Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN RADIO MGAH DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA NON ALAM Fathya Maharani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kasus pandemi Covid-19 yang terus melonjak di Indonesia sehingga mengharuskan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan demi memutuskan rantai penyebaran virus Covid-19 ini. Salah satunya yaitu upaya pemerintah dengan pengedukasian kepada masyarakat mengenai pengelolaan risiko bencana melalui media massa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Radio Megah FM dlam peyampaian komunikasinya guna mengurangi risiko bencana non alam Virus Covid-19 yang terjadi di Indoneis, khususnya di Kota Banda Aceh. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Peran (Role Theory). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk mendapatkan hasil data dan informan yang akurat, yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan informan, dan juga dokumentasi segala kegiatan dalam penelitian ini. Dalam menentukan informannya, peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling. Hal ini dimaksudkan agar informan yang dilakukan wawancara merupakan orang-orang yang terlibat dalam permasalahan yang sedang diteliti, jadi dapat menghasilkan hasil yang sangat akurat. Informan dalam penelitian ini ini berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang informan yang berasal dari Internal Radio Megah FM dan 3 (tiga) orang informan yang berasal dari masyarakat yang sering mendengar Radio Megah FM. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini menunjukan bahwasanya peranan yang dilakukan Radio Megah FM dalam hal pengurangan risiko bencana non Alam Virus Covid-19 yang terjadi di Kota Banda Aceh melalui pendekatan Soft Power yakni melalui penyiaran iklan layanan masyarakat yang berhubungan dengan Covid-19. Dalam hal penyebaran informasi terkait Covid-19 melalui iklan masyarakat, Radio Megah FM sudah dikatakan efektif, namun dalam hal pengurangan risiko bencana Covid-19 yang terjadi di Kota Banda Aceh, peranan Radio Megah FM masih kurang efektif, ini disebabkan karena masih kurangnya effort Radio Megah FM dalam hal sosialisasi yang dilakukan, dikarenakan Radio Megah hanya menayangkan iklan layanan masyarakat berbayar dari Satgas Covid Pusat yang diperantarai melalui PP.PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia). Kata kunci: Peran, Radio Megah FM, Pengurangan Risiko, Bencana, Bencana Non Alam, Covid-19.

PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI ACEH DALAM PEMBERDAYAAN NELAYAN MELALUI PENYEDIAAN COLD STORAGE DI KOTA SABANG Ahmad Khairuddin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKBerdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dalam pasal 18 menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan kewenangannya menyediakan prasarana usaha perikanan, yang meliputi prasarana penangkapan ikan, prasarana pembudidayaan ikan serta prasarana pengolahan dan pemasaran. Pemerintah Provinsi Aceh melalui pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu telah menyediakan cold storage yang berlokasi di PP ie Meulee Kota Sabang sebagai tempat penyimpanan ikan, namun realita yang terjadi cold storage yang sudah dibangun dari tahun 2016 sampai sekarang belum bisa dirasakan manfaatnya oleh nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran serta hambatan yang dialami oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dalam pengelolaan cold storage. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam menganalisis data penulis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan yaitu teori peran dan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dalam menjalankan peranya sebagai dinamisator, dimana akan melibatkan pihak swasta yang nantinya berperan sebagai pengelola cold storage, kemudian peran DKP Aceh sebagai fasilitator juga akan melakukan pembangunan dermaga dan pengerukan kolam labuh kapal agar kapal-kapal skala besar bisa mendaratkan hasil tangkapannya di PP Ie Meulee, dan peran DKP Aceh sebagai katalisator adalah, selain menyediakan cold storage DKP Aceh juga memberikan bantuan kapal serta pelatihan dengan tujuan nelayan bisa memaksimalkan hasil tangkapannya. Hambatan yang dialami DKP Aceh dalam upaya pengelolaan cold storage adalah letak bangunan yang dinilai tidak sesuai, dikatakan demikian karena fasilitas tempat dibangunya cold storage belum lengkap sehingga menghambat tingkat produktivitas dari cold storage. Untuk itu diharapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dapat