Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran

syariah
Website

Published by Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

ISSN : 14126303 EISSN : 2549001X DOI : 10.18592/sjhp.v22i1.4843

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Syariah specializes on Law and Islamic law, and is intended to communicate original research and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 362 Documents

5 6 7 8 9

MANHAJ PENETAPAN FATWA HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA Helmi, Rahman
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 18, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

AbstrakPersoalan-persoalan hukum yang muncul terkait ekonomi syariah itu terus bertambah seiring dengan perkembangan industri perbankan dan keuangan syariah belakangan ini. Sementara itu, jumlah nas sangat terbatas bahkan sudah terhenti. Dalam situasi seperti itu, maka para ulama harus melakukan ijtihad dan memberikan fatwa mengenai hukum ekonomi syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Fatwa-fatwa DSN-MUI banyak yang mempergunakan solusi hukum Islam sebagai landasannya. Setidaknya ada empat solusi fikih yang dijadikan landasan dalam menetapkan fatwa DSN MUI, yaitu al-taysiir al-manhaji, tafriiq al-halaal ‘an al-haraam, i’aadah al-nazhar, dan tahqiiq al-manath.

PENERAPAN KONSEP UTILITARIANISME UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG BERKEADILAN KAJIAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN Wibowo, Dwi Edi
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 1 (2019): (in Press)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Abstrak Peranan internet dalam teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan (financial industry) melalui modifikasi dan efisiensi layanan jasa keuangan yaitu dikenal dengan istilah Financial Technology atau Fintech. Fintech jenis pinjam-miminjam uang berbasis teknologi atau peer to peer lending (P2P-lending) merupakan jenis Fintech yang tumbuh pesat di Indonesia, kelebihan pinjam meminjam uang melalui layanan P2P-lending lainnya adalah syarat yang sangat mudah dan proses yang cepat dibandingkan meminjam uang melalui Lembaga Bank. Namun kemudahan transaksi yang ditawarkan oleh layanan P2P- lending justru memperlemah posisi dari konsumen. Permasalahan Bagaimanakah Penerapan Konsep Utilitarianisme Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen Fintech. (Financial Technology) Yang Berkeadilan, Tujuan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan konsep utilitarianisme untuk mewujudkan perlindungan kosnumen fintech ( finansial technology yang berkeadilan . Kata kunci : utilitarianisme, perlindungan konsumen, berkeadilan Abstrak The role of the internet in information technology has been used to develop the financial industry through the modification and efficiency of financial services, known as Financial Technology or Fintech. Fintech borrows money based on technology or peer to peer lending (P2P-lending) is a fast-growing type of Fintech in Indonesia, the advantages of lending and borrowing via other P2P-lending services are very easy conditions and a fast process compared to borrowing money through Bank Institution. But the ease of transactions offered by P2P-lending services actually weakens the position of consumers. Problems How to Implement the Utilitarianism Concept to Realize Fintech Consumer Protection. (Financial Technology) that is just, the aim is to find out how the application of the concept of utilitarianism is to realize the protection of fintech consumers (equitable technology finance. Keywords: utilitarianism, consumer protection, justice

THE FALL OF PRESIDENT MUHAMMED HOSNI MUBARAK AND THE PROSPECTS FOR DEMOCRATIZATION IN EGYPT Khasyiin, Nuril
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 1 (2019): (in Press)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

This study discusses fall of the Mubarak regime by looking the factors and analyze how the authoritarian regime change toward democracy. January 25, became a real effort to realize that dream. This study begins with a discussion; efforts in seeking Mubarak legitimacy to support his power from Sadat's opposition, and continued with the factors that led Mubarak’s support, moved to be opposition. It’s describes the end of Mubarak regime. His Opposition from the middle class, lower class and some upper class (military). They are became a major actor in fall of the Mubarak regime. Mubarak's regime is dominated by the ruling classes in cooperation with employers in taking the natural resources of Egypt. Upper-class diversion such as corruption, electoral manipulation, arrest opposition parties and human rights abuses became commonplace in this regime. Employers in this regime to explore the economic resources. After the economic crisis, these classes subordinan then rose up against the dominant classes. This study uses a theoretical approach (replacement and legitimacy). With this both theoreticals approach will help the authors provide a powerful explanation of the fact that the field has been meticulous writer. Hepotesa of this study was Mubarak's supporters will move into the opposition, if their interests and needs are not met anymore. Mubarak attitude change employers are more concerned with the prosperity of the public, abuse of power by officers, with the pressure of economic crisis, will force the opposition to end with this authoritarian regime. Keywords: Egypt, Authoritarian Regime, Economic Crisis, Regime Change, Fall Mubarak.

PROGRESSIVE LAW FUNCTIONS IN REALIZING JUSTICE IN INDONESIA Lisma, Lisma
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 1 (2019): (in Press)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Abstrak: Persoalan hukum yang terjadi di Indonesia seakan menjadi tanda tanya besar karena Indonesia merupakan Negara Hukum yang seharusnya dapat terjaga stabilitas, keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Keadilan menjadi salah satu tuntutan dalam penegakan hukum di Indonesia sehingga menimbulkan pertanyaan dimana letak persoalan ketidak adilan tersebut apakah pada substansi, strukture atau kulturenya ?. penegakan hukum seperti sebila pisau yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah, persoalan ketidakadilan inilah yang menjadi dasar dalam penelitian ini sehingga dapat dirumuskan persoalan sebagai berikut, yaitu: (1) Bagaimanakah fungsi hukum progresif sebagai upaya menemukan keadilan?. (2) Bagaimanakah perwujudan Hukum Progresif dalam Hukum di Indonesia ?. penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangsi pemikiran agar teori hukum progresif dapat dijadikan sebagai salah satu solusi dalam penegakan hukum di Indonesia.Metode penelitian menggunakan penelitian normatif dengan melakukan deskripsi terhadap aturan-aturan, putusan-putusan hakim dan tindakan aparat penegak hukum yang bersifat progresif. Penelitian ini menggunakan 2 sumber hukum yakni bahan hukum primer: Pancasila, Norma atau kaidah-kaidah (UUD NRI 1945 dan UU No 48 Tahun 2009) dan bahan sekunder: literatur-literatur, hasil penelitian ilmiah, makalah dan seminar, artikel, jurnal, buku dan berita. Analisis terhadap permasalah dalam penelitian dapat disimpulkan: (1) bahwa hukum yang dianggap tidak adil dapat diabaikan demi menumkan keadilan dengan menggunakan pendekatan hukum progresif karena teori ini bisa dipahami sebagai sosiologis normatif sehingga bisa diterapkan dalam tiga komponen hukum yakni substansi, structure, dan kulture. (2) Perwujudan hukum progresif dapat diupayakan dengan beberapa gagasan yakni mempergunakan peran moral dan etika, melakukan penafsiran yang progresif, pendidikan dimulai pada fakultas hukum dan mengangkat orang-orang baik. Perwujudan hukum progresif di Indonesia dapat direlevansikan dengan pembangunan hukum nasional di Indonesia dengan upaya pemeliharaan, pembaharuaan dan penciptaan seperti hukum progresif yang merobohkan dan membangun hukum.Kata Kunci: Negara Hukum, Keadilan, Hukum Progresif Abstract: Legal issues that occurred in Indonesia seemed to be a big question mark because Indonesia is the State of Law that should be able to maintain the stability, security, and welfare of the community. Justice becomes one of the demands in law enforcement in Indonesia that raises the question where the problem of injustice is whether, on substance, structure or culture ?. law enforcement such as blunt knife that is blunt upward and sharp downward, the problem of injustice is the basis of this research so that it can be formulated as follows: (1) How is the function of progressive law as an effort to find justice ?. (2) How is the embodiment of Progressive Law in Indonesian Law ?. this study aims to provide a contribution to the idea that progressive legal theory can be used as one of the solutions in law enforcement in Indonesia. The research method uses normative research with the description of rules, judges' decisions and actions of law enforcement officers that are progressive. This study uses two legal sources: primary law materials: Pancasila, norma or rules (UUD NRI 1945 and UU No 48 the Year 2009) and secondary materials: literature, scientific research results, papers and seminars, articles, journals, books, and news. The analysis of the problems in the research can be concluded: (1) that the law which is considered unfair can be ignored in order to put forward justice by using progressive law approach because this theory can be understood as normative sociology so that it can be applied in three legal components namely substance, structure, and culture. (2) The embodiment of progressive law can be pursued by several ideas, namely, the use of moral and ethical roles, perform progressive interpretations, education begins in law faculties and lifts of good people. The embodiment of progressive law in Indonesia can be pursued by the development of national law in Indonesia with maintenance, reform, and creation such as progressive law that breaks down and builds the law.Keywords: State of Law, Justice, Progressive of Law

