Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia

jkpi
Website

Published by Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

ISSN : 19796366 EISSN : 25026550 DOI : -

Core Subject : Agriculture,

Agriculture, Biological Sciences & Forestry

Indonesian Fisheries Policy Journal present an analysis and synthesis of research results, information and ideas in marine and fisheries policies.

Arjuna Subject : -

Articles 6 Documents

Search results for , issue "Vol 8, No 2 (2016): (November, 2016)" : 6 Documents clear

STATUS PENGELOLAAN SUMBERDAYA BENIH LOBSTER UNTUK MENDUKUNG PERIKANAN BUDIDAYA: STUDI KASUS PERAIRAN PULAU LOMBOK Erlania Erlania; I Nyoman Radiarta; Joni Haryadi
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 8, No 2 (2016): (November, 2016)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Indonesia merupakan negara pengekspor utama benih lobster ke negara-negara produsen lobster di dunia. Penetapan PERMEN KP No. 1 tahun 2015 berimplikasi pada larangan penangkapan lobster ukuran benih di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis data dan informasi terkait status pengelolaan sumberdaya benih lobster dan dampak dari peraturan tentang penangkapan lobster, serta potensi pengelolaan sumberdaya benih lobster alam tersebut melalui pengembangan budidaya. Pengumpulan data telah dilakukan pada tahun 2015 melalui survai lapang, focus group disscussion/FGD, dan rapid rural appraisal/RRA. Hasil kajian memperlihatkan bahwa kawasan perairan Pulau Lombok memiliki potensi benih lobster yang sangat besar. Adanya regulasi yang melarang penangkapan benih lobster menyebabkan berbagai dampak sosial-ekonomi terhadap kehidupan masyarakat pesisir Pulau Lombok. Besarnya potensi benih lobster membuka peluang untuk pengembangan aktivitas budidaya pembesaran lobster, sehingga masyarakat mendapatkan mata pencaharian alternatif sebagai pengganti aktivitas menangkap benih. Namun hal ini harus didukung dengan peninjauan dan penyesuaian kembali PERMEN KP No. 1 tahun 2015 terkait larangan penangkapan lobster khususnya ukuran benih, sehingga masyarakat diizinkan untuk menangkap benih lobster untuk kebutuhan budidaya.Indonesia is main exporter of spiny lobster seeds to lobster-producer countries in the world. Establishement of Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation (PERMEN KP No. 1, 2015) had implications on the capture prohibition of lobster seeds in Indonesia. This study was aimed to analyze data and information which relate to management state of lobster seed resources, the impacts of the lobster capture regulation, and the potencies of lobster seeds resource management through aquaculture development. Acquired data are from field survey, focus group disscussion (FGD), rapid rural appraisal (RRA), and secondary data from related institutions. The result showed that Lombok Island waters area had a great potencies of lobster seeds. Prohibition of seeds capture activities through the regulation has caused various socio-economic impacts on coastal communities in Lombok Island. The magnitude of the lobster seeds potencies gives opportunities for lobster aquaculture development, thus people could get an alternative livelihood other than seeds capturing. However, this has to be supported by reconsideration and readjustment of KEPMEN KP No. 1 2015 related to lobster capture in particular for the seed size, so that the seeds capture activities could be allowed for aquaculture need.

POTENSI DAN TINGKAT PEMANFAATAN SUMBER DAYA IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (WPP NRI) TAHUN 2015 SERTA OPSI PENGELOLAANNYA Ali Suman; Hari Eko Irianto; Fayakun Satria; Khairul Amri
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 8, No 2 (2016): (November, 2016)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Sumber daya ikan di perairan Indonesia merupakan salah satu modal menuju kemakmuran bagi bangsa, apabila dikelola secara berkelanjutan.Kajian potensi dan tingkat pemanfaatan tahun 2015, merupakan salah satu dasar utama dalam merumuskan pengelolaan tersebut menuju pemanfaatan sumber daya yang lestari bagi kesejahteraan bangsa. Secara keseluruhan komposisi jenis sumber daya ikan di perairan Indonesia didominasi kelompok ikan pelagis kecil sebesar 36 % dan ikan pelagis besar sebesar 25 %. Potensi sumber daya ikan di perairan Indonesia adalah sebesar 9,931 juta ton per tahun dengan potensi tertinggi terdapat di WPP 718 (Laut Arafura) sebesar 1,992 juta ton/tahun (20%), di WPP 572 (Samudera Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda) sebesar 1,228 juta/tahun (12 %) dan di WPP 711 (Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Cina Selatan) sebesar 1,143 juta ton/tahun (12 %). Tingkat pemanfaatan secara keseluruhan terlihat didominasi kondisi overfishing (indikator warna merah) sekitar 49 %, diikuti kondisi fully-exploited (indkator warna kuning) sekitar 37 % dan kondisi moderat (indikator warna hijau) hanya 14 %. Kelompok ikan yang mengalami kondisi overfishing paling tinggi adalah kelompok udang Penaeid, lobster, kepiting dan rajungan, yang mencapai 63 % dari kondisi overfishing saat ini. Dalam perspektif yang demikian, opsi pengelolaan yang harus segera dilakukan adalah mengurangi jumlah upaya penangkapan pada WPP yang mengalami kondisi overfishing serta meningkatkan upaya pada WPP yang tingkat pemanfaatannya masih moderat dan fully exploited.Fish resources within Indonesian waters (i.e. teritorial and archipelagic waters) including Indonesian Economic Exclusive Zone if under sustainably management it would contribute a significant role as a source of nation welfare. Scientific advice on stock status and its exploitation rate are required as an input to support an apropriate fisheries management. Generally, fish resources in these waters are dominated by two main fish groups such as small pelagic fish by 36 % and large pelagic fish by 25 %. Indonesia fish resource in 2015 was estimated for 9,931 million tons/year with comprises of 1,992 million ton/year (20 %) in fisheries management area (FMA) 718 (Arafura sea), 1,228 million/year (12 %) in FMA 572 (western of Sumatera of Indian ocean and Sunda strait) and 1,143 million tons/year (12 %) in FMA 711 (Karimata strait, Natuna sea, and south China sea). Most of fish resources (49 %) were in the status of overfishing with red indicator, folowed by fully-exploited state(37 %) in yellow indicator and only 14 % in the moderate state (green indicator). Among all nine fish groups, the overfishing state (up to 63%) is recorded from group of shrimps (Penaidae), lobster, and crabs. The management options in these prespective is urgently suggested to reduce fishing effort at the level of f.opt (fishing optimum) for overfishing fish groups. Whilts possibly to increase effort for fish groups with fully and moderate exploited state at the level off opt.

