cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rizanizarli
Contact Email
rizanizarli@unsyiah.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Editorial Address
Jalan Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran
Published by Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
ISSN : 14126303     EISSN : 2549001X     DOI : 10.18592/sjhp.v22i1.4843
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Syariah specializes on Law and Islamic law, and is intended to communicate original research and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 370 Documents
 8   9   10   11   12 
PERDAGANGAN ORANG ( HUMAN TRAFFICKING) DAN PENEGAKAN HUKUM DI KOTA BANJARMASIN Bahran, Bahran
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 13, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.579 KB) | DOI: 10.18592/syariah.v13i2.172

Abstract

Human frafficking, particularly among the children, is offensively against a human dignity as well as human right. In Banjarmasin , recruiting the childe to become a beggar on the street is classified as a human trafficking crime. This recruitment intends, other than exploit these children, also to make people suffering for sadness and sorrow, therefore these tend to donate them some money. This ekploit indeed, is ordered as a crime which also defined by the act 21 year 2007. However the supremacy of law for the actor of this human trafficking crime in Banjarmasin is still pathetically very vulnerable.
IMPLEMENETASI YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) DALAM SISTEM HUKUM PERJANJIAN INDONESIA Luthfi, FuaD
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 17, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (437.785 KB) | DOI: 10.18592/sy.v17i2.1971

Abstract

Penelitian ini akan menelaah mengenai Implemenetasi Yuridis tentang Kedudukan Memorandum of Understanding (mou) dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia Memorandum of Understanding atau disingkat MoU merupakan pencatatan atau pendokumentasian hasil negosiasi awal dalam bentuk tertulis. penggunaan istilah Memorandum of Understanding harus dibedakan dari segi teoritis dan praktis. Secara teoritis, dokumen Memorandum of Understanding tidak mengikat secara hukum, agar dapat mengikat secara hukum harus ditindaklanjuti dengan membuat suatu perjanjian. Sedangkan apabila mengacu pada KUHPer yang menyamakan Memorandum of Understanding dengan perjanjian, walaupun Pasal 1338 KUHPer mengatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pacta Sunt Servanda), akan tetapi apabila unsur-unsur sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPer tidak terpenuhi, maka Memorandum of Understanding tersebut batal demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum. 
JAMALUDDIN AL-AFGHANI DAN MUHAMMAD ABDUH (TOKOH PEMIKIR DAN AKTIVIS POLITIK DI DUNIA ISLAM MODERN) KURDI, SULAIMAN
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 15, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.523 KB) | DOI: 10.18592/syariah.v15i1.541

Abstract

The position played by Jamaluddin Al-Afghani and Muhammad Abduh in modem Islamicthought highly influential in Muslim countries. Their respects on reason and natural law and God didnot deny them. With Muslim philosophy knowledge background, allow them to influence the teachingof Islam about modernization. They teach things that are recommended by the Muslim philosophy,religion orthodox convey to the general public, and rational divinity to elite community. Their spiritought to imitated. Courage and sense of their responsibility to the people ought to imitated whenIndonesia experienced a slump in all areas of life. They teach how to sacrifice for religion and state.
THE VILLAGE DEVELOPMENT IN VILLAGE AUTONOMY CONTEXT BASED ON COMMUNITYEMPOWERMENT (THE IMPLEMENTATION OF ACT NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING VILLAGES) Pujiningsih, Sri
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (47.703 KB) | DOI: 10.18592/sjhp.v19i2.3121

Abstract

Abstract : The village development carried out in the village cannot be separated from the village autonomy authority that it has. The purpose of village development is directed at improving the welfare of the village community, supported by more and more village affairs now as stipulated in Act Number 6 of 2014. Village development cannot be carried out by one party alone, without involving other parties, therefore it must be coordinated with other parties both with the government and the community. In community empowerment it means that there is a process that builds the community through developing community capacity, changing human behavior and even reaching the level of community organizers. Village development in the context of village autonomy based on community empowerment does not always lead to the form of programs that are physical in nature. Through this writing, village development is more directed at the form of community empowerment programs.Keywords : village development, village autonomy, community empowerment  Abstrak : Pembangunan desa yang dilaksanakan di desa tidak terlepas dari kewenangan otonomi desa yang dimilikinya. Tujuan pembangunan desa diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desanya, didukung pula urusan desa sekarang ini semakin banyak sebagaimana diatur dalam UU Nomor.6 Tahun 2014. Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, tanpa melibatkan pihak lainnya, oleh karena itu harus melalui koordinasi dengan  pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat berarti ada suatu prosesyang membangunmasyarakatmelaluipengembangankemampuan masyarakat, perubahan perilaku manusia dan bahkan bisa  sampai pada tingkatan pengorganisasi masyarakat. Pembangunan desa dalam konteks otonomi desa yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat ini tidak selalu mengarah pada bentuk program pembangunan yang sifatnya fisik. Melalui tulisan ini pembangunan desa lebih diarahkan pada  bentuk program-program pemberdayaan masyarakat.Kata Kunci : pembangunan desa, otonomi desa, pemberdayaan masyarakat
KITAB KUNING DAN TRADISI INTELEKTUAL NAHDLATUL ULAMA (NU) DALAM PENENTUAN HUKUM (MENELISIK TRADISI RISET KITAB KUNING) Mutakin, Ali
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 18, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (630.329 KB) | DOI: 10.18592/sy.v18i2.2270

Abstract

Abstrak:  Artikel ini merupakan hasil penelitian kepustakaan (library reseach), dengan mengambil tema Kitab Kuning dan Tradisi Intelektual Nahdlatul Ulama (NU) dalam Penentuan Hukum: Menelisik Tradisi Riset Kitab Kuning. Ada dua pertanyaan yang diajukan dalam artikel ini, 1) Bagaimanakah kedudukan Kitab Kuning dalam tradisi intelektual Nahdlatul Ulama, 2) Bagaimanakah rumusan metode Nahdlatul Ulama dalam penentuan hukum. Kesimpulannya adalah bahwa Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi sosial keagamaan, memiliki hubungan yang erat dengan keempat mazhab fikih (mazhab Hanafi,Maliki, Syafi?i dan Hambali). Hal ini berimplikasi terhadap ketergantungannya pada kitab kuning sebagai basis intelektual yang turun temurun. Ketergantungan pada kitab kuning dalam aktifitas intelektualnya lebih disebabkan pada asumsi bahwa perpindahan ilmu agama Islam tidak boleh terputus dari satu generasi ke generasi berikutnya atau matarantai (sanad) ilmu agama Islam harus diketahui  dengan baik dan benar. Sedangkan tradisi risetnya, NU menggunakan tiga metode  Pertama, metode taqrîîr jamâ?i  (penetapan hukum secara kolektif). Kedua, metode ilhâq al-masâil bi nadhâ?irihâ. Prosedur ini digunakan untuk menggantikan istilah qiyas, yang menurut pandangan NU tidak layak dan tidak patut dilakukan, karena qiyâs merupakan suatu kompetensi yang hanya dimiliki oleh seorang mujtahid. Ketiga, metode istinbât yaitu secara bersama-sama mepraktikkan qawâid usyûliyyah dan qawâid fiqhiyyah sebagaimana yang telah dirumuskan oleh para mujtahid terdahulu. Kata kunci: NU, Kitab Kuning, Tradisi Intelektual, Metode Riset.    Abstract:    This article is the result of library research (library reseach), taking the theme of the Yellow Book and the Intellectual Tradition of Nahdlatul Ulama (NU) in Determining Law: Researching the Yellow Book Research Tradition. There are two questions raised in this article, 1) What is the position of Kitab Kuning in the intellectual tradition of Nahdlatul Ulama, 2) What is the formulation of the Nahdlatul Ulama method in determining the law. The conclusion is that Nahdlatul Ulama (NU) as a socio-religious organization has a close relationship with the four schools of fiqh (Hanafi, Maliki, Syafi'i and Hambali schools). This has implications for its dependence on yellow books as a hereditary intellectual base. Dependence on the book of yellow in intellectual activity is more due to the assumption that the transfer of knowledge of Islam should not be interrupted from one generation to the next or the chain (sanad) of the knowledge of Islam must be known properly and correctly. As for the research tradition, NU uses three methods. First, the method of taqrîir jamâ'i (collective law setting). Second, the method of ilhâq al-masâil bi nadhâ'irihâ. This procedure was used to replace the term qiyas, which according to NU view was inappropriate and not feasible, because qiyas was a competency that only a mujtahid possessed. Third, the istinbât method, which jointly practices the usyûliyyah and qawâid fiqhiyyah qawâid as formulated by earlier mujtahids.Keywords: NU, Kitab Kuning, Intellectual Traditions, Research Methods.
URGENSI ILM AL-MAANIY DALAM MENGISTIMBATKAN HUKUM Wahyuddin, Wahyuddin
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 13, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/syariah.v13i1.168

Abstract

One of the causes of the the difference between them in understanding the meanings contained in a word ultimately lead to different interpretations. 'Ilm al-ma'aniy strongly associated with three elements. The first, which convey an idea, secondly, that receive or hear an idea, and third, the condition to convey an idea, who receive or hear an idea. A text cannot be separated from the three elements that convey the text itself, which is received or read the text and the context in which the text was delivered. This is one side lies the significance of the theories (rules) 'ilm al-ma'aniy to resolve legal. on the other side, the Koran is not uncommon uslub (style) that experienced the deviation, like a textual (lafzhiy) uslub shaped al-khabar, but contextually (ma'nawiy) it requires understanding uslub al insya '. Nor vice versa sometimes there are textual Qur'anic verses (lafzhiy) uslub al-insyak shaped, but contextually (ma'nawiy) it requires understanding uslub al-khabar.
TINJAUAN HUKUM KONTRAK SYARIAH TERHADAP KETENTUAN FORCE MAJEURE DALAM HUKUM PERDATA Hidayat, Rifqi; Komarudin, Parman
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 17, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (108.544 KB) | DOI: 10.18592/sy.v17i1.1908

Abstract

Salah satu perbedaan utama antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada akadnya, bahwa bank konvensional memakai kontrak hutang dengan bunga yang diharamkan sedangkan bank syariah hanya menggunakan akad-akad yang diperbolehkan oleh Islam. Dalam setiap akad tersebut, terdapat berbagai klausul yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan akad, salah satunya adalah klausul force majeure, yaitu klausul tanggap bencana atau musibah yang bersifat preventif untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sayangnya, saat ini klausul force majeure tersebut sepenuhnya mengacu kepada hukum perdata dan kontrak konvensional, dan belum ada aturan spesifiknya dalam Islam. Oleh karena itu, perlu ada kajian khusus untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap klausul force majeure tersebut.Kata Kunci : Force Majeure, Hukum Perdata
KONSTRUKSI TASYRI PADA MASA LAHIRNYA MAZHAB FIKIH Rusdiyah, Rusdiyah
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 14, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/syariah.v14i2.211

Abstract

The Islamic law of today has the relationship with the past Islamic law. In the history process, the growth and development of Islamic law show a dynamics of religious though and describe the clash of religious and the development of social and cultural where the law grows. Therefore, is it appropriate if there is a view that Islamic law is something sacred, immutable and rigid. History fact, especially Islamic law in the golden era, will give a reality about tasyri construction or Islamic law legislation and about emergence of mazhab.
THE URGENCY OF CREATING REGIONAL REGULATIONS FOR SUPPORTING THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL AUTONOMY Ariany, Lies; Ristiawati, Risni
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (374.491 KB) | DOI: 10.18592/sjhp.v19i1.2652

Abstract

The Regional government which carried out based on the principle of autonomy as wide as possible implies that the regions are given the authority to regulate and manage all their own affairs. So, this study tried to conduct a study of normative law to further examine the nature of the implementation of regional autonomy, and the second tried to analyze the role of regional regulations in order to support the implementation of regional autonomy through library research using the statute approach and conceptual approach. The results of the study indicated that one of the important ideals and rationalities for implementing regional autonomy was to make the policy process closer to the society, not only in the central government. For this reason, authority needs to be given so that local governments can take their own initiative to make decisions regarding the interests of the local community through laws at the local government level. Thus, the contents of the Regional Regulations are to accommodate the interests of the people in the regions in order to achieve happiness and prosperity that is distributed equally to the people in the area.Pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi yaitu memberi dan melaksanakan rumah tangga itu sendiri. Untuk alasan ini, penelitian ini adalah studi hukum normatif untuk memeriksa lebih lanjut tentang pelaksanaan otonomi daerah dan pendekatan lain yang dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan perpustakaan menggunakan pendekatan Statuta dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu cita-cita dan rasionalitas penting pelaksanaan otonomi daerah adalah membuat proses lebih dekat dengan masyarakat, tidak hanya di pemerintah pusat. Untuk alasan ini, perlu mengisi ruang sehingga pemerintah dapat mengambil inisiatif sendiri untuk membuat keputusan tentang lingkungan masyarakat melalui peraturan di tingkat pemerintah daerah. Ini adalah konten materi dari Peraturan Daerah pada dasarnya untuk mengakomodasi manfaat masyarakat di daerah dalam rangka mencapai kebahagiaan dan kemakmuran yang didistribusikan secara merata kepada orang-orang di daerah tersebut.(The regional government is carried out based on the principle of autonomy is giving and carrying out the household itself. For this reason, the research is normative legal studies to examine more about the implementation of regional autonomy and other approaches that can be analyzed using the library approach using the Statute approach and the conceptual approach. The results of the study show that one of the important ideals and rationalities of the implementation of regional autonomy is to make the process closer to the community, not only in the central government. For this reason, it is necessary to fill the space so that the government can take its own initiative to make decisions about the community environment through a regulation at the regional government level. This is the material content of the Regional Regulation is essentially to accommodate the benefits of the community in the area in order to achieve happiness and prosperity that is evenly distributed to the people in the area). 
FIKIH BAGI PEMULA (STUDI STRATEGI PEMBELAJARAN KITAB FIKIH MELAYU RASAM PARUKUNAN) Syairazi, Abdul Hafiz
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 18, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (602.89 KB) | DOI: 10.18592/sy.v18i1.2126

Abstract

Fikih memuat hal yang cukup banyak diingat ketika akan dipraktikkan. Hal ini bisa menyulitkan bagi seseorang yang baru belajar fikih. Misalnya ketika akan salat, minimal ia harus mengetahui dan mengingat syarat sah salat, rukun salat dan hal-hal yang membatalkan salat. Kalau tiga hal tersebut tidak ia ketahui dan tidak ia ingat ketika salat, maka bisa jadi salatnya tidak sah karena lalai salah satunya. Untuk itu perlu suatu strategi dalam pembelajaran fikih agar orang yang baru belajar dapat mengingat tigal hal dengan mudah. Kitab Rasam Parukunan yang beraksara Arab dan berbahasa Melayu ini memberikan solusi terhadap problematika di atas. Kontribusi ini sangat penting untuk dikaji, karena strategi ini terbilang langka pada kitab-kitab sejenis, termasuk dalam kitab-kitab klasik sekalipun. Rasam Parukunan disusun oleh Abdurrahman bin Muhammad Ali dari Amuntai, Kalimantan Selatan. Strategi yang beliau terapkan dalam kitab tersebut adalah dengan pembahasan yang ringkas, pemberian garis pada tema dan/atau subtema, pembuatan akronim, dan pembuatan skema. 

Page 10 of 37 | Total Record : 370

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 25 No 2 (2025): Rekonstruksi dan Integrasi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Hukum Kontempore Vol 25 No 1 (2025) Vol 24 No 2 (2024) Vol 24 No 1 (2024) Vol 23 No 2 (2023) Vol 23, No 1 (2023) Vol 23 No 1 (2023) Vol 22, No 2 (2022) Vol 22, No 1 (2022) Vol 21, No 2 (2021) Vol 21, No 1 (2021) Vol 21 No 1 (2021) Vol 20, No 2 (2020) Vol 20, No 1 (2020) Vol 19, No 2 (2019) Vol 19, No 1 (2019): (in Press) Vol 19, No 1 (2019) Vol 18, No 2 (2018) Vol 18, No 2 (2018) Vol 18, No 1 (2018) Vol 18, No 1 (2018) Vol 17, No 2 (2017) Vol 17, No 2 (2017) Vol 17, No 1 (2017) Vol 17, No 1 (2017) Vol 16, No 2 (2016) Vol 16, No 2 (2016) Vol 16, No 1 (2016) Vol 16, No 1 (2016) Vol 15, No 2 (2015) Vol 15, No 2 (2015) Vol 15, No 1 (2015) Vol 15, No 1 (2015) Vol 14, No 2 (2014) Vol 14, No 1 (2014) Vol 13, No 2 (2013) Vol 13, No 2 (2013) Vol 13, No 1 (2013) More Issue