Articles
11 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2 No 2 (2019): Agustus 2019"
:
11 Documents
clear
<![CDATA[ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI BATU UJI BAGI HAKIM DALAM MEMUTUS SENGKETA PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA ]]>
<![CDATA[Agustian, Sanggup Leonard]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 2 No 2 (2019): Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (207.209 KB)
|
DOI: 10.30996/jhmo.v2i2.2370
<![CDATA[Artikel ini berisikan pembahasan perihal keberadaan/eksistensi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). AAUPB merupakan salah satu dari sekian banyak sumber hukum baik dalam Hukum Administrasi Negara maupun Peradilan Administrasi di Indonesia. Salah satu prinsip kekuasaan kehakiman menyatakan jika seorang Hakim tidak dapat menolak suatu perkara/sengketa dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya. Oleh sebab itu, melalui kekuasaannya, Hakim dapat mempergunakan hukum tidak tertulis (lex ne scripta) yang dalam hal ini yaitu AAUPB sebagai batu uji (cornerstone) dalam menilai suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menimbulkan perkara/sengketa yang mengakibatkan kerugian bagi individu dan/atau badan hukum perdata.]]>
<![CDATA[PENDEKATAN VIKTIMOLOGI MEMINIMALISIR DISPARITAS PIDANA ]]>
<![CDATA[Kleden, Kristoforus Laga]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 2 No 2 (2019): Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (170.721 KB)
|
DOI: 10.30996/jhmo.v2i2.2611
<![CDATA[Secara yuridis, adanya asas hukum Equality Before The Law, merupakan asas hukum yang tertuang dalam Konstitusi. Sebagaimana disebutkan di Undang-Undang Dasar 1945, asas ini berarti setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan keadilan. Pengenjawanatah dari asas ini juga tersurat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption Of Innocence). Yang berarti setiap orang harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan hakim yang bersifat tetap. Beberapa faktor penyebab terjadinya disparitas pidana, di antaranya tidak adanya pengawasan terhadap kekuasaan penegak hukum dalam menjalankan fungsainya. Terutama dalam pelaksanaan peradilan pidana. Di samping itu, terdapat perbedaan penafsiran terutama bagi penegak hukum (dalam hal ini hakim) ketika menerapkan sanksi pidana yang sama untuk tindak pidana yang sama. Perbedaan penafsiran itu, terlihat dalam perkara-perkara tindak pidana terorisme, atau dalam menangani kasus-kasus kerusuhan yang berindikasi SARA. Menawarkan pendekatan viktimologi untuk meminimalisir disparitas pidana, adalah salah satu wujud tanggung jawab negara melindungi hak asasi mansuia. Pendekatan viktimologi ini, terutama dalam tindak pidana terorisme maupun kasus yang berindikasi SARA, seringkali korban yaitu masyakat luas, tidak mendapat perhatian yang serius dari negara. Negara melalui undang-undang, (terkait dalam pembahasan ini yaitu Undang-undang Tindak Pidana Terorisme), lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum kepada tersangka/terdakwa tindak pidana tersebut. Sementara korban akibat terjadinya tindak pidana terorisme, belum sepeunuhnya mendapat perhatian negara. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, maupun peristiwa Bom Bali I dan Bom Bali II adalah fakta bahwa negara belum memperhatikan nasib korban akibat tindak pidana ini.]]>
<![CDATA[PRAKTIK PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH ]]>
<![CDATA[Purwadi, Ari]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 2 No 2 (2019): Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (218.885 KB)
|
DOI: 10.30996/jhmo.v2i2.2494
<![CDATA[Pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan melalui proses tender. Dalam proses terder ada kecenderungan untuk mengakomodasi kepentingan pihak-pihak tertentu, sehingga merugikan peserta tender lainnya. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, maka ditelaah praktik persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa yang berakibat terjadinya tindakan persaingan usaha tidak sehat. Penyelenggaraan tender dimaksudkan untuk mendapatkan barang dan jasa yang semurah mungkin dengan kualitas sebaik mungkin. Persekongkolan tender dapat mengakibatkan proses tender berlangsung tidak adil, merugikan panitia pelaksana tender dan peserta tender yang beriktikad baik, sehingga menjurus ke arah persaingan tidak sehat. Praktik persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa yang menimbulkan persaingan tidak sehat yang terjadi di Indonesia berdasarkan penelitian ini, perkara pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha yang telah diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dari tahun 2015 sampai dengan 2018 sebanyak 35 putusan KPPU atau 57% perkara yang masuk di KKPU.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN TERTANGGUNG PADA ASURANSI JIWA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN ]]>
<![CDATA[Savitri, Nur Aisyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 2 No 2 (2019): Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (208.296 KB)
|
DOI: 10.30996/jhmo.v2i2.2502
<![CDATA[Pada umumnya asuransi makin lama makin diminati oleh dan masyarakat umum , hampir setiap risiko transaksi menggunakan jasa asuransi telah menjadi kebutuhan hidup sebagaian masayarakat Indonesia, keyakinan orang-orang dengan Perusahaan Asuransi berkembang sangat cepat dan tersebar dari besar total jumlah uang yang sudah ditetapkan Perusahaan Asuransi berhasil dikumpulkan pada Perusahaan Asuransi. Maka sebab itu keyakinan masyarakat pada Perusahaan Asuransi harus didukung dengan revisi program kerja Perusahaan Asuransi. KUH Perdata, KUH Dagang, dan dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 mengenai Bisnis Pertanggungan sebagaimana sudah di rubah dengan Aturan-aturan No. 40 Tahun 2014 mengenai Usaha Pertanggungan, telah menyalurkan bantuan hokum untuk melindungi nasabah atau tertanggung asuransi. Nasabah atau orang yang mendaftarkan dirinya pada asuransi jiwa menjadi orang yang mengkomitemenkan diri dengan Perusahaan Asuransi melalui surat atau akta perjanjian asuransi jiwa memiliki bantuan perlindungan hukum di bagai macam aturan peraturan undang-undang contohnya pada UndangUndang No. 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 mengenai Perasuransian, juga pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang melindungi pembeli Sektor Jasa Keuangan. Mengingat tertanggung atau nasabah polis asuransi pada dasar umumnya berperilaku satu orang atau individual dan banyak yang kondisi keuangan masyarakat yang masih rentan dihadapkan dengan Perusahaan Asuransi, sehingga total jumlah aturan undang-undangan itu lebih meletakan perhatian dan bantuan melindungi hukum kepada nasabah asuransi dari kejadian (evenemen) atau peristiwa merusak pelanggaran hukum oleh Perusahaan Asuransi.]]>
<![CDATA[Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi Yang Partisipatif dan Populis ]]>
<![CDATA[Thoriq, Yusqi Alfan]]>;
<![CDATA[Shinta, Dinda Ayu Eka]]>;
<![CDATA[Sati, Laras]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 2 No 2 (2019): Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (115.93 KB)
|
DOI: 10.30996/jhmo.v2i2.2601
<![CDATA[Pasca jatuhnya rezim orde baru yang di pimpin oleh H. Moh. Soeharto melalui reformasi tahun 1998, berakibat pada perubahan konstalasi ketatanegaraan di Indonesia, termasuki Undang – Undang Dasar 1945 (untuk selanjutnya penulis sebut sebagai UUD 1945) yang dulu sangat sulit dan tidak pernah di amandemen. Sebelumnya , presiden Abdurrahman Wahid pernah membentuk semacam Komisi Konstitusi yang di beri nama “Panitia Penyelidik Perubahan UUD 1945†yang di ketuai oleh Harun Alrasyid melalui Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2000 tanggal 18 Januari 2000. Panitia ini akan menyelesaikan rancangan konstitusi yang hasilnya akan diserahkan kepada majelis. Menyusul kemudian Presiden Megawati Soekarno Putri juga pernah mengusulkan pembentukan Komisi Nasional Konstitusi yang di sampaikan dalam pidatonya di depan Sidang DPR tanggal 16 Agustus 2001. Pembentukan komisi konstitusi tersebut di tanggapi oleh jimly asshiddiqie dengan mengajukan konsep “jalan tengahâ€. Jalan tengah yang di ajukan oleh jimly assiddiqie berisikan tiga hal. Pertama, perubahan keempat UUD 1945 harus di sahkan dulu. Kedua, harus ada kesepakatan untuk mengkonsolidasikan naskah perubahan pertama hingga keempat,sampai tersusun satu konstitusi yang integral. Ketiga, pembentukan panitia penyelaras atau komisi konstitusi yang bertugas menyerasikan kondolidasi naskah.]]>
<![CDATA[MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM PENATAAN KELEMBAGAAN TERBARU ]]>
<![CDATA[Hufron, Hufron]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 2 No 2 (2019): Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (188.778 KB)
|
DOI: 10.30996/jhmo.v2i2.2496
