cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rizanizarli
Contact Email
rizanizarli@unsyiah.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Editorial Address
Jalan Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran
Published by Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
ISSN : 14126303     EISSN : 2549001X     DOI : 10.18592/sjhp.v22i1.4843
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Syariah specializes on Law and Islamic law, and is intended to communicate original research and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 370 Documents
 9   10   11   12   13 
IKHTILAF ULAMA TENTANG KEDUDUKAN BASMALAH DALAM AL-FATIHAH DIBACA KETIKA SHALAT AZHARI, FATHURRAHMAN
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 15, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (409.112 KB) | DOI: 10.18592/syariah.v15i2.553

Abstract

The authorities agreed when starting an act of worship was told to read Basmalah, but the deviation that the Basmalah including one verse of Surah al-Fatihah, and there are also differences of Basmalah in the prayer that is read when reading Surah al-Fatihah. Imam Malik, Imam Hana?and Ahmad ibn Hanbal agree that Basmalah does not include the verses from Surah al-Fatihah, but they differ in reading in the prayer if Imam Malik argues that is Makruh, and then Imam Hana?and Imam Ahmad bin Hanbal believes it as Sunnat. While the opinion of Imam Sha?'i Basmalah is one of the verses of Surah al-Fatihah, so, we must read Basmalah in the prayer when reading Surah al-Fatihah. Each of the scholars expresses their opinions with arguments of the Sunnah that supports and reinforces his view.
PERJALANAN IJTIHAD DALAM PERKEMBANGAN FIKIH AZHARI, FATHURRAHMAN
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 14, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.559 KB) | DOI: 10.18592/syariah.v14i1.69

Abstract

The growth and development of fiqh has a close relationship with ijtihad. Results of ijtihad by mujtahid have contribution in the establishment and development of fiqh. In other words, the growth and development of fiqh is depend on how much mujtahid use the ability and knowledge to make a legal product. Declining in the development of fiqh is caused by weakness of the Ulema to perform ijtihad. After the golden age of Islam, Ulema has no longer perform ijtihad as was done by the his predecessors. Moreover, the Ulema made a statement that ijtihad was closed, so the development of fiqh has decreased. To restore the spirit of ijtihad, the Ulema now have to perform various concepts of ijtihad.
TRANSFORMASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL KE DALAM HUKUM POSITIF Hasanah, Tuti
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 16, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/sy.v16i2.1022

Abstract

Penelitian ini berawal dari lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada UU tersebut, Pasal 26 ayat 1 memuat keharusan bahwa kegiatan usaha dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah. Selanjutnya, pada ayat 2 dan 3 menerangkan bahwa Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, dan Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Fatwa-fatwa tersebut kemudian oleh MUI dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Sesuai dengan amanat UU tentang Perbankan Syariah, dalam rangka menyusun PBI tersebut, maka BI membuat sebuah Komite Perbankan Syariah (KPS). Dari ketentuan tersebut menimbulkan pertanyaan ketika Fatwa DSN akan dituangkan menjadi PBI harus melalui penafsiran KPS (PBI No. 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah). Bagaimana sebenarnya posisi Fatwa DSN dalam hukum positif dan bagaimana mentransformasikan fatwa DSN agar menjadi hukum positif. Tujuan penelitian ini untuk menjawab berbagai pertanyaan yang timbul dari ketentuan tersebut, yakni posisi Fatwa DSN dalam hukum positif dan proses transformasi fatwa DSN hingga menjadi sebuah produk hukum positif berupa PBI.            Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menghimpun bahan yang berhubungan dengan transformasi Fatwa DSN dan Hukum Positif dalam hal ini Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni melalui pendekatan undang-undang, konsep, dan historisKesimpulan dari penelitian ini antara lain: pertama, Fatwa MUI (DSN-MUI) jika dilihat dalam kerangka hukum nasional maka fatwa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akan tetapi fatwa memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila fatwa tersebut diperkuat dengan instrumen-instrumen negara yang mempunyai alat legitimasi, seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah (PP), PBI, atau sejenisnya. Kedua, Bank Indonesia tidak bisa memberikan sanksi bagi bank syariah atau unit usaha syariah yang tidak mengikuti fatwa. Oleh sebab itu solusi yang ditempuh agar fatwa menjadi mengikat adalah melalui transformasi fatwa DSN ke dalam PBI. Dimana dalam proses transformasi tersebut dipengaruhi oleh KPS sebagai pemberi rekomendasi terhadap fatwa DSN.Kata Kunci: Transformasi, Fatwa Dewan Syariah Nasional, Hukum Positif 
UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 SEBAGAI SARANA REKAYASA SOSIAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 14, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.854 KB) | DOI: 10.18592/syariah.v14i2.212

Abstract

This paper is about Law No. 21 of 2008 about Islamic banking as social engineering through: Verse (1) On Religious Courts as a dispute resolution of Islamic economics, Law becomes a tool to change the society. Before the emergence of that Law, the parties resolve the dispute with Islamic banks through other institutions. With that role, the Religious Courts are located as social engineering as "agents of change". It means that function of Law is run by Religious Courts. Verse (2), this rule aims to solve the disputes through kinships way and lose emotional as result of problems that occured. Verse (3), creating the society and sharia financial institution, which have disputes or solve it, make sharia the only law used.
PENERAPAN KONSEP UTILITARIANISME UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG BERKEADILAN KAJIAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN Wibowo, Dwi Edi
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (482.104 KB) | DOI: 10.18592/sy.v19i1.2296

Abstract

Abstrak Peranan internet dalam teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan  (financial industry)  melalui modifikasi dan efisiensi layanan jasa keuangan yaitu dikenal dengan istilah Financial Technology atau Fintech. Fintech jenis pinjam-miminjam uang berbasis teknologi atau peer to peer lending (P2P-lending) merupakan jenis Fintech yang tumbuh pesat di Indonesia, kelebihan pinjam meminjam uang melalui layanan P2P-lending lainnya adalah syarat yang sangat mudah dan proses yang cepat dibandingkan meminjam uang melalui Lembaga Bank. Namun kemudahan transaksi yang ditawarkan oleh layanan P2P- lending justru memperlemah posisi dari konsumen. Permasalahan Bagaimanakah Penerapan Konsep Utilitarianisme Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen Fintech. (Financial Technology) Yang Berkeadilan, Tujuan  untuk mengetahui bagaimanakah penerapan konsep utilitarianisme untuk mewujudkan perlindungan kosnumen fintech ( finansial technology yang berkeadilan . Kata kunci : utilitarianisme, perlindungan konsumen, berkeadilan Abstrak The role of the internet in information technology has been used to develop the financial industry through the modification and efficiency of financial services, known as Financial Technology or Fintech. Fintech borrows money based on technology or peer to peer lending (P2P-lending) is a fast-growing type of Fintech in Indonesia, the advantages of lending and borrowing via other P2P-lending services are very easy conditions and a fast process compared to borrowing money through Bank Institution. But the ease of transactions offered by P2P-lending services actually weakens the position of consumers. Problems How to Implement the Utilitarianism Concept to Realize Fintech Consumer Protection. (Financial Technology) that is just, the aim is to find out how the application of the concept of utilitarianism is to realize the protection of fintech consumers (equitable technology finance. Keywords: utilitarianism, consumer protection, justice 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP POLIS ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN ASURANSI Ika Putri, Vianda Karina; Winarno, Bambang; Budiono, A. Rachmad
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 17, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (395.465 KB) | DOI: 10.18592/sy.v16i1.2007

Abstract

Abstract: Electronic policy or e-policy is an insurance contract that happends due to an electronic commercial transactions. But e-policy has been in Indonesia although there is no clear legal framework related to the existence of these e-policy. The purpose of this study are 1) Determine and analyze how the legality of e-policy according to the law in Indonesia. 2) Determine and analyze how the strength of e-policies evidence in the event of a dispute between the parties. Judicial review of electronic policy in the insurance agreement, namely: 1) E-polis as a form of agreement which could be interpreted is not qualify as legitimate e-policy agreement contrary to KUHDagang to be equivalent for sub law. So, insurance agreement can be interpreted is not meet objective conditions of an agreement that could result in the agreement is null and void (Article 1320 of KUHPerdata). 2) The strength of evidence on e-policy will have a strong legal force if the e-policy is made in the form of a deed in writing and acknowledged by both parties entered into an agreement, but if e-policy just softfile that send by email then e-policy does not have the strength of evidence because it was not in accordance with the provisions of Indonesian laws. Keywords: Agreement, E-policy, The Insurance Agreement Abstrak: Polis elektronik atau e-polis merupakan kontrak asuransi yang terjadi akibat suatu transaksi komersial elektronik. Namun e-polis telah berada di Indonesia meski belum ada payung hukum yang jelas terkait adanya e-polis ini. Tujuan Penelitian ini ialah 1) Mengetahui dan menganalisis keabsahan e-polis menurut hukum di Indonesia, 2) Mengetahui dan menganalisis bagaimana kekuatan pembuktian e-polis dalam hal terjadi sengketa antara para pihak. Tinjauan yuridis terhadap polis elektronik dalam perjanjian asuransi, yakni : 1) E-polis sebagai suatu bentuk perjanjian yang dapat diartikan tidak memenuhi syarat sah perjanjian karena e-polis bertentangan dengan KUHDagang yang setara dengan Undang-Undang. Sehingga perjanjian asuransi tersebut dapat diartikan tidak memenuhi syarat objektif suatu perjanjian yang dapat mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum (Pasal 1320 KUHPerdata). 2) Kekuatan pembuktian pada e-polis akan memiliki kekuatan hukum yang kuat apabila e-polis dibuat dalam bentuk akta yang tertulis dan diakui oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, namun apabila e-polis tersebut hanya berbentuk softfile yang dikirim melalui email maka e-polis tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian karena tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum positif Indonesia. Kata Kunci : Perjanjian, E-polis, perjanjian asuransi
DAMPAK DARI PENETAPAN UU NOMOR 26 TAHUN 2000 TERHADAP KEJAHATAN KEMANUSIAAN DAN GENOSIDA DI INDONESIA HAFIDZI, ANWAR
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 15, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.307 KB) | DOI: 10.18592/syariah.v15i2.548

Abstract

Until now several media in Indonesia is still preaching about violence in the name of religion, the burning of places of worship, Lapindo victims are still homeless, and many more events that involve the community in large numbers. Every human being has the right to live, but whether the appropriate law enforcement or still need improvement. This brief article will look at the impact of Law Number 26 on 2000 regarding Human Rights Court and its relevance to law enforcement. With the enactment of this Act, at least provides an opportunity to take back the cases of gross human rights violations that had occurred before the article appeared 43,44,46 of the Ad-hoc human rights court. Of course in the end, it is required for the support of law enforcement of?cials, political in?uence and a role of the community to criminalize of human rights although it is still the absence of explicit provisions in its implementation.
LAHIRNYA PERDA BERBASIS SYARI’AH DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN na'imah, hayatun
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 16, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2735.611 KB) | DOI: 10.18592/sy.v16i1.1430

Abstract

Munculnya Perda-perda berbasis syari?ah demikian memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Bagi kalangan yang pro-perda berbasis syari?ah, lahirnya perda-perda tersebut dianggap sebagai terobosan untuk menjamin tertib masyarakat, baik dari sisi hubungan antar individu, maupun keterjaminan ?moral? individu tersebut di masyarakat. Bagi kalangan yang kontra dengan Perda ini, mereka mengargumenkan bahwa pembentukan Perda berbasis syari?ah dinilai berlebihan, bahkan ada yang menyatakannya secara terbuka bahwa perda-perda tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Perda barbasis syari?ah tidak dapat langsung dikatakan baik atau tidak menurut hukum, begitu juga tidak dapat dikatakan sejalan atau bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Ada beberapa parameter yang dapat dilakukan untuk melakukan penilaian, yaitu dengan cara Eksekutif Review yang dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri, Judicial Review dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Legislatif Review oleh Lembaga Legislatif.
URGENSI ASBAB AL-NUZUL AYAT-AYAT AHKAM Ruslan, Ruslan
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 13, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.153 KB) | DOI: 10.18592/syariah.v13i2.173

Abstract

One way to understand the Al-Quran guidance is using asbab al-nuzul. Fortunately, this approach is not satisfactory for some people, so they start to doubt the importance of it. After the ulum Al-Quran literature survey and also to the related laws, it was found out that it is a necessary to consider the history of Islam/ Arab society as a knowledge in using asbab al-nuzul. The combination of those two knowledge will bring to the true and scientific understanding. Based on both knowledge: the importance of ashab al-nuzul and the laws of ahkam, the knowledge that can be formulated are: knowing the wisdom of the establishment of the laws, avoiding the misunderstanding about the law materials, avoiding the presumption of the laws limitations, justifying the laws according to its purpose, and revealing the hidden statement and meaning of laws.
MAQASID AL SYARI’AH: MELACAK GAGASAN AWAL Rahmi, Nispan
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 17, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (510.285 KB) | DOI: 10.18592/sy.v17i2.1970

Abstract

Penelitian ini membahas tentang melacak gagasan awal maqasid syariah. Berdasarkan data-data otentik dan valid mengenai beberapa kebijakan Umar bin Khatthab r.a yang didasarkan atas pertimbangan al maslahah al ?ammah, roh/ embrio kajian-kajian teori maqasid al syariah telah ada sejak awal perkembangan Islam, yakni masa sahabat khususnya pada era al khulafa? al rasyidun. Era berikutnya studi terkait maqasid al syariah dilanjutkan oleh Al Tirmizi al Hakim (w. 296 H/ 908 M), Abu Zayd al Balkhi (w. 322 H/ 933M), Al Qaffal al Kabir Syayhi (w. 365 H/ 975 M), al Amiri al Faylasuf (w. 381 H/ 991 M). Masa- masa berikutnya kajian maqasid al syariah sudah semakin fokus yang ditandai dengan muncul dan seringnya menggunakan istilah maqasid al syariah dan substansinya sekaligus.

Page 11 of 37 | Total Record : 370

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 25 No 2 (2025): Rekonstruksi dan Integrasi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Hukum Kontempore Vol 25 No 1 (2025) Vol 24 No 2 (2024) Vol 24 No 1 (2024) Vol 23 No 2 (2023) Vol 23, No 1 (2023) Vol 23 No 1 (2023) Vol 22, No 2 (2022) Vol 22, No 1 (2022) Vol 21, No 2 (2021) Vol 21, No 1 (2021) Vol 21 No 1 (2021) Vol 20, No 2 (2020) Vol 20, No 1 (2020) Vol 19, No 2 (2019) Vol 19, No 1 (2019): (in Press) Vol 19, No 1 (2019) Vol 18, No 2 (2018) Vol 18, No 2 (2018) Vol 18, No 1 (2018) Vol 18, No 1 (2018) Vol 17, No 2 (2017) Vol 17, No 2 (2017) Vol 17, No 1 (2017) Vol 17, No 1 (2017) Vol 16, No 2 (2016) Vol 16, No 2 (2016) Vol 16, No 1 (2016) Vol 16, No 1 (2016) Vol 15, No 2 (2015) Vol 15, No 2 (2015) Vol 15, No 1 (2015) Vol 15, No 1 (2015) Vol 14, No 2 (2014) Vol 14, No 1 (2014) Vol 13, No 2 (2013) Vol 13, No 2 (2013) Vol 13, No 1 (2013) More Issue