Politika: Jurnal Ilmu Politik
Politika: Jurnal Ilmu Politik (e-ISSN 2502-776X) (p-2086-7344) is a multi-disciplined journal focused on the study of political science, governance issues and public policy in and on Indonesia and Asia. The journal publishes theoretical and empirical research articles with an aim to promote and disseminate academic atmosphere in and on the region. The journal has areas of concern that includes political science, Indonesian politics, Asian politics, governance issues in Indonesia and Asia, public policy in Indonesia and Asia, decentralization, political parties and national and local election. The journal publication includes articles, research notes, notices on conferences, workshops and seminars, and book reviews. Politika is published on April and October every year.
Articles
256 Documents
<![CDATA[Respon ASEAN atas Keterlibatan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan: Tinjauan Teori Balance of Threat ]]>
<![CDATA[Shafitri, Desy Nur]]>;
<![CDATA[Patriani, Ira]]>;
<![CDATA[SD, Hardi Alunaza]]>
<![CDATA[ Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 15, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/politika.15.1.2024.55-78
<![CDATA[Kawasan Laut Cina Selatan telah menjadi panggung persaingan strategis yang berpotensi mengganggu stabilitas regional, mengingat ketidakseimbangan kekuatan antara negara-negara ASEAN dan Cina. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis respons ASEAN terhadap dominasi Cina dalam wilayah tersebut, dengan mempertimbangkan peran yang dimainkan oleh Amerika Serikat. Penulis mengadopsi kerangka teoretis Balance of Threat yang dikemukakan oleh Stephen M. Walt untuk menjelaskan bagaimana ASEAN merespons dominasi Cina dengan tujuan mempertahankan keseimbangan kekuatan dan stabilitas regional. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, termasuk analisis berbagai sumber seperti jurnal, buku, dokumen resmi, dan tesis. Selain itu, kami juga melakukan wawancara dengan pengamat hubungan internasional untuk mendapatkan perspektif yang lebih dalam. Hasil penelitian ini menggambarkan bagaimana Amerika Serikat berpartisipasi di kawasan Laut Cina Selatan serta mengungkapkan respons ASEAN terhadap ancaman yang timbul akibat dominasi Cina di wilayah tersebut, dengan fokus pada upaya menjaga stabilitas kawasan yang diperlukan dalam konteks geopolitik yang kompleks.]]>
<![CDATA[Partisipasi Politik Sedulur Sikep Blora dalam Pemilihan Umum Inklusif melalui Ajaran Kerukunan ]]>
<![CDATA[Rossa, Sherlly]]>;
<![CDATA[Sari, Anisa Putri Arum]]>;
<![CDATA[Lianasari, Aulia]]>;
<![CDATA[Imammusadin, Mastri]]>;
<![CDATA[Ambarwati, Ratnasiwi Triari]]>
<![CDATA[ Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 15, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/politika.15.1.2024.79-94
<![CDATA[Pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran partisipasi politik yang mengedepankan prinsip one man, one vote, one value. Komunitas Adat Sedulur Sikep di Desa Klopoduwur dan Desa Sambongrejo, Kabupaten Blora yang masih mengikuti preferensi dari sesepuh dalam menentukan pilihan politik membuat kedudukan hak pilih mereka menjadi rentan akibat gesekan nilai libertarian dan komunitarian. Selain itu, penyelenggara pemilu saat ini baru mampu memfasilitasi inklusivitas secara fisik bukan secara nilai. Dengan demikian, peneliti tertarik melakukan riset kualitatif dengan menggunakan metode etnografi untuk mengetahui konektivitas nilai komunitarian Sedulur Sikep dengan nilai libertarian pemilu modern. Hal tersebut berkorelasi dengan tujuan riset ini untuk melihat koneksi antara nilai tradisional ajaran Kerukunan Sedulur Sikep Blora yang komunitarian dengan praktik pemilu modern yang libertarian, serta menganalisis persepsi penggunaan hak pilih Sedulur Sikep Blora melalui ajaran Kerukunan.]]>
<![CDATA[Unveiling the Impact of the COVID-19 Pandemic (2019-2021) on Inequality, Poverty, and Food Security in Indonesia ]]>
<![CDATA[Iannone, Aniello]]>
<![CDATA[ Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol. 14, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/politika.14.2.2023.189-208