STATUS PEMANFAATAN DAN UPAYA PELESTARIAN IKAN ENDEMIK AIR TAWAR DI PULAU SUMATERA Eko Prianto; Reni Puspasari; Dian Oktaviani; Aisyah Aisyah
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 8, No 2 (2016): (November, 2016)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Ikan endemik Pulau Sumatera tersebar di beberapa wilayah dengan tipe habitat yang berbeda-beda. Saat ini beberapa jenis ikan endemik terancam punah akibat degradasi lingkungan, hilang atau berubahnya habitat dan eksploitasi yang berlebihan. Tujuan penulisan untuk mengetahui status sumberdaya ikan endemik Pulau Sumatera dan upaya pelestariannya. Metodologi pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan studi literatur yang dianalisis secara deskriptif. Hasil sintesis menunjukkan, jumlah jenis ikan endemik di Pulau Sumatera mengalami peningkatan disebabkan adanya penemuan jenis ikan baru selama 20 tahun terakhir. Komposisi jenis ikan endemik Sumatera sebanyak 66 jenis yang terdiri dari 13 famili dan didominasi oleh famili Cyprinidae sebanyak 21 jenis dan famili Osphronemidae sebanyak 16 jenis. Status pemanfaatan ikan endemik Pulau Sumatera terdiri dari genting (critically endangered) sebanyak 5 jenis, rawan (vulnerable) sebanyak 7 jenis, bahaya (endangered) sebanyak 1 jenis, kurang data (data deficient) sebanyak 1 jenis dan belum dievaluasi (not evaluated) sebanyak 52 jenis. Untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan endemik di Pulau Sumatera diperlukan pelestarian secara in-situ dan ex-situ. Upaya pelestarian secara in-situ diantaranya melalui: a) suaka perikanan, b) rehabilitasi lingkungan dan modifikasi habitat, c) pengendalian ikan introduksi, d) menyusun regulasi penangkapan ikan sedangkan ex-situ yaitu melalui domestikasi. Sebagai rekomendasi kedepannya perlu upaya perlindungan melalui: i) penyusunan regulasi tentang perlindungan habitat ikan endemik dan upaya konservasi jenis ikan: dan ii) pengembangan hatchery untuk domestikasi dan re-stocking.Freshwater endemic fish of Sumatra island are distributed and inhabitedt in various habitat. The sustainability of this fish are under threat due to environmental degradation, habitat modification and loss, also over exploitation. Desk study in order to understand the conservation state and effort of this freshwater endemic fishes in Sumatra Island was conducted by collecting secondary data and literature review then analyzed descriptively. There is an increment number of freshwater endemic fish with several new species are recorded during the last two decades. The endemic fishes recorded in Sumatera Island are 66 species from 13 different families. Cyprinidae is the most dominant family consisting of 21 species followed by Osphronemidae consisting of 16 species. The conservation state of this freshwater endemic fish is divided into five categories; critically endangered (5 species), vulnerable (7 species), endangered (1 species), data deficient (1 species) and not yet evaluated (52 species). To date, the conservation management of endemic fishes in Indonesia, specially in Sumatra Island is still limited. Therefore, management effort, such as in-situ and ex-situ conservation should be proposed in the near future. In-situ fish conservation are: a) fish sanctuary or conservation, b) environmental rehabilitation and habitat modification, c) introduction of fish controlling, d) arrangement of fishing regulation. Ex-situ fish conservation can be carried out through domestication program. it is also recommendated that the preservation of the are endemic fishes can be done through: i) arrangement of endemic fishes habitat regulation and conservation and ii) support for hatchery development, domestication and re-stocking programs.

PERILAKU SOSIAL BERINVESTASI DAN PROSPEK PENGEMBANGAN PERIKANAN RAKYAT DI WPP 714 Armen Zulham
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 8, No 2 (2016): (November, 2016)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Tulisan ini mempelajari perikanan rakyat pada WPP 714 yang berlokasi di Kota Kendari dan di Kota Tual. Data tentang nelayan perikanan rakyat yang digunakan merupakan data hasil survey yang dikumpulkan pada Bulan Mei 2015 dan bulan Oktober 2015. Basis analisis adalah kelompok alat tangkap Pancing, Jaring dan Perangkap. Jumlah responden pada setiap pengambilan data per lokasi masing-masing 100 responden. Hasil analisis menunjukkan: investasi nelayan perikanan rakyat merupakan induced investment karena memanfaatkan dana sendiri. Pada lokasi tertentu telah memaanfaatkan jasa bank dan pedagang. Armada perikanan rakyat pada dua lokasi itu mampu mensubtitusi peran perikanan komersial, jika berbagai infrastruktur (autonomous investment) seperti: Pabrik Es, Cold Storage, pasokan listrik serta sarana transportasi distribusi ikan, pasokan BBM disiapkan oleh pemerintah. Keberhasilan membangun dan memfungsikan infrastruktur dapat mempercepat transformasi armada perikanan rakyat menuju perikanan komersial. Tulisan ini merekomendasikan transformasi armada perikanan rakyat menjadi armada komersial harus segera dilakukan dengan mengganti PTM dan PMT menjadi armada KM dengan tonase kapal >=20 GT. Transformasi harus dikuti dengan pelatihan manajerial bisnis dan didukung oleh skema pembiayaan yang mudah diakses dengan bunga rendah.This paper studied about artisanal fisheries in Fisheries Management Area of Indonesian Republic (FMAs) 714 located in Kendari City and Tual City. Data in this paper are obtained from survey conducted in May and October 2015. The analysis is based on the group of fishing equipments: line, net, and trap. Total numbers of respondents are 100 on each location. It is found that the fishing investment of artisanal fisheries can be called as induced investment, because it used a personal funding. In some particular locations they used bank and merchant services. Artisanal fishing vessel on both locations are able to substitute the role of commercial fisheries. This could only occur with the presence of various infrastructures (autonomous investement) such as ice factory, cold storage, electrical supply, fish transportation and distribution equipment, and fuel supply fasilities, prepared by the government. The other things are prepared and accessible of the capital support scheme. The success in building and functioning infrastructures mentioned above could accelerate transformation of the artisanal fisheries towards commercial fisheries. This paper recommends the transformation to be immediately implemented by substituting non powered fishing vessels and out board fishing vessels to inboard powered fishing vessels with tonnage >=20 GT. This transformation should be followed by business managerial training and be supported by accessible funding scheme with low interest.

KEBIJAKAN PENINGKATAN EFISIENSI ENERGI USAHA PENANGKAPAN TUNA CAKALANG TONGKOL (TCT) DI INDONESIA TIMUR Suryanto Suryanto; T.R. Adi; Navy Watupongoh; Duto Nugroho; Mohamad Adha Akbar
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 8, No 2 (2016): (November, 2016)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Untuk mendukung Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), maka diperlukan kebijakan “peningkatan efisiensi energi usaha penangkapan tuna cakalang tongkol di Indonesia Timur” yang didominasi oleh armada pole and line dan hand line. Tujuan dari kajian ini adalah untuk meningkatkan efisiensi energi dalam rangka menurunkan carbon footprint yang dihasilkan oleh usaha penangkapan tuna cakalang tongkol di Indonesia Timur serta analisis kebijakannya. Isu dan permasalahan dikaji berdasarkan hasil penelitian, yang dilakukan dengan metode wawancara dan pengukuran insitu konsumsi BBM serta melakukan Focus Group Discussion dengan stakeholders terkait. Penelitian mendapatkan rerata jejak karbon usaha penangkapan armada pole and line dan handline didaerah tersebut adalah 0,6813 dan 0,9425 ton CO2 eq /ton hasil tangkapan Kajian menghasilkan rekomendasi kebijakan yang terdiri dari: penyusunan baseline emisi GRK usaha perikanan Nasional, meningkatkan efisiensi energi melalui pembuatan energy efficiency index kapal ikan Nasional, pelatihan manajemen operasional kapal, penggunaan sistem penyimpanan es balok yang lebih baik, pembentukan kelompok nelayan umpan hidup dan pengembangan teknik penangkapan handline yang lebih efisien.In order to support National action plan for the reduction of green house gas (GHG) emissions, a policy on “the improvement of energy efficiency for tuna, skipjack and kawa-kawa fisheries of eastern Indonesia dominated by pole and line and hand line fleets, is required. The purpose of this study is to improve energy efficiency in order to reduce carbon footprint generated by the above fisheries as well as its policy analysis. Issues and problems are reviewed based on the research results conducted by interview, in-situ measurement of fuel consumption, and conducting focus group discussions with relevant stakeholders. The research shows, carbon footprint of pole and line and hand line fleets in eastern Indonesia are 0.6813 and 0.9425 tons CO2 eq / ton of catches respectively. The study resulted in a policy recommendations that consist of the development of GHG emission baseline for National fisheries, training of fishing vessel operational management, the use of better storage system of ice blocks, the development of live bait aquaculture groups and the development of more efficient hand line fishing techniques.

EKTOPARASIT DALAM PERSPEKTIF PERIKANAN BUDIDAYA Yuke Eliyani
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 8, No 2 (2016): (November, 2016)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Pengembangan sektor perikanan budidaya di Indonesia harus terus dilakukan mengingat hampir 70% produksi ikan berasal dari sektor ini. Dalam pengembangannya, salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah masalah kesehatan ikan, terutama yang berhubungan dengan hama dan penyakit termasuk di dalamnya ektoparasit. Meskipun tidak mematikan ikan secara langsung, ektoparasit sangat berbahaya bagi ikan karena menjadi pintu pembuka masuknya patogen yang berbahaya bagi kehidupan ikan, baik dari jenis virus, bakteri, jamur maupun dari jenis endoparasit. Identifikasi jenis dan keberadaan ektoparasit merupakan upaya awal untuk penanggulangan maupun antisipasi agar tidak terjadi wabah ketika gejala awal sudah diketahui. Upaya lain adalah penanggulangan ketika parasit ini telah menginfeksi yang kegiatannya dapat dilakukan melalui penggunakan bahan kimia, fitokimia, fitofarmaka, maupun dengan manipulasi lingkungan dan pakan.In Indonesia, 70 percent of fish production is contributed by aquaculture activities. It is therefore necessary to prioritize this activity to sustain the share of fish and fisheries activities to Indonesian economy. Keeping the fish always in healthy condition and prevention them from diseases and parasites such as ectoparasite are important factors in aquaculture. Ectoparasite not only indirectly causing fish loss but they are also very dangerous in opening the invasion of fish pathogens (viruses, bacteria, fungi, or endoparasites). It is then necessary to identify ectoparasite as soon as early symptoms are detected so that further negative impacts could be avoided. When the parasites have already attacked, a couple of treatment could be implemented: chemical poisons, phytochemicals or other natural agents, and also applying environment and feed manipulations.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

Filter by Year

2016 2016

Filter By Issues

All Issue Vol 17, No 2 (2025): (November) 2025 Vol 17, No 1 (2025): (Mei) 2025 Vol 16, No 2 (2024): (November) 2024 Vol 16, No 1 (2024): (Mei) 2024 Vol 15, No 2 (2023): (November) 2023 Vol 15, No 1 (2023): (Mei) 2023 Vol 14, No 2 (2022): (November) 2022 Vol 14, No 1 (2022): (Mei) 2022 Vol 13, No 2 (2021): (November) 2021 Vol 13, No 1 (2021): (Mei) 2021 Vol 12, No 2 (2020): (November) 2020 Vol 12, No 1 (2020): (Mei) 2020 Vol 11, No 2 (2019): (November) 2019 Vol 11, No 1 (2019): (Mei) 2019 Vol 10, No 2 (2018): (November) 2018 Vol 10, No 1 (2018): (Mei 2018) Vol 9, No 2 (2017): (November, 2017) Vol 9, No 1 (2017): (Mei 2017) Vol 8, No 2 (2016): (November, 2016) Vol 8, No 1 (2016): (Mei 2016) Vol 7, No 2 (2015): (November 2015) Vol 7, No 1 (2015): (Mei 2015) Vol 6, No 2 (2014): (November 2014) Vol 6, No 1 (2014): (Mei 2014) Vol 5, No 2 (2013): (November 2013) Vol 5, No 1 (2013): (Mei 2013) Vol 4, No 2 (2012): (November 2012) Vol 4, No 1 (2012): (Mei 2012) Vol 3, No 2 (2011): (November, 2011) Vol 3, No 1 (2011): (Mei 2011) Vol 2, No 2 (2010): (November, 2010) Vol 2, No 1 (2010): (Mei 2010) Vol 1, No 2 (2009): (November, 2009) Vol 1, No 1 (2009): (Mei 2009) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Amalia Setiasari

Contact Email
jkpi.puslitbangkan@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
jkpi.puslitbangkan@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Amalia Setiasari

Contact Email jkpi.puslitbangkan@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official jkpi.puslitbangkan@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Amalia Setiasari

Contact Email
jkpi.puslitbangkan@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
jkpi.puslitbangkan@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA