cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hendra Try Ardianto
Contact Email
htardianto@live.undip.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
politika@live.undip.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Politika: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 20867344     EISSN : 2502776X     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Social Sciences
Politika: Jurnal Ilmu Politik (e-ISSN 2502-776X) (p-2086-7344) is a multi-disciplined journal focused on the study of political science, governance issues and public policy in and on Indonesia and Asia. The journal publishes theoretical and empirical research articles with an aim to promote and disseminate academic atmosphere in and on the region. The journal has areas of concern that includes political science, Indonesian politics, Asian politics, governance issues in Indonesia and Asia, public policy in Indonesia and Asia, decentralization, political parties and national and local election. The journal publication includes articles, research notes, notices on conferences, workshops and seminars, and book reviews. Politika is published on April and October every year.
Arjuna Subject : -
Articles 256 Documents
 22   23   24   25   26 
Kepentingan China sebagai Aktor di Balik Rekonsiliasi Hubungan Arab Saudi dan Iran Mustofa, Ahmad Zainal
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol. 14, No 2 (2023)
Publisher : Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.14.2.2023.253-268

Abstract

Tulisan ini menjelaskan tentang kepentingan China di Timur Tengah, khususnya terhadap Arab Saudi dan Iran. Tujuan artikel ini untuk memahami lebih dalam kepentingan apa yang melatarbelakangi China yang menjadikan dirinya sebagai mediator dalam rekonsiliasi hubungan antara Arab Saudi - Iran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu materi pembahasan dan kemudian dianalisis. Adapun teori yang digunakan adalah kepentingan nasional, yang terdiri dari kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, kepentingan tatanan dunia, dan kepentingan ideologi. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pada kepentingan pertahanan, China memiliki kepentingan untuk memperkuat aliansi militer sekaligus penjualan senjata kepada Saudi-Iran. Pada kepentingan ekonomi, Saudi-Iran merupakan sumber utama penghasil minyak, gas dan energi serta lahan strategis untuk investasi bagi China. Dalam kepentingan tatanan dunia, menjalin kerja sama dengan Saudi-Iran tentu membuat eksistensi China di dunia internasional semakin besar. Terakhir, China membutuhkan dukungan Saudi-Iran dalam memerangi Uyghur yang merupakan kelompok Islam.
The Political Economy of Fisheries Development During Joko Widodo’s Regime Nasution, Anta Maulana; Wicaksono, Viga Ananda
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol. 14, No 2 (2023)
Publisher : Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.14.2.2023.141-164

Abstract

The article discusses the political economy of fisheries development in Indonesia and its dynamics during Joko Widodo's regime. The development of the fisheries sector, particularly marine fisheries, has faced ups and downs since Indonesia's independence. During the New Order era, fisheries development depended on foreign investment and international aid, which on several occasions has driven severe conditions in depleted fish stocks and the marginalization of small-scale fishermen. The fisheries sector began to be measured politically after the reform period when Indonesia established the Department/Ministry of Marine Affairs and Fisheries. Even so, the direction of fisheries development has not met its consistency. When Joko Widodo served as president, he created a big vision for maritime development, namely "Global Maritime Axis," where the fisheries sector became one of the national development priorities. Jokowi appointed Susi Pudjiastuti as Minister of Marine Affairs and Fisheries (MAF). Under Susi, the development of fisheries began to be reformed and she enacted many strict policies to deal with fisheries problems that have been occurring for decades. Susi gained many political pressures because her strict policies disrupted the oligarchic system that had controlled fisheries resources at the time. Fisheries development experienced inconsistencies from the last of 2019 until the end of 2020 because the first Minister of MAF in Jokowi's second period made contradictory policies from Susi's period. Since 2021, Indonesia's fisheries development has been using a blue economy model implemented through the regulation on measured fishing.
Optimization of Bilateral Cooperation at the Local Level: Vocational Schooling Program and Firm Productivity in Central Java Wiryawan, Bangkit A.; Herawati, Nunik Retno; Rum, Muhammad; Perkasa, Ricardo Gita
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.15.1.2024.37-54

Abstract

In 2011 the Indonesian and the German government initiated the Sustainable Economic Development through Technical and Vocational Education and Training Program (SED-TVET). Within the diplomacy realm, this kind of bilateral strategy has often been utilized to strengthen a country's specific needs. Following the program, Provincial Government in Central Java responds distinctively to the initiative by emphasizing link and match program to promote skilled-labor employment. This paper aims to investigate the effect of these national and local policies on firms’ productivity. Our identification of treatment year is critical as this precedes wider implementation of TVET program at the national level in 2016. To capture the precise treatment effect of the program, we deploy difference-in-difference strategy using the province’s neighbors as the control group. We find that firms in Central Java employed nearly 20% higher share of skilled labor relative to its controls. This correlates with significantly higher productivity and export performance. The results highlight the benefit of well-coordinated bilateral cooperation while also stressing the important role of local leadership in optimizing the impact of the program.
Kemandirian Perempuan Pedesaan dalam Menentukan Pilihan Politik di Ranah Pemilihan Kepala Desa: Studi Perilaku Memilih dari Dimensi Sosiologi dan Psikologi Kushandajani, Kushandajani; Fitriyah, Fitriyah; Alfirdaus, Laila Kholid; Martini, Rina
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol. 14, No 2 (2023)
Publisher : Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.14.2.2023.269-286

Abstract

Suara pemilih perempuan pedesaan jumlahnya cukup signifikan, tetapi dipertanyakan kualitas. Riset ini dilakukan dalam rangka menjawab pertanyaan seberapa mandiri perempuan perdesaan dalam menentukan pilihan politiknya, melalui dimensi sosiologi dan psikologi. Teori perilaku memilih dari dua dimensi tersebut diterapkan untuk menjelaskan perilaku pemilih perempuan dalam konteks pemilihan kepada desa.  Riset ini menggunakan dimensi sosiologi yang berisi variabel kondisi sosial ekonomi, agama, dan afiliasi sosial politik serta serta pengaruh keluarga/lingkungan. Adapun dimensi psikologis mencakup variabel sikap, persepsi, emosi, dan perilaku yang ditujukan kepada kandidat kepala desa perempuan. Penggunaan metode kuantitatif dirasa tepat karena bertujuan mengukur tingkat persepsi pemilih perempuan dalam menentukan pilihan di ranah pemilihan kepala desa. Hasil riset menunjukkan perilaku politik perempuan dalam pilkades tidak diputuskannya secara mandiri, melainkan menggunakan referensi  panutannya yakni figur laki-laki yang menjadi rujukan baik dalam keluarga maupun lingkungan sosio-kultural. Ketergantungan ini berimplikasi pada batasan psikologis pemilih perempuan kepada kandidat kepala desa  perempuan.
Kesinambungan Sistem Proporsional Terbuka sebagai Sistem Pemilihan Legislatif di Indonesia Ekayanta, Fredick Broven
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 15, No 2 (2024)
Publisher : Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.15.2.2024.201-2017

Abstract

Tulisan ini membahas tentang kesinambungan sistem proporsional terbuka sebagai sistem pemilihan untuk anggota legislatif di Indonesia yang sudah diterapkan sejak 2009. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menjelaskan mengapa terdapat kecenderungan sistem tersebut dipertahankan kendati pelbagai masalah yang dihasilkan, dikritik banyak pihak, hingga diuji melalui Mahkamah Konstitusi. Untuk menjawabnya, tulisan ini menggunakan kombinasi tiga pendekatan institusionalisme baru, yaitu pilihan rasional, sosiologis, dan historis. Tulisan ini menemukan bahwa kecenderungan bertahannya sistem proporsional terbuka adalah karena adanya insentif bagi mayoritas partai-partai politik yang ada di parlemen dengan sistem tersebut, adanya kecenderungan dukungan publik dan para pemilih sebagai lingkungan yang mempengaruhi pilihan sistem tersebut, serta faktor historis pemilihan sistem tersebut yang dianggap demokratis. Sistem proporsional terbuka telah menciptakan suatu path dependent yang membuatnya sulit untuk diubah dan berpotensi menjadi locked-in, yang diterima oleh banyak pihak sebagai sesuatu yang “permanen”.
Demokrasi dan Transformasi Digital : Analisis Digitalisasi Politik Melalui Penerapan E-Voting dalam Meningkatkan Mutu Demokrasi Sadam, Muhammad; Araafi, Faathur Al; Arafah, Yusran
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 15, No 2 (2024)
Publisher : Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.15.2.2024.218-234

Abstract

 In the rapidly evolving digital era, many democracies are undertaking digital transformation through the implementation of e-voting. E-voting is a digital system that aims to be a transformation tool in the voting mechanism, this will make changes in the election method that was previously carried out conventionally to digitalization. In conducting the research, the author adopts a qualitative approach through a literature study to explore the relationship between democracy and digital transformation through the implementation of e-voting. The application of e-voting in the electoral system can provide several advantages in increasing efficiency, participation, and transparency. However, there are several challenges that need to be observed related to the implementation of e-voting, where the security aspect is an issue that needs to be considered. The vulnerability of e-voting systems can be an important discourse to prevent cyber-attacks and vote manipulation that can reduce the integrity of democracy. Therefore, e-voting systems need to be equipped with good security procedures to protect voters from data manipulation through various cyber-attacks. Thus, the presence of an e-voting system can be an effective tool in improving the quality of democracy, although it has some security issues that need to be considered.   Keywords: Democracy, Transformation, Digital, E-voting
From Promoting Harmony to Spreading Threats: the Languages of Digital Security of Indonesian Cyber Police to Create Political Stability Sardini, Nur Hidayat; Wijayanto, Wijayanto; Elsitra, Gita Nindya
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 15, No 2 (2024)
Publisher : Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.15.2.2024.235-249

Abstract

Recently, the Indonesian police has increased its security activities on social media. Not only taking action against digital crimes, they are also pro-active in monitoring social media by finding a new body namely a virtual police. They conduct socialization on what considered appropriate activities on the twitter. Furthermore, they also implement surveillance to the netizen’s activities on twitter and release early warning to those who are considered as violating the law. In the twitter, this function was conducted using their account namely @siberpolri which means Indonesian cyber police. Based on the digital ethnography on the twitter account of the Indonesian cyber police, this study tries to analyze the language used by the Indonesian police to create digital security. This research found that the Indonesian police use the following languages in their posts: first, promoting social harmony in digital public spaces; second, using jokes to divert the discussion away from the political problems to trivial things; third, encouraging the citizens not to criticize the power holders; fourth, creating a narrative of threats to netizens. This study argues that behind the language used, there is an underlying interest of the Indonesian police to create of political stability very much needed to support economic development. In this regards, the languages of digital security will be understood in the context of the ideology of neo developmentalism which is being carried out by President Joko Widodo. It is the ideology which was once used during the New Order era under authoritarian Suharto.
Women’s Representation in Banyumas Local Politics in the Perspective of David Easton’s Theory of Systems Maula, Bani Syarif; Ariyanti, Vivi
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 15, No 2 (2024)
Publisher : Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.15.2.2024.180-200

Abstract

The issue of women in politics becomes important as Indonesia begins to reform political institutions or political processes due of democracy. The purpose of this study is to find out women’s representation in Banyumas Regency, Central Java, in relation to cultural and Islamic values. Islam and Penginyongan cultural values promote traditional gender roles, which may limit women’s participation in politics. However, these values also promote social harmony, community participation, and religious morality, which may encourage women’s participation. Meanwhile, Indonesia’s political system includes a quota system for women’s political representation to increase the number of women in parliament. Data in this research comes from the number of women represented in political positions and their role in representing women’s interests, the meaning of Islamic values and Banyumas’ Penginyongan cultural values. Methods of data collection use interviews, observation, and documents. Using sociological approach, this study concludes that according to David Easton’s theory of systems, the influence of Islam and Penginyongan cultural values on women’s political representation in Banyumas is complex and shaped by a range of factors that interact with each other. Understanding these dynamics is crucial for developing strategies to promote gender equality and women’s political empowerment in the region.
TNI Neutrality in General Elections: Analysis of Army Family Voting Rights in Magelang Aisyahwara, Fillia Galuh; Fahadayna, Adhi Cahya
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 15, No 2 (2024)
Publisher : Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.15.2.2024.250-265

Abstract

The neutrality regulations of the Indonesian National Army (TNI) enable them to be able to maintain the Spirit of Reform. The reformation mandate requires the army to be neutral in the General Elections in Indonesia. This writing aims to find out the participation of the Indonesian army family in the general election, especially in the 2019 presidential election in a case study in Magelang City, and the extent to which TNI family understands the neutrality of TNI and their participation in the activities of the Presidential General Election in 2019. The method applied in this research uses the qualitative descriptive type and the case study type based on interviews and observation. The research results show that army families in Magelang City already know the rules regarding TNI neutrality during elections. As civil society, the TNI family also exercised their right to vote, and no one participated as a success team or party officer. In this case, the TNI family is given the freedom to choose without any interference from TNI members. Based on the research that has been carried out it can be concluded that there is a need to increase awareness and conditions when the related person is faced with the situation as head of the family and a member of the TNI in order to to maintain the spirit of the constitution.
A Model for Developing Political Training Curriculum for Political Parties in Indonesia Azhar, Khairil; Yuliandri, Putrawan; Hartanto, H; Indrawan, Jerry
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 15, No 2 (2024)
Publisher : Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.15.2.2024.161-179

Abstract

This paper presents a model for developing a political training curriculum within the context of a political party in Indonesia. It underscores the importance of incorporating institutional values, system enhancement, autonomy in decision-making, and public interaction within the party. As stipulated in Indonesia’s constitution, there are two possible focuses depending on the subjects of such training either the party's administrators and cadres or the general public or community. The paper highlights the need for different teaching strategies and content, depending on the target audience, and emphasizes the necessity for both formative and summative evaluations to ensure the curriculum's ongoing relevance and effectiveness. Ultimately, it provides a blueprint for political parties to create effective, relevant political education programs, tailored to their unique objectives and the needs of their constituents.

Page 25 of 26 | Total Record : 256

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2010 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 1 (2025) Vol 15, No 2 (2024) Vol 15, No 1 (2024) Vol. 14, No 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 8, No 2 (2017) Vol 8, No 1 (2017) Vol 7, No 2 (2016) Vol 7, No 1 (2016) Vol 6, No 2 (2015) Vol 6, No 1 (2015): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 5, No 2 (2014): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 5, No 1 (2014): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2013): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 4, No 1 (2013): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 3, No 2 (2012): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 3, No 1 (2012): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 2, No 2 (2011): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 2, No 1 (2011): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 1, No 2 (2010): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 1, No 1 (2010): Politika: Jurnal Ilmu Politik More Issue