<![CDATA[Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada era reformasi tersebut merupakan suatu langkah terobosan yang fundamental, karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan terhadap UUD NRI 1945. Dalam perkembangan-nya, tuntutan perubahan UUD NRI 1945 pada akhirnya menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Selanjutnya, tuntutan itu diwujudkan secara komprehensif, bertahap dan sistematis dalam empat kali perubahan UUD NRI 1945 melalui mekanisme empat kali sidang Mejelis Permu-syawaratan Rakyat (MPR) sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Seiring dengan momentum perubahan UUD NRI 1945 pada masa reformasi, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia semakin menguat. Puncaknya terjadi pada tahun 2002 ketika gagasan pembentukan Mahk-amah Konstitusi dimasukkan dalam perubahan UUD NRI 1945 yang dilakukan oleh MPR seba-gaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 dalam Perubahan Ketiga.2 Di dalam Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 yang ditetapkan MPR pada 9 Nopember 2001, menambahkan lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman baru, yakni Mahkamah Konstitusi. Pperkembangan kebutuhan hukum ketatanegaraan yang dinamis dan progresif, maka diusianya yang ke-15 tahun, dipandang perlu dan mendesak untuk dilakukan penataan kekuasaan kehakiman di Indonesia, terutama berkaitan dengan penataan kewenangan MK, meliputi penyatuan pengujian materi peraturan perundang-undangan di bawah UUD terhadap UUD, kewenangan pembubaran partai politik termasuk pembubaran Ormas, kewenangan SKLN tidak saja sengketa antar lembaga negara yang diatur dalam UUD, tetapi juga lembaga atau organ negara dan lembaga pemerintahan dari pusat maupun daerah sebagaimana diatur dalam UU, dan penambahan kewe-nangan penga-duan konstitusional yang secara teoritik dan empirik mendesak diatur dalam hukum positif sebagai upaya hukum terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara.]]>
<![CDATA[THE INHIBITED CONDITIONS IN THE DRAFT REGULATION OF SURABAYA MAYOR ABOUT THE PROCEDURE OF CHOOSING THE MANAGEMENT OF COMMUNITY EMPOWERMENT OF VILLAGE INSTITUTION, CITIZEN ASSOCIATION AND NEIGHBORHOOD ASSOCIATION ]]>
<![CDATA[Michael, Tomy]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 2 No 2 (2019): Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (180.735 KB)
|
DOI: 10.30996/jhmo.v2i2.2510
<![CDATA[A person in legal studies can be referred to as a legal subject because he commits the rights and obligations relating to certain matters. As in the early part of Surabaya mayor's draft regulation about the procedures of choosing the Board of Community Empowerment Institution of Local Village Village Institution, Citizen Association and the Neighborhood Association (draft regulation of surabaya’s mayor) that in order to regulate the relationship between Surabaya government with Community Empowerment Institution (LPMK), Citizen Association (RW and the Neighborhood Association (RT) as partners in the implementation of development in the city of Surabaya, the government of Surabaya has established the Mayor’s regulation No. 38 year 2016 on implementation of the Surabaya City Regulation number 15 year 2003 about the guidelines for forming the organization of resilience community of Kelurahan Institutions, RW and RT who are about to organize the electoral ordinances Management of LPMK, RW and RT. The draft of Surabaya’s Mayor regulation before it was confirmed was conducted socialization by the law of the secretariat of Surabaya area in Surabaya on 19 March 2019. This activity has been in accordance with Act No. 12-2011 where the socialization of the first to know the aspirations of the public in this case stakeholders related to the draft Perwali Surabaya. Article 21 of Act No. 25-2009 shows the purpose of a legal state relating to the so-called task of managing and organizing tasks. Related to the government in the modern state, Spelt and ten Berge, distinguishes them in the tasks of regulating and managing the tasks (ordenende en verzorgende taken).]]>
<![CDATA[LEGALITAS SURAT KUASA YANG DITERBITKAN SEORANG BURON ]]>
<![CDATA[Gumilang, D.]]>;
<![CDATA[Yudianto, Otto]]>;
<![CDATA[Setyorini, Erny Herlin]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 2 No 2 (2019): Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (186.762 KB)
|
DOI: 10.30996/jhmo.v2i2.2497
<![CDATA[Penelitian ini berjudul Legalitas Surat Kuasa yang diterbitkan seorang buron, mengungkap aspek yuridis apakah seorang buron, dalam hal ini seseorang yang termasuk dalam buron/DPO memberikan kuasa yang berbentuk surat kuasa khusus kepada Advokat untuk bertindak sebagai perwakilan kepentingannya sebagai pihak Penggugat di Pengadilan Negeri dilarang secara hukum. Landasan utama yang digunakan untuk menganalisis tulisan penelitian ini yaitu teori hak asasi manusia (HAM), sedangkan aplikasi teori dalam menyoroti keabsahan seorang buron memberikan surat kuasa khusus digunakan teori kontrak. Prinsip equality before the law merupakan essensi hak asasi pada manusia di bidang law yang paling mendasar. Kita dapat menilai kualitas putusan pengadilan apakah sudah sesuai dengan tujuan hukum yang utama yakni keadilan dan hak asasi manusia adalah dari implementasi prinsip persamaan semua manusia di hadapan hukum. Hasil pengamatan menunjukkan adanya konflik norma terkait putusan pengadilan yang melarang seorang berstatus buron yang masuk DPO, dengan ketentuan yang mengatur tentang hak seseorang mem-berikan kuasa berdasarkan teori hak asasi manusia dan teori kontrak.]]>
<![CDATA[PELIMPAHAN WEWENANG DOKTER KEPADA PROFESI PERAWAT DALAM TINDAKAN MEDIS DARI PERSPEKTIF HUKUM ]]>
<![CDATA[Vitrianingsih, Yeni]]>;
<![CDATA[Budiarsih, Budiarsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 2 No 2 (2019): Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (155.347 KB)
|
DOI: 10.30996/jhmo.v2i2.2545
<![CDATA[Masalah perlindungan hukum terhadap profesi perawat dalam melakukan tindakan medis dewasa ini sering kali kurang menjadi perhatian karena perawat mempuyai kompetensi dalam menjalankan praktik dan memperjuangkan tingkat kesehatan ternyata harus menelan pil pahit. Minimnya pemahaman hukum oleh pihak pihak terkait serta kurangnya perlindungan hukum baik kepada pasien maupun tenaga kesehatan. Maka hasil kerja keras Perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan apabila tidak berhasil akan berhadapan dengan hukum bahkan dikategorikan tindakan malpraktik dengan sangsi pidana. Atas dasar itu maka peneliti akan difokuskan pada beberapa masalah yaitu bagaimanakah pelimpahan wewenang dokter kepada profesi perawat pada aktivitasnya dalam peristiwa tindakan medis? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitaian dengan mengunakan peraturan perundang-undangan yang meliputi tiga lapisan keilmuan hukum terdiri atas telaahan dokmatika hukum, teori hukum dan filsafat hukum. Adapun Hasil Pembahasan menemukan bahwa pelimpahan wewenang Dokter kepada profesi perawat dalam tindakan medis dari perspektif hukum. Perawat adalah seseorang berperan dalam merawat dan membantu seseorang dengan melindunginya dari sakit, luka dan proses penuan. Hal tidak sesuai dengan peraturan UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan Pasal 32 ayat (1) dan Permenkes No. 2052 Tahun 2011 Pasal 23 yat (1). Hal yang sifatnya tindakan memeberikan diagnosa medis serta penentuan terapi medis tidak boleh didelegasikan kepada perawat Undang-Undang No.38 Tahun 2014. Kewenangan perawat sebagai berikut Pasal 30 ayat (1) dan (2). Kedua payung hukum tersebut tentunya bisa menjadikan pemahaman dan perlindungan perawat dalam menjalankan tugas mediknya.]]>
<![CDATA[JUAL BELI STAND YANG DIBERI HAK PAKAI RUANGAN SELAMANYA YANG TERJADI DI MALL X ]]>
<![CDATA[Evelyn Terisno, Prisilia Anggraini]]>;
<![CDATA[Angela, Yuliana]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 2 No 2 (2019): Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/jhmo.v2i2.2463
<![CDATA[Dalam ikehidupani di imasyarakat hubungan ihukum yang sering idilakukan menyangkut perikatan iyang merupakan kegiatan sehaari-hari iyang dilakukan setiap masyarakat, dimana pengertian dari perikatan yaitu ikatan dalam bidang hukum iharta benda (vermogens recht) antara dua orang atau lebih, dimana satu pihak berhak atas sesuatu dan ipihak lainnya berkewajiban untuk melaksana-kannya. Perikatan dapat bersumber dari undang-undang dan Perjanjian, hubungan hukum yang sering terjadi dalam kegiatan masyarakat salah isatunya adalah jual ibeli dimana jual ibeli merupakan isalah satu bentuk perikatan yang bersumber pada perjanjian. terjadi jual beli dimana jual beli baik tertulis maupun lisan, jual ibeli merupakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan masyarakat Indonesia salah satunya jual beli tanah dan bangunan yang merupakan benda tidak bergerak, jual beli merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara pihak iyang satu dengan pihak yang lain, namun jaul beli tanah dan bangunan yang terjadi di masyarakat sering iterjadi penyimpangan hukum, sehinnga diperlukannya klarifikasi mengenai masalah-masalah hukum yang terjadi di iIndonesia salah isatunya mengenai jual ibeli tanah dan bangunan stand serta kepemilikan hak yang diperoleh agar ipara pembeli maupun penjual mendapat kepastian dan perlindungan hukum agar tidak ada masyarakat yang dirugikan. Tujuan idilakukan ipenelitian jurnal ini iadalah untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum iyang ditimbulkan atas iJual Beli stand dan Pengoperan Hak bagi pembeli stand yang hanya diberikanitanda bukti hak iberupa Sertipikat iHak Memakai Ruangan untuk jangka waktu selamanya]]>
