Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

TRANSFORMASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL KE DALAM HUKUM POSITIF Hasanah, Tuti
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 16, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/sy.v16i2.1022

Abstract

Penelitian ini berawal dari lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada UU tersebut, Pasal 26 ayat 1 memuat keharusan bahwa kegiatan usaha dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah. Selanjutnya, pada ayat 2 dan 3 menerangkan bahwa Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, dan Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Fatwa-fatwa tersebut kemudian oleh MUI dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Sesuai dengan amanat UU tentang Perbankan Syariah, dalam rangka menyusun PBI tersebut, maka BI membuat sebuah Komite Perbankan Syariah (KPS). Dari ketentuan tersebut menimbulkan pertanyaan ketika Fatwa DSN akan dituangkan menjadi PBI harus melalui penafsiran KPS (PBI No. 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah). Bagaimana sebenarnya posisi Fatwa DSN dalam hukum positif dan bagaimana mentransformasikan fatwa DSN agar menjadi hukum positif. Tujuan penelitian ini untuk menjawab berbagai pertanyaan yang timbul dari ketentuan tersebut, yakni posisi Fatwa DSN dalam hukum positif dan proses transformasi fatwa DSN hingga menjadi sebuah produk hukum positif berupa PBI.            Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menghimpun bahan yang berhubungan dengan transformasi Fatwa DSN dan Hukum Positif dalam hal ini Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni melalui pendekatan undang-undang, konsep, dan historisKesimpulan dari penelitian ini antara lain: pertama, Fatwa MUI (DSN-MUI) jika dilihat dalam kerangka hukum nasional maka fatwa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akan tetapi fatwa memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila fatwa tersebut diperkuat dengan instrumen-instrumen negara yang mempunyai alat legitimasi, seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah (PP), PBI, atau sejenisnya. Kedua, Bank Indonesia tidak bisa memberikan sanksi bagi bank syariah atau unit usaha syariah yang tidak mengikuti fatwa. Oleh sebab itu solusi yang ditempuh agar fatwa menjadi mengikat adalah melalui transformasi fatwa DSN ke dalam PBI. Dimana dalam proses transformasi tersebut dipengaruhi oleh KPS sebagai pemberi rekomendasi terhadap fatwa DSN.Kata Kunci: Transformasi, Fatwa Dewan Syariah Nasional, Hukum Positif 
Tindakan Konsumen Terhadap Kesepakatan Damai yang Tidak Dilaksanakan oleh Pelaku Usaha (Studi Kasus Sengketa Asuransi di BPSK Kota Banjarmasin) Azijah, Wafix; Rahmaniah, Amelia; Hasanah, Tuti
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 7 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/jils.v7i2.10200

Abstract

Mediation dominates the dispute resolution process in BPSK Banjarmasin, including insurance disputes between consumers (TMC) and insurance business actors, resulting in a Peace Agreement. However, in reality, the business actors do not implement the Peace Agreement. The aim of this research is to identify the actions and factors causing consumer actions regarding the non-implementation of the Peace Agreement by the business actors in the dispute. This study adopts an empirical legal research method and utilizes a case study approach. The collected data is then processed and analyzed descriptively and qualitatively. The result of the research indicate that the action taken by the consumer is to negotiate with the business actors by contacting them through WhatsApp and Telegram. Several actions that should have been taken by the consumer but were not: 1) The consumer did not register the Peace Agreement resulting from the mediation by filing a lawsuit in court; 2) The consumer did not resolve the dispute through arbitration; 3) The consumer did not file a breach of contract lawsuit regarding the Peace Agreement resulting from the mediation that the business actors did not fulfill. There are three factors causing consumer actions, namely: 1) Knowledge; 2) Economic; 3) Cultural. 
Penerapan Digital Marketing Di Kalangan Pelaku UMKM Bogor Untuk Meningkatkan Jangkauan Dan Daya Saing Bisnis Prakoso, Ariffiyanto Gema; Ulum, Oktalisha Kirana; Fandika, Reno; Hasanah, Tuti; Ilham, Ramadhani; Ahidin, Udin; Sudaryana, Yayan
Jurnal Abdi Masyarakat Humanis Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Abdi Masyarakat Humanis
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jamh.v5i2.39978

Abstract

Pengabdian Kepada Masyarakat ini bekerjasama dengan Kementrian Koperasi dan UKM Kota Bogor. Dengan tujuan untuk memberikan pelatihan praktis, meningkatkan kemampuan pemasaran digital dan meningkatkan jangkauan pasar UMKM. Metode yang digunakan dalam Pengabdian ini adalah workshop, dan sosialisasi serta pelatihan berupa penjelasan penerapan ilmu manajemen dalam peningkatan kemampuan digital marketing untuk meningkatkan jangkaun dan daya saing bisnis. Kesimpulannya, penerapan digital marketing telah membuka peluang baru bagi UMKM di Kota Bogor untuk bersaing dalam pasar yang semakin digital. Dengan strategi yang tepat dan dukungan yang memadai, UMKM memiliki potensi untuk terus tumbuh dan berkembang, memperkuat ekonomi lokal, dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan ekosistem bisnis secara keseluruhan.
Penerapan Transaksi Jual Beli antara Tengkulak dan Petani Sayur : (Studi di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala) Wulandari, Juwita; Adawiyah, Rabiatul; Hasanah, Tuti
Surplus: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 1 No. 2 (2023): Juni-Nopember 2023
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sur.v1i2.533

Abstract

Jual beli hendaknya dilakukan dengan cara yang benar yaitu terpenuhinya rukun dan syarat sehingga tidak berpotensi merugikan satu sama lain dan dilakukan sesuai dengan syara. Di Kecamatan Jejangkit sering terjadi transaksi jual beli antara petani sayur dengan tengkulak, tetapi pihak petani sayur sering mengeluhkan hasil dari penjualan sayuran yang dibeli atau dibawakan oleh tengkulak ke pasar, ini dikarenakan tidak ada kesepakatan harga diawal. Dari hal tersebut peneliti merumuskan masalah bagaimana praktik jual beli sayur antara tengkulak dan petani sayur di Kecamatan Jejangkit dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris sosiologis dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi kepada pihak-pihak yang terlibat kemudian dianalisis sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk akad yang digunakan dalam praktik jual beli sayuran yaitu akad jual beli murabahah dan akad samsarah. Akad jual beli, yang mana dalam akad ini antara tengkulak dan petani sayur sudah ada kesepakatan harga terlebih dahulu, maka dalam tinjauan hukum ekonomi syariah akad ini tidak bermasalah. Adapun akad samsarah antara tengkulak dan petani, dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah akad ini dinilai cacat, karena kedua belah pihak tidak melakuan kesepakatan harga di awal, sehingga ketika penjualan sayuran telah selesai dan pihak tengkulak memberikan pembayaran kepada petani sayur, pihak tengkulak hanya memberikan uang tanpa memberitahu besaran harga jual sayuran di pasar dan besaran keuntungan yang diambil oleh tengkulak. Hal ini membuat para petani sayur merasa dirugikan.
The This study examines the practice of sapambari in the ijarah (wage contract) system of the Banjar community, where remuneration is not agreed upon in a specific amount at the outset, but rather entrusted to the sincerity of the service user. This practice contrasts with the DSN-MUI Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017, which stipulates that the amount or quality of ujrah must be clearly defined in any ijarah contract. The study aims to explore the sociocultural reasons behind the use of sapambari an Faridah, Faridah; Hasanah, Tuti; Fitriani, Ahda
Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 24 No. 1 (2025)
Publisher : Pascasarjana UIN ANTASARI Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/albanjari.v24i1.14544

Abstract

This study examines the practice of sapambari in the ijarah (wage contract) system of the Banjar community, where remuneration is not agreed upon in a specific amount at the outset, but rather entrusted to the sincerity of the service user. This practice contrasts with the DSN-MUI Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017, which stipulates that the amount or quality of ujrah must be clearly defined in any ijarah contract. The study aims to explore the sociocultural reasons behind the use of sapambari and evaluate its validity within the framework of Islamic economic law. Employing an empirical legal research method with a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews and document analysis involving 22 informants from the Banjar community. The findings identify four main factors contributing to the practice: (1) the habit of service users not specifying wages at the beginning; (2) the habit of providers not stating the wage amount; (3) the perception that the result of work is a gift rather than compensation; and (4) the influence of Islamic boarding school education. From the perspective of Islamic economic law, the absence of specific ujrah is legitimized through the principle of ‘urf (custom), rendering the ijarah contract with sapambari remuneration legally valid. The study implies the necessity of incorporating cultural practices into the formulation of local Sharia-based legal norms.
UTILIZATION OF INFORMATION TECHNOLOGY IN FINANCIAL DECISION-MAKING: ANALYSIS ON MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS Supratikta, Hadi; Hasanah, Tuti; Dharmaesta, Livio Agung
Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO) Vol. 1 No. 3 (2024): Vol. 1 No. 3 Edisi Juli 2024
Publisher : PT. Jurnal Center Indonesia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62567/micjo.v1i3.145

Abstract

Effective and efficient financial decision-making is a crucial element in the success of organizations in today's digital era. This study aims to explore how the utilization of information technology in management information systems (MIS) influences the financial decision-making process within an organization. Researchers analyzed how the integration of information technology in MIS helps financial managers in collecting, managing, and analyzing financial information to support timely and accurate decision-making. This study employed a qualitative descriptive method using secondary data sources collected through a literature review and document analysis. The findings indicate that the application of information technology in MIS has had a positive impact on the financial decision-making process, including increased data accessibility, faster and more accurate analysis, and a better understanding of the organization's financial conditions. The practical implications of these findings include the importance of investing in adequate information technology infrastructure and developing competent human resources in managing management information systems. This study provides significant contributions to our understanding of the role of information technology in enhancing the quality of financial decision-making in a rapidly changing and increasingly complex business environment
ANALISIS TEORITIS KOMITMEN KARYAWAN: KAJIAN KOMPREHENSIF STRATEGI PENGEMBANGAN LOYALITAS ORGANISASI Setiawan, Ade; Wahyudi; Hasanah, Tuti; Wardani, Ayu Kusuma; Supratikta, Hadi
Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO) Vol. 2 No. 1 (2025): Vol. 2 No. 1 Edisi Januari 2025
Publisher : PT. Jurnal Center Indonesia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62567/micjo.v2i1.328

Abstract

This theoretical analysis examines the conceptual frameworks and scholarly perspectives on employee commitment in organizations, synthesizing current literature to develop a comprehensive understanding of commitment-building strategies. Through an extensive review of contemporary organizational behavior theories, we explore the multifaceted nature of employee commitment and its theoretical implications for organizational success. The study analyzes various theoretical models of employee commitment, identifying key constructs and their interrelationships. The analysis reveals that employee commitment is conceptualized through multiple theoretical lenses, including social exchange theory, organizational support theory, and the job demands-resources model. This paper contributes to the academic discourse by proposing an integrated theoretical framework for understanding and developing employee commitment, considering both individual psychological factors and organizational contextual elements.This study examines the evolution of employee commitment concepts within the modern business context, focusing on theoretical frameworks including Social Exchange Theory, Organizational Support Theory, and the Job Demands-Resources Model. Employee commitment is regarded as a critical element for organizational success and stability, encompassing affective, continuance, and normative dimensions. In addition to psychological factors, work environment, and job satisfaction, the research highlights the need for a holistic approach in strategies to develop employee loyalty. Through a literature analysis, this study aims to provide comprehensive insights and strategic recommendations for enhancing employee engagement and retention within organizations.Keywords: employee commitment theory, organizational loyalty, theoretical framework, organizational behavior, workplace psychology