JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI
Jurnal Hukum Media Bhakti dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak dengan ISSN 2580-3298 (cetak) dan ISSN 2580-7277 (online). Jurnal Hukum Media Bhakti terbit pertama kali sejak tahun 2017 yang lalu, JHMB terbit dalam setiap 6 bulan yakni pada bulan Juni dan Desember yang merupakan berkala ilmiah bidang hukum, hasil-hasil penelitian dibidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan dimedia apapun.
Articles
42 Documents
<![CDATA[TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PONTIANAK ]]>
<![CDATA[Budimansyah, Budimansyah]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32501/jhmb.v1i1.6
<![CDATA[Setiap warga Negara haruslah diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang apapun latar belakangnya. Hukum haruslah ditegakkan walaupun esok bumi runtuh itulah adagium di dalam hukum. Selama ini realitas sosial dan hukum membuktikan bahwa masyarakat miskin dan tindak mampu masih termajinalkan secara sosial, hukum dan kultural. Mereka yang notabene sebagian besar masyarakat Indonesia ketika berhadapan dengan hukum selalu enggan untuk membayar Advokat dengan alasan biaya atau honorarium yang terlalu mahal. Beberapa undang-undang seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan proteksi dan jaminan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu yaitu kewajibkan bagi aparat penegak hukum untuk menunjuk Advokat atau Penasehat Hukumm bagi masyarakat miskin dan tidak mampu secara cuma-cuma serta hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari organisasi bantuan hukum (OBH) secara cuma-cuma. Bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dalam pelaksanaannya ternyata tidaklah maksimal dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, hal tersebut dikarenakan aparat penegak hukum baik pada saat penyidikan, penuntutan dan pengadilan terkadang mengabaikan hak-hak Tersangka/Terdakwa, yaitu bahwa aparat penegak hukum sebelumnya tidak memberitahukan mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki Tersangka dan Terdakwa. Persoalan lainnya terkait dengan bantuan hukum cuma-cuma adalah pergulatan antara cita ideal dan fakta di lapangan bahwasanya setiap advokasi yang dilakukan haruslah menggunakan biaya yang tidak sedikit apalagi jika advokasi di luar kota yang memiliki jarak tempuh begitu jauh, sehingga bantuan hukum cuma-cuma akan selalu menjadi dilema dalam pelaksanaannya.]]>
<![CDATA[DINAMIKA PRANATA PEMERINTAHAN DESA ADAT DALAM DIMENSI HUKUM TATA NEGARA ]]>
<![CDATA[Romadhon, Ahmad Heru]]>;
<![CDATA[Harianti, Isnin]]>;
<![CDATA[Royhana, Nabilah]]>;
<![CDATA[Agustina, Melisa]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 2, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32501/jhmb.v2i2.31
<![CDATA[Tujuan dari penelitian untuk mengetahui sistem pemerintahan desa adat yang masih original dengan mengambil sudut pandang dari konsep sistem Hukum Tata Negara Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriftif eksplanatory, normatif dan empirik. Penelitian ini dilakukan di desa sendi (Desa Adat) Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya adat istiadat serta kearifan lokal termasuk desa sendi (desa adat) dalam menerapkan sistem pranata pemerintahanya perlu adanya kajian yang lebih mendalam yang harus dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan jawaban atas hilangnya kode wilayah administratif desa sendi dari pengakuan pemerintah melalui Peraturan Dalam Negeri No. 56 tahun 2015 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, nama Sendi tidak lagi termasuk dalam 299 desa dan 5 kelurahan di Kabupaten Mojokerto.]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS PERAN MEDIATOR NON HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PULAU JAWA ]]>
<![CDATA[Sunarsi, Dessy]]>;
<![CDATA[Yuherman, Yuherman]]>;
<![CDATA[Sumiyati, Sumiyati]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 2, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32501/jhmb.v2i2.32
<![CDATA[Mediasi sebagai salah satu Alternatif Dispute Resolution (ADR) sebagai cara menyelesaikan sengketa yang humanis dan berkeadilan. Humanis karena masalah keputusan (kesepakatan damai) menjadi otoritas para pihak yang bersengketa dan menjaga hubungan baik. Adil karena masing-masing pihak menegosiasikan opsi jalan keluar atas solusi gagas dan outputnya win-win. Oleh akurat, tepat sengketa secara langsung dan orang beralih ke mediasi. Peraturan Mahkamah Agung PerMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadiilan telah memadukan mediasi dalam sistem beracara di pengadilan. Setiap perkara perdata harus dilucuti dulu dulu melalui cara mediasi. Setiap putusan hakim yang tidak melalui cara mediasi terlebih dahulu, maka putusan dianggap batal demi hukum. Tulisan ini membahas tentang efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan agama di Pulau Jawa, karena perkara perceraian adalah perkara yang disingkat rangking tertinggi di Pengadilan Agama. Adapun fokus kajiannya adalah implementasi mediasi perkara perceraian, standar mediasi perkara perceraian dan respon masyarakat berperkara terhadap upaya damai yang dilaksanakan oleh Mediator Non Hakim.]]>
<![CDATA[TINJAUAN TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) ]]>
<![CDATA[Budimansyah, Budimansyah]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 2, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32501/jhmb.v2i2.28
<![CDATA[Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, dimana salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus hasil pemilihan umum. Penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dilakukan dalam rangka memilih anggota DPR-RI, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah. Pengaturan yang sumir terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus hasil pemilihan umum menjadi persoalan karena pemilihan umum berdasarkan rezim pengaturannya dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pemilihan umum pada rezim pertama yaitu pemilihan umum dalam rangka memilih DPR-RI, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 dan pemilihan umum pada rezim kedua dalam rangka memilih kepala daerah 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Pembagian rezim pemilihan umum dan pengaturan yang sumir terhadap kewenangan memutus hasil pemilihan umum berdampak pada apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili semua rezim Pemilu atau hanya Pemilu pada rezim pertama saja. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian normatif karena menggunakan data sekunder atau data kepustakaan yaitu buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dengan metode pengolahan data adalah dengan menggunakan metode kualitatif dan analisis data bersifat deduktif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada).]]>
<![CDATA[KEABSAHAN STATUS HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA ]]>
<![CDATA[Budimansyah, Budimansyah]]>;
<![CDATA[Arabiyah, Syarifah]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 2, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32501/jhmb.v2i2.29
<![CDATA[Perkawinan poligami adalah perkawinan antara seoarang laki-laki yang pada saat bersamaan melakukan perkawinan atau melangsungkan hubungan perkawinan dengan beberapa orang wanita. Berbeda dengan perkawinan poliandri yang status hukumnya dinyatakan dilarang dan terlarang baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, perkawinan poligami berada dalam dualisme pengaturan yaitu menurut hukum Islam dan menurut hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan status hukum perkawinan poligami tanpa izin pengadilan agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kemudian memberikan penilaian (preskriptif) terhadap keabsahan status hukum perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan agama. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian normatif karena menggunakan data sekunder atau data kepustakaan yaitu buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dengan metode pengolahan data adalah dengan menggunakan metode kualitatif dan analisis data bersifat deduktif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan agama adalah perkawinan yang sah menurut hukum Islam akan tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum menurut hukum positif. Hal tersebut didasarkan pada peraturan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa untuk melakukan perkawinan poligami seorang suami harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pengadilan agama dan pengadilan agama hanya memberi izin kepada suami yang akan melakukan poligami jika isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan.]]>
<![CDATA[HARMONISASI HUKUM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKEADILAN, DEMOKRATIS DAN BERKELANJUTAN ]]>
<![CDATA[Rahmat, Rahmat]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 2, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32501/jhmb.v2i2.30
<![CDATA[Pengelolaan lingkungan sebagaimana diamantkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pengelolaan sumber daya alam yang diselenggarakan dengan prinsip berkelanjutan, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Mendasari hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hukum yang ideal untuk membentuk keharmonisan, keadilan, demokrasi, dan kesinambungan lingkungan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue aproach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approcah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk membentuk hukum lingkungan hidup yang berekadilan, demokratis dan berkelanjutan maka konsep kedaulatan lingkungan hidup dalam arti terciptanya keseimbangan yang tepat antara manusia dengan alam, dengan pendekatan pluralisme hukum untuk mewujudkan keadilan lingkungan, dapat menjadi acuan untuk membentuk norma dalam undang-undang yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Demikian halnya dengan penerapan prinsip keberlanjutan, kehati-hatian adalah komponen utama dalam menjamin keberlangsungan lingkungan hidup.]]>
<![CDATA[PERMASALAHAN AKSES KEADILAN MELALUI PEMBERI BANTUAN HUKUM DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT ]]>
<![CDATA[Setiawati, Rini]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 3, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32501/jhmb.v3i1.45
<![CDATA[UUD 1945 menjunjung tinggi persamaan kedudukan di depan hukum, termasuk dalam hal pemenuhan hak atas Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin. Secara normatif pengaturan Bantuan Hukum dimuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, salah satu implementasinya adalah penyelenggaraan Bantuan Hukum di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini akan mengkaji mengapa akses keadilan melalui Pemberi Bantuan Hukum di Provinsi Kalimantan Barat belum terpenuhi. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiolegal (sociolegal research) dengan jenis data kualitatif yang bersumber dari data primer melalui wawancara mendalam dengan Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Bantuan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat serta anggota dan paralegal Pemberi Bantuan Hukum Terverifikasi dan Terakreditasi; dan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Pemberi Bantuan Hukum di Provinsi Kalimantan Barat masih sangat minim dimana keseluruhan hanya berjumlah 5 (lima) Pemberi Bantuan Hukum dan hanya tersebar di 4 (empat) daerah kabupaten/kota sementara keseluruhan daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat berjumlah 14 (empat belas) daerah kabupaten/kota. Dengan minimnya keberadaan Pemberi Bantuan Hukum ini sementara kebutuhan masyarakat miskin untuk mendapatkan pendampingan dalam menghadapi perkara hukum akan mustahil dapat terwujud dengan maksimal. Pada akhirnya, masyarakat miskin di Provinsi Kalimantan Barat dalam mengakses keadilan menjadi terbatas.]]>
<![CDATA[PENERAPAN “ASAS KEADILAN” DALAM HUKUM KEPAILITAN SEBAGAI PERWUJUDAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR ]]>
<![CDATA[Aprita, Serlika]]>;
<![CDATA[Adhitya, Rio]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 3, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32501/jhmb.v3i1.44
<![CDATA[Penerapan asas keadilan dalam hukum kepailitan tidak terbatas pada teks yang dinormakan, tetapi bermakna luas yang juga meliputi keseluruhan proses penjatuhan putusan pailit maupun penundaan kewajiban pembayaran utang. Penerapan asas keadilan dalam kasus permohonan pailit PT. Sempati Air yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 37/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst. adalah dalam rangka perlindungan hukum terhadap debitor terhadap tindakan sewenang-wenang kreditor yang berlomba-lomba secara mengklaim aset debitor untuk kepentingannya.dan mempunyai dampak positif terhadap peningkatan nilai ekonomi perusahaan yang pada gilirannya dipergunakan untuk membayar utang kepada para kreditornya. Untuk mengeksplanasi permasalahan pengaturan tersebut, peneliti melakukan penelitian hukum normatif dengan membahas permasalahan apakah putusan Pengadilan Niaga Nomor 37/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst telah memenuhi asas keadilan bagi debitor berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?. Adapun kesimpulan dalam penulisan jurnal ini adalah putusan Pengadilan Niaga Nomor 37/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst telah memenuhi asas keadilan dalam bagi debitor berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MENJADI KORBAN OVER POPULATION BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Pura, Margo Hadi]]>;
<![CDATA[Kartika, Raden Yulia]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 3, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32501/jhmb.v3i1.47
<![CDATA[Pemasyarakatan merupakan lembaga pelaksana pidana penjara di Indonesia dilaksanakan menggunakan sistem pembinaan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengalami kepadatan hunian atau over population. Kondisi kelebihan hunian di dalam Lembaga Pemasyarakatan berakibat pada keterbatasan atau bahkan kekurangan berbagai fasilitas umum maupun fasilitas khusus yang disediakan dan diperuntukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, keadaan tersebut dapat memicu terjadinya berbagai permsalahan dalam Lembaga Pemasyarakatan di kelas IIA Kabupaten Karawang. Dalam pemecahan permasalahan penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang mengalami kelebihan hunian atau over population dari tahun 2000 hingga sampai saat ini, dengan jumlah 1,196 warga binaan atas 320 tahanan dan 876 narapidana, kejahatan yang terjadi didominasi oleh kasus Narkotika. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya mengurangi kelebihan penghuni dalam Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Karawang melakukan perlindungan hukum bagi Narapidana semaksimal mungkin sesuai dengan peraturan Hukum dan HAM dan Lapas Karawang melakukan penguraian narapidana ke Lapas Lain sekitas Kabupaten Karawang serta Kanwilkumham jabar akan melakukan pembangunan Lapas baru guna melindungi narapidana di lapas kelas II A kabupaten Karawang.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT) BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[AS, Yenny]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 3, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32501/jhmb.v3i1.43
<![CDATA[Kekerasan seksual terhadap anak dalam kondisi realitasnya di Kota Pontianak menunjukkan angka yang cukup signifikan. Dari 94 kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani Polresta Pontianak pada kurun waktu tahun 2017, terdapat 81 (86,17%) kasus kekerasan seksual terhadap anak. Maraknya kekerasan seksual terhadap anak tersebut perlu dilakukan upaya optimalisasi penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) bagi korban kekerasan terhadap anak, yang dilakukan melalui penguatan penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Permpuan dan Anak (P2TP2A). Tulisan ini mengungkap permasalahan kendala apa yang dihadapi serta upaya apa yang harus dilakukan dalam mengoptimalkan peran PPT memberikan perlindungan anak korban kekerasan seksual di Kota Pontianak. Melalui metode penelitian socio legal dengan pendekatan secara kualitatif ditemukan hasil penelitian, bahwa realitasnya pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual terhadap anak di Kota Pontianak belum berjalan optimal yang dipengaruhi anak/keluarga masih menutup diri akan kasus yang dialaminya, belum memadainya sarana/prasana serta keterbatasan sumber daya yang menangani perlindungan anak. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan dari Pemerintah Kota Pontianak dalam bentuk Perda pelayanan perlindungan anak korban kekerasan seksual disertai kebijakan pengalokasian anggarannya.]]>
