cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
AL-MUQARANAH-Jurnal Program Studi Perbandingan Mazhab
Published by Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2024)" : 5 Documents clear
Warisan Bagi Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang Mawaris Dan Undang-Undang Pokok Agraria (Studi Kasus Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara) Siregar, Ramadhan Syahmedi; Susandi, Aidil; Siregar, Islamita
Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab Vol 2, No 1 (2024)
Publisher : Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang warisan bagi Warga Negara Asing menurut Undang-Undang Mawaris Dan Undang-Undang Pokok Agraria: Studi Kasus Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara. Penelitian ini berjenis kualitatif, sistematis dan logis dari pencarian data terhadap masalah yang berkenaan untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan dicarikan cara pemecahan masalah yang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa warganegara asing berhak memiliki hak waris dari perkawinan campuran dengan warganegara Indonesia. Hal ini tertuang di Bab Warisan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 58 yang berisi bahwa: “Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku”. Meskipun dinyatakan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 21 ayat (1) disebut bahwa: “hanya warganegara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik”. Namun kebolehan WNA mendapatkan warisan dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (3): “Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara”.
Pelaksanaan Haji Bagi Wanita Yang Menjalani Masa Iddah Perspektif Fiqh Hanafi Dan Fiqh Asy-Syafi’i Betawi, Usman
Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab Vol 2, No 1 (2024)
Publisher : Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Haji adalah mendatangi ka’bah untuk beribadah kepada Alah dengan syarat dan rukun serta pada waktu tertentu. Ada juga yang mendefenisikan bahwa haji adalah berziarah ke tempat tertentu, pada waktu tertentu dan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Sedangkan iddah adalah masa yang ditetapkan syari’at terhadap perempuan sesudah terjadinya perceraian atau di tinggal mati oleh suaminya agar menahan diri untuk menikah kembali sampai selesainya masa iddah tersebut. Haji adalah ibadah yang secara rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Seseorang yang sudah memenuhi syarat haji diwajibkan untuk menjalankan ibadah tersebut, maka dari itu setiap tahun ke tahun ibadah haji ini mengalami kenaikan secara drastis yang mengakibatkan seorang calon jamaah haji harus bersabar menunggu antrian pemberangkatan haji. Sehingga hal ini membuat calon jamaah haji khususnya wanita yang sedang mengalami masa iddah bingung dikarenakan di satu sisi ia harus menunda keberangkatan hajinya atau melanjutkannya. Tujuan penelitian ini adalah supaya mengatahui boleh atau tidaknya seorang wanita berangkat haji pada masa iddah. Penelitian ini menggunakan metode sosiologis normatif yang bersifat komparatif. Menurut fiqh Hanafi bahwa wanita yang pada masa iddah tidak boleh berangkat haji dikarenakan seorang wanita tidak boleh berangkat haji tanpa adanya mahram. Sedangkan menurut fiqh Asy-Syafi’i wanita tersebut boleh berangkat haji karena wanita boleh berangkat dengan rombongan wanita lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa jamaah haji wanita Indonesia boleh melaksanakan ibadah haji apabila khawatir tidak dapat melaksanakannya di waktu yang akan datang berdasarkan perspektif fiqh Asy-Syafi’i.
Dispensasi Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Putusan No 215/Pdt.P/2020/Pa.Mdn) Nst, Rusli Halil
Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab Vol 2, No 1 (2024)
Publisher : Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas dispensasi nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam, dengan fokus pada Analisis Putusan No. 215/Pdt.p/2020/PA.Mdn. Kompilasi Hukum Islam menyatakan anak di bawah umur adalah 21 tahun, sementara Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan batas usia anak di bawah 18 tahun. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak melarang pernikahan usia anak, Kompilasi Hukum Islam membolehkan dispensasi nikah jika calon mempelai di bawah usia 21 tahun dan mendapat izin orang tua. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan hukum dispensasi nikah menurut kedua regulasi tersebut dan mempertimbangkan putusan Pengadilan Agama Medan No. 215/Pdt.p/2020/PA.Mdn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak tidak secara langsung mengatur dispensasi nikah, namun Pasal 26 butir (c) menekankan pentingnya pencegahan perkawinan usia anak. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam membenarkan dispensasi nikah dengan persetujuan orang tua. Dalam putusan No. 215/Pdt.p/2020/PA.Mdn, hakim hanya mempertimbangkan Kompilasi Hukum Islam tanpa merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dari putusan pengadilan dan wawancara, serta data sekunder dari studi pustaka.
Penegakan Hukum Terhadap Terdakwa Fatriadi Ruslan dalam Kasus Peredaran Narkotika di Mataram (Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Mt) Al Fajar, Muhammad Din; Lubis, Anggi Rahmadina; Sebayang, Blesscherise; Gultom, Dina Sarahani; Diva, Kanaya Salsha; Dalimunthe, Nabila Alya Safwana; Rumahorbo, Noya Callista
Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab Vol 2, No 1 (2024)
Publisher : Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract:Narcotics trafficking is a serious problem faced by many countries, including Indonesia, with detrimental impacts on individual physical and mental health as well as social and economic stability. Abuse of narcotics, especially Class I narcotics such as methamphetamine (shabu), not only causes dependence and mental disorders, but also becomes the main commodity in the illegal narcotics trade. The Indonesian government, through Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, has regulated strict sanctions for perpetrators of narcotics abuse and distribution. A case study in the Karang Bagu neighborhood, Mataram, shows the active role of the community in eradicating narcotics trafficking through collaboration with the police, who succeeded in uncovering methamphetamine transactions by the suspect Fatriadi Ruslan. Strict law enforcement, such as the application of Article 112 paragraph (1) in this case, is expected to be able to provide a deterrent effect and reduce the number of narcotics trafficking in Indonesia.Keywords: Narcotics distribution, methamphetamine (shabu), law enforcement. AbstrakPeredaran narkotika merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia, dengan dampak yang merugikan kesehatan fisik dan mental individu serta stabilitas sosial dan ekonomi. Penyalahgunaan narkotika, khususnya narkotika Golongan I seperti metamfetamin (sabu), tidak hanya menimbulkan ketergantungan dan gangguan mental, tetapi juga menjadi komoditas utama dalam perdagangan narkotika ilegal. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur sanksi ketat bagi pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Studi kasus di Lingkungan Karang Bagu, Mataram, menunjukkan peran aktif masyarakat dalam memberantas peredaran narkotika melalui kerja sama dengan aparat kepolisian, yang berhasil mengungkap transaksi sabu oleh tersangka Fatriadi Ruslan. Penegakan hukum yang tegas, seperti penerapan Pasal 112 ayat (1) dalam kasus ini, diharapkan mampu memberikan efek jera dan menurunkan angka peredaran narkotika di Indonesia.Kata kunci : Peredaran narkotika, Metamfetamin (sabu), Penegakan hukum.
Analisis Kedudukan Hak Anak Luar Kawin Terhadap Ayah Biologisnya Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VII/2010 Dan Fiqh As-Syafi’i Rangkuti, Afifah
Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab Vol 2, No 1 (2024)
Publisher : Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya. Mazhab Syafi' berpendapat bahwa anak yang lahir di luar nikah adalah seorang ajnabiyyah atau orang asing, karena anak tersebut tidak dapat dihibahkan dan juga tidak berhak atas ayah biologisnya, namun pasca keluarnya Putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010, hubungan hukum bagi anak luar kawin dengan ayah Biologisnya di Indonesia memiliki sisi jelas hal ini terlihat dari amar Putusan MK yang mengatakan hubungan keperdataan anak luar kawin bukan hanya memilik hubungan keperdataan dengan ibunya saja akan tetapi juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah bilogisnya sepanjang anak luar kawin dan ibu dari anak luar kawin dapat membuktikan ayah biologisnya dengan tes DNA. Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual artikel ini akan mengulas tentang persoalan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Setiap putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, artinya mempunyai kekuatan hukum untuk selama-lamanya setelah dikeluarkan. Secara umum, tidak ada upaya hukum yang tersedia terhadap Keputusan tersebut, artinya anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan ayah bilogisnya sepanjang kawin dapat membuktikan ayah biologisnya dengan tes DNA.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 2 (2025): AL MUQARANAH : JULI Vol 3, No 1 (2025) Vol 2, No 1 (2024) Vol 5, No 1 (2017): Al-Muqaranah