JOURNAL EQUITABLE
JOURNAL EQUITABLE is a scientific journal for the field of Law published by the Law Study Program of the Faculty of Law, University of Muhammadiyah Riau. Journal Equitable has the content in the form of research results and reviews in selected fields of study covering various branches of law, such as criminal law, civil law, constitutional law, agrarian law, and others. In the Journal Equitable also contains fields of study related to law in a broad sense.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 8 No 1 (2023)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM HAK PEMEGANG DESAIN INDUSTRI DIKAITKAN DENGAN NILAI KEBARUAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Tengku Mega Rahmadini]]>;
<![CDATA[Firdaus]]>;
<![CDATA[Zulfikar Jayakusuma]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 8 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v8i1.4326
<![CDATA[Weaknesses in the implementation of the Industrial Design Law are caused by a number of things, including the implementation of the rules mandated by the Industrial Design Law which have not been fully implemented by the government. Similarity is something that may occur even in industrial designs, designs must have a novelty principle. There is no clear measure of how much the percentage of similarity between the two types of products can be said to violate other people's industrial design rights. research or problem approach that will be used in this study is normative juridical, namely research conducted by examining secondary legal materials or research based on standard rules that have been recorded is also called library research.]]>
<![CDATA[PERGESARAN PENEGAKAN HUKUM YANG POSITIVISTIK MENUJU KE PENEGAKAN HUKUM YANG PROGRESIF ]]>
<![CDATA[Faishal Taufiqurrahman]]>;
<![CDATA[Efendi Ibnususilo]]>;
<![CDATA[Monika Melina]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 8 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v8i1.4450
<![CDATA[Law enforcement occurred in Indonesia does not reflect the values of justice expected by the public, so was born the concept of progressive law to resolve the problem. This study examines: First, the cause of law enforcement in Indonesia does not reflect the values of justice; second, the role of the concept of progressive law enforcement in solving the problems that occurred in Indonesia. The results of this study concluded: First, the cause of law enforcement did not indicate the value of justice is: (i) law enforcement officers who put forward the procedural aspects, (ii) the existence of discrimination by law enforcement and (iii) the law as can be bought. Second, the role of the concept of progressive law in law enforcement in Indonesia is a progressive law concept is not just enforce the rule of law itself, but the law must be enforced are the values of justice contained in the sound of formal rules and the values of justice in society.]]>
<![CDATA[ANALISIS DAMPAK PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP HAK PESANGON PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ]]>
<![CDATA[Ollyvia Cantik Nur Annisa]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 8 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v8i1.4494
<![CDATA[ABSTRAK Pemutusan Hubungan Kerja adalah salah satu hal yang dihindari dalam suatu perusahaan akan tetapi hal itu sulit untuk dihindari karena setiap perusahaan ataupun karyawan pasti memiliki permasalahan. Pemerintah dalam mengatasi hal tersebut merubah UU Cipta Kerja menjadi Perppu Cipta Kerja. UU Cipta Kerja dan Perppu Cipta Kerja memiliki perbedaan yang banyak mengenai hak karyawan PHK. Metodologi penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan data yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diangkat serta beberapa berita dari media cetak dan elektronik dari berbagai jurnal. Hasil dari proses analisis ini menunjukkan adanya dampak positif maupun negatif. Perppu Cipta Kerja telah memberikan dampak positif bagi para pengusaha untuk mengembangkan usahanya dan memperluas usahanya. Dengan ekspansi ini para pengusaha termasuk UMKM akan terus menjadi penopang perekonomian nasional. Sedangkan dampak negatifnya Perppu cipta kerja tersebut tidak sesuai dengan rancangan undang-undang serta banyak di antaranya melayani kepentingan perusahaan dan dianggap merugikan masyarakat sehingga menimbulkan hiper-regulasi semu. Kata Kunci : PHK, UU Cipta Kerja, Perppu Cipta Kerja]]>
<![CDATA[PENYALAHGUNAAN USIA OLEH ATLET BADMINTON DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK ]]>
<![CDATA[Kurnia Mulia]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 8 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v8i1.4509
<![CDATA[Atlet yang tidak sesuai umurnya saat bertanding seperti contoh anak umur 15 tahun mendaftar untuk pertandingan kategori 12 tahun, dengan modus memalsukan keterangan lahir juga ijazah sekolah, dalam penelitian ini didapati rumusan masalah yaitu Bagaimanakah Faktor Penyebab dan Akibat Kecurangan Penyalahgunaan Usia oleh Atlet Badminton dan Bagaimanakah Solusi Agar Tidak Terjadi Kecurangan Penyalahgunaan Usia oleh Atlet Badminton dpenelitian ini menghasilkan jawaban dari rumusan masalah yang pertama penyebab dari penyalahgunaan umur adalah penyalahgunaan akta kelahiran anak, kemudian kelalaian petugas pendaftaran atlet badminton dan lemahnya pengawasan dari klub badminton, dari faktor tersebut tentu menimbulkan akibat yaitu hilangnya sportifitas pertandingan profesional yang dilakukan oleh atlet badminton, kemudian hal ini tentu saja melanggar UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, kedua Solusi supaya tidak terjadi penyalahgunaan umur dari segi tindak preventif dilakukan penanaman budi pekerti sejak usia dini dimulai dari klub, kemudian petugas pendaftaran yang ketat dalam pendaftaran atlet, dari tindak represif yaitu skorsing terhadap atlet, kemudian pemberhentian terhadap petugas pendaftaran atlet, hingga akhirnya pemberian sanksi pidana terhadap penyalahgunaan umur usia oleh atlet yang dimana pertanggungjawabannya]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI LISENSI WAJIB TRIPS AGREEMENT DALAM PRODUK FARMASI DI NEGARA KANADA ]]>
<![CDATA[Melia Prabaningrum]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 8 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v8i1.4516
<![CDATA[Intellectual Property Rights or also known as IPR is a translation of the term Intellectual Property Right (IPR), which means rights born based on someone's intellectual work. Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (hereinafter referred to as the TRIPs Agreement) as the legal basis for IPR in the international scope states. The research methodology uses normative legal research with the data used, namely laws and regulations related to the issues raised as well as some news from print and electronic media from various journals. The results of this study indicate that the country that is most effective in using mandatory licenses in the pharmaceutical sector is Canada. The Canadian Patent Act of 1923 introduced the first mandatory licensing scheme for patented foods and pharmaceutical. In the 1980s, the Government sought to increase pharmaceutical research and development in Canada by increasing protection for patented medicines. Amendments to the Patent Act of 1969 removed restrictions on local manufacturing. Anyone can obtain a compulsory license not only to manufacture but also to import any medicines produced by a patented process. One of the main reasons for the very successful compulsory licensing experience in Canada because of the simple and easy-to-use procedures.]]>
<![CDATA[REUPLOAD VIDEO DALAM PLATFORM YOUTUBE DITINJAU DARI TEORI KEPASTIAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Arrohma Safriani M]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 8 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v8i1.4553
<![CDATA[Video merupakan suatu karya yang di lindungi oleh hak cipta. Saat ini penyebaran karya cipta video tidak hanya terjadi secara konvensional namun juga terjadi secara digital. Salah satu platform digital yang paling diminati adalah Youtube. YouTube adalah sebuah situs web video sharing (berbagi video) yang populer yang dapat diakses secara gratis. Seseorang yang memiliki akun YouTube dapat memperoleh keuntungan ekonomis yang disebut “monetizing”. Pelanggaran Hak Cipta juga terjadi di dalam platform Youtube. Pelanggaran yang banyak terjadi di platform youtube adalah Reupload video. Penelitian ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah yakni, pertama, Bagaimana Perlindungan Atas Tindakan Reupload Video Ditinjau Dari Sistem Perlindungan Hak Cipta Dalam Platform Youtube? Kedua, Bagaimana Tindakan Reupload Video Dalam Platform Youtube Ditinjau Teori Kepastian Hukum? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan menganalisis perlindungan atas tindakan reupload serta kepastian hukum terhadap tindakan tersebut.]]>
<![CDATA[PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DITINJAU DARI TEORI UTILITARIANISME ]]>
<![CDATA[Lathifah Azhar Saptaningrum]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 8 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v8i1.4554
<![CDATA[Perlindungan merupakan hak setiap anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum, Salah satu upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yakni melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Sisterm Peradilan Pidana dalam pemberlakuannya terdapat keharusan untuk menegakkan suatu keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum yakni melalui restorative justice. Restorative Justice sebagai suatu pendekatan dan penyelesaian, yang dianggap mampu memenuhi tuntutan pemidanaan yang berorientasi menguntungkan bagi semua pihak, Sesuai dengan Teori Utilitarianisme atau konsep kemanfaatan yang di pelopori oleh Jeremy Bentham dimana hukum yang baik adalah hukum yang memberikan lebih banyak kemanfaatan. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan identifikasi masalah yaitu Apakah penerapan Restorative Justice terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum telah memberikan kemanfaatan sesuai dengan Teori Utilitariannisme. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, artinya menganalisis undang-undang yang berlaku dimasyarakat, sehingga penulis memfokuskan terhadap studi kepustakaan, yakni dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa Keadilan restoratif bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat berkepentingan melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku, terutama terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak. Sesuai dengan konsep teori Utilitarianisme yang mengedepankan kemanfaatan]]>
<![CDATA[KORUPSI DANA DESA DALAM PROYEK PEMBANGUNAN PARIT OLEH OKNUM PEJABAT DESA ; SUATU TINJAUAN KRIMINOLOGI ]]>
<![CDATA[Rezki Oktoberi]]>;
<![CDATA[Kasmanto Rinaldi]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 8 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v8i1.4578
<![CDATA[Corruption is an act of abuse of power and trust by a person against a problem o r organization for personal benefit or gains. This study aims to determine the modes of corruption in village funds carried out by the village head. This research uses qualitative method and case study research type. The theory used in this res earc h is the theory Willingness and Opportunity to Corrupt. This theory explains that corruption can occur if there is an opportunity due to system weakness o r lac k o f supervision and desire driven by need or gre ed. From this problem, the researcher saw that there were several modes carried out by the village head due to the opportunity to carry out modes and desires that were driven by personal needs and the lack of supervision of village funds. Keywords: Mode Corruption; Village Head; Willingness and Opportunity to Corrupt.]]>
<![CDATA[UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENYELUNDUPAN BAWANG MERAH DI WILAYAH HUKUM POLRES SIAK ]]>
<![CDATA[Zulkarnain S.]]>;
<![CDATA[Suci Yunita]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 8 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v8i1.4613
<![CDATA["Criminal acts of smuggling are criminal acts related to the release of goods or money from Indonesia abroad (export) or the entry of goods or money from abroad to Indonesia (import)". Smuggling is the act of carrying goods or people illegally and in secret without complying with the applicable laws and regulations. The smuggling of shallots that occurred in the Siak district area is very disturbing to the community, especially shallot farmers because it will affect their opinions and harm the state's finances, therefore it is necessary to find solutions and appropriate steps to overcome them, so as to increase domestic competitiveness and boost State revenue from import duties and taxes Keywords: smuggling, countermeasures, shallots]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERKAWINAN SEMARGA PADA MASYARAKAT BATAK MANDAILING DI TANAH RANTAU (STUDI DI DESA JANJI RAJA ROKAN HULU) ]]>
<![CDATA[Yulia Wulandari]]>;
<![CDATA[Zulherman Idris]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 8 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v8i1.4641
<![CDATA[Marriage is carried out as a means to obtain offspring and expand kinship relations. Marriages that occur in indigenous peoples have their own characteristics or requirements, one of which is the prohibition of marriage with other members of the customary law community, as happened in the Mandailing Batak customary community. The problem in this research is what are the consequences of same-sex marriage for the Mandailing Batak people in overseas lands? This type of research is empirical research with primary data and supported by secondary data. The results of the study show that the Mandailing Indigenous people still adhere to their customs, especially from the aspect of marriage, even to overseas lands, even if marriages that conflict with customary law will still be subject to customary sanctions in the form of being disirang mangolu, ostracized or expelled from a village and not having a position in adat. in ancient times while in the present it is considered normal and is only required to pay a fine]]>
