Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Volume 3 Issue 2, March 2020"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Efektivitas Pelaksanaan Amdal pada Kegiatan Pertambangan di Provinsi Maluku Utara ]]>
<![CDATA[Saiful Hi Soleman]]>;
<![CDATA[Rusdin Alauddin]]>;
<![CDATA[Irham Rosyidi]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Volume 3 Issue 2, March 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tidak semua perusahan pertambagan / pemrakarsa yang melakukan laporan pengelolaan dan lingkungan yang dapat menimbulkan tanggung jawab dalam pelaksanaan AMDAL yang berimplikasi pada menurunya yang memiliki kualitas dan kualitas AMDAL. Terhadap Evektifitas pelaksanaan Amdal sudah sesuai prosedur akan tetapi sejauh ini pengawasannya kurang maksimal, karena pihak perusahaan pertambagan / pemrakarsa tidak tebuka dalam hal pengelolaan dan lingkungan lingkungan.]]>
<![CDATA[Efektifitas Penegakan Pelanggaran Administrasi Pada Pemiluhan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Terhadap Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Halmahera Selatan) ]]>
<![CDATA[Ismed A Gafur]]>;
<![CDATA[Nam Rumkel]]>;
<![CDATA[Abdul Aziz Hakim]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Volume 3 Issue 2, March 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dengan di undangkannya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan peluang untuk peningkatan demokrasi dengan memperhatikan adanya pelanggaran yang dilakukan dan menjadi tugas pokok dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota. Efektifitas penegakan pelangaran administrasi oleh BAWASLU Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Pasal 240 Ayat (1) Huruf (k) dan (m) Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMILU, belum maksimal dalam memberikan keputusan kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Dapil II Makian Kayoa yang telah memenuhi unsur formil maupun materil dalam pemeriksaan Persidangan Pelanggaran Administrasi. Selain itu, Faktor yang mempengaruhi penegakan Pelanggaran Administrasi pada Pemilihan Umum serentak Anggota DPRD oleh BAWASLU Halmahera Selatan tahun 2019 yaitu jumlah personil dan sarana fasilitas penunjang dalam pemeriksaan persidangan tidak memadai, antara tugas dengan dana operasional tidak sebanding dalam penganan kasus pelanggaran Administrasi.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 177/Pid.B/2018/PN.Tte Dalam Tindak Pidana Pengeroyokan Pada Prespektif Asas Legalitas. ]]>
<![CDATA[M. Afdal Hi Anwar]]>;
<![CDATA[Faissal Malik]]>;
<![CDATA[Rusdin Alauddin]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Volume 3 Issue 2, March 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Putusan Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 177/ Pid.B/2018/PN.Tte, yang amar putusannya tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan adalah putusan yang hanya didasarkan pada “kebiasaan hakim” dan dasar pertimbangan hakim tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat untuk dieksekusi oleh Jaksa selaku eksekotor sebagimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU. No 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Akibat hukum dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 177/ Pid.B/2018/PN.Tte, yang amar putusannya tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan merupakan putusan yang lemah dan berakibat fatal secara hukum sehingga putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 197 Ayat (1)Huruf a-ldan ayat (2) KUHAP serta Putusan tersebut juga telah menyimpangi prinsip-prinsip pokok dalam asas legalitas. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori asas legalitas, teori tentang putusan dan teori Pemidanaan, yaitu Teori Absolut/Retribusi, Tujuan/Relatif dan teori Gabungan]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Terhadap Perkara Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Perkara No : 127/Pid.B/2019/Pn Tte) ]]>
<![CDATA[Yusup Kaury]]>;
<![CDATA[Tri Syafari]]>;
<![CDATA[Nam Rumkel]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Volume 3 Issue 2, March 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sah atau tidaknya alat bukti yang digunakan sesuai dengan bahan Analisa yang didapatkan alat bukti surat yang dimaksud dalam dakwaan adalah alat bukti yang tidak sah menurut undang-undang. Rekapan hasil audit internal yang dilakukan oleh salah satu bagian dari perusahan tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Dalam teori relatif atau teori tujuan Negara menjatuhkan hukuman kepada penjahat sebagai alat untuk mencapai tujuannya, tujuan dari hukuman yaitu menakut-nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat. Dari apa yang dikemukakan dalam teori tentang pemidanaan maka tidak akan terpenuhi tujuan hukum dalam perkara ini. Sebab apa yang perlu ditakut-takuti terhadap terdakwa. Terdakwa tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pelayanan Sampah Terhadap Masyarakat Pembayar Retribusi di Kota Ternate ]]>
<![CDATA[Rosida Rosida]]>;
<![CDATA[Rusdin Alauddin]]>;
<![CDATA[Irham Rosyidi]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Volume 3 Issue 2, March 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perda nomor 1 tahun 2013 tentang Persampahan, Perda nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi dan Perda nomor 4 tahun 2016 tentang Bantuan Hukum untuk orang miskin dan Perwali nomor 41.A tahun 2017 tentang petunjuk pelaksana Perda nomor 4 tahun 2016 belum tersosialiasi secara maksimal, sehingga proses sampah ialah pengumpulan, pengangkutan dan pemusnahan. Selain itu, pemberian layanan persampahan untuk mengankut sampah warga masih di anggap belum merata karena pemberian layanan sampah dan ketersediaan fasilitas sarana parasana sampah di masing-masing kelurahan belum merata serta tidak adanya tempat pengaduan layanan di kantor kelurahan. Pelayanan dan pengelolaan sampah masih perlu peningkatan, terutama ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang terbatas serta lemahnya peran pemerintah dengan kurangnya sosialisasi perda Persampahan dan Perda Bantuan Hukum untuk orang miskin serta minimnya kesadaran masyarakat untuk pengelolaan sampah. Belum adanya tempat pengaduan di masing-masing kelurahan untuk menyampaikan aduan tentang pelayanan sampah. Selaian itu ketersediaan jumlah fasilitas operasional dan satgas (Mobil dan karyawan) pelayanan sampah masih sangat terbatas sehingga mempengaruhi waktu jam kerja pelayanan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pelayanan Sampah Terhadap Masyarakat Pembayar Retribusi di Kota Ternate ]]>
<![CDATA[Rosida, Rosida]]>;
<![CDATA[Alauddin, Rusdin]]>;
<![CDATA[Rosyidi, Irham]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Volume 3 Issue 2, March 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33387/klj.v3i2.2892
<![CDATA[Perda nomor 1 tahun 2013 tentang Persampahan, Perda nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi dan Perda nomor 4 tahun 2016 tentang Bantuan Hukum untuk orang miskin dan Perwali nomor 41.A tahun 2017 tentang petunjuk pelaksana Perda nomor 4 tahun 2016 belum tersosialiasi secara maksimal, sehingga proses sampah ialah pengumpulan, pengangkutan dan pemusnahan. Selain itu, pemberian layanan persampahan untuk mengankut sampah warga masih di anggap belum merata karena pemberian layanan sampah dan ketersediaan fasilitas sarana parasana sampah di masing-masing kelurahan belum merata serta tidak adanya tempat pengaduan layanan di kantor kelurahan. Pelayanan dan pengelolaan sampah masih perlu peningkatan, terutama ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang terbatas serta lemahnya peran pemerintah dengan kurangnya sosialisasi perda Persampahan dan Perda Bantuan Hukum untuk orang miskin serta minimnya kesadaran masyarakat untuk pengelolaan sampah. Belum adanya tempat pengaduan di masing-masing kelurahan untuk menyampaikan aduan tentang pelayanan sampah. Selaian itu ketersediaan jumlah fasilitas operasional dan satgas (Mobil dan karyawan) pelayanan sampah masih sangat terbatas sehingga mempengaruhi waktu jam kerja pelayanan.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pelaksanaan Amdal pada Kegiatan Pertambangan di Provinsi Maluku Utara ]]>
<![CDATA[Soleman, Saiful Hi]]>;
<![CDATA[Alauddin, Rusdin]]>;
<![CDATA[Rosyidi, Irham]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Volume 3 Issue 2, March 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33387/klj.v3i2.2893
<![CDATA[Tidak semua perusahan pertambagan / pemrakarsa yang melakukan laporan pengelolaan dan lingkungan yang dapat menimbulkan tanggung jawab dalam pelaksanaan AMDAL yang berimplikasi pada menurunya yang memiliki kualitas dan kualitas AMDAL. Terhadap Evektifitas pelaksanaan Amdal sudah sesuai prosedur akan tetapi sejauh ini pengawasannya kurang maksimal, karena pihak perusahaan pertambagan / pemrakarsa tidak tebuka dalam hal pengelolaan dan lingkungan lingkungan.]]>
<![CDATA[Efektifitas Penegakan Pelanggaran Administrasi Pada Pemiluhan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Terhadap Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Halmahera Selatan) ]]>
<![CDATA[Gafur, Ismed A]]>;
<![CDATA[Rumkel, Nam]]>;
<![CDATA[Hakim, Abdul Aziz]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Volume 3 Issue 2, March 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33387/klj.v3i2.2895
<![CDATA[Dengan di undangkannya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan peluang untuk peningkatan demokrasi dengan memperhatikan adanya pelanggaran yang dilakukan dan menjadi tugas pokok dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota. Efektifitas penegakan pelangaran administrasi oleh BAWASLU Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Pasal 240 Ayat (1) Huruf (k) dan (m) Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMILU, belum maksimal dalam memberikan keputusan kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Dapil II Makian Kayoa yang telah memenuhi unsur formil maupun materil dalam pemeriksaan Persidangan Pelanggaran Administrasi. Selain itu, Faktor yang mempengaruhi penegakan Pelanggaran Administrasi pada Pemilihan Umum serentak Anggota DPRD oleh BAWASLU Halmahera Selatan tahun 2019 yaitu jumlah personil dan sarana fasilitas penunjang dalam pemeriksaan persidangan tidak memadai, antara tugas dengan dana operasional tidak sebanding dalam penganan kasus pelanggaran Administrasi.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 177/Pid.B/2018/PN.Tte Dalam Tindak Pidana Pengeroyokan Pada Prespektif Asas Legalitas. ]]>
<![CDATA[Anwar, M. Afdal Hi]]>;
<![CDATA[Malik, Faissal]]>;
<![CDATA[Alauddin, Rusdin]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Volume 3 Issue 2, March 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33387/klj.v3i2.2896
<![CDATA[Putusan Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 177/ Pid.B/2018/PN.Tte, yang amar putusannya tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan adalah putusan yang hanya didasarkan pada “kebiasaan hakim†dan dasar pertimbangan hakim tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat untuk dieksekusi oleh Jaksa selaku eksekotor sebagimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU. No 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Akibat hukum dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 177/ Pid.B/2018/PN.Tte, yang amar putusannya tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan merupakan putusan yang lemah dan berakibat fatal secara hukum sehingga putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 197 Ayat (1)Huruf a-ldan ayat (2) KUHAP serta Putusan tersebut juga telah menyimpangi prinsip-prinsip pokok dalam asas legalitas. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori asas legalitas, teori tentang putusan dan teori Pemidanaan, yaitu Teori Absolut/Retribusi, Tujuan/Relatif dan teori Gabungan]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Terhadap Perkara Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Perkara No : 127/Pid.B/2019/Pn Tte) ]]>
<![CDATA[Kaury, Yusup]]>;
<![CDATA[Syafari, Tri]]>;
<![CDATA[Rumkel, Nam]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Volume 3 Issue 2, March 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33387/klj.v3i2.2891
<![CDATA[Sah atau tidaknya alat bukti yang digunakan sesuai dengan bahan Analisa yang didapatkan alat bukti surat yang dimaksud dalam dakwaan adalah alat bukti yang tidak sah menurut undang-undang. Rekapan hasil audit internal yang dilakukan oleh salah satu bagian dari perusahan tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Dalam teori relatif atau teori tujuan Negara menjatuhkan hukuman kepada penjahat sebagai alat untuk mencapai tujuannya, tujuan dari hukuman yaitu menakut-nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat. Dari apa yang dikemukakan dalam teori tentang pemidanaan maka tidak akan terpenuhi tujuan hukum dalam perkara ini. Sebab apa yang perlu ditakut-takuti terhadap terdakwa. Terdakwa tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan.]]>
