cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hendra Try Ardianto
Contact Email
htardianto@live.undip.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
politika@live.undip.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Politika: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 20867344     EISSN : 2502776X     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Social Sciences
Politika: Jurnal Ilmu Politik (e-ISSN 2502-776X) (p-2086-7344) is a multi-disciplined journal focused on the study of political science, governance issues and public policy in and on Indonesia and Asia. The journal publishes theoretical and empirical research articles with an aim to promote and disseminate academic atmosphere in and on the region. The journal has areas of concern that includes political science, Indonesian politics, Asian politics, governance issues in Indonesia and Asia, public policy in Indonesia and Asia, decentralization, political parties and national and local election. The journal publication includes articles, research notes, notices on conferences, workshops and seminars, and book reviews. Politika is published on April and October every year.
Arjuna Subject : -
Articles 256 Documents
 20   21   22   23   24 
Delegitimisation of Indonesian Traditional Leaders: An Analysis in Minangkabau, West Sumatra Province Asrinaldi, Asrinaldi
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 13, No 2 (2022)
Publisher : Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.13.2.2022.253-273

Abstract

It is argued that an excessive euphoria of autonomy was the primary consequence of the first five years of decentralisation in Indonesia after the New Order. The euphoria of autonomy led to the emergence of ethnic nationalism perpetuated by traditional powers that regulated the control and exploitation of natural resources. The New Order government tried to control local democratic practices by weakening traditional leaders' legitimacy. This article explains how this reality occurs in West Sumatra Province. First, based on village and regional government laws following the New Order, local democracy led to the delegitimisation of traditional power. Second, the systematic implementation of local democracy erased the traditional leadership authority that relegated the Minangkabau ethnic and traditional values. It was concluded that the government enacted the local government and village laws to regulate the traditional authority.
Kajian Kritis Komunikasi Krisis: Belajar dari Kerumitan Komunikasi Pemerintah Menghadapi Pandemi Covid-19 Wijayanto, W; Martini, Rina; Elsitra, Gita N.
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 13, No 1 (2022)
Publisher : Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.13.1.2022.149-166

Abstract

Dalam berbagai literatur komunikasi, telah banyak penulis yang membahas model komunikasi krisis yang ideal, namun belum banyak yang mengulas bagaimana ciri-ciri praktik komunikasi krisis yang buruk. Dengan menjadikan teori komunikasi Reynolds dan W. Seeger (2005) sebagai model, tulisan ini menganalisa praktik buruk komunikasi krisis yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia menjelang kemunculan pandemi Covid-19 di Indonesia.  Dengan melakukan analisis isi media arus utama yang berisi pernyataan aparat pemerintah Indonesia, penulis menemukan ciri-ciri komunikasi krisis yang buruk itu, antara lain: Kurang responsif dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya wabah; Kurang transparansi dan akurasi data terbaru perkembangan pandemi; Inkonsistensi dan ketidakjelasan pesan di saat krisis memuncak; Kurang empati terhadap korban. Temuan tersebut menjadi esensial mengingat masa krisis bukan hanya terkait dengan Covid-19 saja, tetapi juga mengacu pada berbagai potensi krisis yang akan dihadapi Indonesia ke depannya.
Women’s News Coverage in Local Mass Media: A Case of Regional Head Election 2018 Sweinstani, Mouliza K.D
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 13, No 1 (2022)
Publisher : Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.13.1.2022.59-74

Abstract

The mass media can play a crucial role in election campaigns because it can influence people's points of view of a candidate, including how they responded to women candidates. This paper aims to analyze how the local media portrayed women candidates in the Local Executive Election (Pilkada) 2018 and the factors that drive it. Unlike most previous studies, which focused on women in legislative candidacy and analyzed the national mass media, this study focuses on women's candidacy in the local executive election by observing the local mass media. The author believes that the differences in the electoral system between the legislative election and the local executive one and the differences of the media scop will produce different findings. Using the explanatory sequential mixed method, the author combined the quantitative method followed up with the qualitative one to interpret this study's data. The author took a sample of 140 pieces of news from local mass media during March-23 June 2018, which was chosen by a non-probability sampling method with a quota technique. This study did not reveal any biased coverage toward women candidates due to four factors: the type of election that women participate in; the social-political capital of women candidates; the condition that women's active political participation is not a novelty; and the alignment of media to the more extensive political agenda. Therefore, it can be concluded that the neutrality of the media does not necessarily cause unbiased coverage, yet by the logic of the media, which makes the media are not passive conduits.
Membangun Resiliensi Warga: Inisiatif Pemerintah Desa Menciptakan Jaring Pengaman Sosial Menghadapi Pandemi Covid-19 Ardianto, Hendra Try; Martini, Rina; Wijayanto, W; Prameswari, Yoga Putra
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 13, No 2 (2022)
Publisher : Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.13.2.2022.349-368

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang diinisiasi pemerintah desa mampu meningkatkan resiliensi warga dalam menghadapi situasi krisis akibat pandemi Covid 19. Selama ini, program JPS dianggap banyak pihak hanya sebagai proyek jangka pendek untuk meredam masalah sesaat, serta berpotensi tinggi tidak tepat sasaran. Namun, penelitian penulis di Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul menunjukkan praktik terorganisir dan sistematis pada program JPS mampu membangun resiliensi warga. Dalam mengerjakan penelitian ini, penulis menggunakan metode single case study, yang mengandalkan penggalian data berupa desk study dan penelitian lapangan berupa observasi dan wawancara stakeholder terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui pengorganisasian yang cermat, Pemerintah Desa (Pemdes) Panggungharjo dapat menginisiasi program JPS yang terukur dan terencana, bahkan dapat menjadi role model bagaimana mengelola JPS yang tepat sasaran dan efektif dan dapat berkontribusi membangun ketahanan sosial di dalam masyarakat. Artikel ini menyimpulkan bahwa kunci sukses program JPS dalam mewujudkan resiliensi warga adalah sinergi antar modalitas dan inovasi yang terus menerus diperbaharui dalam penyelenggaraan program.
Kontrol Sipil Pragmatis: Implementasi Hubungan Sipil-Militer di Masa Pemerintahan Joko Widodo Sukmawan, Denny Indra; Pedrason, Rodon
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 13, No 2 (2022)
Publisher : Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.13.2.2022.274-289

Abstract

Di masa pemerintahan Joko Widodo, kontrol sipil atas militer tergolong pragmatis. Artikel ini berangkat dari teori kontrol sipil pragmatis oleh Donald Travis dan mengulas tiga fenomena yang menandakan pragmatisme Joko Widodo dalam mengelola hubungan sipil militer: Pertama, banyaknya purnawirawan TNI/Polri yang terlibat aktif dalam politik partisan pada Pemilu 2014 dan 2019. Kedua, banyaknya perwira aktif TNI/ Polri yang merangkap jabatan sipil di Kementerian/ Lembaga dan BUMN. Tiga, berkembangnya militerisme masyarakat sipil. Selain itu, penulis menemukan beberapa hal terkait implementasi kontrol sipil pragmatis di Indonesia: Pertama, sejumlah purnawirawan yang mengisi jabatan politik terlibat konflik kepentingan. Kedua, organisasi TNI/ Polri bisa berkuasa, walaupun tidak memerintah. Terlihat dari pos-pos jabatan yang diisi purnawirawan mereka di pemerintahan dan BUMN yang bergerak sektor energi dan pangan. Ketiga, militerisme masyarakat sipil mendorong sejumlah kelompok masyarakat sipil melakukan praktik sekuritisasi. Penulis menggunakan metode kualitatif dan bertumpu pada data sekunder dalam penulisan artikel ini.
Relasi Kuasa dan Suara: Politik Patron Klien Pada Pilkada Langsung di Kabupaten Grobogan 2020 Nastain, Muhamad; Nugroho, Catur
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 13, No 1 (2022)
Publisher : Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.13.1.2022.167-184

Abstract

Artikel ini mengkaji hubungan patron klien yang terjadi antara penguasa yang memiliki kekuatan dominan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah dengan masyarakat pemilih. Pertarungan politik dalam kontestasi Pilkada langsung memberikan gambaran secara langsung tentang peta kondisi politik dan demokrasi di Indonesia. Pilkada tahun 2020 di kabupaten Grobogan hanya diikuti satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati petahana yang melawan kotak kosong. Dengan pendekatan deskriptif-kualitatif dan metode studi kasus penelitian ini berusaha memberikan gambaran tentang hubungan yang terjadi antara penguasa dengan rakyatnya dalam kontestasi politik di daerah. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam pemilihan kepala daerah langsung yang terjadi di Kabupaten Grobogan implementasi patron klien secara pragmatis mengantarkan pada proses politik transaksional yang secara jangka panjang merugikan konstituen. Relasi kuasa antara elit politik pemilik kekuatan ekonomi dan politik dengan masyarakat pemilih dijembatani oleh elit politik di daerah, yaitu para tokoh masyarakat dan kepala desa. Pertukaran kepentingan antara bupati dengan para agen terjadi secara terbuka dengan pemberian barang atau uang kepada para tokoh masyarakat dan kepala desa agar dapat menjaga loyalitas masyarakat pemilih. Politik patron klien terjadi di Kabupaten Grobogan yang terjadi dalam skala personal (kepentingan individu) dan skala umum (kepentingan sosial) menjadi jembatan terbentuknya hubungan antara pemilik kuasa dengan pemilik suara.
Zona Interaksi Politik dan Respon Aktor Pemerintah: Kasus Perjuangan Agraria di Nanggung, Kabupaten Bogor Maulana, Ilham Rizkia; Shohibuddin, Mohamad
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 13, No 1 (2022)
Publisher : Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.13.1.2022.75-100

Abstract

Penelantaran tanah HGU oleh PT Hevindo di tengah konteks ketimpangan agraria dan kemiskinan yang dialami masyarakat tiga desa di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor telah memicu perjuangan agraria kelompok petani AMANAT dengan dukungan sejumlah LSM dan aktor politik. Arus gerakan dari bawah untuk meredistribusikan tanah HGU terlantar ini telah melahirkan respons dari atas oleh para aktor pemerintah dari level desa hingga nasional. Artikel ini mengkaji zona interaksi politik di antara dua arus ini dan pengaruhnya terhadap tindakan para aktor pemerintah terkait desakan pelaksanaan reforma agraria. Penelitian lapang dilaksanakan selama Juli-Desember 2020 melalui kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif. Pengaruh antar variabel diuji secara statistik menggunakan SPSS 16.0 dan SmartPLS 3.0. Hasil penelitian memperlihatkan pengaruh positif dan signifikan dari proses interaksi ini terhadap respons para aktor pemerintah. Hal ini ditunjukkan oleh perubahan sikap mereka dari semula menentang lantas berbalik mendukung perjuangan petani ini. Pada 2019 sosialisasi mengenai rencana pelaksanaan reforma agraria telah dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, sementara hasil pemetaan partisipatif atas penguasaan tanah oleh petani penggarap di lokasi HGU telah diusulkan oleh AMANAT sebagai acuan penetapan tanah objek reforma agraria dan calon penerima manfaatnya. Namun, hambatan administratif akibat praktik tata pengurusan dan administrasi pertanahan yang buruk dan manipulatif di masa lalu membuat program reforma agraria belum kunjung dilaksanakan hingga saat penelitian lapangan berakhir.
Negara, Gerakan Islam Pasca-Fundamentalis dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia: Kekuasaan Simbolik dan Upaya Konsolidasi Angretnowati, Yuseptia; Karolus, Meike Lusye
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 13, No 2 (2022)
Publisher : Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.13.2.2022.369-393

Abstract

Artikel ini menjelaskan politik menjaga pluralisme agama yang selama ini digunakan pemerintahan Joko Widodo untuk memperoleh legitimasi atas kebijakan melarang organisasi kemasyarakatan yang dianggap berseberangan dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Penelitian ini berfokus pada kasus politik pelarangan yang dialamatkan pada gerakan kewarganegaraan Islam pasca-fundementalis yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan tidak diperpanjangnya status legal Front Pembela Islam (FPI). Kedua kasus ini merupakan fragmen dari bekerjanya sistem politik yang tidak liberal. Upaya mendapatkan dan mengukuhkan legitimasi ini dapat dibaca dengan dua cara: 1) upaya rezim dalam mengonsolidasikan kekuasaan; dan 2) memerangi gerakan konservatif. Efektivitas kedua tujuan ini dapat ditakar melalui kemampuan dalam memainkan kekuasaan simbolik. Studi mengenai legitimasi dalam merespons gerakan Islam politik di Indonesia ini dilakukan dengan menggunakan perspektif interpretif dengan menggunakan 2 pendekatan, yakni melacak sumber-sumber kekuasaan simbolik dan menakar performatif kekuasaan simbolik tersebut melalui pemikiran Bourdieu mengenai politik publik. Hasil penelitian menunjukan wacana menjaga pluralisme menyimpan ambiguitas serta alasan terbentuknya kohesivitas di atas kebijakan populis dan tidak liberal tersebut di antara elit politik dan mayoritas yang terbelah.
Nationalist-Islamist Party in a Liberal Ecosystem: The Solidity and Campaign Strategy of the Prosperous Justice Party (PKS) during the 2014 and 2019 Elections Al-Hamdi, Ridho
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 13, No 2 (2022)
Publisher : Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.13.2.2022.290-304

Abstract

This paper examines the nationalist-Islamist party’s solidity and campaign strategy, the Prosperous Justice Party (PKS), in coping with the legislative election under an Open List Proportional Representation (OLPR) system, mainly during the 2014 and 2019 elections. The party solidity is measured by a fourfold indicator: procedural leadership in the decision-making process, conflict resolution mechanism, systematic candidateship, and the commitment upon the values/ideology. In the meantime, the campaign strategy is assessed by four indicators of marketing-mix: product, price, place, and promotion. The finding demonstrates that PKS can maintain the party solidity despite addressing the internal turmoil, mainly related to beef bribery committed by the PKS president in the early of 2013. Furthermore, although PKS executes all campaign strategies in dealing with the 2019 legislative election, the most effective strategy for increasing the PKS’ vote is product and place. The party has a specific platform and strong candidate characteristics. Indeed, it is supported by the loyalty of legislative candidates, cadres, members, and sympathizers who have significant contributions as the vote-getters in mobilizing the electorate. Those proofs indicate that the ideological party can adjust itself in the electoral competition under the liberal system of open-list proportional representation applied by Indonesia. PKS is a good case with its pragmatic strategies.
Status-Quo dan Inovasi: Respon Strategis Badan Usaha Milik Desa Menghadapi Krisis Pandemik Covid-19 Martanto, Ucu; Pramutanto, Wisnu; Muzaqqi, Fahrul; Wijayanto, Febby Risti; Fitrianto, Hari; Windyastuti, Dwi; Candland, Christopher
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 13, No 2 (2022)
Publisher : Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.13.2.2022.185-205

Abstract

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Jawa Timur telah menjelma menjadi lembaga sosial ekonomi yang turut berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun krisis pandemik Covid-19 telah menghantam hampir seluruh kegiatan bisnis BUM Desa. Dalam kajian managemen krisis organisasi, pilihan-pilihan respon strategis saat krisis berperan signifikan dalam proses adaptasi dan pemulihan pasca krisis. Penelitian kualitatif ini mengungkap spektrum pertimbangan pilihan utama respon strategis BUM Desa dalam menghadapi krisis. Analisis atas data wawancara semi-terstruktur pemangku kepentingan menunjukan sebagian besar BUM Desa memilih tetap menjalankan bisinisnya (status quo) meskipun merugi. Temuan penelitian ini berbeda dengan pilihan respon strategis perusahaan swasta dan perusahaan negara dalam menghadapi krisis yang lebih memilih berhemat dan berinovasi. Penilaian atas opsi respon strategis menjadi asupan pemerintah daerah merumuskan kebijakan pemulihan BUM Desa pasca krisis.  

Page 22 of 26 | Total Record : 256

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2010 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 1 (2025) Vol 15, No 2 (2024) Vol 15, No 1 (2024) Vol. 14, No 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 8, No 2 (2017) Vol 8, No 1 (2017) Vol 7, No 2 (2016) Vol 7, No 1 (2016) Vol 6, No 2 (2015) Vol 6, No 1 (2015): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 5, No 2 (2014): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 5, No 1 (2014): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2013): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 4, No 1 (2013): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 3, No 2 (2012): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 3, No 1 (2012): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 2, No 2 (2011): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 2, No 1 (2011): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 1, No 2 (2010): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 1, No 1 (2010): Politika: Jurnal Ilmu Politik More Issue