cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota ternate,
Maluku utara
INDONESIA
Khairun Law Journal
Published by Universitas Khairun
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 168 Documents
 13   14   15   16   17 
Penerapan Ketentuan Pasal Recidive dalam Pemberatan Penjatuhan Hukuman di Pengadilan Negeri Ternate Mufti, Ahmad; Limatahu, Muhaimin; Pelupessy, Ainurrafiqa
Khairun Law Journal Volume 4 Issue 1, September 2020
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v4i1.2540

Abstract

Realitas kehidupan mengisyaratkan bahwa setiap orang yang bersalah wajib ditindak dan diberikan sanksi. Tak ayal seseorang yang dinyatakan bersalah dan telah menjalani hukumannya pun bisa kembali melakukan kejahatan yang sama, seseorang yang mengulangi kejahatan/Tindak Pidana disebut sebagai Residivis. Meningkatnya tindak kejahatan yang terjadi di Negara Indonesia menjadi penyebab utama meningkatnya jumlah pelaku kejahatan yang menjalani masa penahanan, baik di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan (Rutan).Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah adalah mengidentifikasi serta mengetahui putusan hakim bagi terdakwa recidive.Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemangku kebijakan dalam hal ini hakim di Pengadilan Negeri Kota Ternate dalam  menjatuhkan pemberatan hukuman bagi terdakwa recidive.Metode dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian sosio-yuridis dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian dengan tipe sosio-yuridis digunakan dengan alasan untuk mengidentifikasi hukuman yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Kota Ternate terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana atau disebut dengan RECIDIVIST. Adapun sifat penelitian ini ialah bersifat deskriptif yang bertujuan menguji ada tidaknya hubungan sebab akibat antara berbagai variabel permasalahan yang diteliti.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana kepada seorang recidivist bergantung pada Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan pada kenyataannya tidak ada satu dakwaan dari JPU, dan Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada seorang recidivist belum ada yang mengikuti norma yang berlaku bagi pengulangan tindak pidana (recidive), tujuan pemidanaan dalam peraturan perundangan pidana di Indonesia belum semuanya mengatur secara rinci tentang pengulangan tindak pidana (recidive).
FULFILLMENT OF WOMEN'S AND CHILDREN'S RIGHTS IN THE IMPLEMENTATION OF HUMAN RIGHTS CARE CITIES IN THE CITY OF TERNATE Limatahu, Muhaimin; Fathurrahim, Fathurrahim; Umra, Sri Indriyani
Khairun Law Journal Volume 6 Issue 1, September 2022
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v6i1.5635

Abstract

Efforts to develop cities that care about human rights are a growing response from the movement to restore city sovereignty to its citizens. The state, including the government, supported by the National Human Rights Commission, is trying to apply this idea in Indonesia. The role of local government is very important in supporting efforts to develop cities that care about human rights. Of these problems, the focus of the research is whether the fulfillment of the rights of women and children in Ternate City meets the criteria of a city that cares about human rights and what is the role of the Government of Ternate City in fulfilling the rights of women and children in Ternate City. The human rights movement in Indonesia has begun to launch a new discourse, cities concerned with human rights (human rights cities). One of the interests in studying this issue is to widen the scope of state obligations that are not solely borne by the central government, but also local or regional governments. It is in this context that the role and position of regional leaders is very important. They have the discretion to organize and manage the city government as well as mobilize and invite city residents to be involved in human resource development programs through cities that care about human rights.
The Effectiveness of the Process of Investigating a Case of Illegal Levies in High School 2 of Ternate Tita, La; Syafari, Tri; Rumkel, Nam
Khairun Law Journal Vol 3, No 1 (2019): Volume 3 Issue 1, September 2019
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v3i1.2888

Abstract

Illegal levies on Ternate High School 2 occur because of the active role of the Ternate High School 2 schools and the length of the process of disbursing School Operational Assistance (BOS) funds from the central government to regions for unexpected expenditure needs and funds that are not unexpected included in the BOS funds budget. This illegal levies case has been followed up at the investigation stage after a closed case process was carried out by the North Maluku Regional Police Special Criminal Investigation Investigator and from the results of the title it was concluded that the criminal element had been fulfilled by allegedly violating Article 12 letter (e) of the Law Number 20 of 2001 jo. Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption. In addition, illegal levies have become individual behavior and have become a system of providing services to the community, as if these illegal levies have become prevalent. 
ANALISIS KUHP BARU DALAM PERSPEKTIF TEORI PEMIDANAAN MODERN: RETRIBUTIF, DETERRENT, DAN REHABILITATIF Dody Rizki Handoyo; Edi Saputra Hasibuan; Marlina Samosir
Khairun Law Journal Volume 9 Issue 2, March 2026
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v9i2.11268

Abstract

“Pembaruan” KUHP Indonesia dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1986 hingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) menyoroti bahwa hukum pidana Indonesia, yang dihapuskan pada masa kolonial, cenderung menekankan aspek retributif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengutamakan keseimbangan nasional yang mengintegrasikan aspek retributif, jera, dan rehabilitatif secara proporsional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam hukuman berdasarkan KUHP Baru melalui teori kriminal modern, yaitu retributif, deterren, dan rehabilitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan hukum dan konteks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun unsur retributif dipertahankan melalui sanksi yang ketat, KUHP Baru memberikan ruang yang cukup bagi tujuan rehabilitatif dan deterren melalui sanksi pengakuan alternatif seperti pelayanan masyarakat dan pengawasan. Pergeseran dari keadilan retributif ke keadilan korektif dan restoratif ini menempatkan hukum pidana bukan hanya sebagai instrumen penghukuman, tetapi sebagai sarana reintegrasi dan pemulihan sosial. Namun, hal ini menyiratkan kurangnya sinkronisasi antara teks hukum dan kesiapan sosiologis masyarakat serta infrastruktur negara.
PERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN ABORSI : ANTARA PELIMPAHAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DAN PARTISIPASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Bambang Hermawan; Nurul Shalihat Ansar; Rahmat Hidayat; Andika Adhyaksa
Khairun Law Journal Volume 9 Issue 2, March 2026
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v9i2.11367

Abstract

Penegasan batas antara tanggung jawab negara dan partisipasi masyarakat menjadi kebutuhan yang mendesak dalam penyelenggaraan urusan kesehatan. penelitian ini bertujuan untuk membahas pelibatan masyarakat dalam pencegahan aborsi merupakan bentuk pelimpahan tanggung jawab negara atau perwujudan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan serta membahas bentuk, batasan dan mekanisme tanggung jawab masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif dengan pendekatan Statute Approach dan Conceptual Approach. Pengaturan norma yang melibatkan masyarakat harus dibangun secara proporsional agar partisipasi tersebut berfungsi sebagai penguat tata kelola pemerintahan, bukan sebagai pengalihan atas kewajiban negara. Pengaturan mengenai bentuk, batas, dan mekanisme tanggung jawab masyarakat dalam pencegahan aborsi belum dirumuskan secara tegas dan eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan maupun peraturan pelaksanaannya. Pembentuk undang-undang dan Peraturan Pemerintah perlu memperjelas konstruksi hukum pelibatan masyarakat dalam pencegahan aborsi sebagai wujud partisipasi masyarakat. Pengaturan norma yang lebih rinci mengenai bentuk, batas, dan mekanisme tanggung jawab masyarakat dalam pencegahan aborsi.
FROM BATTLEFIELDS TO BENCHMARKS : TRACING THE PAST AND SHAPING THE FUTURE OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW Tayewo Adewumi; Amade Roberts Amana
Khairun Law Journal Volume 9 Issue 2, March 2026
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v9i2.11369

Abstract

The evolution of International Humanitarian Law (IHL) reflects humanity’s enduring quest to bring moral restraint to armed conflict. This paper explores the historical development of IHL, tracing its origins from early customary warfare codes and pivotal moments such as the Geneva Conventions, to contemporary legal frameworks responding to cyber warfare, autonomous weapons, and asymmetrical conflicts. By examining the influence of key actors—states, humanitarian organizations, and legal scholars—the study highlights the transformative milestones that have shaped IHL’s trajectory. Furthermore, it critically assesses present-day challenges, including enforcement mechanisms and the politicization of humanitarian principles. Looking forward, the paper proposes pathways for strengthening IHL amid emerging global threats, advocating for legal adaptability, inclusivity, and a recommitment to core humanitarian values. From ancient battlegrounds to modern policy arenas, the evolution of IHL remains a testament to the resilience of law in protecting humanity’s conscience during war.
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 47/PID.SUS/2023/PN.GST) Dedi Parna Putra Waruwu; Khomaini Khomaini; Dewi Robiyanti
Khairun Law Journal Volume 9 Issue 2, March 2026
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v9i2.11475

Abstract

Sexual violence is a complex form of human rights violation because it involves legal, social, cultural, and psychological aspects. This study aims to analyze law enforcement against perpetrators of sexual violence based on Law No. 12 of 2022 with a case study of Decision No. 47/Pid.Sus/2023/PN.GST. In addition, this study also identifies the factors that cause sexual violence, the motives of the perpetrators, and the impacts experienced by the victims, including the implementation of restitution. The method used is qualitative research with a normative and empirical juridical approach. The theories used include Soerjono Soekanto's theory of law enforcement, Gustav Radbruch's theory of legal certainty, and the theory of victim protection. The results of the study show that although Law No. 12 of 2022 provides a progressive legal basis, its implementation faces challenges in the form of limited understanding by officials, patriarchal culture, minimal access to recovery for victims, and weak restitution mechanisms.
IMPLIKASI YURIDIS UU NOMOR 1 TAHUN 2023 TERHADAP PRAKTIK POLIGAMI TANPA IZIN: ANTARA KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN ISTRI SAH Mulyadi Mulyadi; Zulpahmi Lubis; Calvin Calvin
Khairun Law Journal Volume 9 Issue 2, March 2026
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v9i2.11516

Abstract

Polygamy in Indonesian law is positioned as an exception to the principle of monogamy and is permitted only in a limited manner under strict requirements, including court authorization and the consent of the lawful wife. Nevertheless, unauthorized polygamous practices remain prevalent, giving rise to legal uncertainty regarding marital status and causing both material and immaterial harm to the lawful wife. This study aims to analyze the juridical implications of Law Number 1 of 2023 for unauthorized polygamy, particularly with respect to legal certainty and the protection of the lawful wife’s rights. The research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and philosophical approaches, examining provisions of marriage law, the National Criminal Code, as well as doctrines of criminal law and Islamic law. The findings indicate that Articles 411 and 412 of the National Criminal Code provide legal certainty by affirming that the validity of marital and sexual relations is determined by recognition under state law. Unauthorized polygamy that fails to comply with family law procedures may be classified as the criminal offense of adultery or cohabitation, both of which are complaint-based offenses. This legal construction strengthens the protection of the lawful wife by positioning her as a legal subject with control over the initiation of law enforcement processes. The study concludes that the reform of the National Criminal Code is not intended to criminalize polygamy as an institution, but rather to prevent its misuse in ways that undermine the rights of the lawful wife.

Page 17 of 17 | Total Record : 168

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 9 Issue 2, March 2026 Volume 9 Issue 1, September 2025 Volume 8 Issue 2, March 2025 Volume 8 Issue 1, September 2024 Volume 7 Issue 2, March 2024 Vol 7, No 1 (2023): SEPTEMBER 2023 Vol 6, No 2 (2023): MARET 2023 Volume 7 Issue 1, September 2023 Volume 6 Issue 2, March 2023 Vol 6, No 1 (2022): September 2022 Vol 5, No 2 (2022): Maret 2022 Volume 6 Issue 1, September 2022 Volume 5 Issue 2, March 2022 Vol 5, No 1 (2021): September 2021 Vol 4, No 2 (2021): Maret 2021 Volume 5 Issue 1, September 2021 Volume 4 Issue 2, March 2021 Volume 4 Issue 1, September 2020 Volume 3 Issue 2, March 2020 Vol 3, No 1 (2019): Volume 3 Issue 1, September 2019 Vol 2, No 2 (2019): Volume 2 Issue 2, March 2019 Volume 3 Issue 1, September 2019 Volume 2 Issue 2, March 2019 Vol 2, No 1 (2018): Volume 2 Issue 1, September 2018 Vol 1, No 2 (2018): Volume 1 Issue 2, March 2018 Volume 2 Issue 1, September 2018 Volume 1 Issue 2, March 2018 Vol 1, No 1 (2017): Volume 1 Issue 1, September 2017 Volume 1 Issue 1, September 2017 More Issue