur 12 (dua belas) tahun melakukan pelecehan seksual di kabuapten Kendal pada tahun 2015 dan akhirnya anak tersebut di vonis putusan pidana penjara oleh hakim, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan sistem peradilan pidana anak. Sehingga, perlu dilakukan terobosan hukum dalam sistem peradilan pidana yang ada khususnya penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian sebagai garda terdepan dalam penaganan tindak pidana berkaitan dengan anak. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan Socio-Legal Research, sebagai suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Domain tersebut terdiri dari, Mengapa penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual oleh penyidik unit PPA cenderung mengikuti penyidikan konvensional dan tidak berbasis keadilan restoratif di kabupaten Kendal. Dan Bagaimana dampak dari penyidikan tersebut, serta Bagaimana konsep baru penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual oleh penyidik unit PPA yang berbasis keadilan restoratif. Hasil peneltian bahwa penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual oeh penyidik unit PPA cenderung mengikuti penyidikan konvensional karena ada alasan yang mendorong baik secara internal maupun eksternal, dampaknya dapat mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual, aparat penegak hukum yang terlibat dalam perkara tersebut, dan hukum acara terkait proses penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual khususnya dalam penyidikan. Konsep baru tentang penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual oleh penyidik unit PPA yang berbasis keadilan restoratif, yaitu melalui sistem penegakan hukum satu atap/one roof enforcement system (ORES) dengan beberapa persyaratan yang harus diperhatikan sehingga penyidik unit PPA dapat menerapkan konsep baru penyidikan melalui sistem tersebut.]]>
