Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN PENDAMPING LOKAL DESA DALAM PEMBERDAYAAN DI DESA SIMPANG BALEK KECAMATAN WIH PESAM KABUPATEN BENER MERIAH MIRZA SANDANI
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa bisa ditempuh melalui upaya pendampingan, implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Pemerintah menyediakan Pendamping Lokal Desa yang berkedudukan langsung di desa. Pendamping Lokal Desa adalah sebuah jabatan yang bertugas mendampingi desa serta membantu kinerja Pendamping Desa yang berkedudukan di Kecamatan. Namun realita dilapangan masih ada Pendamping Lokal Desa yang belum maksimal dalam menjalankan perannya dalam pemberdayaan masyarakat secara optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana peran pendamping lokal desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Simpang Balek Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah , serta apa saja faktor penghambat pendamping lokal desa dalam pemberdayaan di Desa Simpang Balek Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran dari Pendamping Lokal Desa belum maksimal. Belum maksimalnya Pendamping Lokal Desa dalam menjalankan peranannya dapat dilihat dari 4 indikator yaitu, Peran Pendamping Lokal Desa dalam hal fasilitasi, edukasional, perwakilan, dan teknis. Adapun faktor penghambat tercapainya pemberdayaan masyarakat ada 3 faktor penghambat antara lain, beban kerja Pendamping Lokal Desa, aksebilitas dan rendahnya partisipasi masyarakat. Diharapkan Pendamping Lokal Desa harus mengoptimalkan perannya dalam hal memberdayakan masyarakat melalui program yang sudah dibuat, pemerintah khususnya Kementerian Desa, Pembangunan Transmigrasi (PDTT) perlu mengkaji ulang regulasi tentang tugas dari PLD Kata Kunci: Peran, Pendamping Lokal Desa , Pemberdayaan, Bener Meriah.

PERAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM MENINGKATKAN IKLIM INVESTASI DAN BISNIS DI KOTA BANDA ACEH Muhammad Akmalul Hakim
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 5 menyatakan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan administratif, yang meliputi penanaman modal, perizinan, dan non perizinan secara terpadu. Dalam realitanya, masih terdapat permasalahan yaitu realisasi investasi, pengelolaan dana investasi, kualitas sarana dan prasarana, serta penerapan peraturan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran, hambatan dan upaya DPMPTSP dalam meningkatkan iklim investasi dan bisnis di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan teori peran dan upaya, penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dalam menganalisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan DPMPTSP belum memberikan peran yang maksimal dalam beberapa dimensi, yaitu dimensi peran sebagai alat komunikasi dan dimensi peran sebagai alat penyelesaian sengketa, hal tersebut dikarenakan DPMPTSP belum mampu memaksimalkan penerapan komunikasi dua arah, serta berperan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi. DPMPTSP memiliki hambatan dalam mewujudkan peranannya, yaitu anggaran promosi, geografis, penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah, serta berkaitan dengan sarana dan prasarana. DPMPTSP telah berupaya untuk menyelesaikan hambatan tersebut, melalui kerjasama antar instansi, pemilihan sektor investasi dan bisnis unggulan, pendampingan dan pengawasan serta peningkatan sarana dan prasarana. Diharapkan DPMPTSP mampu meningkatkan promosi, meningkatkan sarana dan prasarana, melakukan sosialisasi dan edukasi serta mampu meningkatkan nilai realisasi investasi melalui pemilihan sektor investasi dan bisnis unggulan. Kata Kunci: Peran, DPMPTSP, Investasi, Bisnis, Kota Banda Aceh ABSTRACTased on the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 25 of 2021 concerning the Investment Service and One Stop Integrated Services Article 5 states that the Investment Service and One Stop Integrated Services has the task of formulating and implementing policies in the field of investment as well as administering administrative services, which include investment , licensing, and non-licensing in an integrated manner. In reality, there are still problems, namely investment realization, investment fund management, quality of facilities and infrastructure, and application of regulations. This study aims to determine the role, obstacles and efforts of DPMPTSP in improving the investment and business climate in Banda Aceh City. This study uses the theory of role and effort, this study uses