cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
JIMFISIP menerbitkan artikel ilmiah mahasiswa dari delapan Program Studi, yaitu Prodi Sosiologi, Prodi Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Politik dan Prodi Ilmu Pemerintahan. JIMFP terbit satu volume dan empat nomor dalam setahun, yaitu bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Arjuna Subject : -
Articles 1,018 Documents
STRATEGI PARTAI GARUDA PADA PROSES VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2019 ( Studi Kasus DPD Partai Garuda Provinsi Aceh ) Rizky Andyka; Effendi Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2019): Mei 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

Abstract

Verifikasi partai politik adalah penelitian atau pemeriksaan terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu. Sebagai partai politik, baru diperlukan perencanaan yang dilakukan oleh partai Garuda DPD Aceh untuk mendukung partai peserta Pemilu 2019 dan menjadi pemenang pada pemilu 2019 di Aceh. Tujuan penulis dalam penelitian ini ingin menjelaskan cara memverifikasi partai Garuda sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2019, menjelaskan strategi partai Garuda mempertanyakan dan menjelaskan bagaimana memasarkan politik partai Garuda sebagai partai politik peserta baru Pemilu tahun 2019 serta menjelaskan apa yang menjadi tujuan dan tantangan dalam proses verifikasi partai Garuda.Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi yang membahas, menggunakan teknik wawancara untuk membahas masalah yang dibahas. Data primer yang diperoleh melalui (wawancara), kemudian data sekunder melalui buku-buku, jurnal, media massa. Kemudian dianalisis menggunakan teori politik, Pemilu dan strategi pemasaran politik. Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual yang diverifikasi dalam UU No. 7 Tahun 2017 pasal 173 tentang Pemilu, dalam hal strategi partai Garuda menggunakan program bantuan yang mencari kerja yang solutif dalam bidang ekonomi,dalam hal pemasaran partai politik Garuda menggunakan media sosial sebagai sarana partisipasi partai dan menggunakan metode gerilya sunyi. Keuangan / persetujuan partai dan tingkat kesadaran kader partai menjadi tantangan dan tantangan yang terkait dengan partai Garuda DPD Aceh. Kata Kunci: Verifikasi partai, Strategi Pemasaran, Partai Garuda, Pemilu.
Pemikiran Ali Hasjmy Tentang Konsep Kepemimpinan Politik Perempuan di Aceh zaini safitri; Dr. Effendi Hasan, M.A
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 1 (2019): Februari 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1967.184 KB)

Abstract

ABSTRAKKondisi masyarakat Aceh yang patriarkhi cenderung melihat laki-laki sebagai senter dalam rumah tangga dan juga dalam kepemimpinan politik, Ali Hasjmy berpendapat bahwa perempuan memiliki hak yang sama dalam politik. Pemikiran Ali Hasjmy ini berbeda dengan pandangan masyarakat Aceh pada umumnya,  meyakini laki-laki sebagai pemimpin perempuan baik dalam rumah tangga maupun dalam politik. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menggambarkan kedudukan dan peran kepemimpinan politik perempuan di Aceh dalam pemikiran Ali Hasjmy dan untuk mengetahui korelasi konsep kepemimpinan politik menurut Ali Hasjmy dengan kondisi sosial politik Aceh yang patriarki. Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pemikiran politik Ali Hasjmy dan konsep gender. Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan dan peran kepemimpianan perempuan dalam politik menurut Ali Hasjmy sama dengan kedudukan dan peran laki-laki, karena perempuan dan laki-laki adalah insan yang sederajat dan kedudukan laki-laki dan perempuan sama dalam politik. Korelasi konsep kepemimpinan perempuan menurut Ali Hasjmy dengan kondisi sosial masyarakat Aceh yaitu  pemikiran Politik Ali Hasjmy memberikan perspektif baru dalam memandang kepemimpinan perempuan dalam politik yang selama ini didominasi oleh laki-laki.  Kesimpulan menunjukan bahwa kepemimpinan perempuan dalam pemikiran Ali Hasjmy perempuan dapat menjadi pemimpin politik karena, kepemimpinan merupakan satu peran yang dapat dilakukan laki-laki maupun perempuan, kepemimpinan bukan kodrati yang tidak dapat diubah.Kata Kunci: Pemikiran Politik, Kepemimpinan Perempuan, PolitikCONCEPT OF LEADERSHIP ON POLITICAL BASED ON ALI HASJMY’S POLITICAL THINGKING.ABSTRACTThe patriarchal condition of Acehnese people tends to put the men at the center in a family life and also in a political leadership. However, Ali Hasjmy suggested that women have the same right in politics. This idea of Ali Hasjmy about women seems to be so different compared to how Acehnese people, who happen to be the Muslim majority. They believe that men are the leaders for women either in family life or politics. The aim of this study is to illustrate the position and role of women leadership in politics in Aceh in Ali Hasjmy point of view. This study also to define the correlation