NALAR FIQH REALITAS AL-QARADHAWI (MENDUDUKKAN RELASI TEKS DAN REALITAS SOSIAL) MUFID, MOHAMMAD
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 14, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

According to Islamic Jurist Ulema, the relationship between religion and social to determines Islamic law is a very interesting topic. Therefore, understanding the Qur'an nash and knowing the real situation would make it easier to determines the Islamic law. It is because impossible to understand the law if people do not understand the meaning of the text, social and some other causes. There is nash states that "the law can be changed according to the time and the place". It shows that looking at the reality is also important to the Islamic Sharia. Besides, Ijtihad also should see some of the realities and understand its nash and utilization correctly nowadays. This paper will describes some changes that have to be understood by Islamic jurist while learning the "Fiqh al-Waqi" from some doctor Yusuf Qaradawis comprehensions and some existing nash in Indonesia.

PEMAKZULAN PRESIDEN DALAM PERSEPSI KONSTITUSI (STUDI KASUS PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID) sulistyoko, arie
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 16, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

The affirmation of state idea that based upon the law proves that the law is put in an important position in the life of the state as the embodiment of the sovereignty of law. Therefore, every attitude, policy, action or behavior of tools and citizens in the life of the nation obey the applicable rules or laws. It is applied equally to every citizens, no exception to the President as head of state and government. Before the changes to the 1945 Constitution, the President and/or Vice-President can be dismissed for reasons that are political, not judicial. It is happened to President Abdurrahman Wahid that was dismissed from office by the Assembly by not using the constitution of the Republic of Indonesia of 1945 as the legal basis but using TAP MPR number III year 1978.

DOWN PAYMENT (DP) DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH (PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH) Naimah, Naimah
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 13, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

According to the Classical Islamic Literatures, down payment is clearly known as Urban in Arabic, or in Bahasa accepted by Panjar, which means an initial agreed contract into a transaction. Islamic Scholars arguably have different opinions in implementing down payment as a method in the transaction. There are some scholars who do not agree to put down payment as a particular way in the transaction, but others do. However, by exercising the quality of specific reasoning that is applied, and also the fact of the acceptance of the system of transaction, therefore this method of payment is generally accepted.

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELESTARIKAN PEMBERIAN GELAR ADAT DI BOLAANG MONGONDOW RAYA Kasim, Nur Mohamad; Mokodompit, Gusniarjo
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 18, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Sejarah masuknya aturan hukum dari Belanda pada masa penjajahan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang wajib menggunakan hukum yang dibawa oleh bangsa penjajah tersebut. Diwajibkannya menggunakan aturan hukum dari luar, berhasil mengeyampingkan aturan hukum adat yang memang sudah menjadi ciri khas setiap daerah adat di Indonesia. Hal ini kemudian menjadikan hukum adat itu lemah. Lemahnya hukum adat berdampak pada tidak dijiwainya lagi hukum adat sebagai aturan yang sesuai dengan tatacara berkehidupan masyarakat Indonesia, hal ini terjadi pada Prosesi Pemberian Gelar Adat yang ada di Bolaang Mongondow Raya. Prosesi adat tertinggi yang harusnya sangtalah sakral tidak lagi menjadi suatu hal yang disakralkan dan jauh dari perhatian pemerintah. Oleh karena itu pembentukan Lembaga adat oleh pemerintah menjadi sesuatu yang urgen untuk menyelamatkan semua prosesi adat termasuk Pemberian Gelar Adat.

AKAD SHULH DALAM SENGKETA HUKUM MUAMALAH (LITIGASI DAN NON LITIGASI) Yuliani, Ma?rifah
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 17, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Akad Shulh dalam Sengketa Muamalah (Litigasi dan Non Litigasi). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan akad shulh dalam sengketa hukum ekonomi syariah (muamalah) baik di dalam pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi). Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa penggunaan akad shulh di luar proses pengadilan (non litigasi) terlihat dari penggunaan negosiasi, mediasi, arbitrase yang bertujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih. Adapun penggunaan akad shulh pada litigasi diketahui dengan proses adanya mediasi di pengadilan, yang awalnya hanya berupa anjuran dari ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR. Namun setelah lahirnya PERMA No. 01 Tahun 2008 maka proses mediasi atas penyelesaian sengketa secara damai menjadi bersifat memaksa. Shulh yang merupakan perdamaian dimasukkan ke dalam Buku II tentang Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

KEDUDUKAN HUKUM WAKAF TUNAI DALAM TELAAH FIQH MUAMALAH SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA Naimah, Hayatun
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 15, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Abstract: The issue of cash waqf is not really a new case in the study of fiqh. Historically, cash waqf basically included in the khilafiyah. The legal disagreement occurs as a result of culture and understanding of the legal community is still struggling in the region of fixed asset waqf. There are several answers as well as a legal opinion to be used as proof to some madzhabscholars, one of which is the opinion of Imam Hanafi that allow cash as waqf endowments on the basis of Istihsan bi al-?Urfi.The basic argument of the Hanafi is the hadeeth narrated by Abdullah bin Mas?ud, may Allah be pleased. While, Imam Malik also allow the base diwakafkan quality goods. Beside those arguments, Imam Shafi?i does not allow cash waqf and argue that the cash waqf does not immortal (can disappear). Theseare the law of several fuqaha answers to this problem. While in Indonesia, legally justify the cash waqf with the issuance of Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 about Endowments and Peraturan Pemerintah (Government Regulation)No. 42 Tahun 2006 about The Implementation of Undang-Undang No. 41 Tahun2004 which the Regulation Legislation can provide legal certainty on the application and implementation cash waqf in Indonesia. Abstrak :Isu mengenai wakaf tunai sesungguhnya bukanlah perkara baru dalam kajian fiqh. Dalam sejarahnya, wakaf tunai pada dasarnya masuk dalam wilayah khilafiyah. Terjadi silang pendapat hukum tersebut akibat kultur dan pemahaman hukum masyarakat masih bergelut dalam wilayah wakaf tidak bergerak.Ada beberapa jawaban serta pendapat hukum untuk dijadikan hujjah sebagian ulama madzhab, salah satunya ialah pendapatImamHanafi yang membolehkan wakaf tunai sebagai wakaf atas dasar Istihsan bi al-?Urfi. Dasar argumentasi mazhab Hanafi adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas?ud, r.a.Sedangkan Imam Malik juga membolehkan dengan dasar kualitas barang yang diwakafkan. Sementara Imam Syafi?i tidak membolehkan wakaf tunai, dengan alasan bahwa wakaf tunai tidak abadi (bisa lenyap).Inilah yang menjadi jawaban hukum dari Fuqahaterhadap permasalahan ini. Sementara di Indonesia, secara yuridis membenarkan adanya wakaf tunai dengan terbitnya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 41 tahun2004 yang mana Peraturan Perundang-Undangan ini dapat memberikan kepastian hukum tentang penerapan dan pelaksanaan wakaf tunai di Indonesia.

Page 7 of 37 | Total Record : 362

5 6 7 8 9

Filter by Year

2013 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 25 No 2 (2025) Vol 25 No 1 (2025) Vol 24 No 2 (2024) Vol 24 No 1 (2024) Vol 23 No 2 (2023) Vol 23, No 1 (2023) Vol 23 No 1 (2023) Vol 22, No 2 (2022) Vol 22, No 1 (2022) Vol 21, No 2 (2021) Vol 21, No 1 (2021) Vol 21 No 1 (2021) Vol 20, No 2 (2020) Vol 20, No 1 (2020) Vol 19, No 2 (2019) Vol 19, No 1 (2019): (in Press) Vol 19, No 1 (2019) Vol 18, No 2 (2018) Vol 18, No 2 (2018) Vol 18, No 1 (2018) Vol 18, No 1 (2018) Vol 17, No 2 (2017) Vol 17, No 2 (2017) Vol 17, No 1 (2017) Vol 17, No 1 (2017) Vol 16, No 2 (2016) Vol 16, No 2 (2016) Vol 16, No 1 (2016) Vol 16, No 1 (2016) Vol 15, No 2 (2015) Vol 15, No 2 (2015) Vol 15, No 1 (2015) Vol 15, No 1 (2015) Vol 14, No 2 (2014) Vol 14, No 1 (2014) Vol 13, No 2 (2013) Vol 13, No 2 (2013) Vol 13, No 1 (2013) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rizanizarli

Contact Email
rizanizarli@unsyiah.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Editorial Address
Jalan Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan

Location
Kota banjarbaru,

Kalimantan selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rizanizarli

Contact Email rizanizarli@unsyiah.ac.id

Phone -

Journal Mail Official anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Editorial Address Jalan Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan

Location Kota banjarbaru, Kalimantan selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rizanizarli

Contact Email
rizanizarli@unsyiah.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Editorial Address
Jalan Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan

Location
Kota banjarbaru,

Kalimantan selatan

INDONESIA