menjalankan peranya dengan baik serta mengatasi hambatan yang terjadi sehingga manfaat dari cold storage bisa segera dirasakan oleh nelayan maupun masyarakat Kota Sabang Kata Kunci: Peran, Cold Storage, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kota SabangABSTRACTBased on Law Number 7 of 2016 concerning the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Cultivators, and Salt Farmers in article 18, it is stated that the Central Government and Regional Governments with their authority provide fishery business infrastructure, which includes fishing infrastructure, fish farming infrastructure and processing and marketing. The Aceh Provincial Government through the construction of the Integrated Marine and Fisheries Center has provided cold storage located in PP ie Meulee, Sabang City as a fish storage place, but the reality is that the cold storage that has been built from 2016 until now has not been able to benefit fishermen. This study aims to determine the role and obstacles experienced by the Aceh Maritime Affairs and Fisheries Service in managing cold storage. This study used qualitative research methods. In analyzing the data the author uses data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The theory used is the theory of role and community empowerment. The results of this study indicate that the Aceh Maritime Affairs and Fisheries Service in carrying out its role as a dynamist, which will involve the private sector which will later act as a cold storage manager, then the role of Aceh DKP as a facilitator will also carry out the construction of docks and dredging of ship harbor pools so that ships can scale Most of them can land their catch in PP Ie Meulee, and the role of Aceh DKP as a catalyst is, apart from providing cold storage, DKP Aceh also provides ship assistance and training with the aim of fishermen maximizing their catch. The obstacle experienced by Aceh DKP in the effort to manage cold storage is the location of the building which is considered inappropriate, it is said that because the facilities where the cold storage is built are not yet complete so that it hampers the productivity level of cold storage. For this reason, it is hoped that the Aceh Maritime Affairs and Fisheries Service can carry out its role well and overcome the obstacles that occur so that the benefits of cold storage can be immediately felt by fishermen and the people of Sabang City. Keywords: Role, Cold Storage, Marine and Fisheries Service, Sabang City

Pengelolaan Dana Desa Dalam Proses Peningkatan Ekonomi Desa Ratu Adinda Nurtafdhilla; Effendi Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

One of the government's efforts to achieve economic equity throughout all regions of Indonesia is through the village fund allocated in the State Revenue and Expenditure Budget. The village fund was rolled out in 2015 to all provinces in Indonesia, including Aceh. One of the villages in Aceh that receives village funds is Desa Alue Naga. This village has realized good development using village funds during 2015-2020. However, the village funds have been used to build infrastructure to support community economic activities. The Purposes of village funds are; to improve public services in villages, alleviate poverty, improve the village economy, reduce development gaps between villages, and strengthen rural communities as development subjects. This study animed to identify the management of village funds and the obstacles faced in improving the economy of Desa Alue Naga, Syiah Kuala Subbdistrict, Banda Aceh. This Study was qualitative descptive research. The data were collected through interviews as field data, then analyzed according to the research focus using financial village management theory to explain the village funds management and the obstacles faced. The findings revealed that Desa Alue Naga succeeded in establishing a Refill Drinking Water Depot as Village-Owned Enterprises (BUMG) using village funds provided by the government. Desa Alue Naga has also set up a Micro Small and Medium Enterprises (UMKM) of boat docking to create jobs for the local community. The obstacles faced in improving the economy village of Desa Alue Naga were: a lack of seriousness from the owners of Micro and Small Enterprises (UMKM) in running their business and lack of human resources in managing village funds. In addition, the villages consultative body (Tuha Peut Gampong) and the village head had strained relations that slows down the disbursing of village funds.

PERSEPSI MASYARAKAT LHOKNGA TERHADAP PEMEKARAN KABUPATEN ACEH BESAR M. Wahyu
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini berjudul “Persepsi masyarakat lhoknga terhadap pemekaran Kabupaten Aceh Besar ”. Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan bagaimana Persepsi masyarakat Lhoknga terhadap pemekaran. Penelitian ini bertujuan untuk Ingin melihat sejauh mana proses pemekaran Kabupaten Aceh Besar. dan perkembanganya selama beberapa tahun terakhir.faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi masyarakat Lhoknga terhadap pemekaran. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan pendekatan narartif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara kepada informan yang dipilih dengan purposive sampling. Kemudian penelitian ini menggunakan teori Interaksionalisme Simbolik Herbert Blumer sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana Persepsi masyarakat Lhoknga terhadap pemekaran.dan faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi masyarakat Lhoknga terhadap pemekaran.hasil penelitian ini Persepsi masyarakat Lhoknga terhadap pemekaran. sudah berjalan dengan baik, karena didukung oleh faktor peran setiap elemen yang terlibat, masyarakat sebagai elemen paling penting memberika respon yang baik, dan itu sangat baik, melihat proses pemekaran yang sangat lama dan berliku-liku, dari hasil beberapa wawancara dengan informan, peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat sudah yakin akan terwujud pemekaran, tetapi memang estimasi waktu masih beberapa tahun lagi, masyarakat juga sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh panitia dan berharap pemekaran segera terwujud, yang membuat masyarakat lebih antusias adalah sudah ditentukan ibukota dalam rapat anggota kepanitiaan yang diwakili oleh semua daerah, dan juga pemasukan berkas sudah dalam tahap akhir, ini yang kemudian menimbulkan harapan bagi masyarakat, mereka berharap secepatnya dapat terlaksanan pemekaran, tetapi kembali lagi semua butuh proses dan juga harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku, tetapi sejauh ini progress yang ditunjukan sangat positif, Kata Kunci : Persepsi, Pemekaran, Masyarakat

Dinamika Proses Mutasi Jabatan Pada Pemerintahan Kabupaten Pidie Periode 2017-2022 Muhammad Ichwan; Effendi Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKProses mutasi yang di lakukan oleh pemerintah Kabupaten Pidie memiliki banyak permasalahan. Hal ini terlihat dari tidak adanya proses uji kelayakan dan penempatan posisi beberapa pejabat eselon II dan III yang cenderung terlihat kontroversial yang bersifat menimbulkan (perdebatan, pertentangan, atau persengketaan) yang berkepanjangan dalam suatu masyarakat, penempatan pejabat tidak sesuai dengan lokasi kerja, serta sistem jual beli jabatan (yang mampu memberikan setoran lebih tinggi bisa menduduki jabatan yang strategis). Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menjelaskan proses mutasi jabatan terhadap pejabat eselon II dan III di era Bupati Roni Ahmad pada Kabupaten Pidie dan Untuk mengetahui peran dan wewenang Bupati Roni Ahmad dalam proses mekanisme mutasi jabatan. Adapun jenis penelitiannya adalah Kualitatif, Teknik Pengumpulan data pada pengambilan data primer menggunakan wawancara dan observasi langsung dengan informan, sedangkan pemerolehan data skunder menggunakan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan Bupati memiliki peran dan wewenang yang sangat penting dalam proses mutasi jabatan. Hal ini dapat dilihat dari bupati memiliki hak khusus dalam menentukan pejabat yang akan dilantik. Semua bentuk permasalahan yang terjadi dalam proses mutasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Pidie tidak terlepas dari hak yang dimiliki oleh bupati itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Bupati di Kabupaten Pidie melakukan mutasi jabatan belum sepenuhnya berorientasi pada aturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari tahapan pengumuman seleksi, tahap seleksi berkas, tahap mengikuti ujian, tahap penentuan tiga besar dan tahap panggilan oleh bupati masih didominasi oleh sisi politiknya dan masih mempertimbangkan hubungan kedekatan sehingga keahlian dan ketrampilan bukanlah dasar penilaian yang utama. Dyinamics Of Position Mutation Process In Pidie District Government Period 2017-2022 ABSTRACTThe mutation process carried out by the Pidie Regency government has many problems. This can be seen from the absence of a due diligence process and the placement of positions of several echelon II and III officials which tend to look controversial and causes prolonged (debates, conflicts, or disputes) in a society, the placement of officials is not in accordance with the work location, as well as the selling system. Buy positions (who are able to provide higher deposits can occupy strategic positions). This study aims to find out and explain the process of a job transfer for echelon II and III officials in the era of Regent Roni Ahmad in Pidie Regency and to find out the role and authority of Regent Roni Ahmad in the process of the job transfer mechanism. The Merit System is a very appropriate and adequate system for the development of bureaucratic Human Resources because it provides an overview of bureaucratic arrangements in a professional and proportional manner (Tamim 2005, p. 86). The non-use of the merit system as a basis for assessment in the selection of officials can lead to the low professionalism of government officials in carrying out their work and functions. The type of research is qualitative, data collection techniques in primary data collection using interviews and direct observation with informants, while secondary data collection uses documentation. The results of the study show that the Regent has a very important role and authority in the process of job transfer. This can be seen from the regent has special rights in determining the officials to be inaugurated. All forms of problems that occur in the mutation process carried out by the Pidie district government cannot be separated from the rights of the regent himself. Based on the results of this study, it can be concluded that the Regent in Pidie Regency has not been fully oriented to the applicable regulations. This can be seen from the selection announcement stage, file selection stage, examination stage, the stage of determining the top three and the call stage by the regent which is still dominated by the political side and still considers the close relationship so that expertise and skills are not the basis for a good assessmen.

ANALISIS KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM BIDANG PERTANAHAN Rasya Suhaila
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPenyelenggaraan pertanahan yang terjadi di Kota Banda Aceh menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah pada masa pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana gempa dan tsunami tahun 2004 silam. Kewenangan pemerintahan di bidang pertanahan perlu menjadi fokus pemerintahan Kota Banda Aceh dalam menjalankan urusan wajib pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, Kota Banda Aceh belum memiliki Dinas Pertanahan dalam melaksanakan urusan pertanahan dan masih di tangani oleh Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh. Sehingga, terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan di bidang pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kewenangan pemerintah Kota Banda Aceh dalam bidang Pertanahan. Data yang di dapat kemudian dianalisis menggunakan teori kewenangan yang dikemukakakan oleh Philipus M.Hadjon. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintah Kota Banda Aceh dalam bidang pertanahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum efektif pada era otonomi daerah dan hanya sebatas di fasilitasi oleh Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh. Hal ini dikarenakan adanya kendala pada pendelegasian kewenangan yang belum penuh diberikan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh dan masih bertumpang tindih dengan Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh, juga kendala kelembagaan dimana Kota Banda Aceh belum memiliki dinas pertanahan. Selain itu, Pemerintah Kota Banda Aceh belum memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dan keuangan yang belum ada dalam membentuk dinas pertanahan, serta belum adanya peraturan daerah yang dirancang oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Diharapkan kepada pemerintah Kota Banda Aceh untuk dapat membentuk dinas pertanahan, meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang pertanahan secara kualitas dan kuantitas, serta adanya rancangan peraturan daerah dalam hal kewenangan pertanahan..Kata Kunci : Kewenangan, Pertanahan, Kota Banda Aceh, Sekretariat DaerahABSTRACK Land administration that occurred in Banda Aceh became a challenge for the government during the recovery and reconstruction period after the 2004th earthquake and tsunami disaster. The Authority of government in the land sector needs to be the focus of Banda Aceh government in carrying out mandatory government affairs that are not related to basic services in accordance with Law Number 23 of 2014 on Local Government. However, Banda Aceh itself does not yet have a land service in carrying out land affairs and still handled by the Regional Secretariat of Banda Aceh. Thus, there are several problems that arise in the administration in the land sector. This study aims to identify and explain the authority of Banda Aceh government in the land sector. The data obtained were then analyzed using the theory of authority proposed by Philipus M. Hadjon. Using a qualitative method with a descriptive approach, The results of the study showed that the implementation of the authority of the Banda Aceh City government in the land sector in accordance with Law Number 23 of 2014 on Local Government has not been effective in the era of regional autonomy and it facilitated by the Regional Secretariat of Banda Aceh. This is because there are obstacles in the delegation of authority that have not been fully given to the Banda Aceh Government and still overlap with the National Land Agency of Banda Aceh, as well as institutional constraints where Banda Aceh does not yet have a land service. In addition, the Banda Aceh government does not yet have qualified human and financial resources that are not yet available in establishing a land office, and there are no regional regulations drafted by Banda Aceh City Government and the Regional House of Representatives. It is hoped that the Banda Aceh government will be able to establish a land service, increase human resources in the land sector in terms of quality and quantity, as well as draft regional regulations in terms of land authority. Keyword : Authority, Land Sector, Banda Aceh, Regional Secretary

PERAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DASAR putri tania saskia desky; Bustami Usman; Helmi S.IP, M.IP
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dinas Pendidikan sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dari delapan standar nasional pendidikan, dua diantaranya ditemukan bermasalah di Aceh Tenggara yaitu pada standar kompetensi lulusan dan standar sarana dan prasarana. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang peran dan inovasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tenggara dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar sejalan dengan Standar Nasional Pendidikan, yang terfokus pada dua standar yaitu standar kompetensi lulusan dan standar sarana dan prasarana. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori peran menurut Biddle dan Thomas dimana terdapat 4 indikator perilaku dalam kaitannya dengan peran, yaitu expectation (harapan), norm (norma), performance (wujud perilaku), dan evaluation (penilaian). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara memiliki peran aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan, dimana peran aktif merupakan peran seseorang yang sepenuhnya aktif dalam tindakannya dalam suatu organisasi. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi Dinas Pendidikan dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan juga melalui inovasi-inovasi yang dimiliki. Inovasi pendidikan dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada dalam dunia pendidikan adapun inovasi yang dimiliki Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tenggara seperti SIM-ASEGAR, smart sekolah, tuntas BTQ, tuntas calistung, literasi, dan pemberian bantuan media pembelajaran.

PENGARUH POLITIK DALAM PERMAINAN SEPAK BOLA (Studi Kasus Kemenangan Nazaruddin (Dek Gam) Pada Pemilu Legislatif 2019) Zaza Abizar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKSepak bola dan politik sesungguhnya sama-sama bertujuan untuk menggapai kebahagian (happiness) karena semua insan manusia berusaha keras mencapai kebahagian dalam kehidupannya disadari atau tidak. Permainan sepak bola dan permainan politik pada hakikatnya tidak banyak berbeda keduanya sama-sama sebuah pertarungan, sebuah laga, game, untuk memperebutkan sesuatu yang memiliki nilai instrinsik tinggi. Dalam permainan sepak bola yang menjadi incaran semua pemain adalah trofi sekaligus predikat bergengsi. Sedangkan dalam politik yang menjadi perebutannya adalah kekuasaan (power). Sedangkan permainan politik dapat dikatakan menjadi kegiatan yang berujung dengan kekuasaan (power). Pada hakikatnya semua politisi berfikir bagaimana bisa duduk di kursi pemerintahan dengan segala cara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keberadaan Club Persiraja terhadap kemenangan Nazaruddin Dek Gam pada Pileg tahun 2019 di Kota Banda Aceh dan untuk mengetahui strategi pemanfaatan Club Persiraja dalam upaya pemenangan Nazaruddin Dek Gam di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir teori Modal Sosial dan teori Strategi dan Marketing. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara langsung dengan informan, sedangkan data sekunder melalui dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh keberadaan Club Persiraja terhadap kemenangan Nazaruddin Dek Gam pada Pileg tahun 2019 di Kota Banda Aceh sangat besar dampaknya, bahkan Nazaruddin Dek Gam menjadikan Persiraja sebagai produk politik demi sebuah bangku di DPR-RI. Meskipun ada feedbacknya kepada Club yang mendapatkan suntikan dana besar dalam menjalankan Liga 1 tahun 2021/2022. Strategi pemanfaatan keberadaan Club Persiraja guna meraih suara pemilih untuk kemenangan Nazaruddin Dek Gam di Kota Banda Aceh sudah mulai terang-terangan pada penghujung tahun 2018, dimana Nazaruddin Dek Gam menggelar Tour de Aceh yang dimana Persiraja melakukan uji coba dengan club-club amatir yang ada di pada daerah pemilihan Dek Gam. Kata Kunci: Politik dan Sepak Bola, Nazaruddin, Dek Gam, Club PersirajaABSTRACT Football and politics actually both aim to achieve happiness (happiness) because all human beings strive to achieve happiness in their lives, whether they realize it or not. Football games and political games are basically not much different, both are a fight, a match, a game, to fight over something that has a high intrinsic value. In the game of football, the target of all players is a trophy as well as a prestigious title. Whereas in politics the struggle is power. Meanwhile, political games can be said to be activities that end in power. In essence, all politicians think how to sit in the seat of government by all means. This study aims to determine the effect of the existence of Club Persiraja on Nazaruddin Dek Gam's victory in the 2019 Legislative Election in Banda Aceh City and to determine the strategy for using Club Persiraja in an effort to win Nazaruddin Dek Gam in Banda Aceh City. This research uses the framework of Social Capital theory and Strategy and Marketing theory. The research approach uses a qualitative approach. Primary data collection techniques through direct interviews with informants, while secondary data through documentation. The results showed that the influence of the existence of Club Persiraja on Nazaruddin Dek Gam's victory in the 2019 Legislative Election in Banda Aceh City was very large, even Nazaruddin Dek Gam made Persiraja a political product for the sake of a seat in the DPR-RI. Although there is feedback to the Club who received a large injection of funds in running Liga 1 in 2021/2022. The strategy of utilizing the existence of Club Persiraja to gain voters' votes for Nazaruddin Dek Gam's victory in Banda Aceh City has begun to openly at the end of 2018, where Nazaruddin Dek Gam held a Tour de Aceh where Persiraja conducted trials with amateur clubs in in the Gam Dek constituency. Keywords: Politics and Football, Nazaruddin Dek Gam, Club Persiraja

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN TERHADAP PENDATAAN DAN PENGALOKASIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BLT-DD PADA MASA PANDEMI COVID-19 Alikhsanul Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK. Pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat baik di sektor kesehatan maupun sektor ekonomi. Pemerintah berupaya membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Akan tetapi, pembagian BLT-DD sering menimbulkan berbagai macam kasus seperti tidak tepat sasaran, bantuan ganda dan penerima manfaat dari keluarga mampu. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran pemerintah di Kabupaten Aceh Selatan dalam pengalokasian dan penyaluran BLT-DD serta penggunaan BLT-DD oleh masyarakat untuk memulihkan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik mengoleksi data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah 10 orang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Peran Pemerintah dikemukakan oleh Mardiasmo, yaitu Aturan hukum, konsensus orientasi, keadilan dan efisiensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendataan dan penyaluran BLT-DD yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mengandung prinsip Rule of law (Aturan Hukum) yaitu proses pendataan dan pengalokasian dana mengacu pada aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, namun demikian masih ada kesenjangan hukum di tengah masyarakat dalam penetapan penerima manfaat, Consensus of orientation (Konsensus Orientasi) yaitu pemerintah melaksanakan musyawarah yang melibatkan semua komponen masyarakat dalam menentukan penerima BLT-DD, Equity (Keadilan) yaitu pembagian BLT-DD yang tepat sasaran tanpa membeda-bedakan, akan tetapi penyaluran masih belum maksimal karena masih terdapat penerima manfaat yang tidak sesuai dengan kriteria keluarga miskin, Efficiency and effectiveness (Efisiensi dan Efektivitas) yaitu pendataan dan penyaluran BLT-DD dilakukan dengan prosedur pelaksanaan yang jelas dan sistematis, namun masyarakat masih belum tepat dalam penggunaan BLT-DD yang seharusnya fokus pada pemulihan ekonomi. Pada umumnya, masanyarakat memanfaatkan BLT-DD adalah untuk membuka usaha dan menambah modal usaha. Dari hasil penelitian ini dapat disarankan bahwa pemerintah di Kabupaten Aceh Selatan harus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang kriteria penerima BLT-DD sebagaimana telah di undang-undangkan oleh pemerintah pusat.Kata Kunci: Peran Pemerintah, BLT-DD, Aceh SelatanABSTRACT. The COVID-19 pandemic has greatly impacted people’s lives, both in the health sector and in the economic sector. The government is trying to help communities affected by COVID-19 by distributing Bantuan Tunai Lansung-Dana Desa (BLT-DD). However, the distribution of BLT-DD often results in various cases such as not being targeted, double assistance and well-off families. This study aims to examine the role of the government in South Aceh Regency in allocating and distributing of BLT-DD and the use of BLT-DD by the community. This study uses a qualitative method. The technique of collecting data is through interviews, observation and documentation. There were 10 research informants. The theory used in this research is the Government Role Theory proposed by Mardiasmo: rule of law, consensus orientation, justice and efficiency. The results of this study indicate that the data collection and distribution of BLT-DD carried out by South Aceh government contains the principle of the Rule of law, namely the process of data collection and allocation of funds referring to the legal rules issued by the government, Actually, the distribution is still not maximized because there are still beneficiaries who do not meet the criteria of poor families, Consensus of orientation, namely the government carry out deliberation involving all community components in determining BLT-DD recipients, Equity, namely the distribution of BLT-DD that is right on target without discrimination, however, the decision of law is still unpropiate, Efficiency and effectiveness (Efficiency and Effectiveness), namely data collection and distribution of BLT-DD is carried out with implementation procedures clear and systematic, however, many people did not spent fundaring of BLT-DD to improve their economy recovery. The use of BLT-DD is to open a business and increase business capital. From the results of this study, it can be suggested that the government in South Aceh Regency should disseminate information to the public about the criteria for receiving BLT-DD as already enacted by the central government. Keywords: Data collection, BLT-DD, South Aceh

Implementasi Smart Governance Dalam Mewujudkan Layanan Publik yang Terintegrasi di Kota Banda Aceh Shinta Seftyana; Zahratul Idami
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Master Plan Smart City Kota Banda Aceh Tahun 2019-2029 menyatakan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh melalui smart governance berkomitmen untuk mewujudkan layanan publik yang terintegrasi dengan melakukan empat strategi pencapaian yaitu, menciptakan integrasi layanan government to citizen, government to business, government to government, dan government to employee yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja ASN serta menuju ke Satu Data, pengembangan aplikasi yang user friendly, penerapan layanan dokumentasi dan informasi hukum, dan penerapan layanan yang memenuhi standar keamanan informasi (KAMI). Namun berdasarkan data yang didapat dari media dan observasi, integrasi layanan publik di Kota Banda Aceh sampai saat ini masih belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi smart governance dan hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan layanan publik yang terintegrasi di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan Edward III dengan konsep smart city dan integrasi pelayanan publik dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam menganalisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi smart governance dalam mewujudkan layanan publik yang terintegrasi di Kota Banda Aceh belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari komunikasi yang belum berjalan dengan efektif dan optimal, integrasi pada website data dan aplikasi layanan publik yang belum up to date, dan sistem keamanan data yang belum jelas. Hambatan yang dialami yaitu keterbatasan sumber daya manusia (SDM), keterbatasan anggaran, data yang belum terintegrasi, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum jelas dan kurangnya komitmen dari aparatur. Untuk itu, diharapkan Pemerintah Kota Banda Aceh dapat menambahkan jumlah SDM informasi teknologi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Kota Banda Aceh, memaksimalkan alokasi anggaran untuk program integrasi layanan publik, pemberian sanksi kepada SKPD yang tidak disiplin dalam mengupdate data, pemberian edukasi terkait integrasi layanan publik kepada aparatur yang terlibat dan merumuskan SOP integrasi layanan publik dengan jelas. Kata Kunci: Implementasi, Smart Governance, Integrasi Layanan Publik, Kota Banda AcehImplementation Of Smart Governance In Realizing Integrated Public Services In The City Of Banda AcehThe Smart City Master Plan of Banda Aceh City 2019-2029 states that the Banda Aceh City Government through smart governance is committed to realizing integrated public services by carrying out four achievement strategies, namely, creating integrated government to citizen, government to business, government to government, and government to employee which is carried out to improve the performance of ASN and towards One Data, development of user friendly applications, implementation of legal documentation and information services, and implementation of services that meet information security standards (KAMI). However, based on data obtained from the media and observations, the integration of public services in the city of Banda Aceh is still not optimal. The purpose of this study was to determine the implementation of smart governance and the obstacles faced by the Banda Aceh City Government in realizing integrated public services in Banda Aceh City. This study uses the theory of Edward III's Policy Implementation with the concept of a smart city and the integration of public services using a qualitative descriptive approach. In analyzing the data using data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the implementation of smart governance in realizing integrated public services in Banda Aceh City has not run optimally. This can be seen from communication that has not been running effectively and optimally, integration on data websites and public service applications that are not yet up to date, and data security systems that are not yet clear. The obstacles experienced are limited human resources (HR), limited budget, data that is not yet integrated, unclear Standard Operating Procedures (SOP) and lack of commitment from the apparatus. For this reason, it is hoped that the Banda Aceh City Government can increase the number of information technology human resources at the Banda Aceh City Information and Statistics Communication Service, maximize budget allocations for public service integration programs, provide sanctions to SKPDs who are not disciplined in updating data, provide education related to the integration of public services. to the apparatus involved and to formulate a clear SOP for the integration of public services. Keywords: Implementation, Smart Governance, Public Service Integration, Banda Aceh City

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. aceh besar, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA