cover
Contact Name
CHARLYNA S. PURBA
Contact Email
charlyna.purba@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
charlyna.purba@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI
ISSN : 25803298     EISSN : 25807277     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Hukum Media Bhakti dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak dengan ISSN 2580-3298 (cetak) dan ISSN 2580-7277 (online). Jurnal Hukum Media Bhakti terbit pertama kali sejak tahun 2017 yang lalu, JHMB terbit dalam setiap 6 bulan yakni pada bulan Juni dan Desember yang merupakan berkala ilmiah bidang hukum, hasil-hasil penelitian dibidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan dimedia apapun.
Arjuna Subject : -
Articles 42 Documents
PROBLEMATIKA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 Handayani, Retno Sari; Fahmi, Khairul
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32501/jhmb.v3i2.54

Abstract

Sekalipun telah melampaui rezim psudo-demokrasi dibawah kepemimpinan Soeharto selama 32 tahun, sepertinya Indonesia belum juga menemukan formula yang tepat untuk mengakomodir nilai demokrasi yakni kedaulatan rakyat. Masalah yang hendak dibahas dan dianalisa pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 372 mengenai Pemungutan Suara Ulang (PSU) serta menganalisis problematika sosial yang muncul dalam penerapannya. Metode penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian normatif-empiris dengan kategori penelitian live case study. Kategori penelitian ini menganalisa peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung. Adapun yang dijadikan sumber penelitian berupa ketentuan hukum normatif  yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 372 serta aturan teknis yang dibuat berkenaan dengan norma tersebut. Dari hasil analisis pelaksanaan peraturan yang dibuat ditemukan berbagai permasalahan sosial yang tidak dapat dihindarkan. PSU menimbulkan problematika baru bagi pemilih, penyelenggara pemilu, serta peserta pemilu. Problematika Pemungutan Suara Ulang berupa angka partisipasi turun, potensi tekanan kecemasan dalam lingkup masyarakat karena perhatian yang berlebihan dari aparat maupun kandidat hingga adanya distorsi preferensi pilihan. Oleh karena problematika tersebut, diharapkan pertimbangan yang paling bijak agar PSU yang terjadi menjadi solusi yang paling tepat namun tetap dapat meminimalisir secara optimal adanya permasalahan sosial dimasyarakat yang mungkin timbul.
PENGABAIAN SOCIAL ECONOMIC COST DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG Setiawati, Rini
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32501/jhmb.v3i2.111

Abstract

Pengabaian penghitungan social economic cost dalam pembentukan undang-undang menjadi salah satu belum dapat terealisasikannya undang-undang yang sudah disahkan secara efektif dan efisien. Melalui metode deep interview dan library research dikaji permasalahan faktor-faktor yang mempengaruhi pengabaian penghitungan social economic cost dalam pembentukan undang-undang. Hasil penelitian membuktikan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum secara tegas mengatur keharusan menghitung social economic cost dalam pembentukan undang-undang. Selain itu, pengabaian penghitungan social economic cost dalam pembentukan undang-undang dipengaruhi oleh pengutamaan kualitas daripada kuantitas, belum mengutamakan efisiensi dan dominansi kepentingan.