betweenpolitical leadership concept based on Ali Hasjmy point of view and patriarchal socio-political condition in Aceh. To analyze these issues in this study, the researcher utilizes the political theory of Ali Hasjmy and the gender concept. The result of the study shows that the position and role of women political leadership as it is mentioned by Ali Hasjmy is equal as the men political leadership because men and women are two equal creatures in politics. As for the correlation between women leadership according to Ali Hasjmy and the social condition of Acehnese people are as a new political perspective of women political leadership which has been dominated by men. It may be concluded that women leadership of Ali Hasjmy suggests that women can be a political leader as well because leadership is such a role that can be done by both men and women. Leadership is not something absolute that can not be changed. Keywords: Political view, women leadership, politics
Peran Biro Humas dan Protokol Setda Aceh dalam mempublikasikan Kegiatan Pimpinan di Media Online Raesa Nadya; Mahyuzar Mahyuzar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2019): Mei 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkangambarannyatamengenaiperan Biro Humas dan Protokol Setda Aceh dalam mempublikasikan kegiatan pimpinan di media online. Dalam penelitian ini digunakan 4 kategori peran Humas menurut Dozier Broom yang dijadikan acuan oleh peneliti sebagai landasan teoritis dalam penelitian karenadapat menggambarkan bagaimana peran yang telah dijalankandenganbaikolehBiro Humas dan Protokol Setda Aceh dalam mempublikasikan kegiatan pimpinan di media online.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pemilihan informan yang digunakan ialah teknik Purposive Samplingdengan5 informan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancaradan dokumentasi. Berdasarkanpenelitian yang telahdilakukan, diperolehhasilbahwa: 1. Biro Humas dan Protokol Setda Aceh telah menjalankan peran dengan baik dalam mempublikasikan kegiatan pimpinan secara rutin di media online dengan mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi mengenai program dan kegiatan pimpinan kepada publik lalu mempublikasikan informasi tersebut melalui media online. 2. Sesuai dengan 4 kategori peran Humas menurut Dozier Broom, Biro Humas dan Protokol Setda Aceh dalam menjalankan peran sebagai penasehat ahli yaitu membantu mencarikan solusi dalam menyelesaikan masalah hubungan dengan publik. Kemudian Humas juga dalam menjalankan peran sebagai fasilitator komunikasi yaitu membantu pihak manajemen dalam hal mendengar apa yang diinginkan publiknya. Kemudian Humas juga dalam menjalankan peran sebagai pemecahan masalah yaitu membantu pimpinan baik sebagai penasihat hingga mengambil tindakan dalam menghadapi persoalan secara rasional dan profesional. Kemudian Humas juga dalam menjalankan peran sebagai teknisi komunikasi yaitu bagaimana Humas menjalin hubungan yang baik dengan instansi dan media terkait.Kata Kunci : Peran, Biro Humas dan Protokol Setda Aceh,Publikasi, Media Onlinethe role of the Public Relations Bureau and the Aceh Secretariat Protocol in publishing leadership activities in online mediaThis study aims to get a picture of the role of the Public Relations Bureau and the Aceh Secretariat Protocol in publishing leadership activities in online media. In this study four categories of PublicRelations roles according to Dieroier Broom are used as references by researchers as theoretical foundations in research because they can illustrate how roles have been played with both the Public Relations and Local Protocols. Aceh in publishing leadership activities in online media. This study is a qualitative research with a descriptive type. The informant selection technique used was the Purposive Sampling technique with 5 informants in this study. Data collection methods used are observation, interview and documentation. Based on the research that has been done, it is obtained that: 1. The Public Relations Bureau and Protocol of the Regional Secretariat of Aceh have carried out a good role in publicizing leadership activities routinely in online media by gathering, processing and presenting information about leadership programs and activities to the public and publishing such information through online media. 2. In accordance with the 4 categories of PublicRelations roles according to Dozier Broom, the Public Relations Bureau and the Aceh Secretariat Protocol in carrying out their roles as expert advisors are helping to find solutions to solving public relations problems. Then Public Relations is also in carrying out the role as a communication facilitator that is helping the management in terms of hearing what the public wants. Then Public Relations is also in carrying out the role as problem solving that is helping the leadership both as advisers to take action in dealing with problems rationally and professionally. Then Public Relations is also in carrying out the role as a communication technician, that is how Public Relations establishes good relationships with relevant agencies and media.Keywords: Role, Public Relations Bureau and Aceh Secretariat Protocol, Publications, Online Media
UPAYA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) ACEH DALAM MENSOSIALISASIKAN PESAN DAMAI “PILIHAN BOLEH BEDA GEUTANYOE MEUSYEDARA” UNTUK MENYUKSESKAN PILKADA ACEH 2017 Muhammad Suheri; Dr. Hamdani M. Syam, MA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 1 (2019): Februari 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (418.755 KB)

Abstract

 ABSTRAKPenelitian ini berjudul Upaya Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Dalam Mensosialisasikan Pesan Damai “Pilihan Boleh Beda Geutanyoe Meusyedara” Untuk Menyukseskan Pilkada Aceh 2017. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dalam mensosialisasikan pesan damai kepada masyarakat Aceh untuk menekan atau meminimalisirkan tingkat peluang terjadinya kekerasan/intimidasi yang kerap terjadi selama pemilihan kepala daerah berlangsung, seperti halnya kekerasan/intimidasi yang kerap terjadi pada Pilkada Aceh sebelumnya yaitu pada pemilihan tahun 2012 lalu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, peneliti menganalisis hasil penelitian ini dengan bantuan teori peran (role theory). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komisi Independen Pemilihan telah melakukan berbagai upaya untuk menyukseskan Pilkada Aceh 2017, adapun upaya yang dilakukan adalah dengan menginstruksikan KIP Kota/Kabupaten untuk lebih mengutamakan sosialisasi pesan damai, bekerjasama dengan Polda Aceh untuk mengajak petinggi-petinggi partai lokal di aceh untuk deklarasi pilkada damai, mengadakan acara-acara hiburan bertema Pilkada damai dan mengarak maskot Pilkada damai “Si Tambo” ke seluruh kota besar di Aceh, semua upaya yang dilakukan oleh KIP semata-mata untuk mewujudkan Pilkada Aceh dapat berjalan aman dan damai. Kata Kunci: Sosialisasi, Pilihan Boleh Beda Geutanyoe Meusyedara, Pilkada Aceh The efforts of the Aceh Independent Election Commission in Socializing the Peaceful Message “Pilihan Boleh Beda Geutanyoe Meusyedara” to Succeed Aceh Local Leader Election 2017 ABSTRACTThis research is entitled The efforts of the Aceh Independent Election Commission in Socializing the Peaceful Message “Pilihan Boleh Beda Geutanyoe Meusyedara” to Succeed Aceh Local Leader Election 2017. The purpose of this study is to find out the effort of The Aceh Independent Election Commission (KIP) is promoting social messages to Acehnese people to decrease or minimize the level of violence or intimidation possibility that may occurs during the local leader elections as it happened in the previous local leader election in 2012. In this study the researcher used a qualitative descriptive approach and using observation, interviews and documentation as the technique of data collections. The researcher analyzed this research by using the role theory. The results of this study indicates that the Independent Election Commission has made various efforts to succeed the Aceh Local Leader Election 2017. The efforts are  giving a command to the each regional of  independent election commission to make priority of the peace message in the election, Collaborating with the regional police to ask the officials declarating the peace local leader election, making some entertaining programs with a peaceful local leader election theme, and also parading “Tambo” the mascot of peaceful election to all major cities in Aceh. All the efforts that have done by The Aceh Independent Election Commission are to create the peaaceful local leader election in Aceh. Keywords: Socialization, Pilihan Boleh Beda Geutanyoe Meusyedara, the Aceh local leader election 
IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT PERIODE 2015-2016 DI KOTA LHOKSEUMAWE (Studi Kasus: Dinas Syari’at Islam Kota Lhokseumawe) Rika Karlina Putri; Prof. Dr. Adwani, M.HUm
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2019): Mei 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

Abstract