research methods with a qualitative descriptive approach, in analyzing data using data reduction techniques, data presentation and drawing conclusions. The results show that DPMPTSP has not provided a maximum role in several dimensions, namely the role dimension as a communication tool and the role dimension as a dispute resolution tool, this is because DPMPTSP has not been able to maximize the application of two-way communication, and has a role in resolving disputes that occur. DPMPTSP has obstacles in realizing its role, namely the promotion budget, geography, the implementation of the Qanun on Islamic Financial Institutions, as well as related to facilities and infrastructure. DPMPTSP has attempted to resolve these obstacles, through cooperation between agencies, selection of leading investment and business sectors, assistance and supervision as well as improvement of facilities and infrastructure. It is hoped that DPMPTSP will be able to increase promotions, improve facilities and infrastructure, conduct socialization and education and be able to increase the value of investment realization through the selection of leading investment and business sectors. Keywords: Role, DPMPTSP, Investment, Business, Banda Aceh City.

ADAPTASI KELUARGA TERHADAP DAMPAK DEFORESTASI HUTAN ADAT Bustanul Ulul
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Skripsi ini berjudul “Adaptasi Keluarga Terhadap Dampak Deforestasi Hutan Adat (Studi Kasus Gampong Gunung Ketek Kemukiman Panton Luas Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan”. Bedasarkan data yang observasi lapangan sebagaimana adanya dan tertuju pada pemecahan masalah, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui strategi adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Gunung Ketek setelah terjadinya deforestasi hutan adat yang mengakibatkan kerusakan hutan adat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori adaptasi sosial Soerjono Soekanto penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu hasil penelitian dideskripsikan secara konkret sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada objek penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya terkait adaptasi masyarakat Gampong Gunung Ketek terhadap pembalakan liar yang memicu terjadinya bencana alam menunjukkan sikap dari keluarga di Gampong Gunung Ketek tersebut tergolong adaptif dan mampu bertahan dengan situasi banjir yang mereka alami. Mereka membangun pondasi relasi kekeluargaan yang erat karena nilai budaya yang masih mereka jaga. Melalui norma dan budaya masyarakat adat, mereka membuat sistem-sistem baru untuk langkah memperbaiki perekonomian baik secara individu maupun kelompok, hal ini di implementasikan dengan penerapan aturan-aturan budaya yang mereka pegang dan nilai-nilai dalam masyarakat yang mengakar, sehingga diharapkan setelah deforestasi hutan adat ini terjadi, masyarakat Gampong Gunung Ketek dapat bangkit kembali secara perekonomian dan dapat meminimalisir resiko bencana. Kata Kunci: Adaptasi, Masyarakat, Deforestasi

Strategi Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Bahari Nurul Wariyin Erzak; Mukhrijal M.I.P
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKBerdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan disebutkan pada Pasal 6 huruf f yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya. Pemerintah Kabupaten Simeulue telah melakukan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan pada sektor pariwisata bahari namun realitanya langkah yang dilakukan pemerintah ini masih belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dan hambatan pemerintah Kabupaten Simeulue dalam pengembangan sektor pariwisata bahari. Penelitian ini menggunakan teori strategi, dan teori collaborative governance. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah dalam menjalankan strateginya melakukan beberapa program yaitu sosialisasi dan pemberdayaan kepada masyarakat, pengadaan fasilitas pendukung utama, pembangunan sarana dan prasarana, dan mempromosikan objek pariwisata. Untuk menjalankan program tersebut pemerintah melakukan collaborative governance yang mana hasil dari proses collaborative governance ini menunjukkan bahwa masih kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan stakeholders yaitu pihak swasta dan masyarakat. Hambatan pemerintah Kabupaten Simeulue dalam pengembangan sektor pariwisata bahari yaitu masih terdapat permasalahan dalam alokasi anggaran yang belum optimal, sumber daya manusia