cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JIMFISIP menerbitkan artikel ilmiah mahasiswa dari delapan Program Studi, yaitu Prodi Sosiologi, Prodi Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Politik dan Prodi Ilmu Pemerintahan. JIMFP terbit satu volume dan empat nomor dalam setahun, yaitu bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Arjuna Subject : -
Articles 1,018 Documents
 95   96   97   98   99 
EVALUASI KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PERSERO UIW ACEH Raihana Raihana
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga sdengan daya 450 VA dan rumah tangga miskin dan kurang mampu daya 900 VA. Implementasi kebijakan subsidi listrik diketahui terdapat penerima subsidi listrik yang tidak tepat sasaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan subsidi listrik yang diberikan pemerintah melalui PT PLN (Persero) kepada masyarakat miskin dan kurang mampu. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kriteria evaluasi kebijakan yang dikembangkan William N. Dunn. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Informan dalam penelitian ini ditentukan melalui purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan subsidi listrik di Kota Banda Aceh sudah berjalan sesuai dengan tujuan yaitu meringankan beban masyarakat miskin dan kurang mampu namun belum optimal. Adanya kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh bantuan  subsidi listrik dan penyampaian informasi yang tidak tepat sasaran. Saran dalam penelitian yaitu diharapkan PT PLN (Persero) UIW Aceh dan pemerintah desa setempat melaksanakan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat miskin dan kurang mampu dan menjadikan tanggung jawab PT PLN (Persero) dalam menentukan kelayakan penerima bantuan subsidi listrik dan diharapkan pemerintah dan/atau pemerintah daerah, Dinas Sosial dan PT PLN (Persero) dapat menciptakan inovasi baru dalam pelaksanaan kebijakan subsidi listrik agar menjadi tepat sasaran di kemudian hari. Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Subsidi Listrik, Tepat Sasaran
STRATEGI BERTAHAN HIDUP MANTAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI KEC. PIDIE KAB. PIDIE Intan Harizatun Nufus; zulfan zulfan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana strategi bertahan hidup mantan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) setelah bekerja diluar negeri dan interaksi sosial mantan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berhubungan dengan masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Pilihan Rasional James S. Coleman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang ditemukan dalam penelitian ini mengenai Strategi Bertahan Hidup Mantan Tenaga Kerja Indonesia di Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie bahwa Strategi aktif dilakukan dengan melakukan pekerjaan utama seperti doorsmeer, berjualan seperti usaha debkolektor, jualan bubur ayam, jualan bakso, juga melakukan pekerjaan sampingan dengan dibantu oleh istri dan anggota keluarga lainnya seperti bertani, jualan bensin eceran, menjahit, jualan makanan ringan, jualan mie caluek, dan memelihara hewan ternak. Kedua, strategi pasif dilakukan dengan menerapkan pola hidup hemat serta memanfaatkan hasil investasi yang telah mereka siapkan sebelumnya. Ketiga, strategi jaringan dilakukan dengan memanfaatkan jaringan teman maupun saudara untuk berhutang, bahkan meminjamkan uang dibank jika membutuhkan uang dalam jumlah besar. Interaksi sosial mempengaruhi strategi bertahan hidup mantan TKI. Sejak awal kepulangan mantan TKI ke Indonesia mengalami perubahan dari segi perilaku dan sikap. Oleh karena itu, saat kembali ke Indonesia TKI tersebut harus melakukan adaptasi. Perubahan yang terjadi pada mantan TKI tersebut terlihat dari cara berbicaranya, pergaulannya, dan juga pakaian yang biasa dipakai. Gaya hidup barat membawa dampak yang negatif ketika kembali ke Indonesia. Selain itu, Komunikasi mantan TKI bersama masyarakat sekitar menjadi lebih minim karena masih beradaptasi apalagi dengan masyarakat baru. Oleh sebab itu, mantan TKI mengatasi kendala tersebut yaitu dengan beradaptasi kembali agar dapat menyatu dengan lingkungan sekitar. Kata Kunci: Strategi, Bertahan Hidup, Mantan Tenaga Kerja Indonesia SURVIVAL STRATEGY FOR FORMER INDONESIAN WORKERS (TKI) IN KEC. PIDIE REGENCY. PIDIEThis study aims to see how the survival strategies of former Indonesian Migrant Workers (TKI) after working abroad and the social interactions of former Indonesian Migrant Workers (TKI) relate to society. In this study, researchers used James S. Coleman's Rational Choice Theory. This study uses a qualitative descriptive approach. Data collection techniques carried out by in-depth interviews, observation, and documentation. Based on the results and discussion found in this study regarding the Survival Strategy of Former Indonesian Migrant Workers in Pidie District, Pidie Regency that the active Strategy is carried out by doing main jobs such as doorsmeer, selling such as debcollector business, selling chicken porridge, selling meatballs, also doing side jobs with assisted by his wife and other family members such as farming, selling retail gasoline, sewing, selling snacks, selling caluek noodles, and raising livestock. Second, the passive strategy is carried out by adopting a frugal lifestyle and utilizing the investment returns they have prepared beforehand. Third, the network strategy is carried out by utilizing a network of friends and relatives to take on debt, even lending money at the bank if you need large amounts of money. Social interactions influence the survival strategies of former migrant workers. Since the beginning of the return of former migrant workers to Indonesia, they have experienced changes in terms of behavior and attitudes. Therefore, when returning to Indonesia, the TKI must adapt. The changes that have occurred to the former TKI can be seen from the way he talks, socializes, and also the clothes he usually wears. The western lifestyle brings a negative impact when returning to Indonesia. In addition, the communication between former migrant workers and the surrounding community is minimal because they are still adapting, especially with the new society. Therefore, former migrant workers overcome these obstacles, namely by adapting again so that they can blend with the surrounding environment. Keywords: Strategy, Survival, Former Indonesian Workers 
ANALISIS PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PERWUJUDAN KOTA RAMAH DISABILITAS DENGAN PENDEKATAN INCLUSIVE CITY Aulia Ananda Kartika
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kota Banda Aceh sebagai daerah yang dinobatkan sebagai Kota inklusif dan Ramah bagi Penyandang Disabilitas berkomitmen untuk membagikan pelayanan yang memuaskan kepada penyandang disabilitas serta membentuk warga perkotaannya menjadi warga perkotaan yang utuh. Namun berdasarkan data yang didapat dari observasi, wawancara dan data yang peneliti ambil dari laman dinas sosial, kesehatan, dan transportasi, dalam hal ini kota Banda Aceh masih jauh dari ramah disabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam Perwujudan kota ramah disabilitas dengan pendekatan inclusive city dan kendala pemerintah Kota Banda Aceh dalam Perwujudan kota ramah disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori peran pemerintah Ryass Rasyid yang meliputi tiga elemen penting, yaitu regulator, fasilitator, dan motivator. Dalam menganalisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perwujudan kota ramah disabilitas dengan pendekatan inclusive city di Kota banda Aceh belum ramah disabilitas. Sebagai regulator bisa dilihat dari hukum yang bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan. Fasilitator, fasilitas dan pelayanan publik belum dapat memecahkan permasalahan penyandang disabilitas dan sebagai motivator dimana pemerintah masih gagal dalam menyejahterakan penyandang disabilitas. Kendala yang dihadapi yaitu ketersediaan lahan, ketersediaan anggaran, dan pemahaman ketentuan. Untuk itu, diharapkan Pemerintah Kota Banda Aceh perlu meningkatkan sosialisasi tentang kepedulian bagi kelompok disabilitas, melakukan pembenahan bangunan dan lingkungan, mendukung dan memberi insentif terhadap pengembangan industri local yang ramah disabilitas, wajib mewujudkan fasilitas dan aksesibilitas disabilitas pada bangunan dan lingkungan masing-masing. Kata Kunci: Peran, Inclusive City, Disabilitas, Pelayanan Publik, Kota Banda Aceh
PENERAPAN KOMUNIKASI KESEHATAN UNTUK PENCEGAHAN COVID-19 PADA MASA NEW NORMAL (STUDI PADA WARUNG KOPI SMEA PREMIUM COFFEE LAMGUGOB) Soraya Rynella Yahya
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi perilaku pengunjung warung kopi terhadap komunikasi kesehatan yang diterapkan oleh warung kopi SMEA Premium Coffee Lamgugob dalam pencegahan Covid-19. Metode dalam penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data diperoleh dari observasi dan wawancara semi-terstruktur. Informan dalam penelitian ini merupakan tujuh orang pengunjung warung kopi SMEA Premium Coffee Lamgugob yang diambil dengan teknik accidental sampling. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Health Belief Model dengan komponen: Perceived Susceptibility, Perceived Severity, Perceived Benefit, Perceived Barrier, Cues to Action dan Self-Efficacy. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa persepsi perilaku ketujuh informan atas komunikasi kesehatan yang diterapkan oleh warung kopi SMEA Premium Coffee Lamgugob tidak berdampak terhadap perubahan perilaku informan saat berada di warung kopi dalam upaya pencegahan Covid-19. Hal tersebut terjadi karena dari keenam persepsi, persepsi hambatan yang paling berdampak pada informan. Maka dari itu, tidak dilakukannya upaya pencegahan Covid-19 oleh informan di warung kopi SMEA Premium Coffee Lamgugob pada masa new normal. Kata Kunci : Komunikasi Kesehatan, Covid-19, New Normal, Warung Kopi.ABSTRACT This research aims to know how the perception of the coffee shop’s visitors behavior towards health communication that was applied by the SMEA Premium  Coffee Lamgugob coffee shop in preventing Covid-19. The method of this research uses qualitative descriptive and the data was obtained by observation and semi-structured interview. The informants of this research were the seven visitors of SMEA Premium Coffee Lamgugob coffee shop that was chosen by accidental sampling. This research uses Health Belief Model as the theory with the following components: Perceived Susceptibility, Perceived Severity, Perceived Benefit, Perceived Barrier, Cues to Action and Self-Efficacy. The result of this research shows that the informants’ perception of the health communication that applied by SMEA Premium Coffee Lamgugob coffee shop had no impact to change their behavior while they were in the coffee shop to prevent Covid-19. Out of the six perceived components, perceived barrier had the most impact on the informants. Therefore, the effort to prevent Covid-19 in SMEA Premium Coffee Lamgugob coffee shop during the new normal era was not carried out by the informants. Keywords: Health Communication, Covid-19, New Normal, Coffee Shop.
UPAYA PEMERINTAH ACEH DALAM MENDUKUNG FATWA MAJELIS PEMUSYAWARATAN ULAMA TERHADAP GAME PUBG Siti Mawaddah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

MPU Aceh telah mengatur tentang larangan bermain game Online pada fatwa Nomor 3 Tahun 2019 tentang hukum bermain game PUBG dan Sejenisnya haram menurut fihq Islam yang sudah ditetapkan, tetapi masih ada kita jumpai masyarakat yang bermain game tersebut. Seperti perserta tim esport mobile legends perwakilan dari Aceh, yang dikirim pada Pekan Olahraga Nasional ke 20 yang digelar di Provinsi Papua pada tahun 2021. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya dan faktor penghambat yang dialami oleh Pemerintah Aceh dalam mendukung fatwa MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) terhadap game online. Penelitian ini mengunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, dalam menganalisis data, penulis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan upaya Pemerintah Aceh dalam mendukung fatwa MPU masih belum teralisasi dengan semestinya, masih banyak dari masyarakat yang berpendapat bahwa fatwa tersebut adalah sebuah himbauan yang tidak terlalu berpengaruh, melihat fatwa berbeda dengan Qanun, yang dimana fatwa ialah himbauan yang dibuat untuk dilaksanakan, maka dari itu fatwa terkadang tidak bisa terealisasi sebagaimana seperti Qanun. Fakto penghambat dalam upaya Pemerintah Aceh dalam medukung fatwa MPU terhadap game PUBG yaitu Kurang koordinasi antara instansi (DSI dan DISPORA) yang bertanggung jawab. Kurangnya pengawasan, dan kurangnya pemahaman tentang fatwa MPU. Adapun saran kepada Pemerintah Aceh agar memblokir situs-situs yang mengandung unsur kekerasan dan juga pornografi, diharapkan Dinas Syariat Islam untuk memberikan himbuan tegas, dan Dinas Syariat Islam juga mampu berkerja sama dengan Majelis Permusyawaratan Ulama. Kata Kunci: MPU, Upaya, Game PUBG
KINERJA PERANGKAT GAMPONG DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI GAMPONG PUNGE UJONG KECAMATAN MEURAXA KOTA BANDA ACEH M Saleh Yusuf
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan dibawah pengawasan Geuchik. Kinerja perangkat gampong dalam melakukan pelayanan publik merupakan suatu aspek yang penting dalam berjalannya sebuah proses administrasi. Pelayanan yang dilakukan oleh perangkat desa harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai  dengan  Undang-undang  nomor  6  tahun  2014 tentang Desa. Oleh karena itu Perangkat gampong dituntut untuk memberikan pelayanan    yang    maksimal   agar pelayanan  yang  diberikan  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat. Adapun penelitian ini  berfokus pada  mengidentifikasi kinerja  perangkat  gampong  dalam melakukan pelayanan kepada  Masyarakat gampong  Punge  Ujong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengam melakukan observasi lapangan yang datanya diperoleh dari hasil wawancara dan kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dilakukan pendekatan analisis hasil penelitian yang menghasilkan data  deskriptif analitis. Penelitian ini  menggunakan  teori  indikator pengukur kinerja menurut Levinne serta teori faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan publik menurut Sugiyono. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kinerja pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh  Perangkat  gampong  Punge  Ujong masih kurang baik, hal ini disebabkan oleh responsivitas perangkat gampong belum maksimal,  meskipun      resposibilitas dalam  pelayanan  kepada  masyarakat  sudah tergolong baik dan akuntabilitas perangkat gampong sudah berjalan sesuai dengan keadaan gampong. Adapun hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hambatan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan perangkat gampong Punge Ujong dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sehingga pelayanan yang di berikan masih jauh  dari  kata  optimal. Adapun  hambatan  tersebut  berupa  kurangnya  efektivitas perangkat gampong dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja   gampong (APBG),    kedisplinan    waktu    kerja,    rendahnya    jenjang pendidikan perangkat gampong, minimnya kontrol kerja dan  penerapan sanksi tegas terhadap perangkat gampong. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kinerja dari para perangkat gampong Punge Ujong masih belum maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Punge Ujong, Karena ada beberapa Indikator yang belum tercapai Pemerintah gampong masih kurang responsif terhadap masyarakat, dan juga belum optimalnya kuantitas dan kualitas kinerja para perangkat gampong dalam melaksanakan tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kata Kunci     : Kinerja Perangkat Gampong, Pelayanan, Efektivitas
Implementasi Dana Otonomi Khusus Dalam Pengentasan Kemiskinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Aceh Utara Munanda Munanda; Alfi Rahman
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK   Kabupaten Aceh Utara merupakan kabupaten yang menduduki peringkat pertama sebagai kabupaten paling banyak penduduk miskin, kabupaten Aceh Utara mendapatkan transfer dana otonomi khusus setiap tahun untuk mengentaskan kemiskian sesuai dalam Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Pasal 10 ayat (1). Belakangan ini Indonesia dilanda pandemi COVID-19 dan menyebar sampai ke Aceh. Dampak yang terjadi akibat adanya COVID-19 salah satunya yaitu berdampak terhadap pendapatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dana otonomi khusus dalam pengentasan kemiskinan serta untuk mengetahui hambatan dalam implementasi dana otonomi khusus dalam pengentasan kemiskinan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama teori implementasi kebijakan, kedua konsep otonomi khusus ketiga konsep kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara melalui teknik analisi data dengan reduksi data, displey data dan penarikann kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi dana otonomi khusus dalam pengetasan kemiskinan pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Aceh Utara belum maksimal karena setiap kebijakan yang di implementasikan kebijakan tersebut harus disetujui oleh Pemerintah Provinsi. Namun pada saat pandemi COVID-19 terjadi pergeseran arah kebijakan pemerintah dimana ketika dana otonomi khusus yang seharusnya difokuskan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara, anggaran untuk pengentasan kemiskinan dikesampingkan dan dana oronomi khusus tersebut lebih banyak di implementasikan pada bidang kesehatan. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengaku kesulitan untuk pengentasan kemiskinan karena dana otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah Provinsi sangat terbatas. Untuk itu Harapan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Utara agar lebih maksimal dalam mengimplementasikan dana otonomi khusus untuk pengentasan kemiskinan, karena masih banyak masyarakat Kabupaten Aceh Utara yang hidup dibawah garis kemiskinan dan sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.Kata Kunci :Implementasi.Dana Otonomi Khusus, Kemiskinan      ABSTRACTNorth Aceh district is the district that ranks first as the district with the most poor population, North Aceh district receives special autonomy fund transfers every year to alleviate poverty according to Aceh Qanun Number 1 of 2018 concerning the third Amendment to Aceh Qanun Number 2 of 2008 concerning Procedures Allocation of Additional Revenue Sharing Funds for Oil and Gas and Use of Special Autonomy Funds Article 10 paragraph (1). Recently, Indonesia has been hit by the COVID-19 pandemic and has spread to Aceh. One of the impacts that occur as a result of COVID-19 is the impact on people's income. This study aims to determine the implementation of special autonomy funds in poverty alleviation and to identify obstacles in the implementation of special autonomy funds in poverty alleviation. The theory used in this study is the first theory of policy implementation, the second is the concept of special autonomy, and the third is the concept of poverty. This study used a qualitative method with data collection methods using observation, documentation and interviews through data analysis techniques with data reduction, data displey and drawing conclusions. The results of this study indicate that the implementation of special autonomy funds in alleviating poverty during the COVID-19 pandemic in North Aceh District was not maximized because every policy that was implemented had to be approved by the Provincial Government. However, during the COVID-19 pandemic there was a shift in the direction of government policy whereby when the special autonomy funds were supposed to be focused on reducing the poverty rate in North Aceh District, the budget for poverty alleviation was set aside and the special autonomy funds were implemented more in the health sector. The North Aceh district government admits that it is difficult to eradicate poverty because the special autonomy funds provided by the provincial government are very limited. For this reason, the hope is for the North Aceh District government to be more optimal in implementing special autonomy funds for poverty alleviation, because there are still many people in North Aceh District who live below the poverty line and find it difficult to meet their daily needs.                                                                                                            Keywords: Implementation. Special Autonomy Fund, Poverty      
ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 TERHADAP MASYARAKAT DI DESA KUNING 1 KABUPATEN ACEH TENGGARA PADA TAHUN 2021 SINTA NIRWANA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan keputusan WHO yang menetapkan Indonesia sebagai salah satu Negara yang berstatus terkena pandemi Covid-19, kemudian pemerintah memberikan respon dengan menetapkan pandemic Covid-19 sebagai bencana non-alam yang dibuat dalam keputusan presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran Corona virus disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional. Berdasarkan adanya penyebaran pandemi Covid-19 tersebut, maka pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakannya untuk menanggulangi pandemi tersebut, salah satu kebijakan pemerintah adalah kebijakan vaksinasi secara nasional. Setelah kebijakan vaksinasi Covid-19 akan dilaksanakan di desa Kuning 1 kabupaten Aceh Tenggara, ternyata banyak masyarakat yang melakukan penolakan dikarenakan sudah dipengaruhi oleh berita hoaks yang cenderung mengatakan dosis vaksinasi Covid-19 tersebut tidak aman untuk kesehatan dan diragukan tentang kehalalannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan vaksinasi Covid-19 di desa Kuning 1 kabupaten Aceh Tenggara dan melihat dampak apa yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori Implementasi kebijakan menurut Edward III dan teori Evaluasi kebijakan menurut Dane. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini mengenai pelaksanaan kebijakan vaksinasi Covid-19 di desa Kuning 1, pemerintah desa sudah menjalankan kebijakan vaksinasi dengan baik, dimana pemerintah desa dengan melibatkan beberapa sektor juga sudah melakukan berbagai strategi untuk menarik perhatian masyarakat untuk divaksinasi, lalu mengenai evaluasi kebijakan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan setelah pelaksanaannya, ada dampak positif dan dampak negatif yang dihasilkan, dampak positifnya yaitu; 1. Membentuk kekebalan tubuh 2. Menciptakan perasaan aman dan nyaman. Dampak negatifnya yaitu; melahirkan bisnis illegal. Kata Kunci: Kebijakan, Vaksinasi Covid-19, Implementasi, Evaluasi.
Collaborative Governance dalam Penanggulangan Banjir di Kota Banda Aceh Aira Riska; Alfi Rahman; Bustami Usman
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKBanjir masih menjadi permasalahan yang harus ditangani di Kota Banda Aceh, untuk itu dibutuhkan kolaborasi antar pihak dari instansi pemerintah, non pemerintah maupun masyarakat di Kota Banda Aceh untuk menanggulangi masalah banjir. Berdasarkan data yang di dapat dari media dan observasi, saat hujan turun masih terjadi genangan di beberapa titik di Kota Banda Aceh. Hal ini menunjukkan bahwasanya penanggulangan banjir yang dilakukan pemerintah belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui collaborative governance dan hambatan collaborative governance dalam Penanggulangan Banjir di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan teori Collaborative Governance oleh Ansell and Gash dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam menganalisis data menggunakan teknik reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi sudah terjalin antar instansi pemerintah dalam hal penanggulangan bencana termasuk bencana banjir tetapi tidak dicantumkan dalam bentuk aturan. Hal ini dapat dilihat dari starting conditions yang masih terdapat ketidakseimbangan anggaran, facilitative leadership yang dipimpin oleh Walikota, institutional design yang belum terdapat peraturan tetap, dan collaborative process yang masih belum berjalan secara efektif dan optimal. Hambatan yang dialami yaitu tidak adanya sebuah aturan atau Memorandum of Understanding (MOU) yang mengatur pelaksanaan kolaborasi, tidak terdapat koordinasi untuk penanggulangan banjir dan anggaran yang terbatas. Untuk itu, diharapkan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk membuat sebuah aturan atau kesepakatan kolaborasi dalam penanggulangan banjir dengan melibatkan seluruh stakeholders seperti pemerintah, swasta dan masyarakat, adanya koordinasi dalam membicarakan pencegahan maupun solusi dalam penanggulangan banjir, serta perencanan setiap instansi terkait penanggulangan banjir, serta anggaran yang berfokus pada pencegahan maupun penanggulangan banjir sehingga tiap instansi terkait dapat merencanakan program terkait pencegahan maupun penanggulangan banjir di Kota Banda Aceh. Collaborative Governance in Flood Management in Banda Aceh CityABSTRACTFlooding is still a problem that must be handled in Banda Aceh City, for this reason collaboration between parties from government, non-government agencies and the community in Banda Aceh City is needed to overcome the problem of flooding. Based on data obtained from the media and observations, when it rains, puddles still occur at several points in Banda Aceh City. This shows that the flood prevention carried out by the government has not been maximized. The purpose of this research is to find out collaborative governance and collaborative governance obstacles in Flood Management in Banda Aceh City. This study uses the Collaborative Governance theory by Ansell and Gash using a qualitative descriptive method. In analyzing the data using data reduction techniques, data presentation and drawing conclusions. The results of the study indicate that collaboration has been established between government agencies in terms of disaster management including flood disasters but this is not included in the form of regulations. This can be seen from the starting conditions where there is still an imbalance in the budget, facilitative leadership led by the Mayor, institutional designs that do not yet have permanent regulations, and collaborative processes that are still not running effectively and optimally. The obstacles experienced were the absence of a regulation or Memorandum of Understanding (MOU) that regulates the implementation of collaboration, there is no coordination for flood prevention and a limited budget. For this reason, it is hoped that the Banda Aceh City Government will make a rule or collaboration agreement in flood management by involving all stakeholders such as the government, private sector and the community, coordination in discussing prevention and solutions in flood management, as well as planning for each agency related to flood management, as well as the budget which focuses on preventing and controlling floods so that each relevant agency can plan programs related to prevention and management of floods in the City of Banda Aceh.
MODAL SOSIAL BAGI KEBERLANJUTAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI GAMPONG TAMPANG KECAMATAN SAMADUA KABUPATEN ACEH SELATAN Tomi Azrian
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengetahui modal sosial yang ada di Gampong Tampang sehingga terjadinya ketidaktertarikan masyarakat dalam keikutsertaan pengelolaan badan usaha milik gampong  yang ada di Gampong Tampang Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan. Dalam menganalisis fenomena tersebut, maka penelitian ini menggunakan Teori Modal Sosial Robert D. Putnam. Metode penelitian ini yakni menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan naratif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jaringan sosial yang dimiliki oleh BUMG Gampong Tampang yakni masyarakat Gampong Tampang  itu sendiri, pelatih menjahit pada program kursus menjahit juga merupakan masyarakat Gampong Tampang. Pemilihan pelatih menjahit tersebut juga hanya didasari tempat tinggal, bukan kualitas dari pelatih tersebut, sehingga program kursus menjahit Gampong Tampang tidak berjalan maksimal. Norma juga berperan penting dalam mempertahankan eksistensi suatu program, namun nyatanya pengelola BUMG Gampong Tampang belum memiliki norma atau aturan yang jelas pada program yang dijalankan. Sehingga tercipta suatu ketidak keteraturan pada program kursus menjahit di Gampong Tampang. Kemudian pengelola BUMG Gampong Tampang tidak memberikan sanksi terhadap pelatih, sehingga para peserta tidak memiliki kepercayaan lagi kepada pengelola BUMG Gampong Tampang dan memutuskan untuk berhenti tidak mengikuti pelatihan menjahit lagi. Dari fenomena BUMG Gampong Tampang ini  terlihat jelas bahwa modal sosial sangat berperan penting dalam mempertahankan eksistensi suatu program.Social Capital For The Sustainability Of Gampong Owned Enterprises In Efforts To Improve Community Welfare In Gampong Tampang, Samadua District, Aceh Selatan District The purpose of this study was to find out the existing social capital in Gampong Tampang so that there was community disinterest in participating in the management of village-owned enterprises in Gampong Tampang, Samadua District, South Aceh Regency. In analyzing this phenomenon, this research uses Robert D. Putnam's Theory of Social Capital. This research method is using a qualitative method with a narrative approach. The results of this study indicate that the social network owned by BUMG Gampong Tampang, namely the Gampong Tampang community itself, the sewing trainers in the sewing course program are also the Gampong Tampang community. The selection of sewing trainers also only highlighted the place of residence, not the quality of the tailor, so the Gampong Tampang course program did not run optimally. Norms also play an important role in maintaining the existence of a program, but in fact the manager of BUMG Gampong Tampang does not yet have clear norms or rules for the program being implemented. Thus creating an irregularity in the sewing course program in Gampong Tampang. Then the Gampong Tampang BUMG manager did not sanction the trainers, so the participants no longer had trust in the Gampong Tampang BUMG manager and decided not to take sewing training anymore. From the BUMG Gampong Tampang phenomenon, it is clear that social capital plays an important role in maintaining the existence of a program.  

Page 97 of 102 | Total Record : 1018

 95   96   97   98   99 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023 Vol 8, No 1 (2023): volume 8, Nomor 1, Februari 2023 Vol 7, No 4 (2022): November 2022 Vol 7, No 2 (2022): Mei 2022 Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022 Vol 6, No 3 (2021): November 2021 Vol 6, No 2 (2021): Mei 2021 Vol 5, No 1 (2020): Februari Vol 4, No 4 (2019): November 2019 Vol 4, No 3 (2019): Agustus 2019 Vol 4, No 2 (2019): Mei 2019 Vol 4, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 3, No 4 (2018): November 2018 Vol 3, No 3 (2018): Agustus 2018 Vol 3, No 2 (2018): Mei 2018 Vol 3, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 2, No 4 (2017): November 2017 Vol 2, No 3 (2017): Agustus 2017 Vol 2, No 2 (2017): Mei 2017 Vol 2, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 1, No 4 (2016): November 2016 More Issue