ABSTRAKQanun jinayat telah disahkan sebagai aturan dalam bidang Syari’at Islam sebagai pedoman sehari-hari untuk seluruh komponen masyarakat serta sebagai payung hukum bagi masyarakat Aceh, yang dapat memberlakukannya Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat secara efektif hanya beberapa daerah saja, seperti Kota Banda Aceh yang menjadi Rule model pemberlakuan syari’at Islam di Aceh, beserta Kabupaten Aceh Besar. Hampir sebagian besar Kabupaten/Kota di Aceh belum efektif menjalankan Qanun Nomor 6  Tahun 2014  tentang hukum Jinayat, seperti Kota Lhokseumawe. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor tidak terlaksananya hukuman cambuk bagi pelanggar Qanun Jinayat sepanjang tahun 2015-2016 di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan sumber observasi lapangan, dokumentasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini bahwa ada beberapa kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Syari’at Islam khususnya pada pelanggar Qanun Jinayat yang tidak dihukum cambuk di Kota Lhokseumawe selama tahun 2015-2016. Kendala terbesar yang dihadapi adalah ketidakseriusan aparatur penegak hukum yang ditandai dengan garis koordinasi yang belum jelas antara Penyidik Wilayatul Hisbah, Satpol PP, Kejaksaan, dan Mahkamah Syar’iyah. Hal ini terlihat dari saling menyalahkan antara instansi satu dengan lainnya karena, hasil wawancara dengan Kejaksaan dan Mahkamah Syar’iyah mengatakan bahwa pada tahun 2015-2016 tidak ada perkara yang dilimpahkan penyidik ke Kejaksaan sehingga, Kejaksaan juga tidak bisa melakukan tindak lebih lanjut terhadap pelanggar Qanun Jinayat untuk dipersidangkan dan dilakukan eksekusi hukuman cambuk. Kesimpulan penelitian ini bahwa Dinas Syari’at Islam akan  membuat rancangan untuk diskusi masalah pelaksanaan hukuman cambuk bagi pelanggar Qanun Jinayat, yang melibatkan semua aparatur negara seperti polisi, tentara, Satpol PP dan WH untuk membentuk satu team operasi rahasia yang kuat.Kata Kunci: Qanun Jinayat, Cambuk, Kebijakan IMPLEMENTATION OF QANUN NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING JINAYAT LAW 2015-2016 PERIOD IN LHOKSEUMAWE CITY (Case Study: Syari'at Islamic Office in Lhokseumawe City)AbstractQanun Jinayat has been ratified as a rule in the field of Islamic Shari'a as a daily guideline for all components of society and as a legal foundation for Acehnese people, who can enforce Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat law effectively in only a few regions, such as Banda City Aceh which became the Rule of the model of Islamic Shari'a implementation in Aceh, along with the Aceh Besar District. Most districts/cities in Aceh have not been effective in implementing Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat law, such as the City of Lhokseumawe. The purpose of this study was to determine the factors that did not carry out caning for violators of Qanun Jinayat throughout 2015-2016 in the City of Lhokseumawe. This study uses a qualitative approach with sources of field observation, documentation, and in-depth interviews. The results of this study that there are several obstacles in the implementation of Islamic Shari'a, especially for violators of Qanun Jinayat who were not sentenced to caning in Lhokseumawe City during 2015-2016. The biggest obstacle faced was the lack of seriousness of law enforcement officials marked by unclear coordination lines between WH Investigators, Satpol PP, Prosecutors, and Mahkamah Syariah. This can be seen from blaming each other with one another. As a result of interviews with the Attorney General's Office and the Syariah Court, in 2015-2016 there were no cases delegated by investigators to the Prosecutor's Office so that the Attorney General could not take further action against Qanun Jinayat was tried and executed with caning. The conclusion of this study is that the Syari'at Islamic Office will need to plan for the discussion of the issue of approval for violators of Qanun Jinayat, which facilitates all countries such as the police, army, Satpol PP, and WH to make a strong secret operations team.Keywords: Jinayat Qanun, Whip, Policy
Pemanfaatan NET Citizen Journalist di NET TV oleh Masyarakat dalam Mempromosikan Kearifan Lokal Indonesia Riska Iwantoni; Dr. Hamdani M. Syam, M.A
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 1 (2019): Februari 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.989 KB)

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini berjudul “Pemanfaatan NET Citizen Journalist di NET TV oleh Masyarakat dalam Mempromosikan Kearifan Lokal Indonesia”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peluang citizen journalist dalam mempromosikan kearifan lokal daerah Indonesia di media NET TV. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih informan. Kriteria informan pada penelitian ini adalah citizen journalist warga negara Indonesia yang sudah pernah mengirim video dan ditayangkan oleh media NET TV. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini memakai teori Uses and Gratification. Teori ini memusatkan perhatian pada kegunaan isi media untuk memperoleh gratifikasi atau pemenuhan kebutuhan. Ada 13 citizen journalist  Indonesia yang diwawancara dalam penelitian ini, dan sebagai informan pendukung, juga diwawancarai produser  dari pihak NET TV. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemanfaatan media NET Citizen Journalist dapat membantu meningkatkan promosi daerah. Selain itu warga menjadikan wadah ini sebagai pekerjaan sampingan sebagai penyalur hobi  dan kebanggaan atas karya sendiri. The Application of NET Citizen Journalist on NET TV for Citizen in Promoting of Indonesia’s Local WisdomABSTRACTThis study is entitled “The Application of NET Citizen Journalist on NET TV for Citizen in Promoting of Indonesia’s Local Wisdom”. The purpose of study is to know how to gain opportunity of being citizen journalist in presenting Indonesian local wisdom. The study applied purposive sampling technique to choose respondents. Informants criterion in this study was Indonesian citizen journalist who had sent (journalism) videos and those were broadcasted by NET TV. Techniques of data collection used in this study were interview and documentation. Then, theory of research was Uses and Gratification. The theory focused on the use of media content in order to gain gratification and need fulfillment. There were 13 citizen journalists interviewed in this study. In addition, a NET TV producer was involved to be an interviewee as additional informant. The result shows that the use of NET CJ helps to increase promotion (for tourism, etc.) of a province/regency. Besides, citizens are able to utilize the program for hobby and alternate income as their creations can be prides for themselves.
Pengaruh Penggunaan Smartphone Terhadap Ketergantungan Memperoleh Informasi Materi Kuliah (Studi Terhadap Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan Angkatan 2013-2017) Jessica Reginasih Bakkara; Dr. Amsal Amri M.Pd
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 1 (2019): Februari 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1637.829 KB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Pengaruh Penggunaan Smartphone Terhadap Ketergantungan Memperoleh Informasi Materi Kuliah (Studi Terhadap Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  Jurusan Ekonomi Pembangunan Angkatan 2013-2017)”. Penelitian ini bertujuan melihat dan menjelaskan apakah ada pengaruh penggunaan smartphone terhadap ketergantungan untuk memperoleh informasi materi kuliah. Populasi pada penelitian ini mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan angakatan 2013-2017 yang berjumlah 351 mahasiswa, jumlah sampel yang ditentukan dengan menggunakan rumus slovin presisi 10% dari jumlah responden, maka besarnya sampel yang diambil adalah sebanyak 78 responden. Teori Ketergantungan merupakan teori yang menunjukkan bahwa yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini adalah ketergantungan seseorang terhadap smartphone dapat diakibatkan oleh jangka waktu yang sangat lama, dan tingginya tingkat kebutuhan informasi dalam perkuliahan sehingga membuat banyak mahasiswa mencari alternatif  dengan menggunakan smartphone sehingga menimbulkan ketergantungan terhadap mahasiswa. Pada penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif analisis deskriptif. Data primer sebagai instrumen penelitian, dan diolah secara statistic dengan program SPSS versi 16 yaitu, uji asumsi klasik, uji regresi linier sederhana, uji t hitung, dan identifikasi determinan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai thitung adalah sebesar 5,609 dan nilai ttabel pada 0,05 pada uji dua sisi diketahui 1,991, maka Ha diterima, dan dari hasil perhitungan regresi linier diperoleh nilai b = 0,488 (48,8%) dengan taraf siginifikansi 0,000 artinya penggunaan smartphone berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketergantungan memperoleh informasi materi kuliah pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan. Kata Kunci  :Smartphone, Ketergantungan, Materi Kuliah The Influence of The Use Of Smartphone to Dependence on Obtaining Lecture Material Information (Study of Students of the Faculty of Economics and Business, Department of Economic Development, 2013-2017) ABSTRACT This research entitled "The Influence of The Use Of Smartphone to Dependence on Obtaining Lecture Material Information (Study of Students of the Faculty of Economics and Business, Department of Economic Development, 2013-2017) ". This study aimes to find out and explain the Influence of the use Of Smartphone to dependence on obtaining Lecture Material Information. The population of this study was 351 students of the Faculty of Economics and Business, Department of Economic Development. The researcher chose 78 students as the respondents by using the Slovin formula with the level of precision 10%. Dependency Theory is a theory that shows that the main problem in this research is that someone’s dependence on smartphones can be caused by a very long period of time, and the high level of information needs in lectures that make many students look for alternatives by using smartphones so that it causes dependence on students. This research used descriptive  analysis with quantitative approach. The Primary data as research instrument, which is gained statistically by SPSS version 16, are classical assumption test, simple linear regression test, t-test and identification of determinant. Based on the result of the research which was the analysis of hypothesis obtained 5,609 for t-score and t table the critical value of t-table at level of significance 0,05 for two-sided test is 1,991. It can be concluded that the alternative hypothesis (Ha) is accepted. Moreover, the result of linear regression calculation obtained b = 0,488 (48,8%) with a significance level of 0,000 which indicated that The Influence of The Use Of Smartphone gained a positive and significant to Dependence on Obtaining Lecture Material Information (Study of Students of the Faculty of Economics and Business, Department of Economic Development. Key Words : Smartphone, Dependency, Lecture Material.
KEMENANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT PADA PILKADA 2017 (Suatu Penelitian Terhadap Pemasaran Politik Partai Aceh) Sartina wati; Dr. Effendi Hasan, M.A.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2019): Mei 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

Abstract

Pilkada serentak Kabupaten Aceh Barat telah dilaksanakan pada 15 Februari 2017 yang diikuti oleh 3 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Pasangan H. Ramli MS dan Drs. H. Banta Puteh Syam, SH. MM yang diusung oleh Partai Aceh berhasil memenangkan Pilkada, sedangkan menurut hasil survei yang dilakukan Aceh Branding Institute (ABI) Dr. H. T. Alaidinsyah yang merupakan kandidat incumbent dan diusung oleh delapan Partai Nasional lebih berpotensi untuk menang pada Pilkada 2017 di Kabupaten Aceh Barat. Hasil rekapitulasi data pasangan H. Ramli MS dan H. Banta Puteh Syam, SH. MM unggul dengan perolehan sebanyak 52.538 suara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemasaran politik yang dilakukan Partai Aceh dalam memenangkan H. Ramli MS dan mengalahkan kandidat incumbent pada Pilkada 2017 di Kabupaten Aceh Barat dan untuk mengetahui pemasaran politik yang dilakukan Partai Aceh lebih efektif mempengaruhi pemilih di Kabupaten Aceh Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, menggunakan metode wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa pemasaran politik yang dilakukan Partai Aceh pada Pilkada 2017 di Kabupaten Aceh Barat, diantaranya visi misi dan program kerja yang jelas, kampanye secara langsung ke masyarakat, penyampaian isu-isu politik, survei ke masyarakat, pencitraan calon Bupati, menghadirkan tokoh berpengaruh seperti tokoh mantan kombatan GAM, membentuk tim bayangan, serta melakukan pemetaan. Selanjutnya pemasaran politik yang dilakukan Partai Aceh lebih efektif mempengaruhi pemilih di Kabupaten Aceh Barat, hal ini mencakup beberapa faktor diantaranya karena figur  H. Ramli MS, visi misi dan program kerja yang lebih menyentuh masyarakat, serta karena jargon kandidat. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemasaran politik Partai Aceh efektif mempengaruhi pemilih sehingga berhasil memenangkan Pilkada 2017 di Kabupaten Aceh Barat.THE VICTORY OF REGENT AND VICE REGENT OF ACEH BARAT IN REGIONAL ELECTION IN 2017 (A study of Political Marketing of Aceh Party)The regional election in Aceh Barat Regency was conducted on February 15, 2017 wherethreepairs of candidates Regent and Vice Regent took part. The pair of H. Ramli MS and H. Banta PutehSyam carried by Aceh Party success in winning this election. Based on the result of the survey conducted by Aceh Branding Institute (ABI), H. T. Alaidinsyah, the incumbent candidate whichis under theNational Party has a higher potential to win the 2017 regional election in Aceh Barat Regency. The result of data recapitulation shows that the AcehPartysurpasses the other party with 52.538 votes. This research aims to find out the political marketing which was done by Aceh Party in winning H. Ramli MS to defeat the incumbent candidate in 2017 Regional Election in Aceh Barat and to study the political marketing conducted by Aceh Party which is more effective in influencing the voters in Aceh Barat Regency. The method used in this research is a qualitative descriptive using interview and literary search. The result of the research shows that several political marketing done by the Aceh Party isclear vision and mission and work program, direct campaign to the community, submission to political issues, survey to the community, excellent self-image of the candidates, presenting an influential figure such as former combatant of the Free Aceh Movement (GAM), form a shadow team, and do a mapping.Furthermore, the political marketing conducted by Aceh Party is more effective in influencing the voters in Aceh Barat Regency, which covers on some factors such as the figure of H. Ramli MS, vision and mission and work program that impress the community more, and also due to the tagline of the candidate. From the result of the research, it can be concluded that the political marketing conducted by Aceh Party is more effective in influencing the voters, thus they can win the 2017 regional election in Aceh Barat Regency.
Tanggapan Masyarakat Pidie Terhadap Partai Politik Berasaskan Islam Nazarul Ahya; Dr. Effendi Hasan, MA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 1 (2019): Februari 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2506.01 KB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji tentang tanggapan masyarakat Pidie terhadap partai politik berasaskan Islam pada pemilu Legislatif 2009 dan 2014 yakni terhadap partai PKS dan PDA Pidie, PKS dan PDA sulit memperoleh suara mayoritas di Pidie. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggapan masyarakat Pidie terhadap partai PKS dan PDA, dan untuk mengetahui faktor penyebab rendahnya jumlah suara PKS dan PDA di Pidie pada pemilu Legislatif 2009 dan 2014. Teori yang digunakan yaitu politik identitas, dan teori partai politik. Penulis menggunakan penelitian lapangan dan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian alisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mulai adanya rasa kurang menerima oleh masyarakat Pidie terhadap PKS dan PDA. Selanjutnya faktor penyebab rendanya jumlah suara partai PKS dan PDA pada pemilu Legislatif 2009 dan 2014 di Kabupaten Pidie, ada faktor internal dan ada faktor eksternal, adapun faktor internal diantaranya adalah : tercorengya nama PKS dan PDA, kurang solid dan lemahnya komunikasi antar kader partai, mesin partai yang kurang berjalan, dan kurangnya sosialisasi dengan masyarakat. Adapun faktor eksternal yaitu: intimidasi, kuatnya pengaruh partai lokal yang berbasis mantan kombatan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu : adanya penurunan penerimaan masyarakat Pidie terhadap PKS dan PDA. Ada dua faktor penyebab rendahnya suara PKS dan PDA pada pemilu Legislatif 2009 dan 2014 di Pidie, Faktor internal yaitu: tercorengnya nama PKS dan PDA, kurang solidnya antar kader partai, kurangnya sosialisasi dengan masyarakat, faktor eksternal yaitu : intimidasi, kuatnya pengaruh partai lokal yang berbasis mantan kombatan serta masyarakat pidie Yang lebih rasional dalam memilih.RESPONSE PIDIE COMMUNITY AGAINST POLITICAL PARTIES ASSOCIATE ISLAM ( A STUDY OF THE PKS DPD AND PIDIE PDA DPW ) ABSTRACT This study reviewed about the response of Pidie community on Islamic political parties in 2009 and 2014 legislative elections, such as PKS and PDA because both parties were difficult to get majority votes in Pidie. The research purposed to determine the response of Pidie society on PKS and PDA, and also to find out what factors that make the votes of PKS and PDA were low in Pidie in 2009 and 2014 legislative elections. Next, the researcher used identity politics theory and political parties theory. This study was field research and used descriptive analysis research approach. The result of field research showed that Pidie community was less accepting PKS and PDA. In addition, there were several factors that make the votes of PKS and PDA was low in 2009 and 2014 legislative elections of Pidie Regency; internal factor and external factor. The internal factors including the name of PKS and PDA was discredit, the party cadres were less solid and lack of communication, the party machine was stuck, and the party was lack of socialization with the society.  In other occasion, the external factors were: the intimidation, the strong influence of local parties that based on ex-combatants, and less popularity of PKS and PDA cadres. The conclusion was there was a decrease acceptance of Pidie community on PKS and PDA. Besides, there were two factors that caused the votes of PKS and PDA were low in Pidie in 2009 and 2014 legislative elections, they were internal factors such as the name of PKS and PDA was discredit, the party cadres were less solid and lack of communication, the party machine was stuck, and the party was lack of socialization with the society, and the external factors such as the intimidation, the strong influence of local parties that based on ex-combatants, and Pidie people were more rational in electing.
Peran Partai Partai Persatuan Pembangunan Dalam Melahirkan Qanun Pelaksanaan Syariat Islam Di ACEH Periode 2009-2014 Munawwar Munawwar; Effendi Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2019): Mei 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

Abstract

PPP merupakan salah satu partai politik yang berasas Islam, partai politik merupakan sarana perjuangan dalam dunia perpolitikan, PPP memiliki kewajiban sesuai dengan amanah konstitusinya untuk mendorong lahirnya qanun berkenaan dengan syariat Islam. 2009 merupakan tahun pertama partai politik lokal ikut pemilu, Kehadiran partai politik ini dapat mempermudah kinerja PPP ataupun mempersulit kinerja PPP dalam melahirkan regulasi berkenaan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Periode 2009-2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Peran PPP Provinsi Aceh Dalam melahirkan Qanun syariat Islam Periode 2009-2014; untuk mengetahui Strategi PPP Provinsi Aceh dalam memperjuangkan berlaku Syariat Islam Di Aceh sesuai dengan Platform Partai. Adapun dalam penelitian ini menggunakan dua teori yaitu teori politik kartel dan teori partai politik sebagai alat analisis menjawab permasalahan penelitian. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah data primer yaitu dengan wawancara dan data sekunder berupa dokumentasi/kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PPP Provinsi Aceh memiliki peran yang cukup besar, dimana PPP  menjadi pelopor utama dalam memberikan pandangan terhadap qanun berkenaan syariat Islam sebelum disahkah, dan mendukung draft rancangan qanun berkenaan syariat Islam yang disodorkan oleh Eksekutif, untuk menunjukkan peran mereka di Parlemen, kader PPP melakukan lobi dengan partai politik lainnya, peran ini menunjukkan bahwa PPP tidak termasuk kedalam Partai politik yang telah terkartelisasi. Strategi yang digunakan oleh PPP Provinsi Aceh dalam berjuang, telah sesuai dengan fungsi partai politik. PPP merupakan salah satu partai politik yang berasas Islam, partai politik merupakan sarana perjuangan dalam dunia perpolitikan, PPP memiliki kewajiban sesuai dengan amanah konstitusinya untuk mendorong lahirnya qanun berkenaan dengan syariat Islam. 2009 merupakan tahun pertama partai politik lokal ikut pemilu, Kehadiran partai politik ini dapat mempermudah kinerja PPP ataupun mempersulit kinerja PPP dalam melahirkan regulasi berkenaan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Periode 2009-2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Peran PPP Provinsi Aceh Dalam melahirkan Qanun syariat Islam Periode 2009-2014; untuk mengetahui Strategi PPP Provinsi Aceh dalam memperjuangkan berlaku Syariat Islam Di Aceh sesuai dengan Platform Partai. Adapun dalam penelitian ini menggunakan dua teori yaitu teori politik kartel dan teori partai politik sebagai alat analisis menjawab permasalahan penelitian. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah data primer yaitu dengan wawancara dan data sekunder berupa dokumentasi/kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PPP Provinsi Aceh memiliki peran yang cukup besar, dimana PPP  menjadi pelopor utama dalam memberikan pandangan terhadap qanun berkenaan syariat Islam sebelum disahkah, dan mendukung draft rancangan qanun berkenaan syariat Islam yang disodorkan oleh Eksekutif, untuk menunjukkan peran mereka di Parlemen, kader PPP melakukan lobi dengan partai politik lainnya, peran ini menunjukkan bahwa PPP tidak termasuk kedalam Partai politik yang telah terkartelisasi. Strategi yang digunakan oleh PPP Provinsi Aceh dalam berjuang, telah sesuai dengan fungsi partai politik.

Page 50 of 102 | Total Record : 1018