cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
CHARLYNA S. PURBA
Contact Email
charlyna.purba@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
charlyna.purba@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI
Published by Universitas Panca Bhakti Pontianak
ISSN : 25803298     EISSN : 25807277     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Media Bhakti dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak dengan ISSN 2580-3298 (cetak) dan ISSN 2580-7277 (online). Jurnal Hukum Media Bhakti terbit pertama kali sejak tahun 2017 yang lalu, JHMB terbit dalam setiap 6 bulan yakni pada bulan Juni dan Desember yang merupakan berkala ilmiah bidang hukum, hasil-hasil penelitian dibidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan dimedia apapun.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 1, No 1 (2017)" : 7 Documents clear
UPAYA MEWUJUDKAN PEMENUHAN HAK ATAS IDENTITAS ANAK AS, Yenny
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32501/jhmb.v1i1.1

Abstract

Pemenuhan hak atas identitas bagi anak yang diwujudkan dalam bentuk akte kelahiran merupakan hak asasi bagi setiap anak. Pemenuhan hak atas identitas anak tersebut bukan semata menjadi tanggungjawab dan kewajiban setiap orangtua, namun merupakan tanggungjawab dan kewajiban Negara dan Pemerintah. Oleh karenanya Negara dan Pemerintah berupaya memenuhi tanggungjawab pemenuhan hak atas identitas bagi anak tersebut melalui beberapa regulasi kebijakan. Namun realitasnya upaya mewujudkan pemenuhan hak atas identitas bagi anak tersebut belum berjalan secara optimal. Penelitian ini mengungkap faktorfaktor apa yang mempengaruhi belum optimalnya upaya mewujudkan pemenuhan hak atas identias anak tersebut melalui teori sistem hukum sebagai pisau analisanya dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian bahwa diperlukan langkah kebijakan yang lebih aplikatif dalam upaya mewujudkan pemenuhan hak atas identitas bagi anak, yakni dengan mengedepankan prinsip bebas biaya, sederhana, mudah, cepat, transparan dan nyaman dalam proses pengurusan akte kelahiran.
LARANGAN KLAUSUL EKSONERASI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN Annurdi, Annurdi
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32501/jhmb.v1i1.7

Abstract

Dalam sebuah perjanjian baku, isi dari perjanjian tersebut hanya ditentukan oleh satu pihak saja, sehingga dimungkinkan adanya pencantuman klausula ekonerasi yang merugikan pihak yang lain dalam hal ini adalah konsumen. Sehingga diperlukan adanya regulasi dan pengawasan terhadap hal tersebut dalam rangka terwujudnya perlindungan terhadap konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimana data yang digunakan pada penelitian ini antara lain peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pencantuman klausula eksonerasi dalam sebuah perjanjian baku merupakan tindakan yang dilarang berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam rangka mengupayakan adanya  perlindungan hukum terhadap konsumen.
PERWUJUDAN KEADILAN DAN KEADILAN SOSIAL DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA: Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan Purwanto, Purwanto
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32501/jhmb.v1i1.2

Abstract

Keadilan dan keadilan sosial memiliki sejarah pemikiran yang panjang dalam diskursus hukum dan negara. Negara merupakan figur sentral dalam perwujudan keadilan dan keadilan sosial. Dalam negara hukum Indonesia perwujudan keadilan dan keadilan sosial merupakan perjuangan yang tidak mudah dioperasionalkan. Metode`yang dipergunakan dalam kajian ini adalah yuridis normatif, dengan titikberat pada penulusuran studi pustaka. Dalam pembahasannya mengkonfirmasikan bahwa keadilan dan keadilan sosial memiliki pertemalian yang erat. Perwujudannya merupakan unsur utama, mendasar, paling rumit, luas, struktural dan abstrak. Keadilan sebagai kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang, apa yang seharusnya diterima. Keadilan sosial selalu ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, melalui pemerataan sumber daya agar kesenjangan sosial ekonomi di tengah-tengah masyarakat dapat dikurangi.
Penerapan Pendekatan Per se Illegal Dalam Pemeriksaan Kasus Penetapan Harga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan KPPU RI No. Nomor 14/KPPU-I/2014) Damaryanti, Henny; Utomo, Setyo
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32501/jhmb.v1i1.3