<![CDATA[This study analyzes the consequences of the COVID-19 pandemic on increasing poverty, food insecurity, and malnutrition in Indonesia. Specifically, the paper focuses on the effects of COVID-19 from 2019 to 2021 on poverty levels and access to food. The pandemic has emerged as a potential cause of food insecurity in the country, primarily due to the decline in purchasing power among individuals facing unemployment or income losses, particularly affecting the middle and poor classes. In response to these impacts, the Indonesian government has implemented various policies, although their success in addressing the issues has been varied. This paper is based on desk-based research, utilizing existing published literature on the topic. The literature has been thoroughly reviewed and analyzed to provide insights into the observed points that require attention. The primary factor driving the rise in food insecurity is the increased costs of basic food items resulting from the pandemic. Drawing from the social inequality Marxist theory and the theory of capabilities proposed by Amartya Sen, this paper examines how the COVID-19 pandemic has contributed to increased injustice, poverty, and inequality. Furthermore, it explores how these issues have been exacerbated by deeper-rooted factors associated with legal and economic policies in Indonesia.]]>
<![CDATA[Di Bawah Bayang-Bayang Perubahan Iklim: Transformasi Negara Pembangunan dan Agenda Transisi Energi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Abisono, Fatih Gama]]>
<![CDATA[ Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 15, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/politika.15.1.2024.95-118
<![CDATA[Studi ini hendak mendiskusikan transformasi negara pembangunan di Indonesia yang diletakkan dalam tantangan adaptasi perubahan iklim melalui agenda transisi energi di era pemerintahan Jokowi. Rumusan pertanyaan pokok kajian ini: bagaimana agenda perubahan iklim membuka peluang transformasi negara pembangunan yang semakin “hijau” melalui kebijakan transisi energi? Tujuan studi ini: pertama, memikirkan ulang model negara pembangunan Indonesia seiring dengan menguatnya gelombang hijau. Kedua, membangun analisis baru terhadap kebijakan sektor energi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kajian ini mengajukan kerangka konseptual tentang global norm yang memuat pola penyebaran norma dan pelokalan norma global. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatif-kualitatif yang menggunakan strategi pendekatan studi kasus dengan teknik studi literatur. Kajian Ini menemukan proses transformasi negara pembangunan hijau (green development) dimungkinkan karena proses adaptasi norma menyediakan Insentif berupa: Pertama, reputasi secara politik di mata dunia Internasional dengan mengadopsi standar global tersebut. Kedua, norma tersebut menyediakan basis legitimasi bagi negara dihadapan kelompok-kelompok sosial domestik dengan menunjukkan kepedulian tentang hal itu. Ketiga, dengan menyerap norma global dan kemudian melokalkannya menyediakan insentif peluang ekonomi berupa investasi baru dalam transisi energi. Alhasil, pengarusutamaan diskursus tentang green development justru menciptakan ruang bagi negara untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya]]>
<![CDATA[Strategi Komunikasi Politik melalui Media Sosial oleh Calon Presiden Indonesia 2024 ]]>
<![CDATA[Adnan, Muhammad]]>;
<![CDATA[Mona, Nailul]]>
<![CDATA[ Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 15, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/politika.15.1.2024.1-20
<![CDATA[Interactivity is among the powerful characteristic that differ social media with another kind of conventional media. Social media can facilitate any kind of communication practice, including political communication. Political communication highly needs the use of media to obtain their objectives, specifically for politician to persuade voters to choose them on election. This study aim to discover the social media strategy used by Indonesia president candidates 2024. Using internet research dan observation, Instagram feeds posts from three candidates’s account were collected and analyzed, during the start of campaign period – November 28TH 2023, until the article was written. Several aspects were assessed, including communication style, consistency, and four levels of political marketing strategy. Result shows that consistency in scheduling, writing caption, and choosing hashtag didn’t directly affect social media engagement, such as like and comment. All President Candidates manage their social media to communicate and persuade their audience or voters, but didn’t utilize the interactivity to reply the comment or build conversation via Instagram feeds. Another findings show that Instagram comment section were dominated by both fans/followers and political buzzers that interactively building conversation. Further research should be done to assess another platform and another type of political marketing content.]]>
<![CDATA[Satu Tubuh, Dua Formasi Identitas: Anggota Laskar Partai dalam Kelindan Relative Surplus Population dan Lumpenproletariat ]]>
<![CDATA[Haekal, Luthfian]]>
<![CDATA[ Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol. 14, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/politika.14.2.2023.209-234
<![CDATA[Artikel ini menelisik hubungan antara anggota laskar partai politik sebagai kelompok vigilante, pasar tenaga kerja, dan watak kekerasan di Yogyakarta. Dengan menggunakan teori Karl Marx tentang Relative Surplus Population (RSP) dan lumpenproletariat, artikel ini menempatkan anggota vigilante sebagai angkatan kerja yang terjalin dengan rezim buruh tertentu yang mendisiplinkan pasar tenaga kerja. Penelitian ini menemukan bahwa angkatan kerja yang tidak terserap di pasar tenaga kerja formal akhirnya bergabung dengan kelompok vigilante. Mereka adalah angkatan kerja yang tidak memiliki kualifikasi tinggi dalam hal pendidikan dan keahlian. Oleh karena itu, kelompok vigilante memberi mereka pekerjaan di sektor informal. Maka dari itu, mereka membalas budi dengan menjadi alat kampanye para patron vigilante. Kesimpulannya, artikel ini memposisikan mereka sebagai RSP yang stagnan dan RSP pauperism. Karena sifat kekerasan kelompok vigilante, mereka termasuk dalam lumpenproletariat.]]>
<![CDATA[Examining the Impact of E-Government Development Index (EGDI) and Worldwide Governance Indicators (WGI): A Comparative Study of Thailand and The Six Selected ASEAN Countries ]]>
<![CDATA[Nur, Utami]]>;
<![CDATA[Nurmandi, Achmad]]>
<![CDATA[ Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 15, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/politika.15.1.2024.135-160
<![CDATA[The purpose of this research is to analyze how the comparison between Thailand and the six selected ASEAN countries in this study, namely Singapore, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Indonesia, and the Philippines. This study will analyze the data further using Google Data Studio which is correlated between two indicators, namely the World Governance Indicator (WGI) and the E-Government Development Index (EGDI). Based on the six indicators of the World Governance Indicator (WGI), it can be concluded that on the Voice and Accountability indicator, Thailand scored 82.53 because the freedom of expression in Thailand is still not completely free. On the indicator of Political Stability and Absence of Violence/Terrorism Thailand itself experienced several acts of terror in its country. In the Government Effectiveness indicator, Thailand's Government has implemented good regulatory practices and is committed to improving the quality of regulations. On the Regulatory Quality indicator, Thailand has been working to accelerate reforms for three years to set a solid foundation for sustainable regulatory policy intervention.]]>
<![CDATA[The Politics of Electric Vehicle Subsidies in Indonesia: Actors, Agenda, and Issues ]]>
<![CDATA[Maulana, Anisyahirah Kalyana Putri]]>;
<![CDATA[Kurniawan, Yudha]]>
<![CDATA[ Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 15, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/politika.15.1.2024.119-134
<![CDATA[In light of the worldwide determination to address the consequences of climate change, the Indonesian government has established a goal of achieving carbon neutrality by the year 2060. The transportation sector in Indonesia is a significant source of carbon emissions due to its extensive reliance on fossil fuel consumption. In response to this challenge, the Indonesian government has implemented measures to expedite the motor vehicle electrification program by introducing a subsidy policy aimed at facilitating the public’s acquisition of electric vehicles. The formulation of this strategy initiated a sequence of discussions within the public domain. In order to gain a comprehensive understanding of the many actors involved and the process of discourse formation within the discussion, this study has undertaken the collection of 198 stakeholder statements as presented in articles published by national mass media outlets throughout the period spanning from January 2023 to June 2023. This statement mapped with the Discourse Coalition Framework (DCF) theory to find the network of discourse and ideas as the data that was subsequently subjected to analysis utilizing the Discourse Network Analysis. The findings of this study indicate that the discourse surrounding the subsidy program for electric vehicles gave rise to actor network groups that advocated investment and concerns related to environmental sustainability. The author examines the limitations to the interconnections between theoretical frameworks empirical evidence in shaping the discourse surrounding the dynamics of network politics in relation to electric vehicle subsidies in Indonesia.]]>
<![CDATA[Hannah Arendt dan Konsep Politik Sebagai Ruang ‘Di-Antara’ Manusia: Refleksi untuk Konteks Indonesia ]]>
<![CDATA[Koten, Yosef Keladu]]>
<![CDATA[ Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol. 14, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/politika.14.2.2023.235-252
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengelaborasi pemahaman Hannah Arendt tentang politik sebagai ruang ‘di-antara’ manusia dan pengaruhnya pada upaya menciptakan model politik bermartabat. Lewat analisis kualitatif ditemukan bahwa bagi Arendt, politik bukanlah realisasi kodrat bawaan manusia, tetapi sesuatu yang diciptakan oleh manusia dan karena itu dia berada di luar atau ‘di-antara’ manusia. Ketika pluralitas manusia melakukan sesuatu atau bertindak secara bersama-sama, tercipta sebuah ruang publik politis di antara mereka dan ketika orang berkomunikasi satu sama lain sebagai pribadi yang bebas dan setara, tercipta sebuah jaringan relasi. Itu berarti, inti politik adalah tindakan dan pembicaraan. Kedua elemen ini, penulis beragumen, merupakan persyarat utama untuk sebuah politik bermartabat, yang dari perspektif Arendt, dapat diciptakan kalau ada pengakuan akan perbedaan di antara warga negara atau kelompok masyarakat dan adanya komunikasi konstan di antara warga negara. Terkait dengan pentingnya komunikasi, pada bagian akhir, akan ditunjukkan relevansi pemikiran Arendt dalam membaca fenomena oligarki, buzzer politik, dan pembungkaman suara-suara kritis lewat penerapan UU ITE di Indonesia.]]>
<![CDATA[Gerakan Politik Kewargaan: Komunitas Rumah Baca Aksara (RBA) di Ruteng-Manggarai ]]>
<![CDATA[Teredi, Ernest Lalong]]>
<![CDATA[ Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 15, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/politika.15.1.2024.21-36
<![CDATA[Tulisan ini hendak menguraikan gerakan komunitas Rumah Baca Aksara (RBA) di Kabupaten Manggarai dalam bingkai politik kewargaan. Dengan melacak pelbagai rangkaian aktivitas, eksperesi dan tindakan, tulisan ini menjelaskan tiga aspek penting dari gerakan komunitas RBA. Pertama, gerakan komunitas RBA menjadi oase bagi politik kewargaan di Manggarai, karena hadir di tengah melemahnya elemen-elemen gerakan dalam mengisi ruang demokrasi dan juga efek bekerjanya wacana pendisplinan pada warga negara. Kedua, melalui keterhubungan gerakan (movement linkage) dengan kolaborasi lintas komunitas muda lokal dan lembaga-lembaga sosial nasional, telah membentuk solidaritas dan kolektivitas bagi gerakan dalam merespons ragam isu pada aras lokal. Ketiga, dengan adanya solidaritas dan kolektivitas, maka gerakan komunitas RBA menjadi sinyal terbentuknya subyek politik di mana komunitas RBA setidaknya bisa menjadi artikulasi bagi gerakan komunitas muda di Manggarai yang sudah terjalin melalui keterkaitan gerakan.]]>
