Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH DALAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS Arifa Zahra
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Berdasarkan Pasal 90 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas. Selanjutnya pelayanan sosial dilakukan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 angka 13. Pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh Pasal 3 menyatakan bahwa Dinas Sosial adalah penyelenggara urusan pemerintahan bidang sosial. Salah satu urusan sosial adalah mengurus penyandang disabilitas yang menjadi bagian dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam kenyataannya terdapat beberapa program Dinas Sosial Kota Banda Aceh belum berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas beserta faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan tugas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh belum maksimal, dilihat dari bantuan dan pelatihan yang diberikan belum merata karena adanya data yang kurang konkret dan penyandang disabilitas netra menjadi prioritas penerima bantuan daripada penyandang disabilitas ragam lainnya, pendampingan dan pengawasan yang diberikan ketika pelatihan berlangsung tidak diberikan dengan optimal sehingga dampak setelah pelatihan tersebut adalah jangka pendek. Faktor pendukung pada pelaksanaan tugas adalah adanya petugas yang mendata, wewenang dan fasilitas yang dimiliki. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya hambatan yang dialami oleh Dinas Sosial saat menjalankan tugasnya ialah kurangnya anggaran dana dalam melaksanakan tugas dan sikap kurang kooperatif penyandang disabilitas untuk memenuhi administrasi sehingga pencairan bantuan tertunda. Diharapkan Dinas Sosial Kota Banda Aceh agar lebih dapat melakukan pendataan secara konkret sehingga bantuan dan pelatihan yang diberikan akan tepat sasaran serta kerjasama yang baik antara pihak dinas dan penyandang disabilitas. Kata Kunci : Kota Banda Aceh, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Penyandang Disabilitas

Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Aceh Dalam Pendekatan Collaborative Governance Oleh Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Mutia Afrida
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penangulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Aceh melalui Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 telah membentuk Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagai wadah lintas pemangku kepentingan dalam menanggulangi kemiskinan di Provinsi Aceh. Akan tetapi, keberadaan tim tersebut ternyata belum mampu mencapai tujuan dari pembentukannya yaitu untuk menanggulangi kemiskinan di Porvinsi Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dalam pendekatan collaborative governance beserta hambatannya. Penelitian ini menggunakan teori collaborative governance Ansell dan Gash yaitu starting condition, institutional design, fasilitative leadership, collaboration process, dan outcomes. Metode yang digunakan yaitu kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip collaborative governance dalam kolaborasi penanggulangan kemiskinan di Aceh belum dilaksanakan dengan baik, hal ini ditandai dengan ketidakseimbangan wewenang dalam proses kolaborasi karena masih didominasi pihak pemerintah, serta belum adanya kebijakan inovatif dari Gubernur Aceh selaku pemimpin untuk memfasilitasi dan mengendalikan pelaksanaan kolaborasi secara menyeluruh. Melalui seluruh proses kolaborasi, outcomes yang dihasilkan yaitu pelaksanaan penanggulangan kemiskinan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta partisipasi multi pihak dalam suatu program penanggulangan kemiskinan. Hambatan yang ditemukan yaitu tidak adanya pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta rendahnya sinergitas antar pemerintah dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, diharapkan adanya langkah aktif dari Gubernur Aceh selaku pemimpin untuk membuat kebijakan inovatif terkait keterlibatan pihak eksternal pemerintah dalam seluruh proses kolaborasi, serta mampu memfasilitasi pengembangan program REGSOSEK serta membuat tim khusus untuk pemutakhiran data masyarakat miskin di Provinsi Aceh.Poverty Reduction in Aceh Province in a Collaborative Governance Approach by the Coordinating Team for the Acceleration of Poverty ReductionBased on the mandate of the Minister of Home Affairs Regulation Number 42 of 2010 concerning the Establishment of a Provincial and Regency/City Poverty Reduction Coordination Team, the Aceh Government has formed a Poverty Reduction Acceleration Coordination Team as a cross-stakeholder forum in alleviating poverty in Aceh Province. However, the existence of the team has not been able to achieve the goal of its formation, namely to reduce poverty in the Aceh Province. This is evidenced through the publication of the Central Statistics Agency that in recent years the poverty rate in Aceh Province has never experienced a significant decline. The purpose of this study is to find out the implementation of poverty reduction in Aceh Province by the Coordination Team for the Acceleration of Poverty Reduction in a collaborative governance approach and its obstacles. This study uses Ansell and Gash's collaborative governance theory, namely starting conditions, institutional design, facilitative leadership, collaboration processes, and outcomes. The method used is qualitative. The results show that the principles of collaborative governance in poverty reduction collaboration in Aceh have not been implemented properly, this is marked by an imbalance of authority in the collaboration process because it is still dominated by the government, and there is no innovative policy from the Governor of Aceh as a leader to facilitate and control the implementation overall collaboration. Through the entire collaboration process, the resulting outcomes are the implementation of poverty reduction based on Integrated Social Welfare Data (DTKS) as well as multi-stakeholder participation in a poverty reduction program. The obstacles found were the absence of updating the Integrated Social Welfare Data (DTKS) and the low synergy between governments in the implementation of poverty reduction. Therefore, it is hoped that there will be active steps from the Governor of Aceh as the leader to make innovative policies related to the involvement of external government parties from the beginning to the end of the collaboration process, in addition to the need for policies related to full control of performance between government agencies, in other hand also expected to facilitate the development of the REGSOSEK program and create a special team for updating data on the poor in Aceh Province.

RATIONALITY OF SUBMISSION OF PROPOSED IMPLEMENTATION OF SHARIA FINANCIAL INSTITUTIONS IN ACEH T. Muhammad Armya
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Based on the Law on the Government of Aceh, it is explained that the Aceh government has the authority to regulate and manage government affairs in all public sectors except for government affairs which are under the authority of the Government, the authority in question gives birth to the Qanun on the Principles of Islamic Shari'a, the essence of the regulation is to oblige the government and the people of Aceh to apply Islamic Shari'a kafaah. One aspect that is described in the Qanun on the Principles of Islamic Shari'a is related to Shari'a Muamalah or Sharia finance. therefore causing the government to have demands and duties to draft and ratify the Qanun on Sharia Financial Institutions (LKS). However, in the stage of drafting an academic paper, it is considered to have a problem of consideration in terms of the legal basis, causing some parties to feel disadvantaged from the formation of the LKS Qanun. This study is to explain the rationality of the Submission of Proposals for the Implementation of Islamic Financial Institutions in Aceh. The research approach uses a qualitative approach. Primary data collection techniques through direct interviews with informants, while secondary data through documentation/library. The results of this study indicate that the proposed implementation of the LKS Qanun is included in instrumental rationality and value-oriented rationality. Instrumental rationality in the LKS Qanun, can be seen from the goals to be achieved from the Aceh government, which is a form of the aspirations of the Acehnese people, which is directly mandated in the Qanun on the Principles of Islamic Sharia to regulate the financial system in Aceh based on Islamic Sharia principles. . Meanwhile, in terms of the rationality of the values contained in the proposal for the implementation of the Qanun LKS, it can be seen clearly in the rationale of how a Qanun LKS was built, whose main purpose is to perfect the worship of the Acehnese people by avoiding all forms of usury practices (believing values) that exist in the conventional financial system. Keywords: Rationality, LKS

KINERJA UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR SABER PUNGLI DALAM MENANGGULANGI PRAKTIK PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN PIDIE Arsalna Arsalna
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Pada Tahun 2016 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan liar merupakan langkah tegas dan nyata dari pemerintah dalam memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan, dan juga kepastian hukum. Namun dalam pelaksaannya semua hal tersebut belum seutuhnya mampu dilaksanakan oleh Tim Saber Pungli Kabupaten Pidie. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Kinerja Unit Pemberantasan Pungutan Liar Saber Pungli dalam menanggulangi praktik pungutan liar di Kabupaten Pidie. Metode yang digunakan adalah moteda kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Pidie telah membentuk Satgas Saber Pungli yang melaksanakan empat fungsi yaitu intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi. Hasil pelaksanaan setiap fungsi meliputi kegiatan penyelidikan, kegiatan sosialisasi anti pungli, kegiatan operasi tangkap tangan dan pemberian sanksi kepada pelaku pungutan liar. kinerja UPP Saber Pungli selama beberapa tahun terakhir telah mencapai tujuan yang diinginkan jika dilihat dari beberapa kasus yang telah berhasil dipecahkan serta penangkapan terhadap pelaku yang melakukan pungutan liar dan berhasil memberikan tindak lanjut yang sesuai dan setimpal untuk setiap kasus yang telah berhasil mereka tuntaskan. Menimbang bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efesien dan mampu menimbulkan efek jera. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kinerja Tim Saber dalam sudah dilakukan dengan baik serta sesuai dengan aturan yang ada, akan tetapi dalam hal kepuasan masyarakat yang ditunjukkan oleh Tim Saber Pungli masih kurang, hal ini karena masyarakat menilai bahwa Tim Saber masih kurang dalam melakukan patroli secara rutin. Dengan ini disarankan kepada Tim Saber Pungli lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh dan segala golongan. Selain sosialisasi kepada Tim Saber Pungli juga diharapkan untuk melakukan patroli rutin ke titik-titik rawan terjadi praktik pungli. Kata Kunci : Kinerja, Saber Pungli, Pungutan LiarABSTRACK In 2016 President Joko Widodo issued Presidential Regulation Number 87 of 2016 concerning the Illegal Charges Sweeping Task Force. The Presidential Regulation is supported by a circular letter from the Minister of Administrative Reform Bureaucratic Reform Number 5 of 2016 concerning the eradication of extortion practices in carrying out the duties and functions of government agencies. The establishment of the Sweeping Clean Charges Task Force is a firm and concrete step from the government in restoring public trust, providing justice, and also legal certainty. However, in its implementation, all of these things have not been fully carried out by the Pidie Regency Saber Extortion Team. The purpose of this study was to determine the performance of the Saber Pungli Illegal Charges Eradication Unit in tackling the practice of illegal levies in Pidie Regency. The method used is descriptive qualitative method by describing the results of data analysis obtained from the Unit for the Eradication of Illegal Charges Saber Pungli, Pidie Regency which provides an accurate description and explanation of the problems encountered. Pidie District has formed the Saber Pungli Task Force which carries out four functions, namely intelligence, prevention, prosecution, and justice. The results of the implementation of each function include investigation activities, anti-extortion socialization activities, hand-catching operations and sanctions for perpetrators of illegal levies. The results showed that the Saber Team's performance in carrying out their duties had been done well, the members showed a high attitude of loyalty to the work they carried out and had carried out their duties in accordance with the existing rules, However, in terms of community satisfaction with the performance shown by the Saber Extortion Team, this is still lacking, this is because the community considers that the Saber Team is still lacking in conducting routine patrols in locations prone to extortion. With this, the Saber Team is expected to carry out socialization more often to the community as a whole and to all groups. In addition to socializing the Saber Extortion Team, it is also expected to carry out routine patrols to points prone to extortion practices. Keywords: Performance, Saber Extortion, Illegal Charges

Dinamika Yayasan Pulih Aceh dalam Memutus Rantai Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Terjadi di Aceh (Studi Dinamika Organisasi) Elisa Dwi Suci
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Pulih Aceh Foundation is an organization that handles psychosocial and mental problems for survivors (victims of difficult events) through advocacyactivities. In this case, the researcher wants to reveal the dynamics that occur inthe Pulih Aceh Foundation in carrying out advocacy both internally andexternally. This study uses modern organizational theory according to AmitaiEtzioni in 1985. This study uses qualitative research methods with data collectiontechniques carried out through interviews, observations, and documentation. Theresults showed that there were several dynamics that occurred in the PulihFoundation when carrying out advocacy activities to break the chain of violencethat occurred in Aceh, namely, the lack of internal coordination of the management, miscommunication between the community and the management,unable to implement the program due to the refusal of the donors of the PulihAceh Foundation. However, from the dynamics faced by the Pulih Foundation,several potentials can be obtained, namely, forming cooperation, facilitatingwork, creating complex interactions, existing among the community.Keywords: Dynamics, Recovery, Survivors, Aceh Recovery Foundation.