Abstract

Terjadinya persaingan antara pelaku usaha dalam dunia usaha merupakan sesuatu hal yang sewajarnya terjadi, namun demikian dalam praktek persingan tersebut dapat saja ditemukan adanya pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha  yang tidak sehat salah satunya ialah terjadinya “perjanjian penetapan harga” yang merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dilarang oleh hukum persaingan usaha di Indonesia. Sehingga peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sangat penting dalam pengawasan persaingan usaha dalam rangka menjamin persaingan yang sehat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimana data yang digunakan pada penelitian ini antara lain peraturan perundang- undangan, dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa KPPU dalam pemeriksaan kasus sebagaimana dalam Putusan KPPU RI Nomor 14/KPPU-I/2014, megenai dugaan terjadinya perjanjian penetapan harga telah tepat menggunakan pendekatan per se illegal dalam memeriksa perkara tersebut, sehingga KPPU dalam pemeriksaannya hanya perlu membuktikan adanya pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tanpa harus membuktikan adanya dampak dari perjanjian penetapan harga yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha  tidak sehat.
EKSISTENSI MAHKAMAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (Studi Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan No. 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014) Purba, Charlyna S
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32501/jhmb.v1i1.4

Abstract

Salah satu substansi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yaitu munculnya Mahkamah Partai Politik yang berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai Politik. Melalui metode penelitian yuridis normatif (dogmatic legal research), dibuktikan penyelesaian perselisihan internal Partai Persatuan Pembangunan melalui Mahkamah Partai terkait susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan nyatanya belum mampu dipatuhi oleh para pihak terkait ataupun menjadikannya sebagai satu-satunya jalur penyelesaian perselisihan internal Partai Persatuan Pembangunan. Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan harus melakukan penguatan baik secara kelembagaan, posisi dan kedudukan, sehingga para pihak yang berselisih akan memilihnya sebagai jalur utama penyelesaian perselisihan internal dalam suatu partai politik dan mampu memberikan kepuasan berupa keadilan kepada para pihak terkait yang berselisih di samping pencapaian tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagaimana dicita-citakan.
TANTANGAN HUKUM MODERN DI ERA DIGITAL Utomo, Setyo
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32501/jhmb.v1i1.5

Abstract

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak positif dan negatif bagi kehidupan umat manusia. Begitu pula dengan cyberspace, sebagai salah satu kemajuan di bidang teknologi tentunya merupakan suatu realitas yang dihadapi oleh legal metanarative. Dibutuhkan terobosan dan pendekatan yang komprehensif dalam menyikapi ketidakberdayaan legal metanarative dalam menghadapi tantangan cyberspace.
TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PONTIANAK Budimansyah, Budimansyah
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32501/jhmb.v1i1.6

Abstract

Setiap warga Negara haruslah diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang apapun latar belakangnya. Hukum haruslah ditegakkan walaupun esok bumi runtuh itulah adagium di dalam hukum. Selama ini realitas sosial dan hukum membuktikan bahwa masyarakat miskin dan tindak mampu masih termajinalkan secara sosial, hukum dan kultural. Mereka yang notabene sebagian besar masyarakat Indonesia ketika berhadapan dengan hukum selalu enggan untuk membayar Advokat dengan alasan biaya atau honorarium yang terlalu mahal. Beberapa undang-undang seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan proteksi dan jaminan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu yaitu kewajibkan bagi aparat penegak hukum untuk menunjuk Advokat atau Penasehat Hukumm bagi masyarakat miskin dan tidak mampu secara cuma-cuma serta hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari organisasi bantuan hukum (OBH) secara cuma-cuma. Bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dalam pelaksanaannya ternyata tidaklah maksimal dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, hal tersebut dikarenakan aparat penegak hukum baik pada saat penyidikan, penuntutan dan pengadilan terkadang mengabaikan hak-hak Tersangka/Terdakwa, yaitu bahwa aparat penegak hukum sebelumnya tidak memberitahukan mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki Tersangka dan Terdakwa. Persoalan lainnya terkait dengan bantuan hukum cuma-cuma adalah pergulatan antara cita ideal dan fakta di lapangan bahwasanya setiap advokasi yang dilakukan haruslah menggunakan biaya yang tidak sedikit apalagi jika advokasi di luar kota yang memiliki jarak tempuh begitu jauh, sehingga bantuan hukum cuma-cuma akan selalu menjadi dilema dalam pelaksanaannya.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 2 (2019) Vol 3, No 1 (2019) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017)