cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota ternate,
Maluku utara
INDONESIA
Khairun Law Journal
Published by Universitas Khairun
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 163 Documents
 6   7   8   9   10 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARAT PENEGAK HUKUM ATAS PENUNDAAN PROSES PERADILAN KASUS KORUPSI PT KRAKATAU STEEL Pratiwi, Norma Risca; Ridwan, Ridwan; Rofiana, Reine
Khairun Law Journal Volume 8 Issue 1, September 2024
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v8i1.8355

Abstract

In the process of examining the PT Krakatau Steel corruption criminal case, there was a neglect of legal obligations by law enforcement officials regarding the fulfillment of the defendant's rights. The main problem studied in this research is how the process of delays in the criminal justice process for criminal acts of corruption in the PT Krakatau Steel case and what forms of criminal responsibility there are for law enforcement officials for delays in the criminal justice process for criminal acts of corruption in the case of PT Krakatau Steel (Legal Study of District Court Decisions Attack). This research was conducted using normative juridical methods. The results of this research show that in the process of examining the criminal corruption case in the PT Krakatau Steel case, during the evidentiary process at trial, which is part of the prosecution stage in the criminal justice process, there were often delays of up to 7 times by the prosecutor and substitute ad hoc judge. The form of criminal responsibility for law enforcement officials for delays in the criminal justice process for the criminal act of corruption in the PT Krakatau Steel case is the prosecutor and substitute ad hoc judge for their actions in delaying the trial by not obeying statutory orders by officials as a form of contempt of justice (contempt). of court). So that the substitute ad hoc prosecutor and judge can be held criminally responsible under Article 216 paragraph (1) of the Criminal Code concerning Crimes Against Public Authorities.
RELEVANSI FILSAFAT ILMU HUKUM DALAM PEMBENTUKAN METODE PENELITIAN HUKUM (SUATU TINJAUAN TERHADAP PENGARUH KONSEP FILOSOFIS DALAM PENGEMBANGAN PENELITIAN HUKUM KONTEMPORER) Puspitasari, Dyah Rosiana; Robo, Basto Daeng
Khairun Law Journal Volume 8 Issue 1, September 2024
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v8i1.8906

Abstract

Philosophy of law provides a deep theoretical foundation, while legal research methods provide the conceptual and technical tools needed to explore a deeper understanding of legal phenomena.  The importance of exploring this linkage is especially evident in the increasingly complex and dynamic era of contemporary legal research. In facing the challenges of legal complexity, researchers need a strong philosophical outlook to guide their approach in designing and conducting research. This research aims to outline the philosophical concepts in the philosophy of law that provide the theoretical basis for the formation of legal research methods and outline the main challenges faced by researchers in the integration of philosophical concepts in the development of legal research methods and how to overcome them. This research will use the type of normative research, with a conceptual approach method, using a literature review related to the philosophy of law, legal research methods, and the contribution of philosophical concepts in legal research. The data sources used, secondary data sources in the form of philosophy of law books, the main object of this research are contemporary legal research documents. The philosophy of law provides a philosophical foundation for legal science and after the birth of legal theory as an independent discipline, legal philosophy also becomes the philosophical foundation of legal theory. In legal research methods, legal ontology helps determine the scope of the research, map the body of law to be studied, and determine the relationship between elements in the research context. This process involves critical reflection and analysis to find meanings that may be hidden, then determine the value of the reality. The integration of philosophical concepts in the development of legal research methods presents significant challenges. Some of the main challenges involve the complexity and abstraction of philosophical concepts, the gap between legal research theory and practice, the heterogeneity of interpretations, and ethical dilemmas.
KAJIAN HUKUM TERHADAP PASAL TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP Itaqi, Sri Hartati; Yulia, Rena; Ridwan, Ridwan
Khairun Law Journal Volume 8 Issue 2, March 2025
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v8i2.9408

Abstract

Kejahatan tindak pidana penadahan merupakan bentuk kejahatan yang melibatkan penerimaan, penyimpanan, atau pemanfaatan barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Penadahan di Indonesia merupakan pidana yang selalu terikat dengan tindak pidana lainnya. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan unsur penadahan biasa dan penadahan dengan kebiasaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 serta pembaharuan hukum pidana terkait pasal penadahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Penegakan Hukum dan Teori Pembaharuan Hukum Pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang di dalamnya dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Hasil penelitian yang didapat yaitu Penerapan unsur penadahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 masih mencerminkan hukum pidana kolonial yang kurang relevan dengan konteks sosial dan teknologi saat ini, meskipun ada penerapan pasal yang lebih luas dalam beberapa kasus. Pembaharuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mencakup penambahan cakupan barang digital dan data elektronik serta peningkatan sanksi terhadap sindikat kejahatan dan korporasi. Pembaharuan ini bertujuan menanggulangi kejahatan kontemporer dan memerlukan peningkatan kapasitas penegak hukum untuk efektivitas implementasinya. Saran peneliti Peningkatan kapasitas penegak hukum dan evaluasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 penting untuk menghadapi kejahatan siber dan korporasi. Pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan implementasi yang efektif dan keadilan.
UNIVERSALISME VERSUS PARTIKULARISME DALAM KASUS PEMBUNUHAN PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT MELAYU JAMBI Wahyuni, Siti
Khairun Law Journal Volume 8 Issue 2, March 2025
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v8i2.8975

Abstract

Pada Kabupaten Batang Hari Jambi telah terjadi kasus tindak pidana pembunuhan yang diselesaikan melalui hukum adat terdapat dua kasus diselesaikan secara hukum adat penuh tanpa dilanjutkan pada proses hukum menurut SPP Indonesia dan tiga kasus diselesaikan secara hukum adat dengan dilanjutkan pada proses hukum menurut SPP Indonesia. Proses penyelesaian secara hukum adat akan mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat dan dapat mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang telah terganggu karena terjadinya kejahatan. Ditinjau dari KUHP, penyelesaian kasus pidana pembunuhan tersebut tidak mungkin dilakukan melalui hukum adat karena bertentangan dengan ketentuan dalam KUHP. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan Undang-Undang. Penelitian normatif ini sumber utama yang digunakan adalah data sekunder atau bahan Pustaka. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dikumpulkan dilakukan dengan metode analisis normatif kuantitatif. KUHP mengatur berbagai bentuk tindak pidana pembunuhan yaitu: Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) Pembunuhan yang Didahului Tindak Pidana Lain (Pasal 339 KUHP) Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP) Pembunuhan atas permintaan korban sendiri (Pasal 344 KUHP) Pengajuan dan Pertolongan pada Bunuh Diri (Pasal 345 KUHP). Adat melayu jambi adalah sistem pandangan hidup masyarakat jambi yang kokoh. Hukum adat melayu jambi adalah hukum adat yang berlandaskan Adat bersendi syara’, syara’ bersendikan kitabullah. Penyelesaian kasus melalui lembaga adat dengan maksud mencari penyelesaian secara win-win solution yaitu suatu bentuk penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa karena tidak ada menang atau kalah, keduanya mempunyai kedudukan yang sama. Masyarakat lebih tunduk pada hukum adat setempat dimana mereka tinggal.
DILEMMA CRIMINAL DISPARITY AND CONSIDERATIONS JUDGES IN COURT PRACTICE Labaka, Albri Bri; Widowati, Yeni
Khairun Law Journal Volume 8 Issue 2, March 2025
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v8i2.9402

Abstract

This study aims to examine the factors that affect different sentences or criminal disparities and the reasons underlying the judge's decision in adjudicating criminal cases during trial. The methodology of this study uses doctrinal legal research using legal and conceptual approaches. The results of the study show that criminal disparity has an underlying cause, which can be analyzed from theoretical, legal, and empirical perspectives. Legal theory argues that the autonomy and freedom granted to judges is based on the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 and Law No. 48 of 2009, which regulates the current judicial power. Then the deciden ratio theory, along with disagreement, equilibrium theory, intuition art theory, experience theory, and science theory, explains criminal disparity. Indonesian courts now use a punishment system that is exclusively based on trial exams. This leads to discrepancies in judicial decisions by judges, known as criminal disparita. At the very least, consider criteria related to exterior activities and subjective elements such as motives and objectives. Next, evaluate the impact of the action, the gravity of the violation, the approach used, the internal disposition (wrong), and relevance to the core of consideration. Judges cannot rely solely on procedural factors
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA ILEGAL FISHING Dukomalamo, Muhammad Jufri
Khairun Law Journal Volume 8 Issue 2, March 2025
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v8i2.9464

Abstract

This research analyzes corporate criminal liability in illegal fishing in North Maluku. North Maluku, which has abundant fisheries resources, is closely related to illegal fishing crimes corporations commit. This not only causes economic losses but also covers comprehensive ecological aspects. Using qualitative methods with an empirical normative approach, this research found that illegal fishing crimes can be categorized into 2, namely administratively illegal and procedurally illegal. Through analysis carried out on two court decisions, namely Supreme Court Decision Number 72/Pid.Sus/2021/PN Tte, and Supreme Court Decision Number 275/Pid.Sus/2019/PN Tte, it was found that the person delegated responsibility by the court was the ship's captain. In fact, if further analysis is carried out, the criminal acts committed in these two cases have the potential to take the form of corporate crimes. The absence of a special judicial institution in the field of illegal fishing, as well as the law enforcement process which is still oriented towards humans (natuurlijke persoon) rather than legal entities (rechtspersoon) as legal subjects, are empirical obstacles why corporate accountability in illegal fishing crimes is difficult to implement.
MIDDLE-EAST HUMANITARIAN CRISIS : A NEED FOR UNITED NATIONS PEACE-BUILDING ENFORCEMENTS Adewumi, Tayewo
Khairun Law Journal Volume 8 Issue 2, March 2025
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v8i2.9355

Abstract

The State of Israel has been in the midst of armed conflicts for many decades with Palestines Hamas while Lebanonas Hezbollah and Yemens Houthi have been involved in solidarity conflict. The fresh conflicts began in October 7, 2023 when Hamas launched an unprecedented attack on Israel which took the lives of over 1000 Israelis. The conflicts have intensified with the Hezbollah and Houthi attacking Israel. Israel had carried out attacks on Lebanon and Yemen in retaliation. This ongoing conflict has greatly affected these countries stability, peace, and security, threatening further humanitarian crises. This article discusses the source of the conflict, the current situation of the conflict, and ways to resolve the conflict. In discussing the above, this article adopts a theoretical and doctrinal study of primary and secondary sources as contained in the United Nations Charter, international treaties, conventions and protocols, journal articles, books, newspapers, and materials sourced from the internet.  The article argues that though, the United Nations General Assembly in September 2024 resolved that Israel should vacate Palestinian territory, there is a need for peace-building intervention and enforcement by the United Nations to forestall further humanitarian crises in the Middle East.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PEMALSUAN SURAT KETERANGAN BEBAS NARKOTIKA (STUDI KASUS POLRES METRO JAYA - JAKARTA TIMUR) Agretha, Dinda Avrilya; Irawan, Benny; Ridwan, Ridwan
Khairun Law Journal Volume 9 Issue 1, September 2025
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v9i1.9536

Abstract

Surat Keterangan Bebas Narkotika merupakan salah satu syarat yang dilakukan pemerintah untuk mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba disekitar kita, Surat Keterangan Bebas Narkotika ini merupakan syarat bagi seseorang yang hendak melamar pekerjaan ataupun mendaftar ke perguruan tinggi ini bertujuan dikarenakan pengunaan narkoba dapat mempengaruhi kinerja seseorang yang bekerja ataupun belajar di kampus. Identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat keterangan bebas narkotika? Kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam menangani pelaku pemalsuan surat keterangan bebas narkotika? Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan ditambah penelitian di lapangan sebagai pendukung data. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam menegakan hukum menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum yaitu, faktor penegak hukum, sarana dan prasarana dan pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan pemalsuan surat keterangan bebas narkotika Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dan diancam pidana paling lama enam tahun. Kesimpulan peneliti adalah upaya yang dilakukan aparat penegakan hukum adalah preventif, represif, dan pertanggungjawaban pidana pemalsuan surat keterangan bebas narkotika di Jakarta Timur adalah penjara dan denda. Saran pada penelitian ini adalah aparat penegak hukum agar lebih mengawasi dan pertanggungjawaban pidana tidak hanya untuk pelaku pemalsuan melaikan pada pihak berwenang yang membuat surat keterangan.
PRINSIP TANGGUNG JAWAB DALAM KEPAILITAN SUATU EMITEN Pandia, Kevin Eliasta; Thufail, Muhammad Sulthan; Febrian, Muhammad Rieval; Palindria, Arvi Erawan
Khairun Law Journal Volume 9 Issue 1, September 2025
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v9i1.10527

Abstract

Dengan majunya teknologi dunia zaman sekarang, investasi saham di pasar modal merupakan salah satu instrumen investasi paling populer di Indonesia. Akan tetapi, dalam menentukan pilihan investasi terdapat beberapa hal yang dapat menjadi potensi risiko bagi para investor. Salah satu risikonya adalah kepailitan. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui prinsip tanggung jawab emiten ketika pailit dan implikasinya terhadap investor publik. Artikel ini ditulis dengan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan analisis isi yang akan diinterpretasikan secara sistematis. Isi dari penelitian ini menyimpulkan bahwa emiten memiliki tanggung jawab yang luas dalam proses kepailitan, tetapi tidak serta merta bertanggung jawab apabila terdapat kelalaian yang dilakukan oleh direksi dan komisaris. Berbeda halnya dengan pemegang saham yang memiliki tanggung jawab terbatas hanya sebesar saham yang mereka miliki. Sementara bagi investor publik, pertanggungjawaban ini tidak berlaku sama sekali karena saham yang dimiliki akan dibeli kembali oleh emiten. Akan tetapi, terdapat implikasi positif dan negatif dari kepailitan ini terhadap investor publik. Oleh karena itu, penulis menyarankan untuk membuat peraturan khusus di bawah undang-undang untuk mengatur tentang kepailitan emiten yang menjadi risiko pada sebuah emiten yang berimplikasi langsung terhadap investor publik.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY’ARI) Susanti, Lola Rizki; Ridwan, Ridwan; Romdoni, Muhammad
Khairun Law Journal Volume 9 Issue 1, September 2025
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v9i1.10624

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat negara dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Hasyim Asy'ari, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, mencerminkan lemahnya penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang memiliki kekuasaan. Meskipun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menjatuhkan sanksi pemecatan, proses hukum pidana belum berjalan sebagaimana mestinya, padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tindakannya memenuhi unsur pasal 6 huruf c sebagai delik biasa yang seharusnya dapat diproses tanpa menunggu laporan korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan DKPP, dan studi kepustakaan melalui buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Hasyim telah dipecat dari jabatannya, proses pidana belum optimal karena tindakan pelaku memenuhi unsur delik biasa yang dapat diproses tanpa pengaduan korban. Temuan ini menyoroti hambatan penegakan hukum akibat faktor kekuasaan dan ketidaksetaraan perlindungan bagi korban, serta pentingnya langkah hukum tegas untuk menjaga integritas lembaga negara dan memberikan keadilan bagi korban.

Page 8 of 17 | Total Record : 163

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 9 Issue 1, September 2025 Volume 8 Issue 2, March 2025 Volume 8 Issue 1, September 2024 Volume 7 Issue 2, March 2024 Vol 7, No 1 (2023): SEPTEMBER 2023 Vol 6, No 2 (2023): MARET 2023 Volume 7 Issue 1, September 2023 Volume 6 Issue 2, March 2023 Vol 6, No 1 (2022): September 2022 Vol 5, No 2 (2022): Maret 2022 Volume 6 Issue 1, September 2022 Volume 5 Issue 2, March 2022 Vol 5, No 1 (2021): September 2021 Vol 4, No 2 (2021): Maret 2021 Volume 5 Issue 1, September 2021 Volume 4 Issue 2, March 2021 Volume 4 Issue 1, September 2020 Volume 3 Issue 2, March 2020 Vol 3, No 1 (2019): Volume 3 Issue 1, September 2019 Vol 2, No 2 (2019): Volume 2 Issue 2, March 2019 Volume 3 Issue 1, September 2019 Volume 2 Issue 2, March 2019 Vol 2, No 1 (2018): Volume 2 Issue 1, September 2018 Vol 1, No 2 (2018): Volume 1 Issue 2, March 2018 Volume 2 Issue 1, September 2018 Volume 1 Issue 2, March 2018 Vol 1, No 1 (2017): Volume 1 Issue 1, September 2017 Volume 1 Issue 1, September 2017 More Issue