cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Res Judicata
Contact Email
jurnal.resjudicata@unmuhpnk.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.resjudicata@unmuhpnk.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Res Judicata
Published by Universitas Muhammadiyah Pontianak
ISSN : 26221888     EISSN : 26211602     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Res Judicata ialah Jurnal Ilmiah Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak. Res Judicata terbit secara berkala 2 (dua) kali dalam satu tahun, pada bulan Juni dan Oktober. Res Judicata merupakan sarana publikasi hasil riset di bidang Hukum yang memiliki kontribusi bagi pembaharuan, perkembangan ilmu pengetahuan serta praktik di bidang hukum. ISSN : 2621-1602 (media online) ISSN : 2622-1888 (media cetak).
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 2 (2020)" : 7 Documents clear
Peran Perangkat Desa Dalam Optimalisasi Potensi Lokal di Desa Tawangsari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Hadis Turmudi; Mursid Mursid
Res Judicata Vol 3, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v3i2.2308

Abstract

Pembangunan desa dan kawasan perdesaan saat ini tumbuh dan berkembang, yang ditandai dengan semakin berkurangnya desa miskin dan tertinggal. Hal tersebut tidak lepas dari adanya peran perangkat desa dalam memaksimalkan setiap potensi lokal yang ada di wilayah perdesaan. Desa-desa yang ada di Indonesia dengan segenap karakteristik dan keanekaragamannya memiliki potensi lokal bagi pembangunan desa untuk dapat di optimalkan. Hadirnya UU No 6 Th 2014 tentang desa membawa dampak yang sangat positif, terlebih dengan adanya pasal yang mengatur perihal perangkat desa. Tugas, sarat pengangkatan, larangan dan kewajiban perangkat desa di atur secara khusus pada bagian ke lima pasal 48 s.d 53 peraturan perundangan ini. Obyek penelitian di fokuskan terhadap perangkat desa di Desa Tawangsari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. Sedangkan tujuan daripada penelitian ini adalah menganalisa peran perangkat desa dalam mengoptimalkan potensi lokal yang ada di desa tersebut, dengan mempergunakan metode penelitian kualitatif – nondoktrinal. Dari hasil penelitian di dapatkan suatu kesimpulan bahwa perangkat desa di Desa Tawangsari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali mampu berperan dalam mengoptimalkan segenap potensi lokal yang ada di wilayah tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini karena adanya dorongan dan motivasi yang kuat dari Kepala Desa sebagai Pimpinan di desa tersebut. 
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 46/P/HUM/2018 MENGENAI LARANGAN MANTAN TERPIDANA KORUPSI MENJADI BAKAL CALON LEGISLATIF Listijowati Listijowati
Res Judicata Vol 3, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v3i2.2367

Abstract

The promulgation of the General Election Commission Regulation Number 20 of 2018 has caused controversy because it is deemed not to comply with the existence of the Constitutional Court Decision Number 42/PUU-VIII/2015 which revokes the prohibition for former convicts of corruption, narcotics, and pedophilia to become legislative candidates. Against the enactment of this regulation, a judicial review was submitted and in the Supreme Court Decision No: 46P/HUM/2018 the panel of judges stated that Article 4 paragraph (3) contradicts a higher regulation and does not have binding legal force and does not apply generally. This study analyzes the position of former corruption convicts as legislative candidates and the decision ratio of the Supreme Court No: 46/P/HUM/2018. This research is a normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The results of the study show that former corruption convicts should not be legislative candidates. Regulations on limiting the political rights of a citizen must be contained in law, not regulated in statutory regulations under law.
PEREMPUAN DAN PELAKSANAAN PERLINDUNGANNYA DI INDONESIA Fransiska Novita Eleanora; Clara Ignatia Tobing
Res Judicata Vol 3, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v3i2.2178

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan terhadap perempuan di Indonesia beserta pelaksanaannya baik dalam bidang sosial budaya, juga lingkungan, hukum, dalam perkawinan dan kekeluargaan dalam bidang politik, dan terpenuhinya akan hak-haknya dan tidak adanya tindakan diskriminasi ataupun adanya kesetaraan gender sehingga seringkali perempuan mengalami tindakan kekerasan baik itu secara fisik, juga psikis, seksual dan ekonomi atau penelantaran dari rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dimana mengkaji dari teori-teori, asas-asas, serta literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasilnya adalah pelaksanaan akan perlindungan perempuan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan perlindungan dan pemenuhan akan keberadaan hak perempuan dan masih terdapat pelanggaran dalam pelaksanaannya.
ASAS REBUS SIC STANTIBUS DALAM KASUS KREDIT MACET TERHADAP ADANYA KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI INDONESIA Kurniadi Prasetyo
Res Judicata Vol 3, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v3i2.2368

Abstract

The corona virus outbreak caused the government to issue a Large-Scale Social Restriction policy (PSBB). The policy affects changes in circumstances including changes in economic conditions due to the number of bad credit problems. The application of the sic stanntibus stew principle should be the solution of the problem. This study analyzes the regulation of the principle of sic stantibus stew in Indonesia and the application of the sic stantibus stew principle in the case of bad credit to the PSBB policy in Indonesia. The method used in this research is normative legal research. The results showed that the Rebus sic stantibus principle can be applied by renegotiating the problem of bad credit based on the principle of freedom of contract. Article 1338 paragraph (2) of the Civil Code is a legal basis for applying the sic stantibus stew principle.
PERKAWINAN SIRI BAGI KEDUDUKAN ISTRI (PERNIKAHAN YANG TIDAK DICATATKAN) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN andang sari
Res Judicata Vol 3, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v3i2.2112

Abstract

Nikah siri sama dengan nikah di bawah tangan yaitu suatu pernikahan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah siri ini hanya sah secara agama saja selama dilakukan di bawah tangan, tetapi tidak sah menurut hukum negara. Nikah siri artinya nikah sembunyi-sembunyi atau nikah diam-diam, hal tersebut berarti pula kembali melihat pada asas hukum Islam bahwa perkawinan dikatakan sah apabila perkawinan diketahui oleh pegawai pencatat nikah.Isu atau fenomena yang terjadi saat ini bahwa pernikahan siri sudah menggejala sejak lama dan prosesnya mudah, banyak perempuan diajak untuk nikah siri dengan iming-iming di beri uang, dibelikan rumah padahal faktanya tidak demikian yang pada akhirnya merugikan perempuan itu karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan menghindari zinah tanpa sepengetahuan keluarga kedua belah pihak.
PEMANFAATAN PESAWAT TANPA AWAK (DRONE) UNTUK MEMBANTU PROSES PENELITIAN INDETIFIKASI LOKASI TANAH YANG TERINDIKASI SEBAGAI TANAH TERLANTAR Heru Yudi Kurniawan; Tri Atika Febriany
Res Judicata Vol 3, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v3i2.2598

Abstract

Persoalan tanah terlantar bukanlah menjadi hal baru di Indonesia, sudah banyak aturan terdahulu yang dapat dijadikan dasar pelarangan bagi seseorang atau badan hukum untuk tidak memanfaatkan lahan / tanah yang dimiliki sesuai dengan peruntukan hak yang diberikan oleh negara. Tanah – tanah yang terindikasi sebagai tanah terlantar dapat ditemukan dengan ciri-ciri fisik lokasi tanah tidak dirawat, ditumbuhi dengan tanaman liar dan tidak jarang menjadi lokasi pembuangan sampah oleh masyarakat. Untuk mendapatkan gambaran data penelitian tentang lokasi tanah terindikasi terlantar saat ini dapat memanfaatkan pesawat tanpa awak (drone) karna dapat menghasilkan gambar yang baik serta efisien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Melihat kejadian sebenarnya yang dialami dilokasi penelitian secara realtime.  Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan pesawat tanpa awak (drone) dapat menjadi salah satu pilihan untuk mempercepat proses pengumpulan data, efisiensi waktu serta anggaran
ASPEK PERTANGGUNGJAWABAN TENAGA MEDIS NON AHLI ATAS TERJADINYA MALPRAKTIK DALAM OPERASI BESAR (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 5/Pdt.G/2015) Yuan Okta Prestiana
Res Judicata Vol 3, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v3i2.2248

Abstract

Malpractice cases have always been the most frequently encountered problems in health law and health services. Malpractice occurs due to violations of rules by medical personnel. One form of violation that occurred was the implementation of large operations by non-skilled medical personnel. This legal research analyzes the forms of accountability of non-skilled medical personnel in the event of malpractice in major operations. The method used in this study is normative legal research using the statutory approach, conceptual approach and case approach. The results showed that the accountability of medical personnel who were not a team of experts when carrying out major operations included civil liability and criminal liability.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2023) Vol 5, No 2 (2022) Vol 5, No 1 (2022) Vol 4, No 2 (2021) Vol 4, No 1 (2021) Vol 3, No 2 (2020) Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2018) More Issue