cover
Contact Name
Hendra Try Ardianto
Contact Email
htardianto@live.undip.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
politika@live.undip.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Politika: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 20867344     EISSN : 2502776X     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Politika: Jurnal Ilmu Politik (e-ISSN 2502-776X) (p-2086-7344) is a multi-disciplined journal focused on the study of political science, governance issues and public policy in and on Indonesia and Asia. The journal publishes theoretical and empirical research articles with an aim to promote and disseminate academic atmosphere in and on the region. The journal has areas of concern that includes political science, Indonesian politics, Asian politics, governance issues in Indonesia and Asia, public policy in Indonesia and Asia, decentralization, political parties and national and local election. The journal publication includes articles, research notes, notices on conferences, workshops and seminars, and book reviews. Politika is published on April and October every year.
Arjuna Subject : -
Articles 256 Documents
Analisis Platonian atas Fenomena Regresi Demokrasi di Indonesia Tinambunan, Edison R.L.
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.14.1.2023.87-106

Abstract

Salah satu sistem pemerintahan yang banyak digunakan di dunia ini adalah demokrasi yang juga telah dipilih oleh Indonesia. Ciri khas demokrasi adalah kebebasan berpendapat. Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan keunggulan kebebasan berpendapat di dalam demokrasi yang berdasar pada kebenaran dan kebijakan. Teori pendasaran yang digunakan adalah berbagai tulisan Plato tentang demokrasi. Untuk itu tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif analisis filosofis Platonis yang disertai dengan penafsiran teks terkait dari Plato untuk diimplementasikan dengan konteks demokrasi di Indonesia. Tujuan penelitian ini menekankan kebebasan berpendapat sebagai sistem dan praktik demokrasi yang benar dan baik untuk mencegah oligarki dan tirani. Melalui kebebasan berpendapat menjadi suatu kontribusi penting dalam perkembangan demokrasi saat ini di Indonesia. Implementasinya adalah bahwa pengetahuan pelaksanaan demokrasi yang benar dan baik yang bercirikan kebebasan berpendapat mampu memajukan kehidupan bernegara Indonesia. 
Analisis Kegagalan Inovasi Pemerintah Daerah Manar, Dzunuwwanus Ghulam; Alfirdaus, Laila Kholid
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.14.1.2023.18-30

Abstract

Artikel ini mendiskusikan berbagai penjelasan tentang kegagalan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selama ini, aspek kegagalan belum mendapatkan perhatian sebagai pembelajaran (lesson learned) bagi peningkatan inovasi. Fokus utamanya seringkali diarahkan pada inovasi yang dianggap berhasil atau yang dikenal dengan praktik baik (best practice). Padahal dari kegagalan inovasi di sebuah tempat, berbagai pelajaran penting dapat diidentifikasi untuk gagasan-gagasan inovasi di tempat lain. Artikel ini menggunakan ilustrasi tentang inovasi yang telah dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah yang pada akhirnya mengalami kegagalan. Pengertian gagal di sini merujuk pada gagasan inovasi yang tidak dapat diimplementasikan, tidak dapat dilanjutkan, maupun memerlukan perombakan gagasan. Terlepas dari faktor politik, temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor strategis, seperti kebijakan dan sumber daya sebagai penopang pelaksanaan kebijakan, memerlukan pendekatan dan tata kelola yang strategis pula; lebih banyak mendominasi terjadinya kegagalan inovasi daripada faktor-faktor teknis, seperti teknologi, fasilitas, dan tata kelola. 
Why does female voters prefer vote buying in local head elections? Yanti, Mery; Malinda, Febrimarani; Tamsyah, Indra
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.14.1.2023.107-122

Abstract

This study aims to analyze the determinants of vote buying preferences among female voters in local head elections. We identify eight independent variables (education, income, welfare, happiness, risk-taking attitude, place of residence, age, and marital status) as a predictor of Y. This research used the 5th Indonesian Family Life Survey (IFLS) data, which was collected by Rand Corporation, Ltd., during 2014 – 2015 in 13 (thirteen) provinces in Indonesia. The data were analyzed by logistic regression technique using STATA 15. The results showed that only four independent variables had a statistically significant relationship with Y: education level, risk-taking attitude, income level, and marital status. These four independent variables can explain Y by 2.48% significantly, X2 (4) = 357.23, p < 0.01. At the variable level, all variables have a negative relationship with Y, except for marital status (142%) which has the largest contribution to explain Y. The effect of income, risk-taking attituted, and education on Y respectively is 90.62%, 80.90%, 31.11%. The final model of logistic regression produces the characteristics of female voters who tend to choose candidates local head election due to money politics: education below senior high school/equivalent, married, poor, and not willing to take risks. The author recommends all governments at all levels continue the modernization process in all aspects of the social life of Indonesian citizens.
Oligarki dan Jaringan Patronase: Dinamika Kebijakan Pertambangan Batu Bara di Kabupaten Tanah Bumbu As'ad, Muhammad Uhaib; Barsihanor, Barsihanor; Sobirin, Sobirin; Hergianasari, Putri
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.14.1.2023.1-17

