Garuda - Garba Rujukan Digital

Kecantikan sebagai _ideal self_perempuan (studi kasus di Klinik Azqiara, Kecamatan Baiturahman, Banda Aceh) Nurul Afifah; Yuva Ayuning Anjar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKKecantikan merupakan salah satu faktor terpenting dalam penampilan perempuan. Secara psikis kecantikan dapat dilihat dari kepribadian kecerdasan bahkan pengetahuan dan pendidikan. Secara fisik, kecantikan perempuan dapat dilihat melalui bentuk badan, warna kulit, warna rambut, bentuk hidung, bentuk mata dan sebagainya. Solusi yang dilakukan perempuan untuk tampil menarik dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya menggunakan produk kecantikan seperti skincare. Banyaknya produk kecantikan yang ada di Banda Aceh, perempuan lebih mengutamakan perawatan di klinik kecantikan. Adanya klinik kecantikan ini mendorong individu untuk menggunakan mengkomsumsi produk-produk yang bisa merubah apa yang mereka mau untuk dirubah terutama produk pemutih, yang dapat membantu mereka memenuhi rasa percaya diri mereka dan individu rela mengeluarkan biaya berapapun untuk melakukan perawatan di klinik kecantikan agar terlihat memiliki standar ekonomi yang baik. Teori yang digunakan adalah teori Konsep Diri yang terdiri dari beberapa unsur seperti gambaran diri, ideal diri,harga diri, peran dan identitas. Metode penelitan yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Metode ini memakai teknik pengumpulan data diantaranya observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informan merasa bahwa dirinya belum ideal karena masih banyak kekurangan terutama dalam penampilan fisik sehingga perlu melakukan perawatan kecantikan di klinik kecantikan untuk meningkatkan kepercayaan diri.Kata kunci : Kecantikan, Ideal Self dan Kepercayaan ABSTRACKBeauty is one of the most important factors in a woman's appearance. Psychologically, beauty can be seen from personality, intelligence, even knowledge and education. Physically, women's beauty can be seen through body shape, skin color, hair color, nose shape, eye shape and so on. Solutions for women to look attractive are done in various ways, one of which is using beauty products such as skincare. There are so many beauty products in Banda Aceh, women prefer treatment at beauty clinics. The existence of this beauty clinic encourages individuals to use and consume products that can change what they want to change, especially whitening products, which can help them fulfill their self-confidence and individuals are willing to pay whatever it takes to have treatment at the beauty clinic so that it looks like they have standards. good economy. The theory used is the theory of self-concept which consists of several elements such as self-image, self-ideal, self-esteem, role and identity. The research method used is qualitative research with a phenomenological approach. This method uses data collection techniques including observation, interviews and documentation. The results showed that the informants felt that they were not ideal because there were still many deficiencies, especially in physical appearance, so they needed to do beauty treatments at a beauty clinic to increase self-confidence.Keywords: Beauty, Ideal Self and Trust

Transformasi Digital Sebagai Media Promosi Pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus: Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah) Wildan Arfiga; Wais Alqarni; Afrijal Afrijal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Transformasi digital sudah menjadi suatu kewajiban terhadap perubahan perkembangan zaman yang mempengaruhi seluruh sektor terkhusus pada pariwisata. Kabupaten Aceh Tengah merupakan wilayah perkembangan pembangunan pariwisata yang sudah selayaknya mengembangkan digital terhadap promosi pariwisata dengan penggunaan E-Government. tetapi sekarang ini, penerapan teknologi terhadap promosi belum dilakukan secara maksimal. Hal ini memberikan efek yang negatif baik kepada masyarakat maupun wisatawan yang masih bingung tentang bagaimana penjelasan khusus pada suatu wilayah destinasi wisata. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui serta menjelaskan bagaimana upaya dan hambatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap transformasi digital sebagai media promosi pariwisata. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori indikator keberhasilan penerapan E-Government, yang meliputi adanya Support (Pendukung), Capacity (Kapasitas), dan Value (Manfaat). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan digital E-Government secara khusus terhadap promosi pariwisata masih belum dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu, ada tiga upaya pada indikator Support yang dilakukan pemerintah yaitu, peningkatan regulasi, pengalokasian dana, peningkatan infrastruktur. Terdapat dua upaya pada indikator Capacity yaitu, peningkatan SDM, dan pembuatan program. Terdapat dua upaya pada indikator Value yaitu, manfaat penunjang Pertumbuhan Ekonomi, dan manfaat peningkatan ilmu teknologi. Namun, dalam menjalankan upaya dan strategi tersebut, terdapat lima hambatan yang dihadapi oleh pemerintah, yaitu kurangnya SDM, kurangnya alokasi dana, kurangnya penerapan Standar Operasional Prosedur terhadap Pariwisata, kurangnya komitmen dan regulasi dari pemerintah, serta kurangnya kerjasama. Untuk itu, diharapkan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dapat menjalankan transformasi digital dengan memanfaatkan E-Government sebagai media promosi pariwisata dengan menjalankan segala upaya yang direncanakan dan menanggulangi hambatan yang ada untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, perkembangan masyarakat dan wilayah melalui pariwisata.DIGITAL TRANSFORMATION AS A MEDIA TO PROMOTE TOURISM IN CENTRAL ACEH DISTRICT (Case Study: Central Aceh District Tourism Office)Digital transformation has become an obligation to the changing times that affect all sectors, especially in tourism. Central Aceh Regency is an area of growing tourism development that should develop digital towards tourism promotion with the use of E-Government. But now, the application of technology to promotion has not been carried out optimally. This has a negative effect on both the community and tourists who are still confused about how to explain specifically in a tourist destination area. The purpose of this research is to find out and explain how the efforts and obstacles made by the government towards digital transformation as a medium for tourism promotion. The theory used in the research is the theory of indicators of successful implementation of E-Government, which includes the existence of Support, Capacity, and Value. This research uses qualitative methods with data collection techniques by means of observation, interviews, and documentation so as to produce descriptive data. The results showed that the utilization of digital E-Government specifically for tourism promotion is still not implemented optimally. Therefore, there are three efforts on the Support indicator made by the government, namely, increasing regulations, allocating funds, improving infrastructure. There are two efforts on the Capacity indicator, namely, increasing human resources, and making programs. There are two efforts on the Value indicator, namely, the benefits of supporting Economic Growth, and the benefits of increasing technological knowledge. However, in carrying out these efforts and strategies, there are five obstacles faced by the government, namely the lack of human resources, lack of funding allocation, lack of application of Standard Operating Procedures for Tourism, lack of commitment and regulation from the government, and lack of cooperation. For this reason, it is hoped that the Central Aceh Regency government can carry out digital transformation by utilizing E-Government as a medium for tourism promotion by carrying out all planned efforts and overcoming existing obstacles to increase regional economic growth, community and regional development through tourism.

Pengaruh Terpaan Informasi Covid-19 Di Media Sosial Instagram Terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat Di Gampong Gunong Cut Kabupaten Aceh Barat Daya Yuyun Agustina
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Peran.masyarakat.dalam.menyikapi.informasi.di.masa.pandemi.COVID-19,.media.massa memiliki.banyak.fungsi.salah.satunya.sebagai.penyampaian.informasi.kepada.masyarakat luas. Media massa pun mengikuti berbagai perkembangan COVID-19. Di masa pandemi, pemberitaan tentang COVID-19 juga dapat memengaruhi sikap dan tindakan. Tujuan.dari penelitian.ini.adalah.untuk.mengetahui.seberapa.besar.perubahan.perilaku.masyarakat.di Gampong Gunong Cut Kabupaten Aceh Barat Daya setelah terpapar informasi COVID-19 di Instagram. Metode survey explanatory penelitian kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, teori Stimulus Organism Response (S-O-R) Hovland digunakan. Menurut teori ini, komunikator secara langsung dipengaruhi oleh media massa. Teori ini juga berasumsi bahwa rangsangan tertentu, seperti simbol, isyarat nonverbal, dan kata-kata, juga akan menyebabkan orang lain bereaksi dengan cara tertentu. Dalam penelitian ini digunakan kuesioner atau kuisioner untuk pengumpulan data, dan digunakan purposive sampling untuk memilih 73 responden. Hipotesis bahwa masyarakat di Gampong Gunong Cut Kabupaten Aceh Barat Daya mengalami perubahan perilaku akibat terpapar informasi COVID-19 di media sosial Instagram menjadi dasar temuan penelitian ini. Kata Kunci: Terpaan Media, Perubahan Perilaku

PERAN DINAS SYARI’AT ISLAM DALAM MENGHADAPI PERBEDAAN ALIRAN-ALIRAN DALAM ISLAM DI KOTA BANDA ACEH HELMI HARIS MUNANDAR
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Islam sebagai agama besar rentan terhadap perpecahan yang mengarah pada munculnya ajaran - ajaran baru yang menyimpang dari ajaran dasar Islam tidak terkecuali Propinsi Aceh. Lewat Surat Edaran yang di keluarkan oleh PLt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang berkaitan dengan perbedaan paham atau aliran-aliran dalam Islam di Aceh pada tanggal 13 Desember 2019 yang berisi tentang larangan untuk mengadakan pengajian selain dari I’tiqad Ahlusunnah Waljamaah yang bersumber hukum mazhab syafi’iyah. Maka Peran Dinas syari’at Islam di Kota Banda Aceh sangat penting, dikarenakan banyaknya kasus perseteruan antar sesama pemeluk Agama Islam di Aceh. Baik kasus tentang perbedaan pendapat, atau hal lainnya yang berdampak pada keresahan masyarakat Aceh itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Peran Dinas Syari’at Islam Kota Banda Aceh dalam mengahadapi perbedaan Aliran-Aliran Islam di Kota Banda Aceh dan Untuk mengetahui apa saja kendala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam menghadapi perbedaan Aliran-Aliran Islam di Kota Banda Aceh. Metode Penelitian ini menggunakan teori peran dan teori Toleransi Beragama yang memakai metode pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan obesrvasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah peran Dinas Syari’at Islam Kota Banda Aceh dalam menghadapi perbedaan berbagai aliran-aliran Islam di Kota Banda Aceh tentu tidak bisa dilepaskan dari aliran-aliran tersebut yang harus diketahui oleh pihak DSI Kota Banda Aceh. Meskipun kendala dalam melakukan hal itu adalah menyangkut tenaga SDM yang sebagian belum memahami berbagai aliran-aliran dalam Islam yang berkembang di Aceh dan Kendala internal lainnya juga masih minimnya pelaksanaan kebijakan sosialisasi oleh pihak DSI Kota Banda Aceh terkait aliran-aliran Islam yang dilarang dalam masyarakat. Maka Sebagai pihak yang mengayomi masyarakat untuk tidak saling berkonflik Dinas Syari’at Islam hendaknya agar terus meningkatkan peranannya dalam menghadapi berbagai perbedaan aliran-aliran Islam yang berkembang. Kata Kunci: Peran, Dinas Syari’at Islam, Aliran Islam

POLITIK IDENTITAS ETNIS TIONGHOA DALAM PILKADA ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017 (STUDI KASUS DESA PASAR BLANGPIDIE) Hendra Saputra
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sebagai negara yang menganut paham Demokrasi, Indonesia menyelenggarakan pemilu untuk memilih para pemimpinnya, antara lain pemilihan umum kepala daerah yang dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun sekali, setiap warga negara yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan suara mereka dan menjadi anggota penyenggaraan pesta demokrasi, hal ini Tanpa ada pengecualian terhadap kaum minoritas seperti masyarakat Tionghoa. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalan mengapa bentuk partisipasi masyarakat Tionghoa hanya dalam pemberian hak suara serta faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan umum kepala daerah di Desa Pasar Blangpidie kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2017. penelitian ini menggunakan landasan teori partisipasi politik dan politik identitas etnis dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, Observasi lapangan dan dokumentas, teknik analisis data yang dipakai yakni teknik analisis Interaktif dimana teknik ini memiliki beberapa langkah antara lain pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian telah menunjukkan Bentuk partisipasi masyarakat etnis Tionghoa dalam Pilkada 2017 adalah pemberian hak suara. Masyarakat etnis Tionghoa belum ikut berpartisipasi dalam donatur kampanye dan tim penyelenggara Pilkada, serta sebagai calon kandidat pemilu. Adapun faktor yang mendukung masyarakat etnis Tionghoa untuk ikut memberikan suara pada Pilkada 2017 adalah tidak adanya bentuk tindak diskriminasi pada masyarakat etnis Tionghoa selama pemberian hak suara di Pilkada, kesadaran diri sebagai warga negara Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam politik, dan rasa ingin tahu pemilih pemula etnis Tionghoa terhadap proses Pilkada. Sedangkan faktor yang menghambat Tionghoa untuk ikut berpartisipasi pada Pilkada ialah kesibukan kegiatan pribadi, ingin lebih fokus dalam bekerja, merasa politik bukan bagian dari mereka, kurangnya pemahaman dan anggapan ketidakpastian dalam politik. Dari hasil temuan penelitian maka diperlukan masyarakat etnis Tionghoa khususnya di desa Pasarblangpidie bisa aktif dalam partisipasi politik seperti meningkatkan kepedulian dan kesadaran dalam segala kegiatan politik tentu akan membawa dampak positif bagi mereka. Kata Kunci: Pilkada, Blanpidie, masyarakat Tionghoa

PERAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH TERHADAP IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA KECAMATAN MUHAMMAD FATWA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Roda pemerintahan daerah harus berjalan semakin baik setiap tahunnya. Penggunaan electronic government atau e-government dalam perwujudan pemakaian teknologi informasi serta komunikasi (Information and Communication Technology) saat kegiatan pemerintahan berlangsung, diupayakan dapat terciptanya pemerintahan yang lebih efektif serta efisien. Tetapi pada realita dilapangan e-government belum berjalan maksimal sebab masih ada beberapa masalah yang muncul seperti website yang tidak berjalan dengan baik atau masih ada website yang tidak memberikan update informasi sehingga banyak masyarakat yang tidak mendapatkan informasi. Seharusnya Diskominfotik Kota Banda Aceh dapat mengatasi masalah tersebut yang ada di kecamatan. Penelitian ini bertujuan mengetahui serta menjelaskan bagaimana peran dan hambatan Diskominfotik dalam mewujudkan e-government secara maksimal. Penelitian ini menggunakan teori peran, e-government, dan implementasi yang dapat mempermudah penulis dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif yang dapat mendukung penulis dalam penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah peran Diskominfotik belum maksimal dikarenakan masih ada beberapa pengelola website yang secara SDM tidak memedai serta pengawasan yang kurang aktif terhadap pengelola website disetiap kecamatan sehingga menyebabkan website yang tidak aktif. Hambatan yang dialami Diskominfotik ialah komunikasi yang kurang baik terhadap pengelola website dikecamatan, sumber daya manusia yang kurang memadai dan juga sering sekali para pengelola website tidak mengindahkan intruksi yang diberikan oleh Diskominfotik yang menyebabkan masyarakat tidak mendapat informasi serta pelayanan yang baik. Oleh karena itu kedepannya Diskominfotik seharusnya memberikan pelatihan yang rutin kepada para pengelola website agar mereka dapat bekerja secara maksimal dan bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut dan Diskominfotik seharusnya melakukan pengawasan secara rutin terhadap para pengelola website di setiap kecamatan. Kata Kunci : e-government, Diskominfotik, Kecamatan, Peran

INTEGRITAS PANWASLIH PROVINSI ACEH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI PADA PEMILU TAHUN 2019 DI ACEH Muhd. Arbiansyah Farthuby
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Korupsi merupakan perilaku pidana yang sangat merugikan banyak masyarakat yang biasanya dilakukan oleh pejabat publik yang dipilih oleh masyarakat sendiri. Namun, kenyataan di lapangan masih terdapat sebagian anggota yang ikut mencalonkan dirinya dalam agenda pemluli, seperti yang terjadi dalam pemilu di Aceh tahun 2019. Oleh karena itu penting kiranya dilakukan kajian terhadap integritas lembaga pelaksana pemilu tersebut, salah satunya ialah PANWASLIH Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Panwaslih Provinsi Aceh dalam penyelesaian sangketa terkait pencalonan mantan narapidana korupsi pada pemilu legislatif di Provinsi Aceh tahun 2019 dan integritas Panwaslih Provinsi Aceh dalam penyelesaian sangketa terkait pencalonan mantan narapidana korupsi pada pemilu legislatif di Provinsi Aceh tahun 2019. Penelitian ini menggunakan teori moralitas Immanuel Kant. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya deskriptif. Informan penelitian ini terdiri pihak PANWASLIH, KIP, KPU dan pengamat politik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dukumentasi. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa peran Panwaslih Provinsi Aceh dalam penyelesaian sangketa terkait pencalonan mantan narapidana korupsi pada pemilu legislatif di Provinsi Aceh tahun 2019 dilakukan dengan mengawasi proses pencalonan mantan narapidana kuropsi sebagai perserta Pemilu 2019, memastikan terpenuhinya seluruh syarat pencalonan mantan nara pidana koruptor pada Pileg 2019 serta menjalin komunikasi politik dengan partai politik pengusung mantan nara pidana koruptor pada Pileg 2019. Integritas Panwaslih Provinsi Aceh dalam penyelesaian sangketa terkait pencalonan mantan narapidana korupsi pada pemilu legislatif di Provinsi Aceh tahun 2019 ditinjau menurut teori moralitas yang dikemukakan Immanuel Kant sudah mengambarkan moralitas yang baik. Hal ini dilakukan dengan tidak melakukan konfromi politik dan konsisten pada peraturan perundang-undangan pemilu dan bersikap inddependan dalam memutuskan perkara Pemilihan Legislatif tahun 2019. Kata Kunci: Integritas, PANWASLIH, Pencalonan Narapidana Korupsi, Pemilu ABSTRACT Corruption is a criminal behavior that is very detrimental to many people, which is usually carried out by public officials who are elected by the people themselves. However, the reality on the ground is that there are still some members who are nominating themselves in the election organizers' agenda, as happened in the 2019 election in Aceh. Therefore it is important to conduct a study of the integrity of the election implementing bodies, one of which is the Aceh PANWASLIH. This study aims to determine the role of the Panwaslih of the Province of Aceh in resolving disputes related to the nomination of ex-corruption convicts in the 2019 legislative elections in Aceh Province and the integrity of the Panwaslih of the Province of Aceh in resolving disputes regarding the nomination of ex-corruption convicts in the legislative elections in Aceh Province in 2019. This research uses Immanuel Kant's theory of morality. This research method uses a qualitative approach with a descriptive type of research. The informants for this study consisted of PANWASLIH, KIP, KPU and political observers. Data collection techniques were carried out by interviews and documentation. The results of the study show that the role of the Aceh Provincial Panwaslih in resolving disputes related to the nomination of ex-corruption convicts in the 2019 legislative elections in Aceh Province is carried out by supervising the process of nominating former corruption convicts as participants in the 2019 election, ensuring that all the requirements for the candidacy of former corrupt convicts in the 2019 legislative election are met. as well as establishing political communication with political parties supporting former corrupt convicts in the 2019 Pileg. The integrity of the Aceh Province Panwaslih in resolving disputes regarding the candidacy of former corruption convicts in the 2019 legislative elections in Aceh Province is reviewed according to the morality theory put forward by Immanuel Kant, which has illustrated good morality. This is done by not carrying out political conformity and being consistent with election laws and regulations and being independent in deciding cases for the 2019 Legislative Elections.Keywords: Integrity, PANWASLIH, Nomination of Corruption Convicts, Elections

EFEKTIVITAS COLLABORATIVE GOVERNANCE DI GAMPONG LAMGUGOB KECAMATAN SYIAH KUALA BANDA ACEH DALAM PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 Hilmi Khoiriyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKBerdasarkan surat edaran Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Efektivitas Collaborative Governance di Gampong Lamgugob dalam Penanggulangan wabah COVID-19, dalam penanggulangannya dengan penerapan Collaborative Governance menuai kegagalan dalam program vaksinasi. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya satu pintu dalam penerimaan data COVID-19 yang konkret, sebagaimana permintaan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh kepada Keuchik Gampong Lamgugob. Untuk mencapai suatu efektivitas Collaborative harusnya terdapat tiga indikator efektivitas, berupa: pencapain tujuan, integrasi dan adaptasi. Teori yang digunakan adalah teori Efektivitas berdasarkan indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Kemudian metode yang digunakan kualitatif-deskriptif dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Collaborative Governance di Gampong Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala dalam penanggulangan wabah COVID-19. Hasil penelitian menunjukan bahwa pencapaian tujuan dalam pencegahan penyebaran wabah COVID-19 di Gampong Lamgugob melalui pencegahan penyebaran wabah COVID-19 melalui penerapan protokol kesehatan sudah dipatuhi dengan baik oleh masyarakat, pencegahan penyebaran wabah COVID-19 dengan sistem isolasi bagi korban terpapar COVID-19, serta pencegahan penyebaran wabah COVID-19 dengan program vaksinasi yang rata-rata masyarakat Gampong Lamgugob sudah mengikuti vaksinasi 1-2. Kesuksesan indikator pencapain tujuan tersebut karena adanya integrasi dalam penyampaian informasi yang dibangun melalui berbagai media informasi, salah staunya adalah WA Group yang dinahkodai oleh Kepala Dusun masing-masing. Indikator adaptasi tercapai juga karena masyarakat dapat beradaptasi dengan kondisi yang ada dan mematuhi berbagai kebijakan dari Pemerintah Gampong Lamgugob. Kata Kunci: Efektivitas, Collaborative Governance, COVID-19, Gampong Lamgugob, Provinsi Aceh ABSTRACKBased on the circular of the Ministry of Home Affairs Regulation Number 20 of 2020 concerning the acceleration of the handling of Corona Virus Disease 2019 in the Regional Government environment. In order to accelerate the handling of COVID-19, fast, precise, focused, integrated and synergistic steps between the Government and Regional Governments are needed. The effectiveness of Collaborative Governance in Gampong Lamgugob in handling the COVID-19 outbreak, in handling it by implementing Collaborative Governance has resulted in failure in the vaccination program. This is evidenced by the absence of a single door for receiving concrete COVID-19 data, as requested by the Banda Aceh City Health Office to the Keuchik Gampong Lamgugob. To achieve Collaborative effectiveness, there must be three indicators of effectiveness, namely: goal attainment, integration and adaptation. The theory used is the theory of effectiveness based on indicators of goal attainment, integration and adaptation. Then the method used is qualitative-descriptive by collecting data through observation, interviews, and documentation. This study aims to determine and analyze the Effectiveness of Collaborative Governance in Gampong Lampgogob, Syiah Kuala District in dealing with the COVID-19 outbreak. The results of the study show that achieving the goal of preventing the spread of the COVID-19 outbreak in Gampong Lamgugob through preventing the spread of the COVID-19 outbreak through implementing health protocols has been well complied with by the community, preventing the spread of the COVID-19 outbreak with an isolation system for victims exposed to COVID-19, as well as preventing the spread of the COVID-19 outbreak with a vaccination program in which the average Gampong Lamgugob community has received 1-2 vaccinations. The success of the indicators for achieving these goals is due to integration in the delivery of information which is built through various information media, one of which is the WA Group which is chaired by the head of each hamlet. The adaptation indicator was also achieved because the community was able to adapt to existing conditions and comply with various policies from the Government of Gampong Lamgugob. Keywords: Effectiveness, Collaborative Governance, COVID-19, Gampong Lamgugob, Aceh Province

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. aceh besar, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA