cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jasri
Contact Email
jasri.firdaus@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.hes@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Muhammadiyah Makassar
ISSN : 25494872     EISSN : 26544970     DOI : -
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah ISSN 2549-4872 (print), ISSN 2654-4970 (Online)adalah media publikasi ilmiah yang fokus menyebarluaskan hasil penellitian di bidang ilmu Hukum Ekonomi, Fiqh Muamalah, dan Ekonomi Syariah. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar bekerjasama dengan LP3M Unismuh Makassar dan terbit secara berkala dua kali dalam setahun.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7, No 01 (2023): Juni 2023" : 6 Documents clear
Analisis Metode Ijtihad Hukum Imam Al-Syafi’i: Dinamika Pengembangan Qiyas dan Implementasinya dalam Al-Sharf Kamil, Muh Ahsan; Muhajirin, Muhajirin; Malli, Rusli
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 7, No 01 (2023): Juni 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v7i01.9242

Abstract

Islam merupakan agama yang sempurna, kesempurnaannya tidak hanya dari aspek kepercayaan (aqidah) saja tetapi secara menyeluruh terkait hidup manusia yang sudah diatur dalam Alquran dan Al-Sunnah. Seiring perkembangan zaman, perilaku ekonomi manusia juga terus berkembang dan lebih kompleks, hal tersebut menuntut adanya hukum Islam yang universal dan mengikuti zaman, seperti madzhab al-Syafi’i yang terkenal dengan kitab Ar-Risalahnya dengan menetapkan sumber hukum berupa qiyas. Penelitian ini bertujuan menampilkan dinamika pengembangan qiyas dan implementasinya dalam bidang ekonomi khususnya pada transaksi al-Sharf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dengan jenis data berupa data sekunder yang bersumber dari jurnal-jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisis. Teknik analisis data yang digunakan ada tiga tahap, yakni reduksi data, display data dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengembangan qiyas mulai dari Imam al-Syafi’i hingga ke pengikutnya yang terus mengalami perubahan, serta pengimplementasian qiyas dalam sarf dipersamakan dengan pertukaran gandum dengan sejenis pada masa Rasulullah SAW yang dilakukan secara tunai dan sesuai rukun dan syarat. Hukum membolehkan praktik sharf memang bukan suatu hukum yang ditetapkan oleh imam al-Syafi’i. Hukum tersebut lahir dari para ulama Syafi’iyah dan jumhur ulama yang mengakui qiyas sebagai sumber hukum Islam, namun Imam al-Syafi’i sangat berperan penting dalam hal ini karena telah mengkodifikasi sumber hukum Islam.
Penimbunan Barang Perspektif Filsafat Hukum Islam Musyahid, Achmad; Alamsyah, Alamsyah; Madjid, Sitti Saleha; Rufaida, Erty Rospyana
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 7, No 01 (2023): Juni 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v7i01.11201

Abstract

The Al-Qur'an provides freedom in trade which is marked by the concept of buying and selling. However, this buying and selling is sometimes tainted by the behaviors of individuals or groups who hoard goods which cause instability in the economy which results in crises and even inflation. This is none other than to get a big advantage. The seller of the goods deliberately keeps the goods and will sell them when the price of the goods rises. Therefore, in carrying out trading business activities or in all other forms of seeking sustenance, it must be carried out with a fair concept, not in a way that harms only one party or benefits only one party, but must be based on the way that Allah swt. pleased. This study aims to find out the basic concept of hoarding of goods (Ihtikâr), to know the concept of hoarding of goods from the perspective of Islamic legal philosophy, and to be able to find out the things that are a factor in the occurrence of hoarding of goods (Ihtikâr). The methodology used by researchers is descriptive qualitative method. With an approach to the philosophy of Islamic law. The results of the study show that hoarding of goods is basically prohibited or unlawful. Whereas in the perspective of Islamic legal philosophy with the concept of Mahasin al-ahkam or mazaya al-ahkam (the virtues of Islamic law) and Thawabi al-ahkam (characteristics of Islamic law) arising from the hoarding process, the law changes to be permissible with considerations for the benefit of the ummah, one one of them is the stockpiling of basic commodities carried out by Bulog by preparing food reserves when a staple food crisis occurs and maintaining market price stability.
Kesiapan Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Kamal, Husni
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 7, No 01 (2023): Juni 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v7i01.11075

Abstract

Pemerintah Aceh sangat mendukung pelaksanaan ekonomi syariah di Aceh dibuktikan dengan adanya Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang mengharuskan setiap lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berprinsip syariah. Perkembangan ekonomi syariah melibatkan beberapa pihak terkait tentunya seperti Pemerintah, lembaga keuangan syariah, masyarakat dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah terkait teknis mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi Syariah serta kompetensi hakim yang mengadili sengketa tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisa kesiapan hakim Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca diterapkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah Nomor 11 tahun 2018 di Aceh. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan studi lapangan, sedangkan data primer didapatkan dengan mewancarai pihak Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu saat ini semua lembaga keuangan yang berada di Aceh sudah berubah menjadi Lembaga Keuangan Syariah dan yang berhak mengadili sengketa ekonomi syairah hanya hakim yang sudah memiliki sertifikasi ekonomi syariah. Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe sudah menangani sengketa ekonomi syariah sebanyak 2 perkara dan hakim yang memiliki sertifikasi hanya 3 dari total 6 hakim. Secara aturan mereka harus siap menangani sengketa sedangkan dari sisi kompetensi hakim masih belum siap sepenuhnya dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah karena belum semua hakim mempunyai sertifikasi hakim ekonomi syariah.
Analysis of the Return of Evidence 220 to 258 in Decision Number 1240/Pid.sus/2022/PN.Tng With the Defendant Indra Kusuma or Indra Kenz (Perspective of the Principles of Justice, Benefit, and Al-Maslahah) Adiyanto, Rahmad
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 7, No 01 (2023): Juni 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v7i01.11281

Abstract

On August 14, 2022 the judge at the Tangerang district court stated that the defendant Indra Kusuma or Indra Kenz had spread false news which resulted in consumer losses in electronic transactions and money laundering, sentenced the defendant Indra Kenz to 10 years imprisonment and a fine of 10 billion, provided that if the sentence is not paid, it will be replaced with confinement for 10 years 2 months, and so on. Interestingly, in this decision the judge disagreed with the public prosecutor regarding the return of evidence number 220-254 to the victim-witness through the United Indonesian Traders Association because the goods were the result of a crime. Therefore the purpose of this study is to analyze aspectsal-'is (justice) andal-maslahah(benefits) viewed from the side of the victim and the accused. This research is a normative research with a normative juridical approach. This research uses secondary legal materials in the form of decisions 1240/Pid.sus/2022/PN.Tng, related laws, legal theories, theoriesal-'is, and theoryproblem. The research results show The judge's decision regarding the refusal to return evidence number 220-258 violates the principles of certainty, expediency and benefit in Islamic law. The researcher's solution is that the judge should select which evidence belongs to the victim and should return it to the victim. 
Reksadana: Penyelesaian Sengeketa Di Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) Nur, Fauzan; Mujib, Abdul
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 7, No 01 (2023): Juni 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v7i01.11019

Abstract

Reksadana merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang telah mendapatkan izin dari Bapepam-LK. Dalam interaksi antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan (LJK) yang dinamis, ditambah dengan jumlah produk dan layanan jasa keuangan yang selalu berkembang, kemungkinan terjadinya sengketa tidak terhindarkan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah perbedaan pemahaman antara konsumen dengan LJK mengenai suatu produk atau layanan jasa keuangan terkait. Sengketa juga dapat disebabkan kelalaian dari konsumen atau LJK dalam melaksanakan kewajiban perjanjian terkait produk atau layanan yang dimaksud. Dalam penulisan ini menggunakan metode normatif-deskriptif  bermotifkan data sekunder yang menunjukkan, terkait kasus persengketaan antara konsumen dengan pihak lembaga jasa keuangan, Penyelesaian sengketa harus dilakukan di LJK terlebih dahulu. Dalam Peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan diatur bahwa setiap LJK wajib memiliki unit kerja dan atau fungsi serta mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen. Jika penyelesaian sengketa di LJK tidak mencapai kesepakatan, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).
Lembaga-Lembaga Penghimpun Zakat Secara Online: Kajian Yuridis Dan Hukum Islam Syaiful, Sharah Nur Alfia
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 7, No 01 (2023): Juni 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v7i01.11375

Abstract

Zakat online bermanfaat bagi masyarakat karena merampingkan transfer zakat dan menghilangkan kebutuhan orang untuk bertemu langsung atau membayarnya secara langsung. Masih banyak masyarakat tidak terdidik tanpa rekening yang tidak dapat menggunakan fasilitas Baznas. Keabsahan pembayaran zakat online dipertanyakan karena jika akadnya tidak jelas, sehingga masyarakat lebih memilih membayar secara langsung.Penelitian ini menggunakan pendekatan berbasis literatur dan menggunakan analisis deskriptif yaitu menganalisis pembayaran zakat online sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif dengan mendeskripsikan, mencirikan, dan menjelaskannya.Pembayaran zakat online bermanfaat karena alasan berikut: 1) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dengan menyederhanakan operasi pembayaran 2) untuk menghemat waktu. 3) Ketersediaan materi yang memberikan beberapa penjelasan, jawaban soal, dan petunjuk perhitungan zakat (kalkulator zakat), 4) Keamanan transaksi online sangat penting dan harus selalu terjamin. Keabsahan zakat online bergantung pada muzakki, harta yang dikeluarkan, dan mustahiq. Namun, hukum dan keadaan yang mengatur pembayaran dan distribusi zakat tetap berlaku. Transaksi zakat internet tidak bermasalah menurut hukum Islam. Metode pembayaran yang disediakan oleh muzakki untuk pembelian zakat yang dilakukan secara online sangatlah mudah. Legalitas penyaluran zakat online muzakki tidak terpengaruh

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1: Juni 2025 Vol 9, No 1: Juni 2025 (In Process) Vol 8, No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8, No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7, No 02 (2023): Desember 2023 Vol 7, No 01 (2023): Juni 2023 Vol 6, No 02 (2022): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2022) Vol 6, No 01 (2022): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2022) Vol 5, No 02 (2021): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2021) Vol 5, No 01 (2021): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2021) Vol 4, No 02 (2020): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2020) Vol 4, No 01 (2020): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2020) Vol 3, No 2 (2019): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2019) Vol 3, No 1 (2019): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2019) Vol 2, No 2 (2018): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2018) Vol 2, No 1 (2018): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2018) Vol 1, No 2 (2017): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2017) Vol 1, No 1 (2017): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2017) More Issue