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran oligarki lokal dan jaringannya dalam kebijakan pertambangan batubara serta menganalisis relasi bisnis dan politik sebagai jaringan patronase dan implikasinya terhadap dinamika ekonomi dan politik lokal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang dikerangkai dengan teori oligarki Winters dan Robison-Hadiz. Alasan memilih Kabupaten Tanah Bumbu sebagai lokasi penelitian, secara empiris wilayah ini menjadi epicentrum eksploitasi tambang dan lahirnya sejumlah oligarki lokal kroni kapitalis yang memiliki pengaruh bisnis dan kekuasaan. Hasil penelitian ini yaitu bahwa sejumlah perusahaan tambang batubara bukan saja sebatas aktivitas ekonomi-bisnis saja, akan tetapi telah merambah kepada wilayah politik kekuasaan. Artikel ini menyimpulkan bahwa sumber daya tambang batubara telah menjadi instrumen persekongkolan para aktor politik dan aktor bisnis (pengusaha tambang) untuk membangun jaringan patronase politik dan bisnis. Jaringan patronse politik dan bisnis semakin terstruktur. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung sebagai praktaik demokrasi pasca reformasi telah melahirkan transisi demokrasi yag memberikan ruang dan kesempatan bagi para aktor bisnis.
Kuasa Pengetahuan dalam Rantai Nilai Industri Mebel di Jepara Prameswari, Yoga Putra; Ardianto, Hendra Try
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.14.1.2023.123-140

Abstract

Artikel ini bermaksud menelusuri jejak praktik kuasa pengetahuan dalam industri mebel di Jepara dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik melalui teori kuasa pengetahuan dan rantai nilai global. Dalam rantai nilai pada industri mebel, ada beragam aktor dan kepentingan yang saling berkelindan mulai dari pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat sipil dimana relasi antar aktor tersebut selalu ada praktik kuasa, khususnya melalui instrumen ekonomi dan pengetahuan. Artikel ini akan berfokus pada praktik kuasa pengetahuan yang beroperasi melalui wacana tentang Sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan hak cipta. Studi ini menggunakan metode penelitian studi kasus, yakni sebuah metode untuk memahami sebuah kasus yang ditelaah secara intensif dan mendalam. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa kepentingan Uni Eropa tercermin dari upaya membangun kuasa pengetahuan melalui wacana politik yang mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia, bahkan berimplikasi pada dinamika industri lokal di Jepara. Adapun kesimpulannya memperlihatkan kuasa pengetahuan melalui instrumen SVLK dan hak cipta menjadikan rantai nilai industri mabel hanya menguntungkan para pelaku ekspor-import (pedagang global) dan meminggirkan posisi pengrajin dan pengusaha mebel berskala kecil.
The Effectiveness of Aceh’s Special Autonomy Fund in Allocation to Poverty Alleviation, Education, and Health Sector Fadhila, Farah; Ubaidullah, Ubaidullah; Ahmady, Iqbal
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.14.1.2023.31-47

Abstract

This research aims to analysis the effectiveness of the allocation of Aceh’s special autonomy fund for development in the sectors of poverty alleviation, education, and health during the period of 2017 to 2022. The method used in this study is qualitative descriptive with the data collection techniques are interviews and documentation. Moreover, this research focus on the existence of Aceh as an asymmetric decentralization. The theory that used to strengthen the argument is public management theory and used the concept of effectiveness. The result showed that during the period of Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah, the allocation of Aceh’s special autonomy fund has not been effective for development in Aceh, especially in the sector of poverty, improving the quality of education and health. It is because of the management of the special autonomy fund’s allocation is not optimal implemented since the planning to the controlling. It has the impact to the allocation of Aceh’s special autonomy fund which is not well-targeted to achieve the goals and to improve the society’s welfare.
The Impact of Weak Marine Debris Governance on the Increased Environmental Insecurity in Southeast Asia Sudirman, Arfin; Idris, Idris; Siswandi, Achmad Gusman; Adolf, Huala; Fadilah, Edta Muhammad; Maulana, Mursal; Hakiki, Falhan
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.14.1.2023.141-159

Abstract

The Southeast Asian region is home to five countries that are included in the list of the top 10 countries that produce marine debris in the world. Although there are a lot of efforts to handle the situation through the creation of marine debris governance in the region such as the ASEAN Regional Action Plan, not much has changed. This article aims to determine what Is the cause of weak marine debris governance and how it is impacted the increasing environmental insecurity In Southeast Asia based on the concept of policy harmonization and environmental security according to John Barnett's thinking which divides its meaning into three forms, namely changes in the environment, threats to national security, human security, and triggers for conflict. The research method used is descriptive qualitative research. Researchers found that weak marine debris governance formed as the result of a lack of policy harmonization between countries in the region regarding marine debris pollution and that environmental degradation that ensued had implications for the scarcity of marine resources, which is one of the main economic driving sectors for countries in the region and the possibility to contribute to fisheries conflicts that often occur in the South China Sea, which poses a threat to the national security of the surrounding countries. In addition, this environmental issue also creates human insecurity in the form of economic losses for coastal communities as well as health hazards for the human body.  
Refleksi Budaya Politik dan Perilaku Memilih Suku Sunda Herdiansah, Ari Ganjar; Al-Banjari, Husin M.
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.14.1.2023.48-67

Abstract

Tulisan ini mencoba mengungkap gambaran budaya politik etnis kontemporer yang dapat dicapai melalui pendekatan perilaku memilih dan kajian budaya etnis. Studi dilakukan pada etnis Sunda, kelompok etnis terbesar kedua di Indonesia yang memiliki dampak elektoral signifikan pada tingkat nasional tetapi tidak banyak literatur yang membahas budaya politiknya. Menggunakan metode gabungan kuantitatif berbasis survei dan kualitatif berbasis studi literatur, hasil penelitian menunjukkan bahwa penekanan pemilih Sunda terhadap pertimbangan faktor agama dan etnis dimaknai sebagai tuntutan etika dan keharmonisan nilai budaya ketimbang konservatisme agama. Pemilih Sunda menyukai kandidat yang mewakili nilai-nilai ideal kepemimpinan Sunda, seperti cerdas, ramah, santun, dan berwibawa. Gambaran tersebut sejalan dengan karakteristik dualitas budaya politik Sunda yang di satu sisi mengedepankan keharmonisan, taktik, dan penghormatan; sedangkan di sisi lainnya cenderung pasif dan menghindari cara konfrontatif.
Mobility Restriction Policy and Poverty Impact of Covid-19 in Indonesia: Evidence from District-Level Data Wiryawan, Bangkit A.
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.14.1.2023.68-86

Abstract

This paper analyze the poverty impact of Covid-19 on regions of Indonesia using district-level data. Six provinces employed non-pharmaceutical measure namely PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) mobility restriction are set as the treated group. Meanwhile, our poverty variable is the share of population living below the poverty line against district total, calculated based on the basic needs approach. We employ difference-in-difference (DID) estimator to explore the poverty impact. Results state that while the Covid-19 impact is significant in the more industrialized and globally connected regions such as Java and Bali, provinces implementing PSBB policy suffer from 0.07 – 0.09 percentage points higher poverty incidence compared to the control. The impact is observed to be larger in the urban (city) area compared to the non-urban (districts). The finding suggests inadequacies of the government’s complementary responses in controlling poverty increase, suggesting the need for a more inclusive strategy such as implementing Universal Basic Income.
Relasi Bauran Aspek Demokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Purba, Samuel Fery; Hariyadi, Hariyadi
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol. 14, No 2 (2023)
Publisher : Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.14.2.2023.165-188

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem pemerintahan demokrasi dikenal dengan demokrasi Pancasila. Demokrasi yang berkualitas akan menciptakan stabilitas politik yang kokoh dan dapat berpotensi menjadi instrumen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tulisan ini mengkaji pengaruh indeks demokrasi yang terdiri dari aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dasar teori yang digunakan adalah demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan bersifat gabungan, yakni secara kuantitatif, yang berbasis analisis regresi data panel dan secara kualitatif berbasis studi pustaka yang diperoleh secara daring. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberadaan aspek lembaga demokrasi berpengaruh secara langsung dan nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sementara itu, aspek kebebasan sipil dan hak-hak politik tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini memperkuat teori dan hasil penelitian terdahulu terkait demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat harus terus menjaga kualitas demokrasi supaya stabilitas politik dapat terkendali dan pertumbuhan ekonomi dapat berkontribusi bagi masyarakat dan negara.