Articles
362 Documents
<![CDATA[AL-BUKHARY INTELLECTUL GENEALOGY: TRACING THE AUTHORITY OF AN HADITH AND FIQH ]]>
<![CDATA[Hasyim, Muh. Fathoni]]>
<![CDATA[ Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (408.274 KB)
|
DOI: 10.18592/sjhp.v19i2.3358
<![CDATA[Abstract: This article aims to reveal the authority of al-Bukhary as intellectul figures who have independence in dul scientific authority. He is often assumed as an expert of hadith only. In fact, as a collector of hadiths, he studied those hadiths deeper as a source of law which produced ijtihad products that are different compared to the predecessors. Therefore, some people argue that he is not only an expert of hadith but also a mujtahid (fiqh expert). In this context, it is interesting to explore the intellectul genealogy of al-Bukhary. The findings of this study prove that he succeeded in occupying a high position as an expert of both hadith and fiqh by interacting with many scholars from various regions. This interaction form his intellect which worthy of being called the absolute mujtahid. Al-Bukhary succeeded in exploring fiqh thoughts based on his extensive and deep mastery of hadiths. Through his ijtihad products, al-Bukhary had built a dynamic and authoritative tradition of Islamic intellectul treasure. Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengungkap otoritas al-Bukhary sebagai tokoh intelektual yang memiliki independensi dalam otoritas ilmiah. Ia sering dianggap sebagai ahli hadis saja. Bahkan, sebagai pengumpul hadis, ia mempelajari hadits-hadits tersebut sebagai sumber hukum yang menghasilkan produk ijtihad yang berbeda dibandingkan dengan para pendahulunya. Oleh karena itu, beberapa orang berpendapat bahwa ia bukan hanya ahli hadits tetapi juga seorang mujtahid (ahli fiqh). Dalam konteks ini, menarik untuk mengeksplorasi silsilah al-Bukhary yang intelek. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ia memiliki otoritas independen sebagai ahli hadits dan fiqh. Otoritas tersebut merupakan hasil interaksi dengan banyak ulama dari berbagai wilayah. Interaksi guru-murid dalam upaya kodifikasi hadis ini membentuk kecerdasannya yang layak disebut mujtahid mutlak. Al-Bukhary berhasil mengeksplorasi pemikiran fiqh berdasarkan penguasaan haditsnya yang luas dan mendalam. Melalui produk ijtihadnya, al-Bukhary telah membangun tradisi yang dinamis dan otoritatif dari khazanah intelektual Islam. ]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA ]]>
<![CDATA[Septiani, Rina]]>
<![CDATA[ Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 17, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (974.946 KB)
|
DOI: 10.18592/sy.v17i1.1033
<![CDATA[Indonesia merupakan negara yang memiliki lima agama yang diakui dan setiap agama memiliki tuntunan acuan serta aturan yang harus ditaati oleh setiap pemeluk agamanya, di dalam agama Islam terdapat beberapa pedoman yang harus ditaati yaitu Al-quran dan Hadits serta ijma ulama.Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang didalamnya mengatur bukan hanya mengenai ibadah dengan sang khalik (Hablumminallah) tapi juga diatur mengenai hubungan dengan sesama manusia (hablumminannas), hubungan antar sesama pemeluk agama Islam maupun dengan pemeluk agama lain. Ketika bersinggungan dengan agama lain tertutama mengenai ajaran agama.Islam memiliki aturan tertentu di dalam Al-quran yaitu lakum dinukum waliadin (untukmu agamamu dan untukku agamaku), berdasarkan hal tersebut maka terdapat aturan mengenai suatu perbuatan seseorang muslim yang pada awalnya sudah menyatakan beriman kepada ajaran Allah SWT dan Rasul Nya, serta taat kepada perintah dan menjauhkan laranganNya, setelah itu dia keluar dari Agama Islam kepada kekafiran baik dengan niat, perbuatan dan ucapan yang menyebabkan kekafiran maka hal tersebut didalam islam dinamakan dengan riddah. ]]>
<![CDATA[KONSEKUENSI YANG TIMBUL DARI ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA MATERIIL ]]>
<![CDATA[Pristiwati, Endang]]>
<![CDATA[ Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 13, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (146.029 KB)
|
DOI: 10.18592/syariah.v13i2.171
<![CDATA[The principle of legitimacy as a state aims to protect the society, which is expressed in the principle of legality. While the purpose of the law is more fundamental justice. This principle is officially defined as what is just stated by the constitution. This definition however has been left by some developed countries which is according to them could not be extended in its application. Therefore the definition of the principle of legitimacy should be expanded comprehensively in order reach wider consequence in the law and constitution. Substantive legality principle holds that the main purpose of the law is that justice can be realized based on the laws that have a broader scope than just the law, so it should have been in Indonesia also have to switch the view of the use of formal legality principle to the principle of legality material.]]>
<![CDATA[PENETAPAN TERSANGKA MENURUT HUKUM ACARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Basri, Bahran]]>
<![CDATA[ Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 17, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (422.062 KB)
|
DOI: 10.18592/sy.v17i2.1972
<![CDATA[Abstrak: Penetapan tersangka yang dilakukan oleh kepolisian kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana harus berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai tersangka menurut undang undang ini dinilai masih kabur, sehingga menimbulkan multi interpretasi. Kemudian Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bernomor 21/PUU-XII/2014 memberikan interpretasi yang lebih konkret terhadap Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 KUHAP yang pada pokoknya menyebutkan bahwa untuk menetapkan tersangka kepada seseorang minimal harus dipenuhi dua alat bukti. Akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak juga memberikan batasan lamanya seseorang menyandang status tersangka, sehingga bisa seseorang menjadi tersangka selamanya. Kondisi seperti ini tentu sangat berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap HAM, sehingga ketidakpastian hukum ini sangat merugikan dan mencederai hak dasar warga negara untuk kepastian hukum dan keadilan.]]>
<![CDATA[HUBUNGAN ANTARA EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DENGAN HARMONISASI KONFLIK ANTAR LEMBAGA PENEGAK HUKUM ]]>
<![CDATA[Saputra, DADIN EKA]]>
<![CDATA[ Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 15, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (219.411 KB)
|
DOI: 10.18592/syariah.v15i1.540
<![CDATA[This paper aims to analyze the relationship between the application of the legal principle ofequality before the law in law enforcement in Indonesia with the harmonization of conflict between thestate institutions and the National Police Commission. The method used in this research is normativejuridical, namely research in the review by reference and based on the norms and rules of law, thelegislation in force, theories and doctrines of law, jurisprudence, and materials other literature relevantto the research topic. From the analysis of the data, it can be concluded that there is a recognition of theprinciple of normative and empirical rule of law, namely that all the issues are resolved with the law asthe supreme guidance. Normatively either in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945,and in Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 on Human Rights, the principle of equality of treat-ment before the law has been published in a comprehensive manner, as the rights that must be re-spected, guaranteed, protected and met by the state. Disharmony between institutions or law enforce-ment agency that is now emerging, should be immediately solved by basing the legislation that exists.]]>
<![CDATA[LEGAL PROTECTION OF CONVENTIONAL BANK AS MANDATORY CONVERTIBLE BOND HOLDER ]]>
<![CDATA[Sutikno, Franciska Mifanyira]]>
<![CDATA[ Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (187.394 KB)
|
DOI: 10.18592/sjhp.v19i2.3129
<![CDATA[Bank as legal entity has legal right to do Investment to the another party by several investment instrument in Stock Market, Money Market or another agreement. Mandatory Convertible Bond is one of Investment Instrument which has hybird characteristic of Debt and Equity based on the Central Bank Regulatio and International Mandatory Convertible Bond concept leads to the double legal standing to the Bank as the holder. The Objective of this research is to analyze the usage of Mandatory Convertible Bonds and the protection of Bank as its holder. The result of the research are Mandatory Convertible Bond used as equity participation through debt mechanism and the protection of Bank provided by Prospectus and Trust Agreement.]]>
<![CDATA[SHARIA LAW OF TAX AMNESTY IN PERSPECTIVE OF THE SOUTH KALIMANTAN MUSLIM ECONOMISTS ]]>
<![CDATA[Mansyuroh, Firqah Annajiyah]]>
<![CDATA[ Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 18, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (458.323 KB)
|
DOI: 10.18592/sy.v18i2.2220
<![CDATA[Abstract: The rising standard of living will require an ever-increasing budget. This can be seen from the size of the Indonesian government budget for 2017, revenue in the APBN only Rp 1750.3 trillion while spending reached Rp 2,080.5 trillion. One way to increase state revenues without adding a new burden to the community is through a tax amnesty program. This policy then from the legal aspect, especially the tax amnesty legislation contains legitimacy about not enforcing the applicable laws and regulations, especially regarding administrative sanctions, criminal sanctions and legal form of tax amnesty arrangement itself. From the legal aspects of Islam, this policy of tax amnesty cannot be ignored to see the elements of maslahat and mafsadat or the dominant effect it causes in society. Therefore, author consider the Muslim economist is the right person to be consulted about the policy of tax amnesty, so that the research on tax amnesty perspectives Muslim economist South Kalimantan conducted. This research is empirical law research, which is research done in certain environment, in this case done in South Kalimantan Province. The results found are Muslim economists of South Kalimantan have a view that is divided into two in terms of tax amnesty policy, namely agree and disagree. Those who agree with this policy have the foundation of the priestly (government) policy on the people based on the benefits and considering the amount of benefits obtained compared to the non-tax amnesty. ]]>
<![CDATA[ESENSI AL-MASHLAHAH AL-MURSALAH DALAM TEORI ISTINBAT HUKUM IMAM SYAFI'I ]]>
<![CDATA[NOORWAHIDAH, NOORWAHIDAH]]>
<![CDATA[ Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 13, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (269.168 KB)
|
DOI: 10.18592/syariah.v13i1.88
<![CDATA[Imam Muhammad bin Idris asy-SyafiI does not use al-mashlahah al-mursalah as one of the methodologies in making his law. He personally believes that the problem of laws, which do not have nas explicitly in the Holy Al-Quran or hadist, can be solved through ijtihad. The ijtihad is qiyas. Imam Muhammad bin Idris asy-SyafiI divides qiyas into three kinds: qiyas aqwa, qiyas musawi, and qiyas adhaf.His concept of qiyas is elastic and flexible enough to be able to solve the problem of laws in every place and time. In qiyas, there is the essence of al-maslahah al-mursalah]]>
<![CDATA[PERGESERAN ORIENTASI PENELITIAN HUKUM: DARI DOKTRINAL KE SOSIO-LEGAL ]]>
<![CDATA[Hakim, Muhammad Helmy]]>
<![CDATA[ Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 16, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2725.315 KB)
|
DOI: 10.18592/sy.v16i2.1031
<![CDATA[Penelitian hukum doktrinal dalam pendidikan tinggi akan lebih diperkaya jika menyediakan sedikit ruang bagi penelitian hukum sosio-legal yang bersifat interdisipliner. Pendekatan ini akan membantu menemukan dan menjelaskan keterkaitan hukum dan masyarakat. Dengan demikian diharapkan akan lahir para sarjana profesional yang tidak hanya paham tentang ilmu hukum, tetapi juga insan hukum yang dapat berfungsi maksimal karena paham tentang sendi-sendi keadilan masyarakatnya sendiri. Oleh karenanya dibutuhkan suatu pendekatan hukum yang bisa menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat, maka pendekatan socio-legal merupakan salah satu alternatifnya]]>
<![CDATA[AL-MAQASHID AL-SYARIAH DALAM KONFIGURASI HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Ghazali Hb, Ahmad]]>
<![CDATA[ Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 14, No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (213.877 KB)
|
DOI: 10.18592/syariah.v14i2.210
<![CDATA[Islamic law is the phenomenon that has strong relationship with the development in society, especially Islamic society. As we know, Islamic law (fiqh) constitutes outcome of the process of continuous development during the spread of Islam in the few centuries ago.Recently, Islamic law deals with the socio-cultural dynamics of society which always move. It requires updating the concept and formulation of Islamic law. For respond the socio-cultural dynamics, it is needed a better meaning to the Al-Maqashid Al-Syariah.]]>