UPAYA DAN STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH DALAM PENANGANAN PENGGUNAAN GLYPHOSATE PADA TANAMAN KOPI MELINDA ROSA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Glyphosate merupakan herbisida berspektrum luas yang biasanya digunakan oleh petani untuk membasmi gulma atau rumput yang tumbuh di sekitar perkebunan kopi, penggunaan glyphosate yang tidak terkendali dan dilakukan secara terus menerus ternyata memberikan banyak sekali dampak negatif salah satunya adalah menurunkan kualitas produk kopi sehingga akan berimbas pada menurunnya harga kopi dan memberikan dampak negatif yaitu terjadinya penolakan oleh buyer. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya dan strategi yang dilakukan pemerintah dalam penanganan penggunaan glyphosate pada tanaman kopi. Penelitian ini menggunakan teori upaya dan teori strategi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat sekitar 65% petani an-organik atau yang memakai bahan kimia untuk membunuh gulma, sisanya 35% petani organik yang menjadi anggota koperasi. Sehingga untuk menangani masalah tersebut pemerintah telah melakukan upaya yang harapkan dapat menangani penggunaan glyphosate. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah pertama upaya preventif untuk mencegah tumbuhnya rumput agar dapat mengurangi aktivitas menyemprot maka pemerintah membagikan bibit jahe agar dapat ditanam dibawah pohon-pohon kopi oleh para kelompok tani, jahe dapat digunakan untuk membantu mengembalikan kestabilan unsur pada tanah, kedua upaya peservatif dan kuratif yaitu pemerintah melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang dampak penggunaan glyphosate. Kemudian strategi yang dilakukan pemerintah pertama strategi organisasi, pemerintah telah merancang Qanun Kabupaten Bener Meriah Tentang Perlindungan Kopi.. Kedua, strategi program pemerintah melakukan kerjasama dengan koperasi kopi. ketiga, strategi pengembangan sumber daya pemerintah melakukan pengembangan kualitas sumber daya. Keempat, strategi kelembagaan yaitu pembuatan herbisida organik. Untuk itu diharapkan pemerintah dalam memberikan solusi terbaik agar petani tidak lagi menggunakan bahan kimia dan beralih menjadi petani organik dan diharapkan qanun yang telah dirancang tersebut segara disahkan.Kata Kunci: Upaya Dan Strategi Pemerintah, glyphosate, Bener Meriah

ANALISIS SURVEY INDEKS KEPUASAN PUBLIK TERHADAP FASILITAS PASAR INDUK LAMBARO DI KABUPATEN ACEH BESAR DILIHAT DARI PERSEPSI PEDAGANG DAN PEMBELI Isti Nidiah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pasar merupakan sebuah tempat transaksi dan juga sebagai pusat perekonomian masyarakat yang memiliki posisi yang strategis dalam otonomi daerah. Indikator adanya suatu kegiatan ekonomi pada suatu daerah adalah dengan adanya perdagangan atau pasar. Pada hakikatnya konsumen akan merasa puas jika hasil produksi yang ada di dalam pasar memiliki kualitas yang baik. Hal tersebut sudah tentu harus didukung dengan fasilitas yang layak serta memberikan kenyamanan terhadap pedagang serta pembelinya. Sehingga tujuan penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap berbagai fasilitas yang ada di pasar Induk Lambaro. Mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memuaskan dan tidak memuaskan publik dalam memberikan pelayanan di Pasar Induk Lambaro. Teori yang digunakan yaitu teori kepuasan masyarakat yang artinya adalah perasaan yang timbul setelah adanya perbandingan kinerja yang dirasakan dengan harapan. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif melaui kuesioner dan observasi dengan responden 115 orang dan pengelolahan data dilakukan dengan menggunakan MS Excel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, ditemukan tingkat kepuasan masyarakat terhadap fasilitas yang terdapat di Pasar Induk Lambaro berada pada interval 37 - 47 dimana dengan jumlah nilai frekuensi yang didapatkan dari 73 responden menyatakan kurang setuju. Artinya dalam hal ini masih banyak fasilitas yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan kembali. Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan indeks kepuasan publik atas fasilitas pasar Induk Lambaro berada pada angka 60,49 berdasarkan pada perhitungan IKM yang mengacu pada peraturan (MENPANRB) No. 14 Tahun 2017 pada BAB I dalam peraturan tersebut tentang Pedoman dalam Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Menunjukkan range antara 43,76 – 62,50 yang mengacu pada grade C atau kurang memuaskan. Saran dari penelitian ini yaitu diharapkan kepada badan pengelola Pasar Induk Lambaro agar lebih memperhatikan kondisi pedagang dan pembeli serta meningkatkan pelayanan mutu serta fasilitas, dikarenakan pedagang dan pembeli memiliki hak tersebut. Diharapakan kepada pedagang dan pembeli agar mau saling berkejasama dalam menjaga serta merawat fasilitas yang telah tersedia di pasar Induk Lambaro. Kata Kunci: Pasar, Kepuasan Publik, Fasilitas

Survival perempuan single parent korban rumoh geudong pasca konflik Aceh di desa Billie Aroen kecamatan geulumpang tiga kabupaten Pidie teungku inong astuti
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Rumoh Geudong merupakan rumah yang dialih fungsikan kegunaannya menjadi pos sattis pada masa konflik yaitu saat pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM). Pos rumoh geudong ini bertujuan untuk mengintrogasi masyarakat yang dianggap bagian dari anggota GAM. Namun selama beroperasi, pos Rumoh Geudong beralih fungsi menjadi tempat penyiksaan yang akhirnya meninggalkan banyak korban., termasuk korban perempuan yang kemudian menjadi single parent. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi para perempuan single parent tersebut pasca konflik. Penelitian ini menggunakan teori survival strategy yang bertujuan untuk mengetahui cara bertahan hidup (survival) dari keluarga korban rumoh geudong pasca konflik dan dalam interaksi dengan masyarakat sekitar serta kebertahanan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Untuk mengumpulkan data terkait hal tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Data-data yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan perempuan korban rumoh geudong bekerja ekstra dalam memenuhi biaya kehidupannya untuk bertahan hidup (survival) dengan cara melakukan kegiatan yang dapat menambah penghasilan. Strategi survival single parent korban rumoh geudong pada saat konflik berupa penambahan penghasilan ekonomi, interaksi sosial dan juga kesehatan. Pasca konflik survival single parent korban rumoh geudong dengan cara yang sama yaitu bertani dan berjualan dan juga melakukan pekerjaan sampingan. Selain untuk bertahan hidup perempuan single parent juga harus bertahan dengan kondisi kesahatan mereka yang terkadang menurun. Interaksi sosial korban saat ini telah jauh lebih baik dibandingkan pada masa konflik yang membuat interaksi mereka terbatas. Kata kunci: survival strategy, single parent

Saya menarik kembali jurnal ini, karena mau melakukan perbaikan dan upload di jurnal lain. Terima kasih Yusril Yudi Safaat
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

...

MPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM BERBUSANA ISLAMI Ridwansyah Ridwansyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Berdasarkan Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang pada Pasal 13 ayat (1) Setiap orang Islam wajib berbusana Islami. Namun kenyataannya, masih banyak masyarakat Kota Banda Aceh berbusana yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan menjadi fenomena sosial yang keliru dengan identitas asli dan visi Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan Implementasi dan Hambatan kebijakan berbusana Islami di Kota Banda Aceh. Penelitian ini berjenis kualitatif pendekatan deskriptif menggunakan teori implementasi kebijakan publik Marille S. Grindle. Dalam penelitian ini data dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan berbusana Islami oleh Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah yang dikelompokan melalui: Dasar Kebijakan ,lembaga pelaksana, dan Strategi yang digunakan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan regulasi yang berlaku, akan tetapi dalam hal Dukungan sumber daya, pengaruh kepemimpinan, dampak yang terjadi, dan respon masyarakat masih belum berjalan dengan baik dikarenakan masih ditemukan kekurangan dalam pelaksanaannya. Beberapa hambatan di lapangan yang menjadi faktor tidak maksimalnya implementasi kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam berbusana Islami meliputi: (1) Jumlah dan Status personil yang kurang; (2) Razia dan sanksi yang kurang (3) Jadwal patroli yang tidak sesuai. Untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh dapat memaksimalkan pelaksanaan Implementasi Kebijakan Berbusana Islami melalui Wilayatul Hisbah dan Dinas Syrariat Islam dengan menambah jumlah serta meningkatkan status personil lapangan, Pemerintah juga diharapkan melaksanakan razia konsisten di lapangan dan memberikan sanksi yang tegas sehingga menimbulkan efek jera pada pelanggar berbusana Islami, terakhir diharapkan agar dalam melaksanakan jadwal patroli dan lokasi yang rawan terjadinya pelanggaran sehingga aturan tersebut dapat dilaksanakan lebih menyeluruh di Kota Banda Aceh.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Berbusana Islami, Banda AcehABSTRACT Based on Aceh Province Qanun Number 11 of 2002 concerning Article 13 paragraph (1) Every Muslim is obliged to wear Islamic clothing. However, in reality, there are still many people in Banda Aceh who dress in clothes that are not in accordance with Islamic teachings and become a social phenomenon that is mistaken for the original identity and vision of the city of Banda Aceh. The purpose of this study is to identify and explain the implementation and barriers of Islamic dress policy in Banda Aceh City. This research is a qualitative descriptive approach using the theory of implementation of public policy Marille S. Grindle. In this study the data were analyzed using data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the implementation of the Islamic dress policy by the Banda Aceh City Government through the Syariat Islam Service and Wilayatul Hisbah which were grouped through: Basic Policy, implementing agencies, and strategies used had been implemented properly in accordance with applicable regulations, but in terms of source support resources, leadership influence, impact, and community response are still not going well because there are still deficiencies in its implementation. Several obstacles in the field that are factors that are not optimal in the implementation of the Banda Aceh City Government's policies in Islamic dress include: (1) Insufficient number and status of personnel; (2) Inadequate raids and sanctions (3) Inappropriate patrol schedule. For this reason, it is hoped that the Banda Aceh City Government can maximize the implementation of the Implementation of the Islamic Dress Policy through Wilayatul Hisbah and the Islamic Syrariat Service by increasing the number and increasing the status of field personnel, the Government is also expected to carry out consistent raids in the field and provide strict sanctions so as to have a deterrent effect on violators. Islamic dress, lastly, it is hoped that in carrying out patrol schedules and locations that are prone to violations so that these rules can be implemented more thoroughly in Banda Aceh City.Keywords: Policy Implementation, Islamic Dressing, Banda Aceh.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. aceh besar, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA