cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976893     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Pidana.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6, No 4: November 2022" : 6 Documents clear
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Suatu Penelitian Di Wilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh) Haidar Naufal Zakky; M. Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 6, No 4: November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak –  Penelitian ini bertujuan menjelaskan penerapan sanksi pidana dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana terhadap pelaku yang menjadi perantara jual beli Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan sanksi pada putusan nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Banda Aceh masih belum sesuai dengan prosedur hukum dimana jaksa dan hakim belum tepat mendakwa dan memutus pelaku sesuai dengan putusan yang diatur di Undang Undang yang berlaku dan Dasar pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan tindak pidana Narkotika didasarkan pada 2 hal yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Disarankan kepada aparat penegak hukum untuk lebih teliti dalam mendakwa dan memutus perkara pelaku perantara narkotika dan diharapkan juga untuk untuk dilakukannya penanganan yang lebih serius dalam penerapan sanksi bagi pelaku agar dapat terciptanya ketertiban, ketentraman dalam bermasyarkat yang taat akan hukum dan bebas dari narkotika sehingga dapat untuk memutus sumber dari perantara narkotika agar tidak terus berkembang menjadi lebih besar.Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Perantara, Jual Beli, Narkotika.
Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Lhokseumawe Dina Dian Khalida; Mukhlis Mukhlis
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 6, No 4: November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak –  Penelitian ini bertujuan menjelaskan mengenai pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, hambatan, dan upaya dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe. Hasil penelitian meunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian tetapi pembinaan belum berjalan secara maksimal. Dikarenakan adanya hambatan dalam pembinaan yaitu over capacity, kekurangan petugas, kurang anggaran, partisipasi narapidana yang kurang, dan kondisi pandemi Covid-19. Adapun, upaya yang dilakukan yaitu mengikutsertakan seluruh petugas untuk melakukan pembinaan, mengusulkan tambahan dana untuk pembinaan, melakukan pendekatan antara petugas dan narapidana, dan mengoptimalkan sumber daya narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan. Disarankan untuk dapat mengoptimalkan sumber daya petugas dengan memberikan pelatihan kepada seluruh petugas, diperlukan bangunan baru untuk dapat menampung narapidana yang sudah melebihi kapasitas, dan kebijakan baru yang solutif sebagai pengganti pidana penjara.Kata Kunci: Pembinaan, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan.
Tindak Pidana Merampas Kemerdekaan Orang Lain Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang) Dopi Pranata; Mahfud Mahfud
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 6, No 4: November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak –  Penelitian dilakukan untuk menjeslakan faktor-faktor yang penyebab, alasan hakim memberikan putusan yang relatif ringan terhadap anggota Polri, dan upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh oknum Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia daam menjalankan tugas. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut yaitu faktor kekeliruan menjalankan  Standar  Operasional Prosedur (SOP), pemahaman hukum dan  pecapaian target penyelesaian kasus. Alasan hakim memberikan putusan yang ringan terhadap terdakwa yaitu  pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis dan pertimbangan subjektif. Upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan tugas yaitu tindakan yang bersifat preventif dan tindakan yang bersifat represif. Disarankan kepada pihak Kepolisian agar lebih giat melakukan sosialisasi pemberlakuan menjalankan  Standar  Operasional Prosedur (SOP) yang tepat terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya terkait penyidikan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam menjalankan tugas.Kata Kunci: Tindak Pidana, Merampas Kemerdakaan Orang, Kematian, Polisi.
Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Dan Penerapan Pidananya (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai) Erika Rizky Sarmawati; Ainal Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 6, No 4: November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan modus operandi pelaku tindak pidana penyelundupan manusia dan untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana yang relatif ringan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa modus operandi yang dilakukan pelaku dengan cara mengangkut orang yang akan diselundupkan, memindahkan orang yang diselundupkan, dan membawa penumpang dari kapal Malaysia. Hakim memutuskan pidana yang relatif ringan dikarenakan adanya pertimbangan non yuridis yaitu terdakwa terus terang dalam persidangan, rasa penyesalan untuk tidak mengulangi perbuatannya, belum pernah dihukum, tulang punggung keluarga, dan faktor ekonomi. Disarankan kepada aparat penegak hukum untuk dapat mengoptimalkan kinerjanya dalam memahami modus operandi pelaku agar dapat memberantas tindak pidana penyelundupan manusia serta bagi hakim harus memutuskan pidana yang lebih berat kepada pelaku dikarenakan kejahatan ini dapat menimbulkan kejahatan lainnya seperti perdagangan orang, terorisme, dan narkotika.Kata Kunci: Tindak Pidana, Penyeludupan Manusia.
Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Rantau Prapat Afifah Adawiyah; Tarmizi Tarmizi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 6, No 4: November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Rantau Prapat, hambatan yang dihadapi oleh pihak lembaga pemasyarakatan kelas II A Rantau Prapat dan upaya pihak lembaga pemasyarakatan kelas II A Rantau Prapat dalam mengatasi hambatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Rantau Prapat belum sepenuhnya terpenuhi. Hal-hal yang menghambat seperti kurangnya dukungan dari pemerintah pusat, kurangnya sumber daya manusia, tidak ada anggaran khusus dari pemerintah pusat, kurangnya petugas pengamanan bagi warga binaan perempuan, dan kurangnya tenaga dan fasilitas medis yang menjadi hal utama dalam pemenuhan pelayanan kesehatan. Upaya yang dilakukan seperti memberikan anggaran khusus bagi narapidana perempuan secara pribadi dari lapas Rantau Prapat, melakukan formasi penambahan petugas pengamanan bagi warga binaan perempuan, dan pemasyarakatan telah berusaha untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan seperti mengajukan poliklinik kepada Kemenkum HAM Sumatra Utara. Disarankan kepada pihak lapas agar melakukan penambahan jumlah petugas keamanan untuk pembinaan bagi warga binaan perempuan, melakukan penambahan penyediaan tenaga medis seperti perawat dan dokter, menyediakan klinik di dalam lapas dan menyediakan anggaran Khusus dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan khusus bagi warga binaan perempuan di dalam lapas Rantau Prapat.Kata Kunci: Pemenuhan, Hak Pelayanan Kesehatan, Narapidana Perempuan.
Perlindungan khusus bagi anak korban Kejahatan seksual di kabupaten simeulue (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Simeulue) Fadhlurrahman Fadhlurrahman; Ainal Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 6, No 4: November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak –  Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana pelaksanaan perlindungan anak korban kejahatan seksual di Kabupaten Simeulue. dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan penanganan anak korban kejahatan seksual di Kabupaten Simeulue. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Kabupaten Simeulue sudah Sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam Pasal 69A namun belum optimal. Adapun hambatan yang dihadapi yaitu Tenaga Profesional dan Sumber Daya Manusia yang Kurang, Anggaran atau Dana yang tidak mencukupi, Informasi yang Kurang Merata Kepada Masyarakat dan Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Isu Kejahatan Seksual dan Perlindungan Anak Korban Pelecehan Seksual. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk mengoptimalkan perlindungan anak korban kejahatan seksual, memaksimalkan anggaran untuk perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual, dan memaksimalkan fungsi organisasi masyarakat dan anak, seperti forum anak simeulue sebagai mitra Kerjasama pemerintah sebagai pelopor dan pelapor terhadap isu-isu tentang anak.Kata Kunci: Perlindungan, Anak Korban, Kejahatan Seksual.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 4: November 2020 Vol 4, No 3: Agustus 2020 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 4: November 2019 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue