cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota ternate,
Maluku utara
INDONESIA
Khairun Law Journal
Published by Universitas Khairun
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 163 Documents
Penerapan Ketentuan Pasal Recidive dalam Pemberatan Penjatuhan Hukuman di Pengadilan Negeri Ternate Mufti, Ahmad; Limatahu, Muhaimin; Pelupessy, Ainurrafiqa
Khairun Law Journal Volume 4 Issue 1, September 2020
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v4i1.2540

Abstract

Realitas kehidupan mengisyaratkan bahwa setiap orang yang bersalah wajib ditindak dan diberikan sanksi. Tak ayal seseorang yang dinyatakan bersalah dan telah menjalani hukumannya pun bisa kembali melakukan kejahatan yang sama, seseorang yang mengulangi kejahatan/Tindak Pidana disebut sebagai Residivis. Meningkatnya tindak kejahatan yang terjadi di Negara Indonesia menjadi penyebab utama meningkatnya jumlah pelaku kejahatan yang menjalani masa penahanan, baik di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan (Rutan).Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah adalah mengidentifikasi serta mengetahui putusan hakim bagi terdakwa recidive.Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemangku kebijakan dalam hal ini hakim di Pengadilan Negeri Kota Ternate dalam  menjatuhkan pemberatan hukuman bagi terdakwa recidive.Metode dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian sosio-yuridis dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian dengan tipe sosio-yuridis digunakan dengan alasan untuk mengidentifikasi hukuman yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Kota Ternate terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana atau disebut dengan RECIDIVIST. Adapun sifat penelitian ini ialah bersifat deskriptif yang bertujuan menguji ada tidaknya hubungan sebab akibat antara berbagai variabel permasalahan yang diteliti.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana kepada seorang recidivist bergantung pada Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan pada kenyataannya tidak ada satu dakwaan dari JPU, dan Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada seorang recidivist belum ada yang mengikuti norma yang berlaku bagi pengulangan tindak pidana (recidive), tujuan pemidanaan dalam peraturan perundangan pidana di Indonesia belum semuanya mengatur secara rinci tentang pengulangan tindak pidana (recidive).
FULFILLMENT OF WOMEN'S AND CHILDREN'S RIGHTS IN THE IMPLEMENTATION OF HUMAN RIGHTS CARE CITIES IN THE CITY OF TERNATE Limatahu, Muhaimin; Fathurrahim, Fathurrahim; Umra, Sri Indriyani
Khairun Law Journal Volume 6 Issue 1, September 2022
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v6i1.5635

Abstract

Efforts to develop cities that care about human rights are a growing response from the movement to restore city sovereignty to its citizens. The state, including the government, supported by the National Human Rights Commission, is trying to apply this idea in Indonesia. The role of local government is very important in supporting efforts to develop cities that care about human rights. Of these problems, the focus of the research is whether the fulfillment of the rights of women and children in Ternate City meets the criteria of a city that cares about human rights and what is the role of the Government of Ternate City in fulfilling the rights of women and children in Ternate City. The human rights movement in Indonesia has begun to launch a new discourse, cities concerned with human rights (human rights cities). One of the interests in studying this issue is to widen the scope of state obligations that are not solely borne by the central government, but also local or regional governments. It is in this context that the role and position of regional leaders is very important. They have the discretion to organize and manage the city government as well as mobilize and invite city residents to be involved in human resource development programs through cities that care about human rights.
The Effectiveness of the Process of Investigating a Case of Illegal Levies in High School 2 of Ternate Tita, La; Syafari, Tri; Rumkel, Nam
Khairun Law Journal Vol 3, No 1 (2019): Volume 3 Issue 1, September 2019
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v3i1.2888

Abstract

Illegal levies on Ternate High School 2 occur because of the active role of the Ternate High School 2 schools and the length of the process of disbursing School Operational Assistance (BOS) funds from the central government to regions for unexpected expenditure needs and funds that are not unexpected included in the BOS funds budget. This illegal levies case has been followed up at the investigation stage after a closed case process was carried out by the North Maluku Regional Police Special Criminal Investigation Investigator and from the results of the title it was concluded that the criminal element had been fulfilled by allegedly violating Article 12 letter (e) of the Law Number 20 of 2001 jo. Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption. In addition, illegal levies have become individual behavior and have become a system of providing services to the community, as if these illegal levies have become prevalent.ÂÂ