yang belum memadai dan tata ruang yang masih belum tepat sasaran. Diharapkan pemerintah kabupaten Simeulue dapat menjalankan strategi nya dan meminimalisir hambatan dengan cara berkolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat. Kata Kunci: Strategi, Kabupaten Simeulue, Pariwisata BahariSimeulue Regency Government's Strategy in Developing the Maritime Tourism SectorABSTRACTBased on Aceh Qanun Number 8 of 2013 concerning Tourism, it is stated in Article 6 letter f that the Regency/City Government has the authority to facilitate and promote tourism destinations and tourism products in their territory. The Simeulue Regency Government has carried out development, development, and management in the marine tourism sector, but in reality the steps taken by the government are still not optimal. This study aims to determine the strategies and obstacles of the Simeulue Regency government in the development of the marine tourism sector. This research uses strategy theory and collaborative governance theory. This study uses a research method with a qualitative descriptive approach. In analyzing the data of this study using data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the government in carrying out its strategy carried out several programs, namely socialization and empowerment to the community, procurement of main supporting facilities, construction of facilities and infrastructure, and promoting tourism objects. To run the program, the government conducts collaborative governance which results from the collaborative governance process shows that there is still a lack of communication between the government and stakeholders, namely the private sector and the community. The obstacles of the Simeulue Regency government in developing the marine tourism sector are that there are still problems in budget allocations that are not yet optimal, inadequate human resources and spatial planning that is still not on target. It is hoped that the Simeulue district government can carry out its strategy and minimize obstacles by collaborating with the private sector and the community. Keywords: Strategy, Simeulue Regency, Marine Tourism

PERAN BAWASLU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PENGAWASAN MASYARAKAT PADA PEMILU 2019 DI KECAMATAN MEURAXA KOTA BANDA ACEH SYAIFUL HABIB
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

emilihan umum merupakan sarana untuk menjalankan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Meski asas tersebut dalam beberapa tahun terakhir dapat berjalan efektif di Indonesia, tetapi pada Pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2019 masih banyak ditemukan kecurangan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Kecurangan tersebut berupa money politic, penyalahgunaan formulir C6. Kejadian tersebut juga terjadi di Kecamatan Meuraxa yaitu terdapat empat orang yang menyalahgunakan C6 untuk mencoblos milik orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menjelaskan bagaimana peran dan hambatan yang dihadapi Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi pengawasan masyarakat pada Pemilu 2019 di Kecamatan Meuraxa. Penelitian ini menggunakan teori peran, partisipasi, pemilu, dan pengawasan yang dapat mempermudah penulis dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dan pendekatan Deskriptif yang dapat mendukung penulis dalam melaksanakan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah peran Bawaslu Kota Banda Aceh belum maksimal disebabkan anggaran yang tidak cukup untuk melakukan beberapa program yang dapat meningkatkan partisipasi pengawasan masyarakat, dan juga komisioner yang tidak mencukupi sehingga Bawaslu kesulitan untuk mencapai kinerja yang maksimal. Serta kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam mengikuti sosialisasi ataupun program yang dilakukan Bawaslu. Hambatan lain yang dihadapi ialah masih banyak masyarakat yang cenderung apatis terhadap pengawasan Pemilu, dan apabila mereka ikut mengawasi biasanya orang yang masuk dalam tim pemenangan saja bukan masyarakat yang menginginkan terwujudnya Pemilu yang jujur dan adil. Oleh karena itu kedepannya agar masyarakat dapat aktif dalam melakukan partisipasi pengawasan, Bawaslu Kota Banda Aceh harus didukung oleh semua elemen dari pemerintahan maupun masyarakat. Peran Bawaslu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pengawasan Masyarakat Pada Pemilu 2019 Di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh (Syaiful Habib, Nofriadi, Wais Alqarni) Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK, Volume 7. No. 4, November 2022 Kata Kunci : Pemilu, Bawaslu, , Partisipasi Masyarakat, Pengawasan

UPAYA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENGAWASAN PEREDARAN KHAMAR Muhammad Aidilsyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Qanun Aceh No.8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota bertanggung jawab mensosialisasi, membina, mengawasi dan menegakkan qanun mengenai pelaksanaan syariat Islam, pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh mendasari Qanun Kota Banda Aceh No.11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh yang bertujuan untuk menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, dan Dinas Syariat Islam merupakan penyelenggara urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah aceh yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Kota di bidang pelaksanaan syariat Islam yang diatur secara detail didalam Peraturan Walikota. Berdasarkan hal tersebut pengupayaan pengawasan peredaran khamar di Kota Banda Aceh merupakan kewenangan Pemerintah Kota, jika dilihat dari data media dan data BPS tentang jarimah khamar masih mengalami peningkatan dari tahun 2017-2020 sehingga dapat dikatakan bahwa upaya pemerintah belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan upaya dan hambatan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengawasan peredaran khamar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi yang selanjutnya data akan diolah menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori pengawasan berdasarkan indikator penetapan standar, pengukuran, pembandingan, dan pengambilan tindakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengawasan peredaran khamar yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh seperti razia/patroli, pembentukan aturan/qanun, Penganggaran, koordinasi, pembinaan, pembentukan tim-tim terpadu, dan evaluasi belum efektif, karena masih terdapat kasus jarimah khamar dari tahun 2020-2022 perbulan mei. Hambatan yang dialami Pemerintah Kota Banda Aceh dalam upaya pengawasan peredaran khamar adalah kurangnya sarana prasarana, jumlah personil kurang, sumberdaya manusia terbatas, dana terbatas, panjangnya tahapan dalam beberapa kasus. Pemerintah Kota Banda Aceh diharapkan mampu untuk memperbanyak pengawasan pasif dan memperbanyak koordinasi bersama masyarakat agar pengawasan dapat berjalan dengan minim biaya dengan hasil yang maksimal, Pemerintah Kota Banda Aceh juga diharapkan agar mengoptimalkan sarana prasarana, menambah personil lapangan, memberikan pelatihan agar meningkatkan sumber daya manusia aparat, memaksimalkan pengalokasian dana dalam pelaksanaan syariat islam, dan meningkatkan koordinasi untuk beberapa kasus. Kata Kunci : Upaya, Pengawasan, Peredaran Khamar, Kota Banda Aceh

STRATEGI MARKETING POLITIK PARTAI ACEH DI DAPIL 3 PADA PILEG 2019 KABUPATEN GAYO LUES Harun Harun
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Partai Aceh merupakan partai lokal Aceh yang diprakarsai oleh mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) setelah konflik panjang selama 30 tahun dengan pemerintah pusat (NKRI). Partai yang merupakan representasi perjuangan rakyat Aceh ini pada pemilukada 2017 berhasil memenangkan kursi eksekutif pemerintahan Kabupaten Gayo Lues. Namun pada pemilihan legislatif 2019 di daerah pemilihan 3 Kabupaten Gayo Lues, Partai Aceh justru mengalami penurunan suara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Marketing Politik Partai Aceh dalam Menghadapi Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Gayo Lues dan penyebab terjadinya kekalahan di daerah pemilihan 3. Teori yang digunakan sebagai landasan penelitian ini yaitu teori marketing politik Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan data primer melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Aceh Kabupaten Gayo Lues melakukan marketing politik dalam menghadapai pemilihan legislatif tahun 2019 melalui aktivitas politiknya. Namun personal branding yang tidak mumpuni dari kandidat yang diusung menyebabkan strategi pemenangan tidak berjalan optimal di daerah pemilihan 3. Dari hasil temuan penelitian, Partai Aceh sebagai partai lokal yang memiliki nilai kedaerahan yang tinggi dapat melakukan revitalisasi kaderisasi untuk meningkatkan pastisipasi di kalangan masyarakat di daerah dapil 3 Kabupaten Gayo Lues. Kata Kunci : Strategi Marketing Politik ,Partai Aceh, Pemilihan legislatif 2019 Kabupaten Gayo Lues.

ANALISIS PELAYANAN TRANS KUTARAJA DINAS PERHUBUNGAN ACEH TERHADAP KEPUASAN DIFABEL DAN LANSIA Rizky Adliansyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pasal 15 Qanun Aceh No. 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa Angkutan umum Trans Kutaraja Banda Aceh merupakan salah satu sarana transportasi yang melayani semua penumpang termasuk difabel dan lansia. Namun sarana transportasi ini belum memberikan kepuasan bagi difabel dan lansia sebab belum mencukupi sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pelayanan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh angkutan umum Trans Kutaraja dalam melayani kepuasan Difabel dan Lansia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang dikumpul adalah data primer melalui wawancara dengan informan penelitian dan observasi, dan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan melalui berbagai literatur jurnal. Teori yang digunakan adalah teori kepuasan publik menurut Valarie Zeithaml, yaitu Tangibles (bukti langsung), Reliability (kehandalan), Responsivess (daya tanggap), Assurance (jaminan) dan equality (keadilan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh angkutan umum Trans Kutaraja dalam melayani kepuasan difabel dan lansia adalah masih belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, memberikan pelayanan yang prima, dan pelayanan yang berkeadilan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan peningkatan layanan dan penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan lansia dan difabel, dan memberikan informan yang cepat dan akurat seperti jadwal keberangkatan, rute bus, tariff angkutan, petunjuk arah dan petugas yang melayani dengan ramah. Dari hasil penelitian dapat disarankan bahwa angkutan umum Trans Kutaraja harus memperbanyak sarana dan prasarana seperti kursi roda, tempat tunggu dan karyawan yang khusus melayani difabel dan lansia. Kata Kunci: Pelayanan, Trans Kutaraja, Kepuasan Penumpang, Difabel dan Lansia

PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH TERHADAP PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA BANDA ACEH Muhammad Roiyan Fadilah; Wais Alqarni
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, Pasal 8 menyebutkan tarif retribusi pelayanan parkir kendaraan roda dua dan roda tiga, sebesar Rp. 1.000 sekali parkir dan kendaraan roda empat sebesar Rp. 2.000 sekali parkir. Namun realitanya, masih terdapat juru parkir yang memungut retribusi pelayanan parkir tidak sesuai peraturan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pengawasan dan hambatan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terhadap retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan oleh Robbins dan Coulter dalam Satriadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam mengumpulkan data menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan fokus utama pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh pada meminimalisirkan Juru parkir liar dan pembinaan rutin kepada juru parkir yang bertugas di wilayah Kota Banda Aceh. Kurangnya pengawasan pemungutan retribusi pelayanan parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh menyebabkan masih terdapat juru parkir yang melakukan pemungutan tidak sesuai peraturan. Terdapat enam hambatan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam melakukan proses pengawasan terhadap retribusi pelayanan parkir yaitu bukti pelanggaran, pengaduan dari masyarakat, jumlah juru parkir dan titik parkir, sumber daya petugas pengawasan, pemahaman pelayanan, dan penggunaan karcis. Untuk itu diharapkan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh mensosialisasikan tarif retribusi pelayanan parkir di media sosial dengan berkerjasama dengan pihak yang memiliki pengikut berangka tinggi, meningkatkan wadah tempat pelaporan pelanggaran juru parkir, mengaplikasian pembayaran non-tunai, menambahkan plang tarif parkir di tepi jalan umum Kota Banda Aceh, dan penambahan sumber daya manusia pengawasan untuk meminimalisir pelanggaran oleh petugas parkir.SUPERVISION OF THE CITY OF BANDA ACEH'S TRANSPORTATION SERVICES AGAINSTPUBLIC ROAD PARKING SERVICEBANDA ACEH CITYBanda Aceh City Qanun Number 3 of 2021 concerning Parking Service Fees on the Edge of Public Roads and Special Parking Areas Article 8 states that the fare for parking services for two-wheeled and three-wheeled vehicles is Rp. 1000 one-time parking and four-wheeled vehicles Rp. 2,000 per parking. But in reality, there are still parking attendants who collect parking service fees not according to regulations. The purpose of this study was to determine the process of supervision and barriers to the Banda Aceh City Transportation Service's retribution for parking services on the edge of the Banda Aceh City Public Road. This study uses the theory of supervision by Robbins and Coulter. This study uses a research method with a qualitative descriptive approach. In collecting data using data collection techniques, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the main focus of supervision carried out by the Banda Aceh City Transportation Service was to minimize illegal parking attendants and routine guidance to parking attendants on duty in the Banda Aceh City area. the lack of supervision collection parking service retributions by the Banda Aceh City Transportation Service, causes there are still parking attendants who do not collect according to regulations. There are six obstacles to the Banda Aceh City Transportation Service in carrying out the process of supervising parking service fees, namely evidence of violation is hard to find, lack of complaints from the public, parking attendants and parking points, supervisory officer resources, service understanding, and use of tickets. For this reason, it is expected that the Banda Aceh City Transportation Service will socialize parking service retribution rates by collaborating with parties who have highranking followers, increasing violation reporting platforms, applying non-cash payments, adding a parking fee sign on the side of a public road in Banda Aceh City, and adding of human resources to minimize violations by parking attendants.

PROGRAM SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU DALAM PENANGGULANGAN PERMASALAHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT MISKIN PADA DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH INTEGRATED SERVICE AND REFERRAL SYSTEM PROGRAM FOR PROBLEM MANAGEMENTSOCIAL WELFARE OF THE POOR AT THE SOCIAL SERVICES OF THE CITY OF BANDA ACEH NABILA AMANATILLAH
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penanggulangan permasalahan kesejahteraaan sosial melalui kehadiran berbagai macam program bantuan sosial pemerintah baik yang bersifat tunai maupun nontunai nyatanya belum cukup efektif untuk meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat miskin di Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah terkait pelaksanaan program SLRT dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan masyarakat miskin pada dinas sosial kota banda aceh serta apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pelayanan dan kesejahteraan serta menggunakan konsep SLRT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan data diperoleh melalui dokumentasi, observasi serta wawancara yang dilakukan di Dinas Sosia Kota Banda Aceh, dan sekretariat SLRT di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Syiah Kuala, Kecamatan Kuta Radja dan Kecamatan Meuraxa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan angka kesejahteraan masyarakat miskin di Kota Banda Aceh melalui program SLRT tidak berjalan dengan cukup maksimal, meski telah memenuhi unsur kesejahteraan menurut Dulgoff dan Feldstein namun dalam kualitas pelayanannya belum baik karena hanya memenuhi tiga dimensi kualitas menurut Zeithaml et.all yaitu Responsiveness, Assurance dan Emphaty dan tidak sesuai dengan ketentuan Permensos RI Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu. Faktor kendala dalam pelaksanan program SLRT di Kota Banda Aceh yaitu ketersediaan anggaran, SDM yang belum berkopenten sepenuhnya, serta sarana dan prasarana yang dimiliki. Kemudian dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penanggulangan permasalahan kesejahteraan sosial Kota Banda Aceh malalui program SLRT tidak berjalan dengan cukup baik dikarenakan banyaknya kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan program seperti anggaran, SDM serta sarana dan prasarana. Kata Kunci: Pelayanan, Kesejahteraan Sosial, SLRT.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. aceh besar, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA