Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

LAW REFORM

lawreform
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : 18584810 EISSN : 25808508 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

s a peer-reviewed journal published since 2005. This journal is published by the Master of Law, Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Semarang. LAW REFORM is published twice a year, in March and September. LAW REFORM publishes articles from research articles from scholars and experts around the world related to issues of national law reform with pure law or general law studies.

Arjuna Subject : -

Articles 341 Documents

13 14 15 16 17

MODEL PENANGGULANGAN KONFLIK DALAM PERSPEKTIF SOCIO-LEGAL(STUDI KASUS TAWURAN MAHASISWA DIKOTA MAKASSAR) CONFLICT MANAGEMENT MODEL IN SOCIO-LEGAL PERSPECTIVE (STUDY CASE OF STUDENT BRAWL IN MAKASSAR) Sunardi Purwanda
LAW REFORM Vol 10, No 1 (2014)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Selama manusia hadir dalam sebuah tatanan peradaban, selama itu pula konflikakan membayanginya. Konflik bukanlah sesuatu hal yang baru, karena ia lahirseiring hadirnya manusia di bumi. Sejarah telah membuktikan bahwa manusiatidak akan pernah lepas dari konflik. Bagaimanapun juga manusia tidak akanpernah mampu untuk menghindari suatu konflik, karena perwujudan dari suatukonflik melekat erat dalam budaya kehidupan masyarakat. Di Indonesia sendiri,konflik juga hadir dalam tatanan budaya masyarakatnya. Disintegrasi konflik yangmuncul diantaranya terjadi di Aceh, Papua, Maluku, Timor Leste, Poso, Sampithingga konflik sosial berupa tindakan tawuran mahasiswa yang terjadi di dalamlingkungan kampus, dan terparah berada di wilayah Kota Makassar. Tawurantersebut bukan hanya menelan korban jiwa dari pihak mahasiswa yang bertikai,tapi juga sudah merusak fasilitas kampus, kendaraan pribadi maupun umum.Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan beberapa permasalahan:Mengapa ecenderungan mahasiswa di Kota Makassar lebih memilih tawurandalam menyelesaikan konflik?; Mengapa selama ini model penanggulangankonflik tawuran mahasiswa di Kota Makassar belum berjalan efektif?; Bagaimanamodel penanggulangan konflik yang efektif dalam perspektif sociolegal?Penelitian ini menggabungkan dua bentuk penelitian, yakni penelitian hukumnormatif atau doktrinal dan kajian sosial atau non-doktrinal.Mengkaji/menganalisis data primer yang dihasilkan dari penelitian lapangan, didapatkan dengan cara observasi, wawancara, inventarisasi dokumen-dokumenyang seluruhnya berhubungan dengan perilaku tawuran mahasiswa yang ada dikampus. Sedangkan data sekunder meliputi data penelitian kepustakaan. Datayang dimaksud adalah segala sumber peraturan perundangundangan,kebijakan-kebijakan lembaga atau institusi, buku-buku bacaan, hasil penelitianterdahulu, karya ilmiah yang ter-publish dan semua yang berhubungan denganpermasalahan-permasalahan yang diangkat. Metode penelitian didasarkan ataspendekatan normatif maupun empiris. Metode pendekatan demikian, nantinyamenggabungkan sisi hukum dan sosial atau socio-legal yang bertujuanmemperoleh temuan akurat bahwa budaya masyarakat terutama dalam lingkupkampus merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari suatu tatanan sistemhukum.Pola aksi dan gerakan mahasiswa sebelum dan setelah reformasi menjadikankonflik bergradasi ke dalam wilayah kampus, konflik tersebut berupa tindakantawuran mahasiswa. Tawuran terparah berada di Makassar, di mana dalam satudekade terakhir, telah teridentifikasi sebanyak 54 kasus tawuran mahasiswa.1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIPPenyebab masalahnya beragam , mulai dari faktor: lama yang telah lamamengakar; adanya egosentrisme fakultas; lahirnya bentuk stereotipikal etniskedaerahan; terjadinya eskalasi konflik dari personal ke kelompok; adanyatekanan psikolog is; dan politisasi konflik dalam kelompok mahasiswa.Penanganan konflik tawuran mahasiswa di lima kampus yang ada di KotaMakassar utuh dan cenderung diskriminatif, maka dari itu dibutuhkanpenanggulangan konflik dalam perspektif socio-legal, yang memandang perlunyaupaya penang gulangan seperti: Model Penanganan Sosial dan ModelPenyelesaian Hukum.Kata Kunci: Model Penaggulangan, KonflikTawuran Mahasiswa, Perspekti.

LEMBAGA PRAPERADILAN DALAM PERSPEKTIF KINI DAN MASA MENDATANG DALAM HUBUNGANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA I Gede Yuliartha
LAW REFORM Vol 5, No 1 (2009)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

ABSTRAKUpaya paksa yang dilakukan dalam Penyidikan maupunPenuntutan oleh lembaga yang berwenang dapat dikontrol melaluiLembaga Praperadilan. Tujuan lembaga ini dibentuk agar hak-haktersangka dapat dilindungi terutama dalam hal penangkapan maupunpenahanan yang tidak sah serta adanya penghentian penyidikan maupunpenuntutan. Walaupun lembaga tersebut telah diatur dalam hukum positif(Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) namun dalam aplikasinya masihterdapat kelemahan-kelemahan baik dalam formulasinya maupun dalampenerapannya di Pengadilan sehingga tidak adanya perlindungan hakasasi manusia bagi tersangka.Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalahBagaimana kebijakan hukum pidana memformulasikan lembagaPraperadilan dalam hukum positif Indonesia ditinjau dari perlindungan HakAsasi Manusia ? Bagaimana kebijakan aplikasi lembaga Praperadilandikaitkan dengan Hak Asasi Manusia ? dan Bagaimana kebijakan hukumpidana dalam memformulasikan lembaga Praperadilan dalam persfektifHak Asasi Manusia di masa mendatang?Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatifdengan meneliti data sekunder yang menitikberatkan pada studikepustakaan, dengan cara mengumpulkan, mengkaji dan mengolahsecara sistematis bahan-bahan kepustakaan atau studi dokumen yangberkaitan dengan kebijakan formulasi lembaga praperadilan danpenerapannya secara analisis kualitatif, kemudian dibuat kesimpulan yangsecara menyeluruh diharapkan dapat menggambarkan peranan danfungsi lembaga praperadilan baik dari segi kebijakan formulasi maupundalam aplikasikan dikaitkan dengan perlindungan hak asasi manusia.Pengaturan lembaga praperadilan dalam hukum positif Indonesiaterdapat dalam Bab X Bagian Kesatu dari Pasal 77 sampai dengan Pasal83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.Dalam penerapannya masih terdapat permasalahan terutama mengenaigugurnya permohonan praperadilan yang disebabkan oleh mulainyapemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan. Dengan alasantersebut, obyek permohonan praperadilan tidak diperiksa secara tuntas2melalui suatu putusan praperadilan yang mempertimbangkan sah atautidaknya permohonan dimaksud.Diperlukan adanya pembaharuan hukum (Kebijakan) terhadapaturan Lembaga Praperadilan secara ideal dengan menitik beratkanperlindungan terhadap hak asasi manusia baik terhadap tersangkamaupun korban. Pembaharuan hukum lembaga praperadilan dari segisubstansi maupun struktur dengan jalan mengganti yang telah ada bukanmerupakan jalan terbaik, namun yang lebih terpenting adalahpembaharuan dari segi budaya hukum, etika moral hukum dan ilmupendidikan hukum.Kata kunci : Kebijakan Formulasi Lembaga Praperadilan, HAM

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG Bagas Pandega Hariyanto Putro; Eko Soponyono
LAW REFORM Vol 11, No 2 (2015)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Mata uang adalah alat pembayaran yang sah dalam transaksi ekonomi. Data Bank Indonesia menunjukkan peredaran uang palsu bisa mencapai puluhan miliar tiap tahunnya. KUHP dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 dirasa belum mampu menekan jumlah tindak pidana pemalsuan uang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang saat ini dan yang akan datang. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil perbandingan dengan KUHP Jepang, Denmark dan Kanada. Kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini masih terdapat beberapa kelemahan substansi hukum, diantaranya : definisi pemalsuan uang, pengaturan mengenai penyertaan, perbuatan memalsu uang elektronik, pengaturan mengenai larangan penyampaian dimuka umum dan dari segi struktur hukum dengan peningkatan kerjasama antara aparat penegak hukum. Selain upaya penal tersebut, diperlukan upaya lain yaitu non penal (ekonomi, politik, sosial dan budaya).

MEDIASI PIDANA (PENAL MEDIATION) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA/MASALAH PERBANKAN BERASPEK PIDANA DI LUAR PENGADILAN Barda Nawawi Arief
LAW REFORM Vol 2, No 1 (2006)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Mediasi penal (penal mediation) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain : "mediation in criminal cases" atau "mediation in penal matters" yang dalam istilah Belanda disebut "strafbemiddeling", dalam istilah Jerman disebut "Der AuBergerichtliche Tatausgleich" (disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis disebut "de meditation penale". Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah "Victim-Offender Meditation" (VOM) atau Tater-OpferAusgleich (TOA)Kata Kunci : Mediasi Penal, Penyelesaian Sengketa Perbankan, Aspek Pidana di Luar Pengadilan

DISKRESI DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PUBLIK PADA PELAKSANAAN TUGAS DALAM SITUASI DARURAT Githa Angela Sihotang; Pujiyono Pujiyono; Nabitatus Sa’adah
LAW REFORM Vol 13, No 1 (2017)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Kewenangan menjalankan jabatan yang dimiliki pejabat publik terdapat kekuasaan diskresi (discretionary power). Diskresi adalah suatu wewenang yang diberikan kepada pejabat publik untuk bertindak atas inisiatif sendiri dalam melakukan tindakan yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kondisi seperti itulah yang membuat jabatan rawan untuk diselewengkan, karena bersamaan dengan menjalankan kebijakan untuk publik, dengan mudah terdapat niat untuk menarik keuntungan pribadi atau pun kelompok. Penggunaan diskresi mempunyai syarat-syarat khusus, agar dalam menggunakan kewenangannya para pejabat tidak berlaku sewenang-wenang. Belakangan ini permasalahan yang menyangkut kebijakan tidak sedikit yang diproses dan dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga menimbulkan polemik tentang dapat atau tidaknya kebijakan dijerat dengan pidana. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal reseacrh dengan tujuan untuk mengetahui diskresi dan tanggung jawab pejabat publik pada pelaksanaan tugas dalam situasi darurat dan batasan perbuatan melawan hukum yang berdampak hukum administrasi dan hukum pidana dalam melaksanakan tugas dalam situasi darurat. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini mengenai diskresi dan tanggung jawab pejabat publik pada pelaksanaan tugas dalam situasi darurat dan batasan perbuatan melawan hukum yang berdampak hukum administrasi dan hukum pidana dalam melaksanakan tugas dalam situasi darurat. Batasan diskresi merupakan perbuatan Hukum Administrasi, apabila peraturan perundang-undangan yang berlaku belum mengaturnya, atau peraturan yang ada yang mengatur tentang perbuatan tersebut tidak jelas sehingga diperlukan diskresi dan tindakan atau perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan memaksa demi kepentingan umum yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, dengan batas-batas, yaitu bentuk peraturan kebijaksanaan tidak boleh menyimpang dengan aturan diatasnya, tidak digunakan sewenang-wenang; masih berada dalam ruang lingkup peraturan dasarnya; dalam keadaan memaksa, kepentingan umum; berlandaskan AAUPL. Batasan batasan bahwa diskresi oleh pejabat administrasi negara merupakan penyalahgunaan wewenang yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, apabila dilakukan tindakan yang dilakukan menyimpang dari seharusnya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga dapat menyebabkan kerugian keuangan negara.

PERLINDUNGAN KARYA SENI FOTOGRAFI BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA Nurul Liza Anjani
LAW REFORM Vol 8, No 2 (2013)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat suatu karya cipta fotografi agar memperoleh perlindungan Hak Cipta dan bagaimana bentuk perlindungannya. Tujuan lainnya adalah menguraikan dampak perlindungan Hak Cipta terhadap hak- hak seorang Pencipta (dalam hal ini fotografer) dan bagi pihak yang melanggar ketentuan Hak Cipta atas karya seni fotografi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Keseluruhan data dianalis menggunakan analisis kualiutiatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa Untuk memperoleh perlindungan Hak Cipta, suatu karya seni fotografi tidak perlu melewati tahap pendaftaran terlebih dahulu, karena secara otomatis setelah karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata dan dipamerkan ke khalayak umum maka karya tersebut telah memperoleh pengakuan Hak Cipta dan dilindungi Hak Cipta. Hasil lainnya adalah Perlindungan Hak Cipta atas karya seni fotografi diberikan untuk melindungi hak- hak seorang Pencipta yakni Hak Ekonomi dan Hak Moral.Kata Kunci: Fotografi, Karya Seni Fotografi, Hak Kekayaan Intelektual

FUNGSI PENGAWASAN KOMISARIS TERKAIT KESEHATAN BANK PERKREDITAN RAKYAT: PENDEKATAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN ASAS ITIKAD BAIK Ni Ketut Supasti Dharmawan; I Gede Agus Kurniawan
LAW REFORM Vol 14, No 2 (2018)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Kesehatan bank termasuk Bank Perkreditan Rakyat tidak bisa dilepaskan dari peran Komisaris dalam tata kelola institusi perbankan. Tulisan ini bertujuan untuk mengelaborasi fungsi kontrol dan tanggung jawab Komisaris dalam pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat yang sehat dalam kaitannya dengan prinsip GCG serta Asas Itikad Baik. Metode yang digunakan untuk menganalisis relevansi antara asas itikad baik dengan GCG bagi kesehatan bank adalah metode normatif. Jenis pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konsep, diantaranya konsep CSR dipergunakan dalam studi ini. Hasil studi menunjukkan bahwa Komisaris sebagai wakil pemegang saham berperan penting dalam rangka GCG dan asas itikad baik yaitu bertanggungjawab melakukan pengawasan secara independen dan fungsi kontrol terhadap Dewan Direksi yang menjalankan pengelolaan dalam rangka mewujudkan dan secara berkesinambungan meningkatkan kesehatan bank.Kata kunci: GCG; Asas Itikad Baik; Komisaris; Kesehatan Bank.

PENERAPAN TRADEMARK DILUTION PADA PENEGAKAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK MEREK TERKENAL DI INDONESIA Kholis Roisah; Joko Setiyono
LAW REFORM Vol 15, No 2 (2019)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Penelitian ini bertujuan menganalisa peraturan perlindungan merek terkenal dikaitkan dengan doktrin trademark dilution dan membahas peluang penerapan doktrin trademark dilution dalam penegakan perlindungan hak merek di Indonesia. Metode peneltian yang digunakan yuridis normati dengan pendekatan analisis deskriptif dengan menggunakan data sekunder serta metode analisa digunakan menggunakan analisa kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peluang menerapkan doktrin dilusi yaitu pada proses pendaftaran merek dan pada perkara sengketa gugatan pembatalan hak merek. Pemeriksa merek menerapkan doktrin trademark dilution pada waktu melakukan penolakan secara ex-officio ataupun atas permintaan keberataan pemilik merek terkenal terhadap setiap permohonan merek yang mempunyai persamaan dengan merek terkenal untuk pemakaian produk tidak sejenis dengan mempertimbangkan reputasi merek terkenal. Belum ada keputusan hakim Indonesia yang berani menerapkan doktrin trademark dilution dengan alasan penerapan doktrin itikat tidak baik sudah cukup memadai dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak merek terkenal. Ketiadakan aturan tentang trademark dilution yang secara jelas tersurat di dalam Undang Undang Merek menjadi alasan para hakim alasan utama belum bisa menerapkan doktrin trademark dilution. Tanpa adanya alasan bluring ataupun tarnisment tujuan untuk menghapuskan tanda merek yang sama ataupun menyerupai oleh pihak lain yang non competitor sudah tercapai.

ARTI PENTING PERJANJIAN TERTULIS ANTARA PEMILIK DAN PENGGUNA KARYA SENI FOTOGRAFI UNTUK KEPENTINGAN PROMOSI KOMERSIAL Sujana Donandi; Etty Susilowati
LAW REFORM Vol 11, No 1 (2015)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Hasil karya seni fotografi merupakan salah satu ciptaan yang sering digunakan pada promosi komersial. Perjanjian berbentuk tertulis pada penggunaan hasil karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum dalam hubungan hukum antara pemilik dan pengguna hasil karya seni fotografi. Perlindungan hukum juga diperlukan dalam penggunaan hasil karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial tanpa izin guna mengembalikan hak-hak yang seharusnya dinikmati oleh pemilik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui arti penting perjanjian tertulis pada penggunaan hasil karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial dan mendalami mengenai penyelesaian penggunaan hasil karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial tanpa izin dari pemilik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Simpulan Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan hasil karya seni untuk kepentingan promosi komersial perlu diperjanjikan secara tertulis karena beberapa alasan berikut: (a) Perjanjian tertulis dapat menjadi bukti untuk melaksanakan prestasi (b) Perjanjian tertulis dapat menjadi alat bukti yang kuat (c) Untuk menentukan siapa Pencipta karya seni fotografi dalam suatu hubungan kerja (d) Sebagai dasar untuk menentukan siapa Pemegang Cipta karya seni fotogtrafi (e) Perjanjian tertulis dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga. Penyelesaian penggunaan hasil karya seni fotografi untuk kepentingan promosi komersial tanpa izin dapat ditempuh melalui beberapa cara sebagai berikut: (a) melalui alternatif penyelesaian perkara di luar persidangan, seperti konsultasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli (b) Arbitrase (c) melalui mekanisme pengadilan.

KONTRIBUSI PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM PASAR MODAL NASIONAL Muahammad Alamul Yaqin
LAW REFORM Vol 6, No 1 (2010)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Bangkitnya ekonomi Islam di Indonesia dewasa ini menjadi fenomena yang menarik dan menggembirakan terutama bagi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Praktek kegiatan ekonomi konvensional, khususnya dalam kegiatan pasar modal yang mengandung unsur spekulasi sebagai salah satu komponennya nampaknya masih menjadi hambatan psikologis bagi umat Islam untuk turut aktif dalam kegiatan investasi terutama di bidang pasar modal. Instrumen-instrumen investasi syariah tersebut kemudian mengalami perkembangan sejalan dengan maraknya pertumbuhan bank-bank nasional yang membuka “window” syariah. Namun demikian, sampai saat ini regulasi yang khusus mengatur pasar modal syari'ah belum ada. Sehingga dalam pembangunan hukum pasar modal ke depan perlu mengedepankan nilai-nilai budaya bangsa yang merupakan konstruksi yang hidup dan dijalankan secara terus menerus dalam interaksi pelaku individu mayoritas bangsa Indonesia yang dijiwai syariat Islam. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: bagaimanakah kedudukan pasar modal syari'ah dengan hukum pasar modal nasional dan bagaimana implikasi pasar modal syari'ah dan kontribusinya dalam pembangunan hukum pasar modal nasional. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu: memahami kedudukan pasar modal syari'ah dengan hukum pasar modal nasional serta memahami implikasi pasar modal syari'ah dan kontribusinya dalam pembangunan hukum pasar modal nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka mencakup penelitian terhadap asas hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Adapun spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan pasar modal syari'ah dengan hukum pasar modal nasional mempunyai keterkaitan yang erat dalam hal pembangunan ekonomi nasional. Dilihat dari keberadaan peraturan perundang-undangan, saat ini memang belum ada undang-undang khusus pasar modal syariah.. Meskipun demikian, praktek investasi secara syariah sudah berjalan sejak pertengahan 1997 melalui instrumen pasar modal berbasis syariah yaitu reksa dana syariah dan obligasi syariah. Sedangkan implikasi pasar modal syari'ah dan kontribusinya dalam pembangunan hukum pasar modal nasional telah terjadi dalam keseharian pelaksanaan transaksi ekonomi antar pelaku usaha baik yang berposisi sebagai investor maupun pengembang usaha. Terlihat bahwa prinsip-prinsip pasar modal Syariah sudah meliputi semua prinsip dari pasar modal yang ideal. Namun ada beberapa hal yang menjadi penekanan pada kehalalan produk/jasa dari kegiatan usaha, kegiatan usaha yang spesifik dengan manfaat yang jelas, mekanisme bagi hasil yang adil baik dalam untung maupun rugi menurut penyertaan masing-masing pihak dan mekanisme pasar yang wajar dan prinsip kehati-hatian baik pada emiten maupun investor. Kata Kunci: Pasar Modal Syari'ah, Pembangunan Hukum, Pasar Modal Nasional

Page 15 of 35 | Total Record : 341

13 14 15 16 17

Filter by Year

2005 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 21, No 2 (2025): Law Reform Vol 21, No 1 (2025) Vol 20, No 2 (2024) Vol 20, No 1 (2024) Vol 19, No 2 (2023) Vol 19, No 1 (2023) Vol 18, No 2 (2022) Vol 18, No 1 (2022) Vol 17, No 2 (2021) Vol 17, No 1 (2021) Vol 16, No 2 (2020) Vol 16, No 1 (2020) Vol 15, No 2 (2019) Vol 15, No 1 (2019) Vol 14, No 2 (2018) Vol 14, No 1 (2018) Vol 13, No 2 (2017) Vol 13, No 1 (2017) Vol 12, No 2 (2016) Vol 12, No 1 (2016) Vol 11, No 2 (2015) Vol 11, No 1 (2015) Vol 10, No 1 (2014) Vol 9, No 2 (2014) Vol 9, No 1 (2013) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 1 (2012) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 1 (2011) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 1 (2010) Vol 5, No 2 (2010) Vol 5, No 1 (2009) Vol 4, No 2 (2009) Vol 4, No 1 (2008) Vol 3, No 2 (2008) Vol 3, No 1 (2007) Vol 2, No 2 (2007) Vol 2, No 1 (2006) Vol 1, No 2 (2006) Vol 1, No 1 (2005) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA