Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

LAW REFORM

lawreform
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : 18584810 EISSN : 25808508 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

s a peer-reviewed journal published since 2005. This journal is published by the Master of Law, Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Semarang. LAW REFORM is published twice a year, in March and September. LAW REFORM publishes articles from research articles from scholars and experts around the world related to issues of national law reform with pure law or general law studies.

Arjuna Subject : -

Articles 341 Documents

12 13 14 15 16

KEBIJAKAN KRIMINALISASI PENGGUGURAN KANDUNGAN DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA Rosalind Angel Fanggi
LAW REFORM Vol 7, No 2 (2012)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Indonesia adalah negara berkeTuhanan. Agama adalah unsur yang harus ada dalam national and character building. Walaupun telah diatur dalam KUHP tetapi banyak didapati pengguguran kandungan. Tulisan ini hendak menggali kebijakan kriminalisasi pengguguran kandungan dalam hukum positif.. Kesimpulannya adalah kebijakan kriminalisasi pengguguran kandungan yang diatur dalam hukum positif belum cukup memberikan jaminan perlindungan kesehatan. Saran adalah pengguguran kandungan bukanlah langkah terbaik yang dipilih tetapi dalam kondisi membahayakan kesehatan sebaiknya perlu pengaturan yang memberi rasa perlindungan dan jaminan kesehatan ibu hamil, perlu dirumuskan aturan yang memberikan kepastian hukum bagi dokter-pasien, pengaturan kebijakan kriminalisasi pengguguran kandungan hendaknya berdasarkan Pancasila dan tujuan pembangunan nasional.Kata Kunci: kebijakan kriminalisasi, pengguguran kandungan, pembaruan hukum pidana

MEKANISME PENGGUNAAN UANG PERSEDIAAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH MELALUI BELANJA ONLINE (SUATU KAJIAN DARI ASPEK HUKUM KEUANGAN NEGARA) Rizky Dian Bareta; Budi Ispriyarso; Kartika Widya Utama
LAW REFORM Vol 14, No 1 (2018)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi awal mula penggunaan teknologi informasi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam e-procurement. Penelitian ini difokuskan pada permasalahan: 1) Apa dasar Pemerintah mendorong pengadaan barang/jasa pemerintah melalui belanja online?; 2) Bagaimana mekanisme penggunaan uang persediaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya penggunaan belanja online dalam tata kelola keuangan negara dengan memperhatikan prinsip-prinsip keuangan negara?. Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Teknik untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan keuangan negara dan 2) Perlu adanya kerjasama dengan sektor e-commerce dan kontrak payung sebagai bentuk kontrak baku yang berlaku umum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PEMBERIAN GRASI KEPADA TERPIDANA NARKOBA DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA Dwi Khairawati
LAW REFORM Vol 9, No 2 (2014)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang kebijakan hukumpidana terhadap pemberian grasi kepada terpidana narkoba pada saat ini dan danuga menganalisis kebijakan hukum pidana yang akan datang terhadap pemberiangrasi kepada terpidana narkoba dalam prespektif pembaharuan hukum pidana.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkajiatau menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahanhukum sekunder. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan,yang selanjutnya di analisa dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitiandiketahui bahwa Pertama, Kebijakan hukum pidana dalam pelaksanaanpemberian grasi kepada terpidana narkoba berlaku saat ini di Indonesia, antaralain: pemberian hak pengajuan permohonan grasi kepada Menteri Hukum danHAM dan Ketua Pengadilan tingkat I yang memutus perkara. Kedua, Kebijakanhukum pidana pemberian grasi kepada terpidana narkoba yag akan datang,mengenai mekanisme pemberian grasi bagi terpidana, ataupun mekanismepelaksanaan pengajuan grasi, kebijakan pertimbangan alasan pemberian grasihingga mendapatkan putusan, dapat dilihat dalam kajian perbandingan negaraasing (Amerika serikat, Filipina dan Kanada).Kata Kunci: Kebijakan Pidana, Grasi, Narkoba

KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGULANGAN TINDAK PIDANA MALPRAKTIK KEDOKTERAN Priharto Adi
LAW REFORM Vol 6, No 1 (2010)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Profesi kedokteran merupakan satu profesi yang penuh dengan resiko, kadang-kadang dalam mengobati atau pasien dapat menimbulkan cedera atau cacat bahkan samp[ai dengan kematian sebagai akibat dari tindakan dokter. Tindakan dokter yang demikian, sering diindikasikan sebagai malpraktik medik oleh korban dalam hal ini pasien, banyak tuntutan khususnya secara pidana yang ditukan kepada dokter atau tenaga kesehatan akibat tindakan medik tenaga kesehatan ini.Untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai kebijakan formulasi hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana malpraktik kedokteran khususnya di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pasien korban malpraktik kedokteran.Tesis ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan :Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana saat ini yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana mapraktik kedokteran?Bagaiaman kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang di dalam upaya menanggulangi tindak pidana malpraktik kedokteran?Dalam penyusunan tesis ini mengunakan metode pendekatan yuridis norm,atif, yaitu penulis meneliti bahan pustaka yang merupakan data skunder yang l;ebih dikenal dengan istinah penelitian hukum kepustakaan, dan mengunakan juga metode yuridis komparatif yaitu dilakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan perundangan dari beberapa negara asing yang berhubungan dengan kesehatan.Kata Kunci : Pasien, Dokter, Kelalaian, Malpraktik,

PERAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA MENYERAP ASPIRASI DAERAH ( STUDI KASUS DI PROVINSI JAWA TENGAH ) Ratna Herawati
LAW REFORM Vol 3, No 2 (2008)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

ABSTRAKAdanya reformasi pada tahun 1998 telah melahirkan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sehingga membawa perubahan terhadap sistem ketatanegaraanIndonesia. Salah satunya adalah perubahan pada lembaga legislatif, yaitu hapusnya sistemunikameralisme menjadi sistem bikameralisme. Dengan dianutnya sistem bikameralisme diIndonesia maka muncul Dewan Perwakilan daerah. Dewan Perwakilan Daerah merupakanrepresentasi daerah-daerah yang bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan daerah.Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih langsung secara perorangan melaluipemilu dengan sistem distrik berwakil banyak. Sebagai alat untuk mengakomodasikepentingan daerah maka penyerapan aspirasi merupakan kegiatan yang paling penting.Bagaimanakah pelaksanaan peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengahdalam proses penyerapan aspirasi masyarakat Jawa Tengah, apakah kendala-kendala yangdihadapi anggota Dewan tersebut dan bagaimana upaya untuk meminimalisir kendalatersebut. Oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pelaksanaan perananggota Dewan Pewakilan Daerah asal Jawa Tengah dalam menyerap apirasi daerah sesuaidengan peraturan yang berlaku ataukah tidak.Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untukmemberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang keadaan yang ditelitiserta menganalisis mengenai implementasi peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asalJawa Tengah dalam menyerap aspirasi daerah. Metode penelitian dalam tesis ini adalahyuridis empiris sehingga selain menggunakan ketentuan-ketentuan hukum di Indonesia jugamenggunakan pendapat para ahli di bidang hukum terutama yang terkait dengan penelitianini serta kendala yang terjadi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yangmengatur Dewan Perwakilan Daerah.Peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengah untuk dapat menyerap,menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah pada implementasinyabelum maksimal. Hal ini dikarenakan adanya kendala-kendala yang meliputi faktor internaldan faktor eksternal. Faktor internal yang dihadapi anggota Dewan Perwakilan Daerahberkaitan dengan lembaga Dewan Perwakilan Daerah sedangkan faktor eksternalnyaberkaitan dengan masyarakat/konstituen, DPRD, dan Pemerintah Daerah. Upaya-upayayang harus dilakukan dalam rangka mengakomodasi kepentingan daerah secara efektif danadil meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal untuk meminimalisir kendalatersebut adalah meningkatkan peran anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengahsedangkan faktor eksternalnya dengan meningkatkan efektifitas komunikasi denganmasyarakat, DPRD dan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah. Oleh karena itu anggotaDewan Perwakilan Daerah asal Jawa Tengah maupun komponen yang ada, meliputimasyarakat, DPRD, dan Pemerintah Daerah, sebaiknya ikut berpartisipasi untuk daatmewujudkan tujuan Dewan Perwakilan Daerah.Kata kunci: Dewan Perwakilan Daerah, aspirasi daerahI. PENDAHULUAN

UPAYA MENGURANGI KEPADATAN NARAPIDANA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA Galih Puji Mulyono; Barda Nawawi Arief
LAW REFORM Vol 12, No 1 (2016)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Pemasyarakatan merupakan lembaga pelaksana pidana penjara di Indonesia dilaksanakan menggunakan sistem pembinaan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengalami kepadatan narapidana. Kondisi kelebihan penghuni di dalam lembaga pemasyarakatan, berakibat pada keterbatasan atau bahkan kekurangan berbagai fasilitas umum maupun fasilitas khusus yang disediakan dan diperuntukkan narapidana di lembaga pemasyarakatan, keadaan tersebut dapat memicu terjadinya berbagai permasalahan dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya mengurangi kepadatan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian normatif (doctrinal). Strategi pembinaan dalam upaya mengurangi kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan saat ini masih belum maksimal. Kajian komparasi terhadap upaya mengurangi kepadatan narapidana dengan model Good Time Allowance di negara asing antara lain dalam undang-undang negara Wyoming (AS), Republik Filipina, Montana (AS). Model Good Time Allowance adalah pengurangan masa menjalani pidana dengan melakukan suatu pekerjaan baik, dapat memberikan motivasi kepada narapidana dengan melakukan suatu pekerjaan baik untuk berkomitmen menjadi baik dengan penghargaan pengurangan masa menjalani pidana.

POTENSI ZAKAT SEBAGAI PILAR PEREKONOMIAN UMAT PASCA BERLAKUNYA UU NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (STUDI PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN KENDAL) Ja'far Baehaqi
LAW REFORM Vol 2, No 2 (2007)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Zakat merupakan salah satu lembaga jaminan sosial yang dibawa oleh Islam disamping berbagai macam sedekah. Maksud jaminan sosial adalah bahwa negara menjamin bagi setiap individu dalam negara tersebut taraf hidup yang layak. Orang fakir, sakit, dan lanjut usia yang tidak lagi dapat mencapai taraf hidup ini oleh negara dijamin terwujudnya melalui zakat. Taraf hidup layak ini oleh para ahli hukum Islam diistilahkan dengan "batas kecukupan" (kifayah), untuk membedakannya dari "batas pas-pasan" (kafaf).Zakat merupakan kewajiban agama yang harus dibayarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi persyaratan tertentu dalam keadaan apapun. Dana zakat digunakan untuk membantu anggota masyarakat yang kurang beruntung. Pemikiran hukum Islam klasik-tradisional membatasi kewajiban zakat hanya pada lima jenis harta benda, yaitu membatasi hewan ternak hanya pada unta, sapi, kerbau, dan kambing, dan membatasi tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan hanya pada gandum, jelai, anggur, dan kurma. UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah sangat maju dalam menentukan obyek zakat. Dalam Pasal 11 ayat (2) dinyatakan bahwa harta benda yang dikenai zakat adalah (a) emas, perak, dan uang; (b) perdagangan dan perusahaan; (c) hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan; (d) hasil pertambangan; (e) hasil peternakan; (f) hasil pendapatan dan jasa; dan (g) rikaz. Ini artinya, hampir semua sumber perekonomian atau komoditas menjadi obyek zakat.Kata Kunci : Pengelolaan Zakat

DINAMIKA RELASI ANTARA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM SISTEM AUDIT KEUANGAN NEGARA Gilang Prama Jasa; Ratna Herawati
LAW REFORM Vol 13, No 2 (2017)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Hubungan antara BPK dengan DPR dapat terpengaruh oleh opini hasil pemeriksaan keuangan yang dikeluarkan BPK, terutama apabila menyangkut pengelolaan anggaran dalam lingkup DPR. DPR tidak serta merta mau menerima hasil LKPP yang disampaikan oleh BPK.Penelitian ini bersifat deskriptif dan dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum normatif. Data yang diteliti adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, khususnya mengenai sistem audit keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan kemudian dikaitkan dengan relasi antara BPK dengan DPR dalam sistem audit keuangan Negara, serta hambatan yang dihadapi oleh BPK dalam pelaksanaan sistem audit keuangan negara dalam hubungannya dengan DPR. Hasil penelitian bahwa, Pertama, sistem audit yang dilakukan BPK pada dasarnya merupakan salah satu kegiatan yang terjadi pada akhir kegiatan pengelolaan anggaran (post audit). Kedua, dalam melaksanakan fungsi pengawasan antara DPR dan BPK mempunyai hubungan fungsional secara timbal balik yaitu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK merupakan bahan bagi DPR untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Ketiga, reformasi dengan perubahan terhadap Pasal 23 UUD 1945 tidak serta merta diikuti dengan penguatan kelembagaan BPK terkait dengan kewenangannya, dimana sampai saat ini BPK belum mampu melaksanakan tugas konstitusionalnya secara maksimal.

STUDI KOMPARASI PENGATURAN PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA Nindya Dhisa Permata tami
LAW REFORM Vol 9, No 1 (2013)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Pencemaran nama baik di Indonesia diatur dalam hukum pidana dan hukum perdata. Pengaturan pencemaran nama baik di dalam kedua ranah hukum tersebut sering menimbulkan ketidakpastian hukum dan ambivalensi Adanya ketidakpastian hukum dan ambivalensi terhadap delik pencemaran nama baik, untuk dilakukan penelitian dengan mengkaji dua rumusan masalah, yakni (1) pengaturan pencemaran nama baik di Indonesia saat ini dan (2) kebijakan formulasi pengaturan pencemaran nama baik di masa datang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, berupa pendekatan yuridis-normatif, telaah deskriptif-analitis, dan teknik analisis data kualitatif. Penulisan hukum ini mengutamakan data kepustakaan dan studi dokumentasi instrument hukum nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pencemaran nama baik di Indonesia diatur dalam ranah hukum pidana yaitu termaktub dalam KUHP Pasal 310-320 dan UU Nomor 11 Tahun 2008 padaPasal 27 ayat (3) dan 45 ayat (1). Sedang penggantian kerugian dari pencemaran nama baik diatur dalam KUHPerdata Pasal 1372-1380. Pengaturan pencemaran nama baik sebaiknya diklasifikasikan. Terhadap pencemaran nama baik yang menimbulkan kerugian terhadap seseorang atau individu sebaiknya diatur dalam ranah hukum perdata dengan penggantian kerugian terhadap korban. Sedang pencemaran nama baik yang mengganggu kepentingan umum dapat diatur dalam ranah hukum pidana dengan sanksi pidana tanpa denda.Kata Kunci: Kebijakan formulasi, pencemaran nama baik

URGENSI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Marten Bunga; Mustating Dg Maroa; Amelia Arief; Hardianto Djanggih
LAW REFORM Vol 15, No 1 (2019)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Kejahatan Korupsi telah mengakibatkan kehancuran bagi perekonomian bangsa. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif analitis, melalui conceptual approach, statute approach, dan case approach. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : pertama, peran masyarakat harus turut serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan alasan bahwa masyarakat sebagai korban dan masyarakat sebagai komponen negara. Kedua, bentuk peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana koruosi adalah dengan mempedomani ketentuan peran serta masyasrakat sebagaimana telah diatur pada perundang-undnagan dengan melakukan kontrol sosial yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Page 14 of 35 | Total Record : 341

12 13 14 15 16

Filter by Year

2005 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 21, No 2 (2025): Law Reform Vol 21, No 1 (2025) Vol 20, No 2 (2024) Vol 20, No 1 (2024) Vol 19, No 2 (2023) Vol 19, No 1 (2023) Vol 18, No 2 (2022) Vol 18, No 1 (2022) Vol 17, No 2 (2021) Vol 17, No 1 (2021) Vol 16, No 2 (2020) Vol 16, No 1 (2020) Vol 15, No 2 (2019) Vol 15, No 1 (2019) Vol 14, No 2 (2018) Vol 14, No 1 (2018) Vol 13, No 2 (2017) Vol 13, No 1 (2017) Vol 12, No 2 (2016) Vol 12, No 1 (2016) Vol 11, No 2 (2015) Vol 11, No 1 (2015) Vol 10, No 1 (2014) Vol 9, No 2 (2014) Vol 9, No 1 (2013) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 1 (2012) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 1 (2011) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 1 (2010) Vol 5, No 2 (2010) Vol 5, No 1 (2009) Vol 4, No 2 (2009) Vol 4, No 1 (2008) Vol 3, No 2 (2008) Vol 3, No 1 (2007) Vol 2, No 2 (2007) Vol 2, No 1 (2006) Vol 1, No 2 (2006) Vol 1, No 1 (2005) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA